Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKI. Pokok permasalahan :Pelaksanaan pengadaan barang untuk Proyek Pemerintah melalui perjanjian jual beli dengan pihak Swasta pada hakekatnya masuk didalam bidang Hukum Perdata.Ternyata proses pelaksanaan pengadaan barang tersebut di atur didalam beberapa peraturan per Undang-undangan, dan peraturan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai berikut :1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW)3. KEPPRES Nomor 29 Tahun I9844. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984.Dalam rangka pengadaan barang, cara penunjukan pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui :1. pelelangan umum2. pelelangan terbatas3. penunjukan langsung4. pengadaan langsung.Selanjutnya proses pelaksanaan pengadaan barang sampai selesai melalui tahap-tahap sebagai berikut :1. Pengumuman /melalui iklan untuk pelelangan umum.2. Pembelian Dokumen Lelang /Rencana Kerja dan Syarat-syarat.3. Anwijzing (Penjelasan Lelang).4. Penyerahan contoh barang untuk dinilai.5. Pengumuman lulus contoh barang.6. Pemasukan Surat Penawaran Harga.7. Pembukaan Surat Penawaran Harga.8. Pengumuman pemenang.9. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK).10. Pembuatan Surat Perjanjian (kontrak).11. Pelaksanaan prestasi /penyerahan barang.12. Pembuatan Berita Acara Permintaan Pembayaran Pembangunan dan lampiran-lampirannya sebagai bukti-bukti.14. Pengujian bukti-bukti oleh Kantor Perbendaharaan Negara.15. Pembayaran oleh Kantar Kas Negara kepada pihak Swasta (rekanan).Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah dasar hukum dari proses pelaksanaan pengadaan barang sampai selesai tersebut diatas telah mencerminkan kepastian hukum dan apakah peraturan-pe raturan yang mendasari proses tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya ?II. Metode penelitian :Metode penelitian yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan /studi dokumen dan wauancara. Dldalam studi kepustakaan /dokumen, sebagai alat penelitian dipergunakan :a. Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Olah Raga Sekolah Dasar antara Proyek Penyediaan Peralatan Olah Raga Sekolah Dasar (inpres Mo, 6 Tahun 1984) Departemen P dan K dengan P.T, Duii Puri Karya (Surat Perjanjian tgl. 26-7-1985 No. 194.6.P3DR-5D.Set. VII.85).b. Dokumen-dokumen pertinggal Surat Perintah Membayar pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).c. Buku - buku.d. Peraturan per-Undang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.Wawancara dilakukan terhadap :a. Para pengusahaha Swastab. Para karyawan Proyek Pemerintahc. Para Pejabat dan Karyawan pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).III. Hal-hal yang ditemukan :1. Didalam Lampiran I KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984, tidak dicantumkan dengan jelas kapan Surat Perjanjian dibuat, sehingga pembuatan Surat Perjanjian yang berlarut-larut dapat mengakibatkan kerugian pada pihak Swasta (rekanan) karena Surat Perjanjian merupakan syarat. untuk menerima prestasi berupa pembayaran.2. Kelambatan dalam pelaksanaan pembayaran sebagai akibat terlambatnya Pihak Proyek Pemerintah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara.3. Pemerintah tidak dapat, dikenakan ganti rugi berdasarkan KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984 dan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW).4. Perjanjian yang dibuat menyimpang dari pasal 1266 KUH Per. karena pihak pemerintah dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian secara sepihak tanpa melalui proses Pengadilan.5. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian standar yang dibuat secara sepihak oleh Pihak Proyek Pemerintah.6. Sampai saat tulisan ini dibuat Tim Pengendali Pengadaan Barang /Peralatan Pemerintah (TPPBPP) belum menetapkan suatu standar Surat Perjanjian (kontrak) untuk berbagai pemborongan /pembelian yang berlaku secara nasional.7. Cara penyelesaian sengketa didalam Surat. Perjanjiam pada umumnya dilakukan dengan musyawarah, jika tidak dapat. diselesaikan dengan musyawarah , para pihak meneruskannya ke Pengadilan Negeri. Menurut hemat penulis, cara penyelesaian sengketa seperti ini dapat berlarut-larut.IV. Kesimpulan dan Saran.Menurut pengamatan penulis, pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan Proyek Pemerintah melalui Perjanjian Jual beli dengan pihak Swasta belum seluruhnya mencerminkan kepastian hukum.Dalam hal ini berdasarkan KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984 (pasal 20 ayat 3) Tim Pengendali Pengadaan Barang /Peralatan Pemerintah (IPPBPP) perlu segera menetapkan standar Surat Perjanjian kontrak untuk berbagai pemborongan /pembelian yang mencerminkan keadilan yang berlaku secara nasional demi tercapainya kepastian hukum.Selain dari pada itu perlu dibuat suatu Undang-undang Hukum Perikatan yang berlaku secara nasional untuk menggantikarr ketentuan ketentuan yang tersebar.Namun demikian sambil menunggu Undang-undang Hukum Perikatan Pelaksanaan yang baru, perlu ditinjau kembali peraturan-peraturah per Undang undangan yang ada dan peraturan-peraturan pelaksanaannya apakah telah menjamin tercapainya kepastian hukum."

"ABSTRAKPertamina merupakan suatu perusahaan milik pemerintah terdiri dari beberapa Direktorat yang bergerak dibidang pertambangan minyak dan gas, bumi serta pengangkutan minyak melalui laut, dalam melaksanakan kegiatan tersebut Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina ditugaskan untuk menjamin kelancaran supply bahan bakar minyak melalui laut. Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi Pertamina dalam melaksanakan tugasnya meemerlukan pengadaan' kapal dengan salah satu caranya melalui pembangunan kapal baru yang dibuat dengan mengadakan perjanjian pemborongan pembangunan kapal dengan pihak swasta.Penulisan, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui segi-segihukum dari perjanjian pemborongan pembangunan kapal serta penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaannya. Hal ini didasarkan atas adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak karena berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata hal tersebut tidak tepat dan dapat mengganggu ketenteraman para pihak terutama terlihat dalam masalah wanprestasi.Perjanjian pemborongan pembangunan kapal diartikan suatu persetujuan dimana pihak pemborong mongikatkan diri untuk malakukan pakerjaan pembangunan kapal bagi pihak Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Proses pembuatan perijanjian kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan Keputusan Presiden R.I No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai pengganti Keputusan Presiden R.I No. 14A Tahun 1980 dan ketentuan tehnis yang berlaku.Didalam prakteknya. masih banyak ditemukan lembaga hukum yang belum dijalankan sesuai dengan KUH Perdata khususnya Buku III, hal ini terlihat dalam masalah, ganti rugi yang tidak menerapkan azas keseimbangan, juga masalah pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan yang masih bersifat semu.Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sarankan agar diadakan penyempurnaan ketentuan, sistim dan bentuk perjanjian yang sudah ada serta diterapkannya azas keseimbangan antara para pihak dalam hal ganti rugi, pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan selain adanya kesadaran liukum yang tinggi dari pihak pejabat Diiektorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina maupun pihak pemborong swasta. Dengan demikian hakekat perjanjian timbal balik dapat terlihat dan berfungsi dengan sesempurna mungkin serta terdapatnya keamaan kedudukan para piihak dalam bidang Hukum Perdata khususnya dalam Hukum Perjanjian."

"ABSTRAKDidalam rangka mengisi kemerdekaan Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan dalam bentuk bangunan gedung-gedung, dimana untuk keperluan tersebut diperlukan pemborong untuk melaksanakannya, hal ini didahului dengan adanya perjanjian pemborongan, dimana akibat adanya perjanjian ini maka menimbulkan hubungan - hubungan Perdata. Karena adanya hubungan keperdataanlah maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang ada hubungannya dengan Pemborongan Pekerjaan serperti ter sebut diatas, yaitu dengan memilih judul: "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal DPR-RI". Dimana hasil dari skripsi ini sekaligus merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.Berdasarkan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dengan para pihak yang berkompeten dapat disimpulkan bahwa :- Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal DPR-RI, antara Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan P.T. Getraco Utama berlandaskan pada Garis Besar Haluan Negara yang dicantumkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rskyat No. II/1983.- Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini bukan merupakan perjanjian murni. Ketidakmurnian perjanjian ini terlihat dari : Adanya aspek Hukum Publik, yang mempefigaruhi perjanjian tersebut. Adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.Tetapi hal tersebut masih dalam batas - batas kewajaran, karena yang mampu oleh pemerintah diusahakan agar dapat bersaing dengan kontraktor yang kuat.Namun demikian perlu diadakan peraturan tambahan tentang perjanjian yang dapat memberikan keseimbangan antara bouwheer dan pemborong. Terutama mengenai pasal-pasal y~ng dalam surat perjanjian yang diadakan sering berat sebelah. Seperti halnya bila terjadi peristiwa yang bersifat force majeure atau menyangkut wanprestasi."