Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenghadapi gejala yang menunjukkan semakin menurunnya dominasi harga minyak bumi di pasaran dunia, maka Indonesia yang selama ini merupakan negara yang menggantungkan sumber devisanya dari ekspor minyak dan gas bumi, mulai menggiatkan pembangunan di sektor pertanian, sub-sektor perkebunan terutama sejak PELITA III yang lalu. Salah satu usaha untuk merealisasikan harapan meraih devisa dari sumber non migas adalah dengan mengadakan kegiatan pengembangan perkebunan dengan mempergunakan pola Perusahaan Inti Rakyat dengan lokasi terutama pada daerah-daerah transmigrasi di luar pulau. Jawa, Madura dan Bali. Ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk pengembangan proyek Perkebunan Inti Rakyat tersebut adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti. Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigras1. Dalam pelaksanaan Perkebunan Inti Rakyat, yang menjadi unsur penting adalah pembangunan Kebun Inti dan Kebun Plasma: Kebun Inti merupakan kebun milik Perusahaan Perkebunan Besar baik milik Swasta maupun Pemerintah. Kedudukan Perusahaan Perkebunan tersebut adalah sebagai pelaksana dan Pengelola proyek Perkebunan Inti Rakyat. sedangkan kebun plasma merupakan areal yang akan menjadl milik masing-masing petani peserta yang eligible. Pengembangan budi daya dalam proyek tersebut, pada umumnya merupakan tanaman-tanaman keras ; seperti : karet dan kelapa sawit. Peranan PTP yang menjadi Perusahaan Inti meliputi kegiatan pembinaan terhadap calon petani peserta hingga pengolahan dan pemasaran hasilnya. Pelaksanaan proyek Perkebunan Inti Rakyat mengharapkan terciptanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan serta terasa adanya usaha " alih teknologl " ( transfer of technology ) dari Perusahaan Perkebunan kepada pekebun-pekebun tradisional. Sebagaimana yang biasa terjadi dalam suatu pembangunan, maka proyek pengembangan Perkebunan Inti Rakyat Khusus juga menghadapi masalah-masalah. Salah satu masalah yang terjadi di lokasi Perkebunan Inti Rakyat Khusus I Ketahun, kabupaten Bengkulu Utara adalah dalam hal penyediaan tanah untuk pengembangan proyek karena pada prinsipnya proyek Perkebunan Inti Rakyat tldak mengenal acara pembebasan tanah atau tidak menyediakan pembayaran ganti rugi kepada pemilik atau penguasa yang tanahnya terkena proyek."

"ABSTRAKScope and Research method : In order to find out the prevalence rate of respiratory obstruction due to exposure to jute's dust and other risk factors, such as work place, age group, length of work, smoking habit, usage of personal protection device, clinical symptom and allergy history, a cross sectional study regarding the influence of jute's dust on lung function among jute factory worker has been done in Tangerang. Total sample of respondent for this study is 135 workers, who are working in 4 working unit in the factory. There are 4 methods of data collection used in this study. First, interview by using Pneumomobile Project Indonesia questioner. Second, physical examination to all employees especially related to respiratory disorder. Third, measurement of lung function using spirometer. Fourth, examination of jute's dust at work place used low volume dust sampler. Result and Conclusion: This study find out the concentration of total jute's dust in high exposure working place is 13,3mg/m3, while in low exposure working place is 1,5 mg/m3. Result of statistic soon significant different (p<0,05). The study also finds out that the prevalence rate of chronic respiratory obstruction among the workers who work in high concentration dust environment is 25,9% and with low exposure is 2,8%. Statistically it is significantly different (p<0,05). There are a significant relationship between occurrence of chronic respiratory obstruction disease and dust concentration, while there are no relationship with age group, length of work, education level, height of body, smoking habit, use of personal protection device, previous clinical symptom and allergy history. The prevalence rate of acute respiratory obstruction among the workers who work in high concentration dust environment is 11,1%, while in low concentration dust environment is 3,7%. Statistically has not significantly different (p0,05). There are no relationship between acute respiratory obstruction disease and work place, age group, length of work, educational level, height of body, smoking habit, use of personal protection device, previous clinical symptom and allergic history. Analysis of smoking habit as risk factor and its relationship with obstruction can't be done since the prevalence rate of smoking habit among the workers is low (1,5%). "

"Selama ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Padahal Founding Fathers Republik Indonesia telah meletakkan dasar dasar pengelolaan pertanahan melalui UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria sebagai jawaban atas amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu agar tanah dapat dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka Reforma Agraria yang dilakukan secara komprehensif dan fundamental harussegera dilaksanakan oleh pemerintah."

"Perilaku konsolidasi tanah gambut sangat kompleks dan berbeda dibanding dengan tanah lempung. Ini disebabkan, kandungan serat-serat organik di dalam tanah gambut dan terjadinya proses dekomposisi pada serat-serat organik tersebut selama konsolidasi. Karena kondisi anaerob maka proses dekomposisi tanah gambut berjalan secara lambat. Salah satu cara untuk mempercepat terjadinya dekomposisi atau degradasi tanah gambut, yaitu dengan memberikan mikroorganisme yang dapat mendegradasi serat-serat tanah gambut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsolidasi pada tanah gambut untuk melihat degradasi yang terjadi jika tanah gambut tersebut ditambahkan mikroorganisme. Mikroorganisme yang diinjeksi ke dalam tanah gambut berasal dari tanah gambut itu sendiri dengan cara diisolasi dan dikembangbiakan untuk dimasukkan kembali ke dalam tanah gambut. Sebagai pembanding digunakan mikroorganisme yang berasal dari pupuk hayati EM4 dan P2000Z. Pada penelitian ini tanah gambut yang digunakan berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa, sampel tanah gambut yang diinjeksi dengan kombinasi antara mikroorganisme asli (10%) dengan pupuk hayati EM4 (10%) + P2000z (10%) atau sampel tanah gambut variasi 4 (A4) memiliki tingkat degradasi yang lebih baik dibandingkan sampel tanah gambut variasi injeksi mikroorganisme lainnya.

---

Consolidation peat soil behavior very complex and differ to be compared to with clay. This is caused, organic fibre content in peat soil and the happening of decompotition process at the organic fibre during consolidation. Because condition of anaerob hence peat soil decompotition process walk tardyly. One of the way of to quicken the happening of decompotition or peat soil degradation, that is by giving mikroorganism which can degradation fibre peat soil.

This research is done to know how consolidation influence at peat soil to see degradation that happened if the peat soil enhanced by microorganism. Microorganism which is injection into peat soil come from itself peat soil by isolation and grown to be reentered into peat soil. As comparator used by microorganism coming from biofertilizer EM4 and P2000Z. At this research of used peat soil come from Ogan Komering Ilir Region, South Sumatra.

Result of examination in laboratory indicate that, peat soil sampel which is injection with combination among original microorganism (10%) with biofertilizer EM4 (10%) + P2000Z (10%) or variation 4 of peat soil (A4) have degradation level which is better to be compared to other microorganism injection variation of peat soil."