Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini masalah Hak Cipta menjadi topik pembicaraan yang hangat di masyarakat, terutama dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dimana karya cipta seseorang menjadi lebih dihargai dan dilindungi. Setiap orang mempunyai hak untuk menciptakan suatu karya cipta, baik yang bermanfaat baginya maupun bagi masyarakat. Hasil ciptaan seseorang tidak selalu dimaksudkan untuk kepentingan pribadi penciptanya, melaikan dapat pula di sajikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan hak cipta itu sendiri menurut pasal 3 UU No. 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta 1987) dianggap sebagai benda bergerak immateriel, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Di samping itu, hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta dan memberikan kekuasaan langsung kepada pencipta terhadap karya ciptaannya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Untuk itulah hak cipta perlu dilindungi oleh suatu undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang menarik untuk Penulis bahas adalah mengenai karya fotografi yang mungkin belum banyak menarik perhatian masyarakat. Karya fotografi merupakan salah satu karya cipta manusia yang dibuat dengan menggunakan cahaya serta peralatan khusus, dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta 1987. Di dalam prakteknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta antara pencipta karya fotografi yang satu dengan pencipta karya fotografi lainnya . Untuk itulah Penulis hendak menganalisa sejauh mana perlindungan UU Hak Cipta 1987 terhadap pencipta karya fotografi (pemegang hak cipta), dengan membahas pula pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi beserta penyelesaiannya, dan di hubungkan dengan ketentuan hukum perdata kita."

"Sekarang ini sering kita mendengar dan membaca di mas media, bahwa masalah hak cipta sedang menjadi topic pembicaraan. Ha1 ini tidak terlepas dari di berlakukannyaUU No. 7 Tahun 198 Tentang Hak Cipta yang mengganti kan UU No . 6 Tahln 1982. Dimana dengan UU yang baru ini hasil karya atau ciptaan , sekarang lebih dihargai dan dilindungi . Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menciptakan suatu karya, baik itu nantinya dipergunakan untuk diri sediri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedang kan hak ci pta itu sendiri menurut UU No. 7 Tarnm 1987 di anggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang dapat beral ih a t au di alihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan. Selain itu hak cipta merupakan suatu hak khusus bagi pe ncipta dan memberikan kekuasaan langsung kepada penciptanya terhadap karya ciptaannya.Pada saat ini yang menarik penulis untuk dibahas adalah mengenai hak cipta atas program komputer yang mungkin pada saat ini merupakan hal yang baru di Indonesia dan belum mendapat perhatian masyarakat. Program Komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU No. 7 Tahun 1987, seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 butir K. Tetapi saat ini dalam masalah perlindungannya masih belum terlaksana dengan baik. Selain itu masih banyaknya pelanggaran yang menyangkut pengcopy ulangan program komputer tanpa batas untuk diperdagangkan tanpa seijin dari pemegang hak ciptanya. sehingga ini pulalah yang menarik bagi penulis untuk melihat sejauh mana perlindungan hak cipta atas program komputer di Indonesia berda~arkan UU ·No. 7 Tahun 1987."

"Pada saat ini masalah mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah menyentuh berbagai aspek, seperti: aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat. Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perlindungan HaKI. Perkembangan teknologi informasi dan digital saat ini mengakibatkan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan HaKI yang disediakan untuk melindungi karya seni, pengetahuan dan sastra. UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 1 menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Karya fotografi merupakan salah satu karya cipta manusia yang dibuat dengan menggunakan cahaya serta peralatan khusus, dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Dalam prakteknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta antara pencipta karya fotografi yang satu dengan pencipta karya fotografi lainnya. Untuk itulah Penulis hendak menganalisa sejauh mana perlindungan UU Hak Cipta terhadap pencipta karya fotografi (pemegang hak cipta), dengan membahas pula perkembangan teknologi fotografi karena karya cipta fotografi dapat dialihrupakan dalam bentuk digital yang kemudian dapat diperbanyak dengan sangat mudah dilakukan dan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi beserta penyelesaiannya."

"Lagu atau musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, dimana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan segala daya pikirnya berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, ketrampilan,dan waktu. Disamping mempunyai nilai moral, karya musik/lagu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas, namun dalam- era globalisasi saat ini dan diiringi dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka orang lebih mudah untuk dapat merekam lagu tersebut baik untuk didengarkan sendiri maupun untuk kepentingan komersial, selain itu perkembangan media televisi atau radio di Indonesia serta tumbuhnya tempat-tempat hiburan menyebabkan suatu karya cipta musik/lagu sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sejauh mana keefektifan suatu perangkat perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta dalam mencermati perlindungan hak cipta yang terkait dalam perlindungan terhadap Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, karena sebagimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjadi surga baik pelanggar hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu, banyaknya kaset,CD, DVD bajakan yang dapat mudah diperoleh dimanapun, menyebabkan kita bertanya bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam Undang-undang Hak Cipta, dan sejauh mana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai satu-satunya badan administrative yang mempunyai hak untuk memungut royalty sekaligus mendistribusikannya kepada Pencipta lagu, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam menyelesaikan segala permasalahan sengketa hak cipta di tanah air serta bagaimana penyikapan dari aparat hukum di Indonesia dalam penegakan hak cipta di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai kasus pelanggaran hak cipta terutama yang menyangkut hak memperbanyak dan hak mengumumkan."

"Tulisan ini menganalisis doktrin freedom of panorama (Kebebasan Panorama) dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Doktrin ini berkaitan dengan limitasi (limitations) dan pengecualian (exception) dalam peraturan terkait hak cipta. Hak cipta menimbulkan hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karya fotografi merupakan salah satu jenis karya cipta yang dilindungi namun sejauh mana perlindungannya jika terdapat unsur ciptaan lain di dalamnya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, yang menitik beratkan pada norma atau aturan hukum dengan pendekatan Inter-Disiplin, dan analisis data kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan berikut: bagaimana hak cipta atas karya fotografi dapat lahir, apakah Pencipta karya fotografi harus meminta izin kepada pemilik setiap objek yang difotonya, dan apakah doktrin Freedom of Panorama diakui dalam hukum hak cipta di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hak cipta atas karya fotografi lahir saat Ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dideklarasikan, dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, dan merupakan karya yang orisinal atau berasal dari kreasi, imajinasi, dan ekspresi pribadi penciptanya, tanpa meniru atau menjiplak karya orang lain. Perlindungan atas karya fotografi bersifat terbatas, Hak ekonomi berlaku selama periode tertentu, yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Status ciptaan menjadi public domain setelah waktu perlindungannya habis. Pencipta karya fotografi harus berhati-hati dalam memilih objek foto. Kebutuhan atas izin tergantung objek dan tujuan pemanfaatan karya fotografinya, mengingat relasi objek dan subjek hukum bervariasi. Tedapat objek foto yang memerlukan izin contohnya apabila patut diduga karya tersebut masih dilindungi hak cipta berdasarkan UUHC 2014. UUHC 2014 tidak mengatur mengenai pemanfaatan karya cipta yang berlokasi secara permanen di tempat umum secara khusus dalam aturan pembatasannya, khususnya yang berhubungan dengan karya fotografi. Selama UUHC 2014 masih berlaku dan perlindungan hak cipta atas ciptaan juga masih berlaku, hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak juga berlaku.

---

This thesis analyses the freedom of panorama doctrine in the context of copyright protection for photographic works. Freedom of Panorama is related to limitations and exceptions in regulations related to copyright. Copyright gives rise to the exclusive rights of the Author and/or copyright holder. Photographic works are a type of copyrighted work that is protected, but to what extent is the protection if there are other works in it. This thesis was prepared using normative legal research methods, which focus on legal norms or rules with an inter-disciplinary approach, and qualitative data analysis to answer the following main issues: how can copyright for photographic works arise, whether the Author of a photographic work must ask permission from the owner of each the objects they photographed, and whether the Freedom of Panorama doctrine is recognized in copyright law in Indonesia. The result of this research is Copyright for photographic works is born when the idea is embodied in a tangible form, declared, can be seen, heard, reproduced, or communicated through any device, and is an original work or derived from the creation, imagination, and personal expression of its author, without imitating or plagiarizing the work of others. Protection of photographic works is limited, Economic rights are valid for a certain period, which is 50 (fifty) years from the date of Publication. The status of the works becomes public domain after the protection time expires. Author of photographic works must be careful in choosing photo objects. The need for permission depends on the object and purpose of using the photographic work, considering that the relationship between object and legal subject varies. There are photo objects that require permission, for example if it is reasonable to suspect that the work is still protected by copyright under UUHC 2014. The UUHC 2014 does not regulate freedom of panorama or the use of copyrighted works that are permanently located in public places specifically in its limitations, especially those relating to photographic works. As long as the 2014 UUHC is still in effect and copyright protection of the work is still in effect, the exclusive rights of the Author and/or rights holder also apply."

"ABSTRAKDi kalangan umat Kristiani perkembangan musik rohani mengalamiperkembangan yang sangat pesat. Penulis ingin mengetahui bagaimanaperlindungan Hak Cipta pencipta lagu rohani dan hak terkait produser rekamanberdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta bagaimana peranYayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai badan yang mengumpulkanroyalti sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta di bidang lagu rohani.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitiandeskriptif analistis. Pada musik rohani pun berlaku hal yang sama dimana banyakpencipta lagu maupun produser rekaman rohani mengeluhkan mengenaipelanggaran Hak Cipta. Muncul dilema dari pencipta lagu bahwa mereka tidakperlu melakukan penuntutan karena selain tidak mengetahui hukum juga tidakingin kasus mereka diekspos di media massa. Sampai saat ini belum ada kasuspelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik rohani yang sampai pada jalurpengadilan. Umumnya mereka lebih memilih jalur mediasi perdamaian. YKCImempunyai peran mengawasi petforming rights pencipta lagu. Dalam halmenyerahkan kaiya ciptanya ke lembaga pengumpul royalti atau collectingsociety, pencipta lagu rohani ada beberapa yang menyerahkan pengawasannya keYKCI. Tetapi di lapangan seringkali ‘kebablasan’ dalam hal pengawasannya.Dalam hal pengaturan untuk melindungi Hak Cipta dan hak terkait bidang laguatau musik sudah cukup baik. Dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta, Indonesia mempunyai perangkat perundang-undangannasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan lebihkuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum. Tetapi dalampelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala penegakan hukum Hak Ciptalagu atau musik.

---

ABSTRACTAmong Christians Gospel Music undergoes rapid development: The purpose thisthesis is to search on Copyright protection for gospel songwriters and theneighboring rights o f recording producers according to UU No 19 Tahun 2002 OnCopyright Law; as well as the role o f YKCI as the collecting society in relation toCopyright protection in gospel music. This is qualitative research using descriptiveanalytic research method. The same goes from gospel music where many songwritersas well as recording producers complain about Copyright infringement. Dilemmasemerge from songwriters who refrain from prosecuting due to ignorance concerningvalid laws and reluctance towards media exposure. To date no cases in gospel musiccopyright infringement has reached the court. In most cases the parties involvedprefer alternative dispute resolutions. YKCI plays the role in scrutinizing theperforming rights songwriters. In licensing there works to royalty collecting societies,some songwriters consign scrutiny to YKCI. However in practice the rules o f thegame are often breached in the scrutiny. In the scrutiny to protect Copyright andneighboring rights in general music, the practice is already satisfactory. With thepassing o f UU No. 19 Tahun 2002 in Copyright Laws, Indonesia has a set o f nationallaws that is more in line with international obligations and a stronger legalfoundation for the enforcement o f the law. However the problems are still found inthe practice o f enforcing copyrights laws in song or music."