Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Protection of children's rights in Indonesian laws related to criminal cases."

"Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice atau yang lebih dikenal dengan sebutan Beijing Rules merupakan kondisi minimum yang dianggap layak oleh PBB dalam menangani pelaku tindak pidana di sistem manapun. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana prinsip-prinsip dalam Beijing Rules telah dianut dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan bagaimana pula dalam implementasinya. Dengan meneliti implementasinya, diharapkan untuk dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sekaligus dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang ada.Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan empiris. Wilayah/lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum DKI Jakarta dan Lernbaga Pemesyarakatan Anak di Tangerang, Banten. Sebagai alat-pengumpulan data, digunakan wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah banyak mengadopsi nilai-nilai dari Beijing Rules, hanya saja dalam pelaksanaannya ternyata belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Hal ini disebabkan oleh antara lain keterbatasan sumber daya aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas, terbatasnya sarana dan sarana pendukung, selain itu juga rendahnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat."

"ABSTRAKDi Indonesia gejala kenakalan dan kejahatan anak akhir-akhir ini di kota-kota besar semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak faktor. Sehingga menjadi masalah yang dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena hal tersebut menyangkut hari depan generasi muda. Masalah kenakalan dan kejahatan anak perlu diselesaikan melalui suatu peradilan yang khusus bagi anak-anak, agar ada jaminan bahwa penyelesaian masalah itu tidak merugikan kepentingan si anak dan mempengaruhi masa depan serta perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya. Sampai saat ini di Indonesia belum ada sistem peradilan pidana yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara-perkara. pidana yang dilakukan oleh anak-anak melalui pengadilan umum atau negeri. Di dalam praktek, ditemukan berbagai cara mengadili anak yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah 1ainnya di Indonesia. Karena hingga saat ini belum ada suatu peraturan tentang peradilan anak yang mengikat semua pihak. Sementara itu, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang sampai ke pengadilan tidak pernah berhenti. Hukum Acara Pidana bagi anak adalah sama seperti bagi orang dewasa, yaitu yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pendekatan beracara melalui KUHAP dalam mengadili anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, kadang-kadang sangat merugikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, sudah saatnya diciptakan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, yang memuat peraturan lengkap mengenai susunan dan wewenang hakim anak serta hukum acara tersendiri yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, sejak ditangkap sampai diputus, serta perlakuan selanjutnya dalam pembinaan sesudah putusan hakim anak mempunyai kekuatan hu kum tetap, supaya ada suatu kepastian hukum yang menjamin hak-hak terdakwa anak."