Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negera (GBHN) di tegaskan antara lain, bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun pada kenyataannya untuk menuju dan meraih city-cita yang mulia tersebut pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah sate masalah yang menjadi kendala di dalam konteks pembangunan nasional itu adalah masalah korupsi yang terus berkecamuk, sehingga dana-dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, telah berpindah ke kantong para koruptor."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi pemikiran pergeseran perubahan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ke sistem dalam bentuk murni aslinya, dan substansi yang mempengaruhi pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya, pada proses pemeriksaan di pengadilan. Permasalahannya ialah apakah yang menjadi faktor pendorong pemerintah agar segera melakukan perubahan sistem pembuktian terbalik ke arah bentuk murni aslinya, dan bagaimana pemikiran mengenai kemungkinan pemberlakuan sistem tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk memandu penelitian digunakan teori beban pembuktian yang ditekankan pada terdakwa dalam hal ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia, perlu adanya perubahan sistem pembuktian terbalik dari yang bersifat terbatas ke arah sistem murni aslinya. Namun demikian, dalam penerapannya juga harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, serta adanya ramburambu yang ketat untuk mencegah tindakan kesewenangwenangan oleh penguasa terutama aparat penegak hukum.Hasil penelitian juga mendapati adanya prasyarat bahwa dalam penerapan sistem pembuktian terbalik itu diperlukan pembersihan terlebih dahulu dari atas ke bawah, baik penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum. Sementara itu, kemauan dan komitmen politik sangat diperlukan, juga dukungan dan partisipasi masyarakat untuk selalu mendorong dan menjaga momentum pemberantasan korupsi secara terusmenerus, berkelanjutan dan berkesinambungan."

"ABSTRAKDalam perkara perdata seringkali ada obyek sengketa yang tidak dapat dihadirkandi muka persidangan, oleh karena itu perlu dilakukan sidang pemeriksaansetempat (descente) oleh hakim karena jabatannya untuk mendapatkan gambaranyang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahanoleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latarbelakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu(1) bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satupendukung alat bukti dalam perkara perdata; (2) Bagaimana pertimbangan hakimdalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat tersebut? Adapunmetode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis-normatifyang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakanbahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dari penelitian yang dilakukan,hasil pemeriksaan setempat pada hakekatnya merupakan fakta persidangan yangdapat digunakan sebagai keterangan bagi hakim. Dengan demikian, pemeriksaansetempat memiliki kekuatan pembuktian bebas yaitu tergantung pada hakimdalam menilai kekuatan pembuktiannya

---

ABSTRACTIn civil cases there is often a subject of dispute that can?t be presented in a court oflaw, therefore it is necessary for a local investigation (descente) by a judgebecause of his position to get a clearee picture and detail information on thesubject of dispute that can be taken into consideration by judges when verdict.Based on this background, there are two principal issues raised by the author; (1)How the strenght of local investigation as one of the supporting evidence in civilprocedure, (2) How does the judge considered in assessing the strenght of theevidence the local investigation? The research methods used by the authors is ajuridical-normative method that uses secondary data or library research usingprimary legal materials, secondary, and tertiary. From research conducted, theresults of the local court is essentially a fact that can be used as evidence for thejudge. Thus, the local investigation has the power that is free of evidence dependson the judge in assessing the strength of evidence."