Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi yang telah berhasil menyatukan beberapa bidang-bidang teknologi, yaitu teknologi informasi, teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, satu produk yang dapat dipergunakan untuk berbagai hal untuk menunjang kehidupan manusia. Diantara berbagai fungsi internet adalah digunakan sebagai sarana bagi terciptanya suatu pola (scheme) perniagaan yang baru. Pola perniagaan baru tersebut dikenal sebagai Electronic Commerce/E-commerce (Perniagaan Elektronik) yang melibatkan komputer-komputer yang terhubungkan (connected) ke dalam jaringan intenet. Makin besarnya jumlah pemakai internet di dunia membuat potensi pasar yang dimiliki oleh e-commerce makin besar. Tidak adanya batasan ruang dan waktu untuk melakukan pola perniagaan baru ini juga menjadi salah satu unsur makin banyaknya pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan dari pola e-commerce. Akan tetapi besarnya potensi pasar yang tak lain adalah besarnya jumlah (calon) konsumen dari e-commerce akan lenyapi bila dari pihak konsumen tidak ada rasa aman dalam bertransaksi. Untuk itu seiring dengan dikeluarkannya UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dapat ditingkatkan. Salah satu langkah perlindungan konsumen adalah dengan melakukan kontrol terhadap penggunaan klausula baku dalam e-commerce. Paling tidak penggunaan klausula baku yang sudah lazim digunakan dalam dunia bisnis tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan pencantuman klausula baru dalam UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga permasalahan bahwa salah satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lain dapat dikurangi dan potensi pasar e-commerce yang besar itu dapat diraih oleh para pelaku usaha."

"Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi, teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Internet dapat dipergunakan untuk berbagai hal yang menunjang kehidupan manusia. Untuk dapat mengakses internet, diperlukan suatu komputer yang terhubungan dengan jaringan internet. Salah satu manfaat dari internet adalah digunakan sebagai sarana terciptanya suatu sistem perniagaan baru. Sistem perniagaan tersebut dikenal sebagai perniagaan elektronik (electronic commerce). Sistem perniagaan ini mempunyai potensi yang besar, mengingat jaringan internet terhubungkan ke seluruh dunia, yang berarti terdapat banyak pengakses internet. Semakin besar jumlah pemakai internet di dunia, maka akan memberikan potensi pasar semakin besar yang dimiliki oleh perniagaan elektronik (e-comme rce). Tidak adanya batasan ruang dan waktu untuk melakukan sistem perniagaan baru ini, juga menjadi salah satu unsur daya tarik bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan manfaat dari sistem perniagaan elektronik (e-cormnerce). Akan tetapi besarnya potensi pasar yang terdapat dalam pola perniagaan elektronik (e-commerce) akan berkurang, bila tidak jelasnya ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung proses transaksi jual beli tersebut. Seringkali para pihak masih merasa ragu, melakukan jual beli melalui perniagaan elektronik (e-commerce). masalah yang sering timbul dalam kegiatan perniagaan elektronik (ecommerce), diantaranya adalah mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli tersebut serta perlindungan hukum bagi pembeli sebagai konsumen. Meskipun pada saat ini masih belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai perjanjian jual beli melalui perniagaan elektronik (e-commerce). Hukum perdata masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam mendukung aktivitas jual beli melalui perniagaan elektronik (e-cormmerce)."

"The research on the implementation of agreement in e-commerce in Malang viewed from the legal perspective on agreement according to the civil code is a juridical normative research

---

"

"Dewasa ini perjanjian baku yang penggunaannya cenderung merugikan konsumen barang dan/atau jasa semakin banyak digunakan. Sebelum lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) Konsumen sama sekali tidak terlindungi, bahkan istilah konsumen sendiri dalam konteks hukum baru lahir seiring dengan lahirnya UUPK. Walaupun perjanjian baku kini telah diatur da am UUPK, namun masih banyak pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku dalam menjalankan usaha mereka. Dan, juga masih banyak konsumen yang tidak menyadari dan mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka. Untuk itu, maka dalam kesempatan ini, penulis membahas mengenai perjanjian baku ditinjau dari sudut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah agar konsumen dapat lebih mengerti apa yang menjadi hak-hak mereka, dapat mengartikulasikan nilai - nilai yang terkandung dalam UUPK, sehingga dapat tercipta suatu masyarakat konsumen yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Library Research. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan nara sumber dari lembaga terkait agar penulis memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan UUPK yang baru lahir. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata bahwa masih banyak masyarakat baik masyarakat produsen maupun masyarakat konsumen itu sendiri yang belum mengetahui tentang Perlindungan Konsumen. Demikian pula, bahwa lembaga lembaga yang diperkenalkan melalui UUPK hingga saat ini belum terbentuk dan yang terutama ternyata walaupun telah diatur dalam UUPK, tetapi perjanjian baku yang isinya cenderung merugikan pihak konsumen masih banyak digunakan. Untuk itu, kiranya usaha penyuluhan kepada masyarakat mengenai UUPK melalui berbagai mass media perlu lebih ditingkatkan."

"Perdagangan secara elektronik (E-Commarce) telah mengubah interaksi antara konsumen dan pengusaha dari interaksi langsung menjadi interaksi secara tidak langsung. Di dalam perdagangan secara elektronik, seorang konsumen yang berhubungan dalam sebuah transaksi bisnis diperlukan untuk mengirimkan informasi/keterangan mengenai data pribadi, misalnya nomor paspor atau PIN (nomor identifikasi pribadi)...."

"Sebelum melaksanakan transaksi jual beli melalui e-commerce, untuk menambah keyakinan terhadap suatu barang dan/atau jasa, konsumen kerap membaca ulasan atau testimoni yang ditulis konsumen sebelumnya. Mayoritas situs e-commerce bahkan telah melengkapi situs mereka dengan fitur testimoni konsumen agar konsumen merasa lebih nyaman berbelanja. Namun dewasa ini, semakin banyak beredar testimoni palsu yang ditulis oleh pihak yang bukan konsumen sesungguhnya. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas bagaimana pelindungan konsumen terhadap testimoni palsu dalam kegiatan e-commerce, baik di luar negeri maupun di Indonesia, juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah keberadaan testimoni palsu. Dapat disimpulkan beberapa negara telah memiliki self regulation yang mengatur khusus tentang testimoni palsu, sementara Indonesia masih menggunakan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan peraturan tambahan yang lebih tegas.

---

Before making a purchasement through e commerce service, to gain more faith on a good and or service, consumers often read reviews or testimonies which are written by previous consumers. The majority of e commerce websites have even enhanced their sites with a consumer review feature so that their consumers feel more comfortable to shop. But nowadays, a lot of fake testimonies which were written by non consumers are spotted.

Through a normative juridical research, this thesis discuss how consumers are protected against fake testimony on e commerce activity, both outside and inside Indonesia, also some efforts that can be done to prevent the existence of false testimony.

It can be concluded that some countries have self regulations specifically about fake testimonies, while Indonesia still uses the existing law such as Act No. 8 of 1999 about Consumer Protection, thus a clearer additional regulation is needed."

"Eksistensi teknologi informasi dengan segala bentuk perkembangannya yang salah satunya telah dimanfaatkan dalam aktivitas e-commerce disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Pada kenyataannya permasalahan hukum yang muncul lebih banyak merugikan konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-commerce yang dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah yang menjadi karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur khas dan pembeda dari perjanjian konvensional serta dampaknya terhadap permasalahan hukum yang muncul; mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce maka tindakan apa saja yang perlu di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan perlindungan konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum dalam aktivitas e-commerce/serta efektifitas KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian maupun dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktivitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber bahan pustaka sebagai data sekunder. Pada prinsipnya aktivitas e-commerce tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanyalah sarana yang dipergunaan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce, bukan berarti terjadi kekosongan hukum, karena e-commerce akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku, yaitu Buku III KUH Perdata . Demikian pula bila terjadi sengketa, para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. mencermati perkembangan aktivitas e-commerce di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sudah selayaknya bila pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce serta memberlakukan standardisasi penyelenggaraan e-commerce bagi para pelaku usaha."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card) oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut Hukum Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dunia perbankan saat ini terbiasa membuat perjanjian yang telah dibakukan (ditentukan) isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Dalam penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card), Bank Danamon Syariah telah menentukan isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Hal ini membuat konsumen (pemegang Dirham Card) tidak mempunyai pilihan lain, selain menyetujui syarat-syarat yang telah dibuat sebelumnya oleh pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas Dirham Card. Bagaimanakah penerapan perjanjian baku tersebut terhadap hak-hak konsumen. Apakah konsumen tetap terlindungi hak-haknya dengan dibuatnya perjanjian secara sepihak tersebut oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah).

---

The Focus of this Thesis is concern about implementation of standard agreement on issuing process of shari’a card (Dirham Card) by Bank Danamon Syariah Reviewed from the point of Consumer Protection Law. This time, the actor of Bussiness Banking used to make agreement have been defined the content (clause) before the agreement. In issuing shari’a card (Dirham Card), Bank Danamon Syariah has determined the content (clause) before the agreement. This case makes consumers (Dirham Card holders) do not have any other options, oteher than agreed the terms and conditions have been made by Bank Danamon Syariah to get Dirham Card facilities. How is the implementation of standard agreement on the rights of consumers. Are consumers still protected their rights with a unilateral agreement made by actor of bussiness (Bank Danamon Syariah)."

"Transaksi dalam perdagangan elektronik (E-Commerce) telah mejadi fenomena hukum baru. Transaksi seperti ini selain memiliki masalah dalam tandatangan dan pembuktiannya juga terkait erat dengan masalah perlindungan konsumen..."