Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"Seseorang yang merasa terganggu kesehatannya akan mendatang dokter untuk memeriksakan kesehatannya, misalnya dengan pergi kerumah sakit. Hal ini menimbulkan hubungan antara dokter dan pasien, dimana hubungan tersebut adalah berdasarkan kepercayaan (trust, vertrouwen) yaitu pasien harus menaruh kepercayaan kepada dokter dan dokter harus melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesinya. Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien ini dalam hukum kesehatan disebut dengan istilah Kontrak Terapeutik, yaitu suatu kontrak penyembuhan antara dokter dan pasien, yang menurut hukum perdata terhadap kontrak tersebut juga didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata. Akibat dari hubungan hukum itu menimbulkan tanggung jawab di pihak dokter, dokter bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya dalam rangka penyembuhan. Sehubungan dengan tanggungjawab dokter di bidang hukum perdata, maka terdapat dua bentuk pertanggungjawaban dokter, yaitu: tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi dan tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melanggar hukum."

"Dengan semakin berkembangnya praktek pelayanan medis dan berkembangnya ilmu teknologi serta industri peralatan medis maka semakin meningkat pula risiko penggunaannya , dimama disamping hubungan hukum diantara pasien dengan dokter semakin berkembang dan luas warga masyarakatpun kewajibannya semakin sadar pula akan hak-hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan terjadinya banyak tuntutan atau gugatan oleh pasien terhadap dokter apabila dokter melakukan kesalahan di dalamm menjalankan profesinya atau disebut Malpractice. Lahirnya tanggung jawab dokter terhadap pasien atas/dalam hal terjadinya. Malpractice adalah apa bila seorang pasien mengajukan gugatan terhadap dokter yang bersangkutan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita pasiennya, misalnya: akibat kelalaian dokter, si pasien menjadi lumpuh atau meninggal dunia. Untuk menemukan bahwa seorang dokter dapat dituntut oleh pasien apabila ia melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Tanggung Jawab Dokter atas Malpractice medis ini menurut bidang hukum perdata, dapat digugat untuk mengganti kerugian baik secara langsung atau tidak langsung. Pada prakteknya masih banyak kasus Malpractice yang tidak sampai kepengadilan , sehingga tidak memuaskan pada pasien yang dirugikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu disarankan agar ada kerjasama yang baik antara pihak aparat hukum dengan aparat ke dokteran agar kasus Malpractic dapat ditangani demi menjamin kepastian hukum."

"ABSTRAKMasyarakat manusia intinya adalah proses interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi individu dengan individu, individu dengan kelompok dan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Setiap masyarakat senantiasa menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya; cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Setiap masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu akan menghasilkan sistern kesehatan yang tertentu pula. Dalam GBHN, masalah kesehatan diatur dalam Pola Umum Pelita Keempat; dalam UU No 9 tahun 1960 tentang - Pokok Pokok Kesehatan, pasal 2, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah mencakup kesehatan badan (jasmani), rohaniah (mental) dan sosial. Dalam suatu sistem kesehatan, interaksi yang menonjol adalah intraksi antara dokter dan pasien, yang mungkin melibatkan unsur-unsur lain yaitu juru-rawat. pekerja sosial dan mungkin rumah sakit yang merupakan suatu sub sistem sosial tersendiri. Dalam pemberian perawatan, telah terjadi interaksi antara dokter dengan pasien. Sebelum dilaksanakan perawatan, telah terjadi persetujuan (kata sepakat) antara kedua belah pihak. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka hubungan antara dokter dengan pasien dapat dikatakan bersifat kontraktual artinya hubungan tersebut merupakan semacam kontrak. Dasar dari persetujuan antara pasien dan dokter adalah rasa kepercayaan dan pasal-pasal 1313, 1319 KUR Perdata. menurut ketentuan undang-undang, di dalam suatu perjanjian/persetujuan, masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang sarna maksudnya yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saxna. Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, banyak orang yang beranggapan bahwa hubungan tersebut diatas adalah hubungan yang timpang. Artinya, dokter yang mempunyai hak dan pasien hanya menipunyai kewajiban; sehingga mengakibatkan hak-hak pasien hampir-hampir tidak mendapat pengakuan. Tetapi dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan, maka secara perlahan-lahan, beberapa hak utama pasien mulai mendapat pengakuan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas peranan informed consent dan counseling dalam perjanjian layanan medis antara dokter dan pasien pengidap HIV/AIDS ditinjau dari hukum perikatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini diketahui beberapa perundang-undangan yang berlaku sekarang serta peranan informed consent dan counseling bagi pasien HIV/AIDS adalah sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian layanan medis antara dokter dan pasien pengidap HIV/AIDS. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif yang memberikan gambaran dan menguraikan keadaan atau fakta mengenai permasalahan informed consent dan counseling serta HIV/AIDS. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of informed consent and counseling in medical services agreements between physicians and patients living with HIV/AIDS commitments in terms of law and regulations which currently regulate it. From this research it was concluded some of current regulations that regulate informed consent and the role of informed consent and counseling for patients living with HIV/AIDS as one of the legal conditions of medical services agreements between physicians and patients living with HIV/AIDS. The method used in this research is the literature research method which provides an overview and describes the circumstances or facts about the problems of informed consent and counseling. This research in this thesis was using qualitative data analysis."

"ABSTRAKHubungan secara langsung yang dimiliki antara dokter dan perusahaan farmasiyang dapat mempengaruhi independensi dokter merupakan hubungan yangsebenarnya melanggar kode etik. Namun, tidak sedikit dokter maupun perusahaanfarmasi yang memiliki hubungan langsung tersebut dan pada keadaan tertentumempengaruhi independensi dokter dalam menjalankan profesinya. Skripsi inimembahas mengenai hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi ditinjau dariaspek etika dan hukum. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatifdengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan studi literatur, untuk dapatmenggambarkan bagaimana sebenarnya aturan hukum mengenai hubungan yangdimiliki antara dokter dan perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi tidak bolehberhubungan langsung dengan dokter untuk menawarkan produk yangdimilikinya. Hubungan antara dokter dan perusahaan farmasi yang dapatmempengaruhi independensi dokter dalam menjalankan profesinya tersebutmerupakan pelanggaran Pasal 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia. Pemberian yangditerima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat tergolong sebagai gratifikasiapabila pemberian tersebut memiliki maksud agar dokter menuliskan resep dariperusahaan farmasi tersebut. Namun aturan hukum yang ada saat ini belum dapatmenjangkau dokter swasta.

---

ABSTRACTDirect relationship between doctors and pharmaceutical companies that mayaffect the independence of doctors is actually violating code of ethics. However,many doctors and pharmaceutical companies have direct relationships withoutany intermediaries and therefore affect the independence of doctors in theirprofession. This thesis discusses the relation between doctors and pharmaceuticalcompanies in terms of ethical and legal aspects. This study, using normativejuridical method with qualitative approach. The author uses literature study, to beable to describe how the rules of law regarding the relationship between doctorsand pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies can not relatedirectly to the doctors to offer its products. The relation between doctors andpharmaceutical companies that may affect doctor's independency is a violation ofmedical ethics. The awarding that given by the pharmaceutical companies to thedoctor is a can be classified as gratification if it has a purpose in order to thedoctors prescribe from the pharmaceutical companies. However the regulationwhich exist today can not reach the private doctors."