Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan ketentuan intersepsi dan pemaksaan mendarat dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago oleh Indonesia, Belarusia, dan Inggris, baik dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara maupun dalam penanganan kasus intersepsi oleh ketiga negara tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan penerapan ketentuan intersepsi pada ketiga negara tersebut, khususnya dari segi alasan intersepsi dan penanganan pesawat setelah pemaksaan mendarat.Pasal 3 bis Konvensi Chicago memperbolehkan setiap negara untuk mengintersepsi dan memaksa mendarat pesawat udara sipil yang melintas wilayahnya tanpa membahayakan keselamatan penerbangan ataupun menggunakan senjata. Selain itu, kedua tindakan tersebut hanya boleh dilakukan atas dua alasan: pelanggaran kedaulatan wilayah udara dan penyalahgunaan penerbangan sipil. Walaupun ICAO melengkapi ketentuan tersebut dengan standar dan rekomendasi tata cara teknis intersepsi dalam Annex 2 dan Manual Intersepsi ICAO, ketentuan hukum internasional belum mengatur penanganan pesawat udara sipil pasca pemaksaan mendarat secara merinci. Selain itu, ketentuan hukum internasional juga belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil sebagai alasan intersepsi dan pemaksaan mendarat.Indonesia, Belarusia, dan Inggris memiliki ketentuan hukum nasional tersendiri untuk mengatur tindakan intersepsi dan pemaksaan mendarat, mulai dari alasan dan tata cara intersepsi hingga penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat. Mengingat ketentuan hukum internasional belum mendefinisikan maksud penyalahgunaan penerbangan sipil serta belum mengatur penanganan pesawat udara pasca pemaksaan mendarat, setiap negara menetapkan kedua hal tersebut dengan ketentuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, perbedaan lainnya juga terlihat dari seberapa merinci peraturan tersebut dan seberapa selaras ketentuan tersebut dengan ketentuan Konvensi Chicago.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, Belarusia, dan Inggris melaksanakan intersepsi dan pemaksaan mendarat menurut ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Pada akhirnya pula, keselarasan negara dalam menangani tindakan intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis Konvensi Chicago dipengaruhi keselarasan ketentuan hukum nasional mengenai intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis itu sendiri.

---

The following research was established to further investigate on how Indonesia, Belarus, and the United Kingdom apply Article 3 bis of the Chicago Convention regarding civil aircraft interception and forced landing on their national laws and on how each state handle interception cases in their respective countries. The following research was also aimed to compare the application of civil aircraft interception provisions on the following three countries, especially regarding the reason of interception and handling of aircraft post-forced landing.

Article 3 bis of the Chicago Convention allows every state to intercept a civil aircraft flying through the concerned state’s territory and force its landing without endangering aviation safety and by refraining from using weapons. Both of those actions are only permitted under two reasons: violation of airspace sovereignty and misuse of civil aviation. Although ICAO supplement the following provision with their standards and recommendation regarding the technical procedures of aircraft interception on Annex 2 and ICAO’s Interception Manual, international law provisions have yet to regulate the handling of forced landed aircraft in detail. Furthermore, international law provisions have also yet to further define misuse of civil aviation as grounds for aircraft interception and forced landing.

Indonesia, Belarus, and the United Kingdom each have their own perspective national regulations regarding civil aircraft interception and its forced landing, ranging from grounds of interception and its procedures to handling of forced landed aircraft. Considering international law provisions have yet to further define misuse of civil aviation and regulate the handling of forced landed aircraft, each state has different regulations regarding both matters. Other differences of each national regulations are from how detailed its regulations are and how consistent its national regulations with the Chicago Convention.

To conclude, Indonesia, Belarus, and the United Kingdom handles civil aircraft interception and its forced landing in accordance with their respective national regulations. This further shows that how consistent a state’s handling of interception cases with Article 3 bis of the Chicago Convention are influenced by how consistent its national regulations on interception with the provisions of Article 3 bis itself."

"Gerak longitudinal dan lateral suatu pesawat terbang terdiri dari 3 sistem sumbu gerak yaitu roll, pitch dan Yau. Semua variable seperti kecepatan linier, kecepatan sudut dan gaya aerodinamik dan momen aerodinamik diacu terhadap ketiga sumbu gerak tersebut. Variable gerak longitudinal maupun lateral akan saling mempengaruhi dan berinteraksi. Besarnya interaksi diteliti dengan simulasi yang didasarkan pada pemodelan sistem gerak suatu pesawat penumpang tipe jet bermesin empat. Interaksi antar variable gerak tersebut dihilangkan-dikurangi dengan menggunakan metoda Bristol. Setelah pengaruh interaksi berhasil dihilangkan, maka dilakukan perancangan kontroller P, PI dan PD untuk mengendalikan gerak sistem tersebut sehingga didapat response waktu yang baik. Pada gerak longitudinal kecepatan pada sumbu roll Δv mencapai 90% untuk Kp = 6 dan dapat diperkecil menjadi 10%, tetapi waktu stabil menjadi panjang."

"Hanggar adalah sebuah struktur bangunan yang mempunyai atap tertutup diatasnya, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan perawatan pesawat. Pada penelitian ini perencanaan hanggar digunakan untuk mengetahui perilaku struktur sistem rangka dan sistem rigid frame atau portal dengan material baja. Variasi yang dilakukan adalah bangunan A adalah bangunan yang memiliki sistem rangka dengan perletakkan portal 3 sendi, bangunan B adalah bangunan yang memiliki sistem portal dengan perletakkan sendi, serta bangunan C adalah bangunan yang memiliki sistem portal dengan sistem perletakkan jepit. Hasil penelitian menunjukkan bangunan A menggunakan profil 2L 80x80x6 dan 2L 70x70x6 (double angles) dan bangunan B menggunakan profil WF 300x150, WF 400x200, dan WF 500x200 (wide flange). Struktur rangka baja membutuhkan komponen baja dengan profil lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan kebutuhan baja untuk strutkur baja dengan sistem portal.

---

Hangar is a building structure that has a roof covered on top of it, functions as aircraft maintenance and storage area. On this research, hangar planning was used to know the behavior of the structural truss system and the rigid frame system. The variations that was done were : building A was a building that had truss system with three hinged connections, building B was a building that had frame system with two hinged support, while building C was a building that had frame system with two fixed support. The results showed that building A used 2L 80x80x6 and 2L 70x70x6 (double angles) profiles and building B used WF 300x150, WF 400x200, and WF 500x200 (wide flange) profiles. Steel truss structures required steel components with smaller and lighter profiles compared to the steel for the frame system structure."

"Manajemen risiko yang buruk adalah salah satu penyebab utama kegagalan sebuah proyek. Penelitian ini membahas pengukuran risiko teknis untuk proyek pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara DPPU di wilayah Sumatera Utara, khususnya wilayah Silangit, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Pengukuran risiko dilakukan untuk menyusun strategi mitigasi risiko yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proyek. Metode pengukuran risiko dilakukan dalam empat tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran dampak dan probabilitas risiko, klasifikasi risiko, dan mitigasi risiko. Dari proses pengukuran risiko, didapatkan 65 faktor risiko yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat kejadian risiko yaitu kerusakan sarana dan fasilitas pembangunan DPPU, keterlambatan pengerjaan pembangunan DPPU, kecelakaan kerja, dan kendala finansial. Strategi mitigasi yang diusulkan terkait dengan pemilihan jenis tangki yang digunakan, pemilihan pemasok material, kontraktor, dan moda transportasi material yang digunakan, penyediaan peralatan yang dibutuhkan, dan pelaksanaan pelatihan dan pengontrolan rutin.

---

Poor risk management is one of the main cause of project failure. This research is made to measure technical risk for the construction project of Aircraft Filling Depot in North Sumatra, especially Silangit, Sibolga, and Gunung Sitoli area. Risk measurement is done to create mitigation plans that need to be done in this project. The methods of measuring risk is done in four steps, which are risk identification, impact and probability measurement, risk classification, and risk mitigation. From the risk measurement process, 65 risk factors were identified and then classified to four risk events, which are facility damage, delay in construction project, work accident, and financial constrain. The proposed risk mitigation strategy includes the selection of storage tank type, selection of supplier, contractors, and material transportation method, provision of essential equipment, and implementation of routine training and monitoring."

"Pengelasan merupakan teknologi yang banyak digunakan untuk penyambungan logam, namun hasil pengelasan yang diterapkan pada paduan aluminium tidak selalu menghasilkan sambungan dengan kualitas yang baik. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan mikrostruktur selama pengelasan. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, dalam hal ini sifat mekanis adalah proses aging. Perbaikan sifat mekanis bahan dengan proses aging dipengaruhi oleh temperatur dan waktu. Temperatur dan waktu solution treatment adalah 570 °C dengan waktu 60 menit. Proses Aging yang digunakan adalah artificial aging yang dilakukan pada temperatur 180 °C sedangkan waktu aging divariasikan 2, 3, 4 dan 5 jam. Data yang diperoleh adalah kekuatan luluh, kekuatan tarik, perpanjangan, distribusi kekerasan, struktur mikro dan struktur makro terhadap sample uji yang mengalami proses pengelasan tanpa perlakuan panas (aging) dan sample uji las yang digging. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh waktu penahanan pada saat aging terhadap hasil lasan paduan aluminium, sehingga diperoleh kualitas hasil lasan yang menunjukkan sifat mekanis yang optimal.Dari hasil penelitian diperoleh kekuatan tarik maksimum 429 MPa terjadi pada temperatur 180° dengan waktu aging 3 jam. Pada penelitian ini paduan aluminium yang digunakan adalah paduan aluminium seri 6013 dan merupakan paduan yang baru dari paduan aluminium wrought seri 6xxx. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh paduan seri 6013 diharapkan paduan ini dapat menggantikan beberapa penggunaan paduan 6061 yaitu pada rangka kursi penumpang pesawat terbang. Tegangan pada pelat kursi sebesar 57,53 MPa dan tegangan batang kursi 357,4 MPa di bawah kekuatan luluh dari material Aluminium 6013 T4 sebesar 373 MPa.

---

Welding process is a technology commonly used to joint two metal pieces, however this process still low quality especially in mechanical properties. This matters induced by change microstructure of material during in the process. To solve the problem, age hardening process can be implemented. Improvement the mechanical properties of this material are induced by aging temperature and aging time, in which the temperature is 540° C with holding time 30 minutes. Temperature at artificial aging is 180 ° with variable time are 2,3,4,and 5 hours respectively. The experimental results are yield strength, tensile strength, elongation, hardness distribution, macrostructure and microstructure from sample without aging treatment and after aging treatment . This research is intended to analysis the influenced of aging time variations to the welding process so that the welding process producing good quality in the mechanical properties.

From the result research gain the maximum ultimate strength happen on temperature 180° by aging time 3 hours is au= 429MPa. The aluminum alloys used for this research was aluminum alloys 6013 series and a new heat treatable alloys in Aluminum alloys 6xxx series. Base on its capability, is hoped to replace several application of aluminum 6061 in seats structure aircraft. Seats plate strength 57,53 MPa and bar seats 357,4 MPa under neat from yield strength Aluminum 6013-T4 is 373 MPa."

"Pembahasan dari segi-segi Hukum Perdata Internasional (HPI) terhadap perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang memiliki unsur asing sangat penting dilakukan demi menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan hukum yang berlaku. Berdasarkan sejumlah perkara PMH bernuansa asing yang dibahas di dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa konvensi-konvensi HPI di bidang penerbangan turut berperan penting dalam menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara tersebut dan hukum yang berlaku.

---

The analysis from Private International Law aspects in relation to tort which contains of foreign element is important in order to determine forum jurisdictions and the applicable law.

Based on the tort cases that are discussed in this writing, it can be concluded that Private International Law conventions in aviation sector take important role in order to determine forum jurisdictions and the applicable law."

"Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat yang bermukim di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta terhadap tingkat kebisingan yang berasal dari aktivitas bandara. Persepsi tersebut merupakan gangguan nonauditory yang meliputi gangguan komunikasi, gangguan psikologis, dan gangguan fisiologis. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2012 di Kelurahan Neglasari dan Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang tempat tinggalnya bising dengan responden yang tempat tinggalnya tidak bising (p value=0,007). Terdapat pula perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang berumur ≤12 tahun, 13 sampai 18 tahun, dan ≥19 tahun (p value=0,027). Variabel lain yang bermakna adalah perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang sedang menjalani pendidikan baik SD, SMP/ SMA, PT, ataupun bekerja (p value=0,039) dan terdapat perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan non-auditory antara responden yang bekerja dengan pajanan bising dari pekerjaannya dengan responden yang tidak terpajan bising dari pekerjaannya (p value=0,009). Akan tetapi untuk variabel status kesehatan tidak ada perbedaan proporsi kejadian mengalami gangguan nonauditory antara responden yang berstatus kesehatan sehat, anak sakit, bapak/ ibu sakit, dan ibu hamil (p value=0,205).

---

This study discusses the perception of the community living around the Soekarno-Hatta International Airport to the level of noise coming from the airport activity. Perception is a non-auditory disorders that include communication disorders, psychological disorders, and physiological disorders. This study was a quantitative study with cross-sectional study design. The research was conducted in May 2012 in the Neglasari and Selapajang Jaya, Tangerang. The results of this study indicate there are differences in the proportion of the incidence of nonauditory disorders among respondents noisy residence where he lived with the respondent that no noise (p value = 0.007). There are also differences in the proportion of the incidence of non-auditory disorders among respondents aged ≤ 12 years, 13 to 18 years, and ≥ 19 years (p value = 0.027). Another significant variable is the difference in the proportion of the incidence of non-auditory disorders among respondents who are on a good education elementary, junior high / high school, collage, or work (p value = 0.039) and there are differences in the proportion of the incidence of non-auditory disorders among respondents who worked with exposure to noise from his job with the respondent that his job is not exposed to noise (p value = 0.009). However, for health status variables there was no difference in the proportion of the incidence of impaired non-auditory health status among respondents that healthy, sick child, father / mother is sick, and pregnant women (p value = 0.205). "

"ABSTRAKDi Indonesia belum ada pengaturan pasti mengenai lembaga jaminan atas pesawat udara. .Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara langsung lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan, dalam praktek fidusia digunakan sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara meskipun di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara namun dalam peraturan tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian dari pesawat udara seperti mesin pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk kualitatif. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur mengenai adanya perlindungan yang diberikan kepada Kreditur asing yaitu kepentingan internasional, dengan adanya kepentingan internasional Kreditur dapat diberikan suatu kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan deregistrasi penghapusan pendaftaran atas sebuah objek pesawat udara dan melakukan ekspor ke Negara asal Kreditur dengan menggunakan surat kuasa yang tidak kdapat dicabut kembali yaitu IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . Surat kuasa/IDERA tersebut hanya dapat berlaku apabila telah didaftarkan /dicatat oleh Menteri Perhubungan. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia atas bagian pesawat udara dimana pihak kreditur adalah pihak asing maka pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan dengan menggunakan IDERA untuk dapat menguasai objek pesawat udara dengan waktu yang relatif singkat tanpa memerlukan penetapan pengadilan dan dilanjutkan dengan menjalankan eksekusi fidusia atas objek fidusia yaitu berupa bagian atas pesawat udara. Peran Notaris dalam penjaminan fidusia atas bagian pesawat udara adalah membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia secara online, selain itu Notaris juga dapat bertindak selaku kuasa dari Debitur untuk mendaftarkan IDERA

---

ABSTRACTIn Indonesia there is no definite arrangements regarding security institutions of the aircraft. Law No. 1 Year 2009 about Aviation does not regulate direct security institutions that can be used to make the aircraft as a security object. In practice, fiduciary guaranty used as a security institutions on aircraft although in Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary Guaranty Right express that fiduciary guaranty can not be used on the aircraft, but in these rules there is no prohibition to make part of the aircraft such as aircraft engines for being the object of fiduciary guaranty. This study is a normative juridicial research methods and qualitative analysis methods. Law No. 1 of 2009 regulates the protection to foreign creditors with such interests of international creditors could be given a power that can not be revoked to perform deregistration deletion of registration on an aircraft and export lenders to the country of origin by using the power of attorney namely IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . The power of attorney IDERA can only be valid if it has been registered recorded by the Minister of Transportation of Republic of Indonesia. In the event of default, where the creditor is a foreign party, the execution can be done by using IDERA with a relatively short time without requiring a court order. In fiduciary guaranty on part s of the airplane, Notary play the role to make deed of granting fiduciary guaranty and registering fiduciary guaranty by online, in addition Notary can also acting as the endorsee of the borrower to register IDERA."

"ABSTRAKGuna mendapatkan bentuk jaminan di Indonesia yang ideal di masa yang akan datang maka perlu dikaji mengenai pengaturan jaminan terhadap pesawat udara di negara lain. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji jenis jaminan pesawat udara di Perancis guna mendapatkan gambaran yang memadai mengenai bentuk jaminan yang ideal terhadap pesawat udara. Tulisan ini akan mengkaji mengenai bentuk jaminan terhadap pewawat terbang yang berlaku di Perancis, bagaimana proses penjaminannya serta bagaimana cara melakukan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Hasil kajian tersebut akan dibandingkan dengan pengaturan dan praktek penjaminan pesawat terbang di Indonesia sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam ketentuan jaminan pewawat terbang di Indonesia pada masa yang akan datang. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum dengan menjadikan Indonesia sebagai acuan atau primum comparandum dan hukum positif Perancis sebagai pembanding atau secundum comparandum. Setelah penulis memaparkan hukum jaminan terhadap pesawat udara di masing-masing negara, kemudian penulis dapat melakukan perbandingan yang nantinya akan diperoleh persamaan dan perbedaan diantara kedua negara tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, peneliti menemukan bahwa pengaturan mengenai bentuk hukum jaminan bagi pesawat udara di Indonesia belum diatur secara jelas, di Indonesia hanya bagian-bagian tertentu dari pesawat udara yang dapat dijaminkan dengan fidusia, dan di Perancis telah terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang jaminan terhadap pesawat udara berupa jaminan hipotik pesawat udara serta lembaga pendaftaran khususnya.

---

ABSTRACTIn order to obtain the ideal form of security in Indonesia in the future, it is necessary to review the regulation of aircraft securities in other countries. This article attempts to assess the type of aircraft securities in France in order to get an adequate picture of the ideal form of security towards an aircraft. This paper will examine the form of securities towards French aircraft applicable in France, how the security process and how to execute if the debtor defaults. The results of the study will be compared with the arrangement and practice of aircraft security in Indonesia so that it can be known what matters that need to be regulated in terms of securities of aircraft Indonesia in the future. The author uses the comparative method of law by making Indonesia as a reference or primum comparandum and French positive law as a comparandum or secundum comparandum. After the authors explain the security interest law in aircraft in each country, then the author can do a comparison that will be obtained equations and differences between the two countries. The conclusion of this study is that the researchers found that the regulation of the legal form of security for aircraft in Indonesia has not been clearly regulated, in Indonesia only certain parts of aircraft can be pledged with fiduciary, and in France there are special provisions which stipulates the guarantees of aircraft in the form of aircraft mortgage warrants as well as the registration agencies in particular. "