Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis membahas hubungan hukum danakibat hukum yang terjadi antara bank dengan penerima kredit. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.Yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah jaminankredit,sebagai perjanjian assesoir dari perjanjian kredit, yang mana pengikatan jaminan ini dapat berupa hipotik, crediet verband, gadai, fiduciaire eigendom overdracht serta jaminan perorangan. Fungsi dari pada jaminan ini adalah untuk pengamanan kredit yang diberikan oleh bank.Di dalam pemberian kredit ini selalu diperhatikan segiteknis bank maupun permohonan kredit. Kredit yang diberikan tidak akan menimbulkan .masalah selama kredit tersebut berja Ian lancar. Persoalan barulah timbul bilamana terjadi kemacetan yang tidak dapat diselesaikan oleh bank yang bersangkutan. Bagi bank pemerintah terikat oleh adanya ketentuan yang mengharuskan penyerahan penyelesaian kredit macetnya kepada PUPK. Namun walaupun ketentuannya bersifat mutlak, dalam pelaksaannya kadang-kadang digunakan hukum acara perdata biasa melaluiPengadilan Negeri.Di dalam penyelesaian kredit ini, perbankkan kadang-kadang menghadapi masalah-masalah dalam pengeksekusian barang-barang jaminan kredit yang telah diberikannya. Hal ini antara lain disebabkan: adanya pemalsuan tanda tangan pihak ketiga sebagai pemilik barang. Jaminan kredit, surat-surat barang jaminan kredit yang tidak kuat dan/atau tidak lengkap, pengikatan barang jaminan kredit yang tidak sempurna dan/atau tidak kuat, pengawasan barang jaminan kredit yang tidak dilakukansebagaimana mestinya dan harga taksasi/taksiran barang jaminan kredit yang tidak benar."

"Masalah Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, Skripsi, Agustus, 1996. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembanguan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian huhum bagi semua pihak yang berkepentingan. Ketentuan mengenai Hipotik sebagaimana yang dianut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-undang tentang Hak Tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dibentuklah undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sekaligus mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional. Undang-Undang Hak Tanggungan itu tampak ideal, namun dalam perjanjian kredit perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah terhadap jaminan kredit."

"ABSTRAKSalah satu lembaga jaminan yang banyak diqunakan olehpihak perbankan dalam pemberian kredit adalah lembagajaminan fidusia, yang merupakan penyerahan hak milik atasbenda-benda kepunyaan debitur kepada pihak kreditur,sedangkan penguasaan fisik atas benda-benda jaminantersebut tetap berada di tangan debitur. Fidusia dianggapsebagai jaminan yang lebih cocok bagi bank maupun baginasabahnya untuk bergerak, oleh karena kreditur tidak sulituntuk menyediakan tempat penyimpanan dan di lain pihaknasabah masih tetap dapat menggunakan barang yangdijaminkan. Fidusia sebagai lembaga jaminan dalamperjanjian kredit perbankan diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut, pokokpermasalahannya adalah bagaimana kedudukan lembaga jaminanfidusia dalam perjanjian kredit perbankan dan bagaimanadalam perjanjian jaminan fidusia apabila terjadiwanprestasi dalam perjanjian kredit. Dapat dikemukakan,bahwa perjanjian jaminan fidusia selalu mengikutiperjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai,maka perjanjian jaminan fidusia juga selesai. Sedangkaneksekusi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 29-34Undang-undang No. 42 Tahun 1999, yaitu melalui pelaksanaantitel eksekutorial, pelelangan atau penjualan di bawahtangan. Sebagai kasus untuk dibahas dan dianalisis adalahpelaksanaan iaminan fidusia pada PT. Bank BNI. Dalampenelitian ini, digunakan pendekatan yang bersifat yuridisnormatif, yaitu suatu pendekatan yang lebih mengutamakannorma-norma hukum positif yang ada kaitannya dengan topikpembahasan. Sedangkan alat pengumpulan datanya adalahberdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumen."