Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Baitul Maal adalah rumah atau bangunan tempat menyimpan harta dimana harta yang telah ditempatkan menjadi milik kaum Muslimin yang fungsinya untuk keperluan ibadah sosial, kesejahteraan dan pembangunan umat Islam. Baitul Maal pernah terbukti sebagai lembaga yang mampu merealisir kesejahteraan umat melalui orang-orang yang dipercaya, kemampuan lembaga tersebut karena banyaknya sumber-sumber pemasukan yang didapat pada waktu itu dan mendapatkan penanganan langsung dari pemerintah yang berkuasa. Khususnya di Indonesia Baitul Maal secara nasional pernah diusahakan untuk ada akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah usaha tersebut telah dimentahkan kembali, sehingga keberadaan yang ada sekarang ini sifatnya hanya kedaerah itupun setelah mengikuti perkembangan zaman sebab kalau memakai konsep seperti dalam sejarah nya maka hal itu adalah tidak mungkin, Baitul Maal yang ada sekarang pun keberadaannya tidak jelas karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi baik dari umat Islam sendiri maupun dari pemerintah."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Baitul Maal wat Tamwi BMT sebagai upaya ICMI dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia pada periode 1995-1997. BMT merupakan lembaga keuangan syariah tingkat mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka menaikkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dalam perkembangannya, BMT pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an dan populer pada tahun 1990-an. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI sebagai sebuah wadah atau organisasi yang menghimpun kalangan intelektual Islam Indonesia berusaha mengembangkan dan mempopulerkan BMT di berbagai wilayah di Indonesia, yang bagian dari program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi terhadap buku, hasil muktamar, koran sezaman, dan wawancara dengan pengurus ICMI periode 1990-an. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa berkembangnya BMT di Indonesia pada tahun1990-an disebabkan oleh upaya ICMI dalam mendirikan dan mengembangkan BMT di Indonesia melalui Program Gerakan BMT.

---

ABSTRACTThis research discusses Baitul Maal wat Tamwil in short BMT as ICMI 39s efforts in empowering muslim rsquo s people 39 s economy in Jakarta in the period 1995 1997. Baitul Maal wat Tamwil is a micro syariah financial institution operated on the basis of profit sharing to foster micro and small business enterprises, in order for such institution to raise the degree and dignity and defend the interests of fakir miskin the poor . In its development, BMT was initially introduced in the late 1980s and became popular in the 1990s. Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia ICMI, The Association of Indonesian Muslim Intellectuals as a forum or organization that brings together Indonesian Islamic intellectuals to develop and popularize BMTs in various regions of Indonesia, which are parts of Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Umat Islam the program of Community Economic Development and the Development of the Potential of Islamic Resources . This study uses the historical method with heuristic stages, criticism, interpretation of the books, the results of conference, contemporary newspapers, and interviews with ICMI board of the 1990s. Based on research that has alreay been done, the fact that the development of BMT in Indonesia in the 1990s by ICMI efforts in establishing and developing BMTs in Indonesia through Program Gerakan BMT Movement Programme was found."

"ABSTRAKDi tengah-tengah kondisi perekonomian yang masih sangat memprihatinkan, kita selayaknya memang harus membangkitkan optimisme bahwa perekonomian kita masih dapat kita tingkatkan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengalaman kita selama krisis dalam bentuk UMKM merupakan bagian terbesar dalam kegiatan ekonomi kerakyatan yang lebih dapat bertahan. Daya tahan UMKM tersebut tercipta karena mereka tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya. Dengan keunggulan yang spesifik antara lain berupa kandungan lokal yang besar dalam kegiatan produksi, orientasi pemasaran di dalam negari dan harga yang terjangkau oleh konsumen, UMKM merupakan bagian yang sangat berarti dan pealing dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, maka salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional adalah memberdayakan UMKM yang harus didukung oleh semua pihak, pemerintah, swasta, maupun masyarakat.Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari upaya mengatasi hambatan keterbatasan yang ada dalam UMKM itu sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya finansial. Saya melihat BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang mandiri dan didinikan atas swadaya masyarakat dapat menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank yang strategis di lingkungan UMKM. Selain itu, BMT dengan konsep syariah yang sesuai dengan akar budaya mayoritas bangsa Indonesia dapat menjadi alternatif masyarakat yang selama ini alergi dengan sistem bunga."

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Wasilah dan meneliti sejauh mana kesesuaian akad murabahah yang digunakan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Selain itu, skripsi ini juga menguraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Wasilah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut berikut solusi-solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tipologi penelitian evaluatif-preskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah untuk usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diselenggarakan oleh BMT Wasilah. Dalam pelaksanaanya, akad murabahah yang digunakan ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Khususnya berkenaan dengan implementasi akad wakalah yang tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah sebelum akad murabahah dibuat dan disepakati. Akibatnya, akad menjadi fasid (rusak) karena syarat mengenai obyek akad tidak terpenuhi. Disamping itu, dalam dokumen akad murabahah masih ditemukan banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar akad menjadi sempurna. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi BMT Wasilah dalam penerapan pembiayaan murabahah ini masih berkisar pada masalah-masalah internal seperti ketiadaan komitmen anggota dan pengelola dalam menegakkan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan, kekurangan Sumber Daya Insani yang menguasai pelaksanaan akad-akad yang digunakan, dan ketiadaan Dewan pengawas Syariah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Solusi atas kendala dalam penerapan akad murabahah itu adalah dengan melaksanakan pembenahan terhadap hal-hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis research aims to see clearly on the implementation of microfinancing activitiy by using the murabaha contract carried out by BMT Wasilah and examine the extent to which conformity of murabaha contract used in it with the provisions of Islamic contract law. In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions. The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach. The results showed that the murabaha financing for micro-enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah. However, the implementation of murabahah contract (aqd) in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law. In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed. As a result, the contract becomes imperfect (damaged) due to the terms of the objects in this contract are not met. Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect. Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro-enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities, shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used, and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah‟s aspects of the implementation of them. Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above.Islamic contract law In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach The results showed that the murabaha financing for micro enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah However the implementation of murabahah contract aqd in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed As a result the contract becomes imperfect damaged due to the terms of the objects in this contract are not met Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah rsquo s aspects of the implementation of them Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above "

"ABSTRAKTesis ini membahas Perencanaan Strategis, Monitoring dan Evaluasi dalam Integrasi Program Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren/Madrasah oleh YBM-BRI Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Wutsqo, Depok . YBM-BRI melakukan beberapa tahapan proses perencanaan strategis akan tetapi tidak menghasilkan dokumen perencanaan strategis yang terpadu, padahal sebagai sebuah Organisasi Pelayanan Manusia Human Service Organisation/HSO hendaknya sudah memiliki dokumen perencanaan strategis. Monitoring dan Evaluasi sudah dilengkapi dengan instrumen yang lengkap dan berfungsi sebagai alat evaluasi bagi keberlanjutan program. YBM-BRI berintegrasi secara program dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dalam proses perencanaan dan implementasinya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Strategic Planning, Monitoring and Evaluation in Integration Based Empowerment Program Pesantren Madrasah by YBM BRI with a case study in Pondok Pesantren Al Wutsqo, Depok. YBM BRI has conducted several stages of the strategic planning process but will not produce a unified strategic planning document, but as an Human Service Organisation HSO should already have a strategic planning document. Monitoring and Evaluation is equipped with a complete instrument and serves as an evaluation tool for the sustainability of the program. YBM BRI integrate the program and cooperation with the Ministry Agency in the process of planning and implementation."

"Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat (BW) mempunyai perbedaan dalam mengatur sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan kehidupan keluarga. Perbedaan ini menyangkut tentang ada tidaknya harta bersama, proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian. Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum harta bersama ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pada asasnya dalam Hukum Islam tidak ada harta bersama. Seluruh biaya pemenuhan penyelenggaraan kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Walaupun isteri memiliki harta baik berasal dari warisan, hibah maupun hasil usahanya sendiri, ia tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Penggunaan harta benda isteri oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hukumnya sebagai pinjaman/hutang yang harus dikembalikan. Kelompok kedua, yang umumnya terdiri dari ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami dan isteri dapat membentuk harta bersama guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila pasangan suami isteri tersebut sepakat untuk membentuknya. Kebolehan pembentukan harta bersama ini mereka kiaskan dengan diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama (syarikat 'inan). Menurut pendapat kedua ini, bila suami dan isteri sepakat, mereka dapat membentuk harta bersama. Kesepakatan tersebut tidak harus berupa perjanjian. Jika dalam kehidupan keseharian menun.jukkan adanya harta bersama, secara hukum dapat ditafsirkan sebagai adanya kesepak.atan suami isteri untuk membentuk harta bersama. Secara tersurat, Pasal 85 sampai dengan 97 Bab XIII Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan produk fikih Indonesia, mengatur kemungkinan bagi para pihak suami isteri untuk membentuk harta bersama dalam keluarga. Pasal 65 Kompilasi tersebut menyatakan pula bahwa adanya harta bersama dalam keluarga itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Sedang menurut Hukum Adat, harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut. Harta bersama ini berada di antara dua tarikan kutub, kutub kerabat dan kutub keluarga. Pada suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat, dan pada ketika yang lain tarikan kutub kerabat lebih kuat. Unsur-unsur harta dari harta bersama menurut Hukum Adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika menikah. Berkenaan dengan harta bersama, Hukum Perdata Barat (BW) menetapkan bahwa apabila tiada perjanjian khusus dalam perkawinanq maka semua harta yang dibawa oleh suami dan isteri, harta yang diperoleh selama perkawinan, semuanya menjadi harta bersama. Baik Hukum Adat maupun Hukum Perdata Barat (BW) menganut asas persatuan bulat. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta pribadi isteri dan harta pribadi suami sendiri. isteri ikut bertanggungiawab meniaga harta bersama maupun harta pribadi suami yang ada padanya. Tanpa persetujuan pihak, lain, suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama. Bagaimana prosedur pembagian harta bersama j ika terjadi perceraian, dimana pembagian dilakukan dan berapa bagian masing-masing suami isteri. Kenyataan dalam masyarakat diperkirakan sangat bermacam ragam. Kemungkinan pembagian itu dilakukan dirumah, sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, kemungkinan kesepakatan pembagian tercapai di Pengadilan, kemungkinan pembagian dilakukan di bawah wibawa keputusan pengadilan, atau kemungkinan harta tersebut tidak pernah dilakukan pembagian sehingga harta bersama tetap dikuasai oleh salah satu pihak. Kemungkinan pihak laki-laki yang menguasai harta bersama itu, kemungkinan pula pihak laki-1aki memperoleh bagian terbesar dari harta bersama itu atau mungkin pula sebaliknya. Besar kecilnya bagian masing-masing ini dipengaruhi oleh hukum yang dianut, kesadaran hukum dan lingkungan masyarakatnya. Pengetahuan tentang proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur harta, pengelolaan dan pembagian harta bersama akibat perceraian masih sangat kurang. Hal ini dapat dipenuhi melalui kegiatan penelitian yang secara makro akan memberikan gambaran tentang seberapa jauh perjuangan perbaikan nasib kaum wanita, khususnya wanita yang telah dicerai. Selain itu, informasi tersebut diharapkan juga akan bermanfaat sebagai penilaian dan evaluasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil topik tentang perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Garut. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang turut berperan dalam memberdayakan masyarakat terutama usaha mikro. Dalam perkembangannya, meskipun pada tahun 2005 tercatat ada kenaikan, jumlah BMT pada tahun 2006 justru mengalami penurunan. Di samping itu, banyak BMT yang berubah menjadi koperasi BMT. Hal ini menjadi permasalahan karena persoalan yang menimpanya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga pada perkembangan kegiatan usahan mikro yang ada di Kabupaten Garut. Tanggung jawab penyelenggaraan urusan BMT berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan Pasar berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Pasar serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kualitas SDM BMT di Kabupaten Garut. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk pengambilan informan/sampel digunakan purpossive sampling dan pengambilan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Pasar dari misi peningkatan kualitas SDM belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga factor sebagai berikut: pertama, tidak adanya materi yang baru tentang pengelolaan BMT dalam pelaksanaan Pelatihan AMT; kedua, pertemuan rutin bulanan yang juga memuat aktivitas penting berupa Pelatihan Penilaian Kesehatan BMT, selain tidak diikuti oleh semua perwakilan BMT juga hanya dilaksanakan satu hari saja; dan ketiga, penyusunan buku pedoman ekonomi syariah tidak difokuskan pada manajemen keuangan/perbankan dan buku tersebut pun tidak dapat diperbanyak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam meningkatkan kualitas SDM BMT adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia pelaksananya baik dari aspek pemahaman menejerial maupun moral/mental, lemahnya kepemimpinan, budaya organisasi yang berkembang tidak kondusif, kurangnya kemampuan keuangan, dan ketiadaan dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Sedangkan faktor pendukungnya adalah eksistensi usaha mikro dan Perda No. 5 tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang BMT bagi aparat dinas. Kedua, menerapkan sistem punishment and reward secara tegas dan tepat. Ketiga, perlunya pengangkatan pimpinan organisasi dengan memperhatikan kriteria baik dari aspek manajerial dan moral/mental serta diadakan uji kelayakan oleh public. Keempat, memberikan perhatian dengan menambah anggaran untuk BMT. Kelima, merubah pandangan pada usaha mikro, dan memberikan advokasi pada pengelola BMT.

---

ABSTRACTThis research is about the development of BMT in Kabupaten (District) Garut. The BMT is a syariah micro finance institution which plays significant role in society's empowerment particularly the micro enterprises. In its development, although there was a considerable increase in 2005, the amount of BMT decreased in 2006. Moreover, many of BMT have been converted to become Koperasi BMT (Cooperation BMT) which is considered to be a problem because it will affect at least two aspects: society?s welfare and the development of micro enterprises? activities in Kabupaten Garut. In this matter, Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut (Cooperation and Market Agency of Garut District) is responsible for the implementation BMT affair based on Perda (Regional Regulation) No. 8 of 2004 on the forging of line agency organization.This research is particularly aimed at describing and analyzing the implementation of tasks and functions of Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut as well as factors which impede and bolster the process of improving the quality of human resources of BMT in Garut District. In this research, the object is Dinas Koperasi and Pasar Kabupaten Garut. This research applies qualitative approach with descriptive research type. Purposive sampling technique is also used to select the informants, while data gathering is carried out through observation, interview, and documentation.This research shows that the implementation of the tasks and functions of Dinas KP Kabupaten Garut is not maximal. This can be seen from four aspects as follows: first, there is no up to date material about BMT management disseminated in the AMT Training; second, monthly routine meeting which also entails important training about the assessment on BMT health, besides never been attended by all BMT representative, it is also executed in only one day meeting; and third, the compiling of guidance book on ekonomi syariah is not focusing on finance management/banking. In addition, this book cannot be copied. Several factors that impede the effectiveness of the implementation of Dinas? task and functions are implementers inability both in managerial aspect as well as in moral/mental, lack of leadership competence, organization culture incondusive, finance inability, and so there was lack support from local government (the executive), while the existence of many micro enterprises and Perda are two factors that bolster the implementation of the tasks and functions.Based on the above findings, author suggests several aspects as follows. First the improvement of knowledge and understanding of Dinas officials about BMT is essential to be done. Second, rewards and punishments system must be applied firmly and appropriately. Third, recruitment process for appointing organization leader must consider objective criteria such as managerial ability and high morale standard, as well as including public appraisal in the process. Fourth, more financial support for BMT. Fifth, more advocacy for BMT officials and Sixth, changing current negative reputation of micro enterprises? toward a more positive one."