Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya industri dan perdagagan di Indonesia menyebabkan beredarnya berbagai jenis makanan dalam kemasan di pasaran. Keadaan ini justru membuka peluang bagi produsen untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan memproduksi makanan dalam kemasan tanpa memperhatikan/mengabaikan mutu, kualitas, maupun higienitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan produsen tersebut bila menimbulkan kerugian pada konsumen merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Akibatnya tak jarang kemudian menimnulkan sengketa konsumen. Dalam hal ini posisi konsumen selalu lemah karena di Indonesia belum terdapat hukum positif yang secara khusus dan terperinci mengatur mengenai perlindungan konsumen. Disamping itu tampaknya belum tumbuh kesadaran konsumen akan hak-hak dan tanggung jawabnya. Terhadap produsen yang merugikan konsumen dapat diajukan suatu gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Namun dewasa ini telah berkembang pula suatu ajaran mengenai tanggung gugat produk (Product liability) yaitu ajaran mengenai tanggung jawab mutlak produsen, yang memberikan beban pembuktian pada produsen apabila terjadi suatu sengketa konsumen. Di terapkannya ajaran ini sedikit banyak telah memperkuat kedudukan konsumen. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang peduli dengan masalah perlindungan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI senantiasa siap membantu segala bentuk sengketa konsumen dan mengupayakan proses penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik melalui jalur perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa maupun jalur gugat pengadilan."

"Perkembangan jasa angkutan udara dewasa ini telahmencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. sehinggamembuat posisi perusahaan jasa angkutan udara secaraekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pengguna jasaangkutan udara. Karena itu perlindungan secara hukum bagipengguna jasa angkutan udara sudah tidak dapat ditawartawarlagi.Untuk melindungan pengguna jasa angkutan udaradari suatu kegiatan yang sangat berbahaya yang dapatmengancam keselamatan orang lain meskipun dilakukan denganpenuh kehati-hatian diberlakukannya prinsip tanggung jawabmutlak yang berarti bahwa pengguna jasa angkutan udaratidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya unsurkesalahan dari perusahaan jasa angkutan udara. Di sampingitu juga, apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan olehperusahaan jasa angkutan udara, pengguna jasa angkutanudara dapat mengajukan tuntutan wanprestasi maupunperbuatan melawan hukum kepada perusahaan jasa angkutanudara. Untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepadaperusahaan jasa angkutan udara kita perlu mengetahui ruanglingkup hukum perjanjian baik yang diatur dalam KUH perdatamaupun dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentangPenerbangan. Dimana dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 disebutkan bahwa ”tiket penumpang atautiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakatiperjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan”.Sedangkan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumdisamping menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugatjuga dapat menggunakan Pasal 43 ayat (1) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa ”Perusahaanangkutan udara yang melakukan kegiatan udara niagabertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yangdiangkut”. Dengan demikian tanggung jawab Perusahaan Jasaangkutan penerbangan dalam perspektif Hukum Perdata dapatdikatagorikan kedalam tanggung jawab jasa angkutanpenerbangan berdasarkan wanprestasi dan berdasarkanperbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui teori tersebutmaka kasus antara Suciwati (isteri Alm Munir) dengan PTGaruda Indonesia akan memberikan gambaran apakah antarateori dengan praktek bersesuaian atau tidak."