Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pewarisan berdasarkan wasiat merupakan penyimpangan dari pewarisan menurut undang-undang. Dalam praktek di masyarakat, seringkali. terjadi perkawinan di bawah tangan dan pengangkatan anak. Mereka tidak dapat mewaris berdasarkan undang-undang, oleh karena itu pewarisan berdasarkan wasiat mempunyai peranan yang sangat penting. Agar mereka yang tidak dapat mewaris berdasarkan undang-undang, dapat menikmati warisan dari pewaris berdasarkan wasiat. Tetapi yang menjadi pokok masalah adalah apakah pewarisan berdasarkan wasiat yang diatur dalam. KUHPerdata masih dipergunakan dalam kehidupan dimasyarakat sekarang ini? Jika masih dipergunakan, bagaimana pembuatan wasiat dalam prakteknya dan apa saja yang menjadi syarat pembuatan wasiat ? Dalam rangka pengumpulan data, penulLs melakukan penelitian kepustakaan yaitu lewat buku-buku, catatan kuliah, peraturan perundang-undangan dan juga melakukan penelitian lapangan dengan mencari data mengenai intensitas pembuatan dan penyimpangan wasiat di Departemen Kehakiman dan HAM, serta wawancara beberapa Notaris. Ternyata berdasarkan penelitian penulis, pewarisan berdasarkan wasiat masih dipergunakan dalam masyarakat sekarang ini walaupun intensifas pembuatan dan penyimpanan wasiat sangat kecil. Tetapi hal ini dapat dijadikan. bukti bahwa ketentuan mengenai pewarisan berdasarkan wasiat dalam KUHPerdata masih berlaku dan terpakai di masyarakat . Oleh karena itu, mengingat peranannya yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat khususnya pad masa sekarang ini, perlu adanya sosialisasi mengenai pewarisan berdasarkan wasiat baik melalui pendidikan, penyuluhan maupun pembinaan."

"Hukum kewarisan merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah pluralistis, karena belum adanya Undang-Undang Kewarisan Nasional, sehingga masih berlakunya aturan-aturan hukurn Barat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, yaitu hukum kewarisan Islam patrilinial (syafi'i), serta hukum Adat, yang sudah berkurang para pendukungnya. Dalam hukum kewarisan Islam ada ijtihad dari Hazairin, yaitu hukum kewarisan Islam bilateral (Hazairin). Penulis mengadakan perbandingan hanya diantara hukum kewarisan Islam patrilinial (Syafi'i), hukum kewarisan bilateral (Hazairin) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pandangan hidup dan sistem menarik garis keturunan yang berbeda, menyebabkan ketiga sistem hukum tersebut berbeda dalam pengaturan mengenai kewarisan. Masalah kedudukan dan perolehan warisan untuk saudara menurut hukum kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menarik untuk dibahas, karena kalaulah sebagai syarat saudara tampil mewaris berbeda dalam hukum kewarisan Islam patrilinial dan hukum kewarisan Islam bilateral. Kalaulah suatu keadaan khusus dan memperlihatkan hubungan anak dengan saudara dimana saudara tampil mewaris, jika tidak ada anak walad. Pengertian walad ini berbeda antara hukum kewarisan patrilinial dan hukum kewarisan Islam bilateral. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata saudara ditempatkan sebagai golongan kedua bersama-sama dengan orang tua berbagi sama rata, dengan perolehan orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian. Dari perbandingan itu, akan didapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada diantara ketiga sistem hukum tersebut. Untuk itu perlu diadakan pendekatan-pendekatan dari persamaan dan perbedaan yang ada, agar dapat dipertemukan bagi pembentukan hukum kewarisan nasional. Perbedaan yang ada bukan untuk dipertentangkan tapi didekatkan, agar semua pihak bisa menerima prinsip yang sama dan prinsip itu dapat menjadi ketentuan dalam Hukum Kewarisan Nasional."