Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang No.l Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, agar mampu melaksanakan tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam berkeluarga. Hal ini dipandang perlu oleh Pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, apabila Pegawai Negeri Sipil akan melangsungkan perkawinan lagi untuk beristeri lebih dari seorang ( poligami ), maka diwajibkan memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat sebagaimana diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 yang mengatur tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Serta pelaksanaan teknis PP ini diatur dalam SE BAKN No. 08/SE/1983 jo SE BAKN NO.48/SE/1990. Dengan memahami PP ini, semoga akan lebih menambah wawasan dan pengetahuan dibidang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil^ sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP No.30 Tahun 1980 dan selanjutnya dapat meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintah dan Pembangunan Nasional."

"ABSTRACTPegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut, penulis akan meneliti apakah akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan pasangannya sudah sesuai penerapannya atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksaannya melalui studi kasus pada Putusan Nomor 457/PDT/2015/PT.MDN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir skripsi, disimpulkan bahwa prosedur pembagian gaji pasca perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri serta anaknya bersifat wajib dengan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian bagi masing-masing para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan secara penerapannya masih terdapat kekurangan karena adanya ketentuan pengecualian yang tercantum di dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 pada Bab II angka 15 yang tidak digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga diharapkan bagi Hakim agar dapat menggali lebih dalam ketentuan yang sudah ada dan bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih aktif dalam menerapkan prosedur pembagian gaji yang telah ditentukan.

---

ABSTRACTCivil Servants are the State Apparatus and exemplary role model of the people in the nation, thus the regulation of Civil Servants is not only in a scope of their profession but also into their personal scope. When a Civil Servant had a divorcement, they have to follow the procedure based on Government Regulation No. 45/1990 as the amendment to Government Regulation No. 10/1983 about Marriage and Divorce Consent for Civil Servants. With those regulations, author would examine whether the actual fact of the implementation in real life has already in accordance with the legal consequences of the Civil Servants divorcement with their partners or there are still shortcomings through Case Study of High Court Decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN. By using a normative-juridical method, author collected data through library-studies and did interviews with related and relatable sources. At the end of the thesis, author can conclude that the procedure of distributing salaries after divorcement by Civil Servants to ex-wives and their children was compulsory by dividing 1/3 (one third) part of each parties as stated in Article 8 paragraph (1) and (2) Government Regulation No. 10/1983 and there are still shortcomings in its implementation due to the exclusion provisions listed in the Letter of the Head of BAKN No. 48 / SE / 1990 in Chapter II number 15 that were not used by the Judge when making the decision of the case. Hopefully near in the future, it is expected for the Judge to know better to these existing provisions and for Civil Servants to be more active in implementing predetermined salary distribution procedure."