Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik."

"Hakky Purnama Dar wis, 0587000708, Lelang sebagai bagian dari pelaksanaan Hak perum pengadaian Di Cabang Depok, 1992. Lelang merupakan alat pembentuk jual beli yang digunakan di Perum Pegadaian sebagai alternatif terakhir bagi pelunasan pinjaman dan bunga yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayar juga oleh debitur. Permasalahan mengenai bagaimana proses lelang yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Depok cukup rumit untuk dibahas dari sudut pandang hukum . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian keputusan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dasar terjadinya Ielang itu sendiri karena adanya pemberian kredit oleh Perum Pegadaian dengan jaminan benda bergerak. Bentuk jaminan tersebut pada kenyataanya tunduk pada hukum gadai yang diatur pada Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selain bentuk lelang yang ada pada hukum gadai ada pula bentuk lelang yang dilakukan di kantor Lelang Ngara. Faktor pandangan masyarakat terhadap lelang juga merupakan factor yang menentukan jalannya lelang di Perum Pengadaian. Masyarakat selalu tertarik untuk ikut serta dalam pelelangan hanya karena informasi yang kurang serta rasa malu yang tinggi menyebabkan peserta lelang sedikit jumlahnya, hal ini dapat dilihat banyaknya titipan yang dibawa oleh peserta lelang yang hadir dalam pelelangan."

"Penguasaan objek lelang oleh pembeli semestinya tidak dapat dihalangi oleh adanya gugatan apabila pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam kasus yang ditemukan pada Putusan Perdata di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 493/PDT/2021/PT BDG ada upaya gugatan yang dinyatakan ne bis in idem untuk menghambat proses penguasaan objek Hak Tanggungan yang telah dilelang. Dalam kasus tersebut, tidak saja pembeli lelang yang dirugikan karena objek lelang belum bisa dikuasainya meskipun harga yang telah disepakati sudah dibayarkan. Namun pemohon (penjual lelang) juga dirugikan karena proses yang harus dilaluinya untuk melepaskan objek lelang menjadi lebih panjang, terlebih apabila pembeli lelang menggugat pemohon selaku penjual lelang karena objek lelang yang tidak dapat dikuasai. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah penguasaan objek Hak Tanggungan dalam pelelangan yang terhalang oleh gugatan dan perlindungan hukum bagi pembeli dan pemohon terkait penguasaan objek lelang yang terhalang oleh gugatan yang dinyatakan ne bis in idem. Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang dikaji, dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa walaupun proses eksekusi Hak Tanggungan telah dilelang sesuai prosedur namun objek dalam perkara a quo tidak dapat dikuasai oleh pembeli baik secara yuridis (proses balik nama sertipikat) maupun secara fisik (proses pengosongan objek). Selain itu, perlindungan hukum dalam pelelangan adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif yakni melalui pembuatan Akta Risalah Lelang yang dapat dijadikan alat bukti sempurna serta perlindungan hukum secara represif, yang diberikan melalui putusan pengadilan.

---

Mastery of the auction object by the buyer should not be hindered by a lawsuit if the implementation of the auction is in accordance with the procedures regulated in the applicable legal provisions. However, in the case found in Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 493/PDT/2021/PT BDG, it was found that there was an attempt to sue which was declared ne bis in idem to obstruct the process of controlling the Mortgage object that has been auctioned off. In this case, it is not only the auction buyer who is selling because the auction object has not been able to control it even though the agreed price is included. However, the applicant (auction seller) is also at a disadvantage because the process he has to go through to release the auction object becomes longer, especially if the auction buyer sues the auction applicant in full because of the auction object which the auction buyer cannot control. Related to this, the problems studied are the ownership of the Mortgage object in an auction which is hindered by persuasion and legal protection for the buyer and the dedication related to the ownership of the auction object which is hindered by seduction which is stated as ne bis in idem. This doctrinal legal research examines law in its concept as statutory regulations and court decisions. The legal materials reviewed were collected through document or literature studies. From the results of the analysis it can be stated that although the process of executing the Mortgage has been auctioned according to the procedure, the object in the a quo case still cannot be controlled by the buyer both legally (the process of transferring the name of the certificate) and physically (the process of emptying the object). In addition, legal protection in auctions is preventive legal protection, one of which is through the Deed of Minutes of Auction which can be used as perfect evidence and repressive legal protection, in this case through court decisions."

"Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktor permintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akan tanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akan banyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah dengan membeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsi objek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidak memperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannya hanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketika lelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yang murah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Dengan pembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralih tetapi pembeli hanya sebagai pemegang jaminan. Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yang dibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untuk melaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atau informan yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah status kepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dan sebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan, dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan hak tagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II.

---

Land as an asset has significant economic value that increases overtime due to its higher demand than supply. Therefore, when a land is being sold at a lower price than the market prices, it will attract many potential buyers. One of the ways to acquire land as an asset is through auction. However there are times when the auction buyers puts their attention in the wrong place, focusing on how to acquire the land instead of paying attention to the real object itself. Problems arise when cessie auction is labeled as an auction where the buyer can purchase the land as an asset at a lower price. Where in fact the actual object bought by the buyer is only the claim rights. With the purchase of the claim rights, the collateral as written on the agreement will be shifted to the buyer, however buyers are only the collateral holders with no right to own the asset. This thesis will discuss the ownership status of the auctioned object that has been purchased through cessie auction and the auctioneer. The research method used are normative juridical with literature study and supported by interviews with relevant individuals in the field. The result of this research shows that the buyer only owns the claim rights and the holder of land collateral that bears mortgage. Thus this cessie auction is classified as voluntary auction because the claim rights transfer is not considered as executorial where the authorization can be given to the class II auctioneer."

"PMH yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit mengakibatkan batalnya lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020. Pembatalan lelang tersebut memberikan dampak hukum tertentu bagi para pihak dalam hal ini pemilik objek lelang yang sebenarnya, pembeli lelang, dan kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait (1) perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pembatalan lelang; dan (2) perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam rangkaian peristiwa penguasaan hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah sebagi berikut: (1) pemalsuan identitas debitur dikategorikan sebagai PMH dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan lelang; dan (2) bentuk perlindungan hukum bagi pemilik obyek lelang adalah berupa hak untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk membatalkan lelang; sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang (yang beritikad baik) adalah hak untuk mendapatkan kembali uang pembayaran atas obyek lelang yang dimenangkannya; untuk kreditur, berhak mengajukan tuntutan ke pangadilan atas pemalsuan identitas debitur dan membayarkan sejumlah ganti rugi. Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak terkait lelang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pertanahan guna memeriksa riwayat kepemilikan tanah. Selain itu, hakim dalam menangani kasus serupa seyogyanya berpedoman pada SEMA No. 7/2012 guna melindungi pemenang lelang selaku pembeli beritikad baik.

---

The unlawful act committed by the debtor in the credit agreement resulted in the cancellation of the mortgage execution auction as happened in the case in the Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020. The cancellation of the auction has certain legal impacts on the parties, in this case the actual owner of the auction object, the auction buyer and creditors. Therefore, this research was conducted to raise issues related to (1) unlawful acts which are the basis for canceling auctions; and (2) protection for parties who are harmed in a series of land rights control events. This legal research is a doctrinal research with an explanatory research type. The results of the research are as follows: (1) forgery of the debtor's identity is categorized as unlawfull act and can be used as a cause for canceling the auction; and (2) the form of legal protection for the owner of the auction object is in the form of the right to submit a claim to the Court to cancel the auction; while the form of legal protection for auction buyers who have good intentions is the right to get back the settlement for the auction object won; for the creditor, has the right to file a lawsuit against the court for fabricate the identity of the debtor and paying a sum of compensation. Therefore, suggested to the parties that involved in the auction to apply the precautionary principle and cooperate with the Directorate General of Population and Civil Registration and the Land Office to background check of land ownership. In addition, judges in handling similar cases should be guided by SEMA No. 7/2012 to protect auction winners as buyers with good faith."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitu pula halnyadengan Pelaksanaan Lelang Melalui Tromol Pos Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang juga seharusnya berpedoman pada asas ? asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang sehingga didapat hasil yang optimal. Namun ternyata hasil pelaksanaan lelang tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan bagaimana penerapan asas ? asas pada pelaksanaan lelang menggunakan Tromol Pos dan kesesuaian lelang dengan prosedur lelang. Dari penelitian penulis menemukan bahwa dalam lelang menggunakan tromolpos di Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang tidak memenuhi asas ? asas lelang, khususnya asas kompetisi dan asas efisiensi. Beberapa tahap dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak terpenuhi secara optimal khususnya dalamhal, kewajiban kehadiran peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang sehingga membuka peluang terjadinya interasi antara peserta lelang.

---

ABSTRACT

An auction is supposed to be guided by the principles of auction and meet the general procedures which applicable in the auction regulations.Likewise, for the implementation of Auction through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) also should be guided by the auction principles and meet the auction?s general procedures which applicable in the auction rules in order to get optimal results.But apparently the results of the auction was not optimal. Therefore, the author tries to analyze the problems of how the application of the principlesin auction using Post Tromoland the suitability of the auction by the auction procedures. Through the study and research, authors found that in auctions through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) does not meet the principles of auctionit self, in particular, the principle of competition and the principle of efficiency.Several stages in the auction were not fulfilled optimally, especially in terms ofpresence of bidders at the time of the auctionthus opening thepossibilities for interaction between the participants of the auction."

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."

"Usaha jasa gadai adalah usaha jasa simpan pinjamdengan memberikan jaminan benda kepada orang yangmeminjamkan. Usaha ini telah lama sekali dikenal olehmasyarakat, yang dijalankan secara perorangan. Bahkan sejakjaman Rasullulah SAW usaha gadai telah ada dan dikenaldengan baik. Masyarakat Indonesia mengenal usaha gadaisebagai sebuah lembaga keuangan pada saat dijajahpemerintah Belanda dan setelah Indonesia merdeka usaha inidijalankan oleh pemerintah, yang sekarang ini bernama PerumPegadaian. Usaha gadai berkembang sesuai denganperkembangan jaman pada saat Indonesia sedang berkembangusaha berbasis syariah, Perum Pegadaian bekerja sama denganBank Muamalat Indonesia mendirikan pegadaian syariah. Danberdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No:06.A/UL.3.00.22.3/2003 tentang Pemberlakuan ManualOperasional Unit Layanan Gadai Syariah, pegadain syariahsecara resmi bediri. Setelah berjalan kurang lebih duatahun gadai syariah pada Perum Pegadaian berkembang denganpesat, ditargetkan pada tahun kedua ini telah berdiri 40cabang pegadaian syariah diseluruh Indonesia. Perkembangantersebut sedikit membawa pengaruh terhadap pegadaiankonvensional yang antara lain dapat dilihat dari penurunanjumlah nasabah dan barang gadai yang diterima pegadaiankonvesional menurun dari tahun sebelum ada pegadaiansyariah, namun penurunan tersebut tidak hanya disebabkanadanya pegadaian syariah, ada faktor-faktor lain yangmenghambat perkembangan pegadaian konvensional. Pegadaiansyariah memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni masyarakatyang ingin bertransakasi ekonomi secara syariah, yang tidakmemakai bunga dalam pengelolaanya. Selain diminati olehmasyarakat muslim, ada juga masyarakat non-muslim yangdatang ke pegadaian syariah karena biayanya yang relatiflebih murah dibandingkan di pegadaian konvensional yangmenggunakan bunga dalam pengelolaanya."