Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suwarti, Subrogasi Hipotik di Dalam Perjanjian Kredit padaBNI 1946, 113 halaman, 1991.Subrogasi atau penggantian hak merupakan suatu peristiwa dimana terjadi penggantian sebagai kreditur dengan dibayarkannya sejumlah uang bagi pelunasan piutang debitur. Dengan dibayarkannya piutang tersebut kepada pihak pembayar/ orang ketiga.Hipotik sebagai hak jaminan kebendaan yang terkuat kedudukannya mengenai adanya tiga asas, _yaitu: publiciteit, specialiteit, dan onndelbaarheid . Dengan dilakukannya suatu subrogasi terkesan terjadi peralihan kreditur dengan segala akibatnya, sehingga dengan beralihnya kedudukan ini hipotik yang mengikuti perjanjian kreditnya ikut beralih secara nyata. Narnun subrogasi sebagai suatu perjanjianan antara para pihak padanya berlaku ketentuan pada 1338 KUHPerdata, bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, walapun telah terjadi pembayaran piutang oleh orang ketiga, hal ini tidak menyebabkan terjadinya peralihan kedudukan sebagai kreditur secara nyata, karena sebelumnya telah diperjanjikan bahwa segala masalah teknis yang menyangkut rnasalah teknis perjnnjian kredit masih menjadi tanggungan kreditur lama."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan uatuk mengetahui mengenai jaminan hipotik dalam kredit sindikasi, dimana hipotik dijaminkan kepada beberapa kreditur yang bersama-sama memberikan kredit kepada satu debitur. Bagaimana pengikatan jaminan hipotiknya dan bagaimana bila terjadi peralihan piutang dari salah satu kreditur sindikasi kepada pihak lain, serta bagaimana bila debitur wanprestasi. Dalam pembahasan ini dicari proses pemecahannya baik dengan bahan kepustakaan maupun dengan metode wawancara. Dalam penelitian, ternyata terdapat perlindUAgan baik terhadap debitur maupun para kreditur sindikasi, sehubungan dengan jaminan hipotik dalam kredit sindikasi, yang kesemuanya dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian. pokoknya maupun dalam perjanjian pengikatan jaminan hipotiknya sebagai perjanjian yang bersifat accessoir."

"NOVIA PURNAWATI, 058600131A, Pembaharuan Hutang (Novasi) Dihubungkan Dengan Hipotik Sebagai Jaminan Perhutangan pada Bank BNI, Skripsi, Januari, 1991.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa hipotik dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank didalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu perjanjian kredit , yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai (pand) dan fiducia sedangkan untuk benda tidak bergerak dikenal dalam bentuk hipotik dan credietverband . Terhadap suatu perjanjian kredit pada bank, adakalanya terjadi perubahan-perubahan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, di mana diperlukan suatu lembaga novasi yaitu suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama sambil meletakkan perikatan baru yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Novasi ada 3 (tiga) macam, yaitu novasi obyektif, novasi subyektif pasif dan novasi subyektif aktif. Dengan adanya novasi dianggap perjanjian kredit yang lama hapus , demikian juga hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang menjadi tanggungan dari perjanjian kredit yang lama. Dalam praktek pada Bank BNI, dalam hal-hal tertentu jaminan hipotik yang mengikat perjanjian kredit yang lama dapat dipertahankan untuk mengikat perjanjian kredi t yang baru apabila dinyatakan secara tegas oleh Bank BNI sebagai kreditur.(Novia Purnawati)"

"Pengerahan dana yang dilakukan oleh bank dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional antara lain melalui tabungan masyarakat, diantaranya adalah dengan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas). Tabana selain dapat menghasilkan bunga bagi pemiliknya mempunyai keistimewaan lain yaitu dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit bank (pada bank BNI tabanas yang dijadikan jaminan bisa dari produk BNI sendiri , bisa juga tabanas dari bank lain yang bonafid), Bagi pihak bank sendiri jaminan merupakan suatu keharusan dalam pemberian kredit (sebagaimana disyaratkan dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 14 tahun 1967). Seseorang yang menjadi penabung berarti ia mempunyai hak atas sejumlah uang yang di tabungnya beserta bunga seperti yang telah disepakatinya . Sedangkan sebagai alat bukti si penabung tersebut mempunyai hak maka ia memegang buku tabanas tersebut, berarti tabanas sebagai suatu piutang atas nama. Dalam praktek pengikatan jaminan tabanas sebagai suatu piutang atas nama) adalah dengan gadai, dimana ketentuan gadai diatur dalam Buku II, Bab 20, pasal 1150-1160 KUH Perdata. Mengingat bahwa ketentuan tersebut sifatnya memaksa dan ini sudah diatur dalam kurun waktu yang cukup lama. Sementara itu lembaga perbankan mengalami perkembangan demikian pesatnya, apakah ketentuannya hingga kini masih dirasa memenuhi kebutuhan masyarakat."

"Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia adalah KOSPIN JASA. KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan pada tahun 1973 dan saat ini telah memiliki 70 kantor cabang di seluruh Indonesia. KOSPIN JASA sebagai koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman pada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis kedudukan anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam, aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman tersebut, dan pertanggung jawaban para pihak bila terjadi permasalahan dalam pemberian pinjaman tersebut. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian desktriptif dan metode analisa data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan implementasi pelakasanaan pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota oleh suatu koperasi simpan pinjam dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemberian pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA, anggota dan calon anggota memiliki kedudukan hukum yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan persyaratan maupun pemberian bunga pada pemberian pinjaman tersebut. Dengan telah disepakatinya perjanjian pinjam meminjam di antara anggota dan calon anggota dengan KOSPIN JASA, maka perikatan di antara mereka pun akan timbul. Dengan demikian, maka timbul pula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Anggota dan calon anggota seringkali tidak membayar hutang maupun bunga pada jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, KOSPIN JASA akan melalui jalur musyawarah terlebih dahulu dan membantu anggota dan/atau calon anggota tersebut dalam mencari penyebab macetnya pembayaran serta mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila jalur musyawarah tidak berhasil, KOSPIN JASA akan mengeksekusi barang jaminan dari anggota dan calon anggota.

---

Nowadays, credit cooperatives have a big role in Indonesia’s economy. Besides bank, society can have a loan from credit cooperatives with a lower interest. It will help people in getting fund to have a better life. KOSPIN JASA is one of credit cooperative in Indonesia. KOSPIN JASA established in Pekalongan, 1973 and now KOSPIN JASA has 70 branches in Indonesia. KOSPIN JASA as a credit cooperative can give a loan to members, candidate members, other cooperatives, and its members. On this research, the researcher is trying to analyze the legal standing of members and candidate members on loans by credit cooperatives, aspect contract law from that loan, and responsibility of the parties if there is a problem on the loan. This research is a normative law research with descriptive type of research and qualitative data analysis method. The purpose of this research is to give an explanation about the implementation of giving a loan to members and candidate members in credit cooperative and how to finish a problem that may appear in that loan. When loan is given by KOSPIN JASA, members and candidate members have same legal standing for the loan. There are no difference on loan giving procedure or giving an interest between members and candidate members. If members and candidate members have approved the loan agreement between with KOSPIN JASA, then a contract will be made between them. Therefore, they will have rights and obligations that must be done. But in this loan giving, the parties may not execute their obligation like the agreement before. Members and candidate members are not paying their debt and its interest on the day which has been agreed before. On finishing this problem, first KOSPIN JASA will make agreement and help their members to find the cause of this problem and also to solve the problem. If agreement was not met, KOSPIN JASA wills execution members and candidate members’ guarantee."

"Peer to peer lending, bagian dari financial technology fintech , di Indonesia telah melahirkan Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI yang diatur oleh POJK tentang LPMBUTI, disamping telah hadir Perjanjian Pinjam Meminjam dan Perjanjian Kredit. Penelitian ini hendak menganalisis perbandingan Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kredit, dan perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, menganalisis mengenai Dana Proteksi yang diberikan oleh Penyelengara LPMUBTI di Perusahaan X, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi Pengguna LPMUBTI di Perusahaan X. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan diantara tiga bentuk perjanjian tersebut. Persamaan intinya adalah Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI dan Perjanjian Kredit merupakan perjanjian dengan syarat khusus yang diatur diluar KUHPerdata innominat, sedangkan terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam berlaku ketentuan KUHPerdata nominat. Didalam Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pemberian kuasa antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman serta Perjanjian Kredit antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Terdapat hubungan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupa Penyelenggara Sarana Perantara dengan Konsumen sehingga para pihak tunduk kepada UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil analisis mengenai Dana Proteksi di Perusahaan X yang dikaitkan dengan sejumlah ketentuan yang ada, memberikan hasil bahwa Pasal 43 huruf c POJK LPMUBTI mengenai larangan Penyelenggara memberikan jaminan atas segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain sesungguhnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi Pengguna LPMBUTI di Perusahaan X, terutama bagi Pendana. Di sisi lain, POJK LPMUBTI tidak mengatur bahwa klausul yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum.

---

Peer to peer lending, a part of financial technology presence in Indonesia, have made a new type of agreement called IT Based Lending Services, following the existence of Loan Agreement and Credit Agreement. This thesis analyze about the comparation between Loan Agreement, Credit Agreement, and IT Based Lending Service, also analyze about the Protection Fund given by Company X, as well as legal protections for the user of the IT Based Lending Services platform facilitated by Company X. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis shows that there are some similarities and differences between these three types of agreement. The main similarity between the IT Based Lending Service and Credit Agreement is both are not specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code innominat, while on the other hand Loan Agreement is specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code nominaat . In the IT Based Lending Services Agreement, there is a legal relationship of Delegation of Authority Agreement between the Business Entities and the Lender and also a credit agreement between the Lender and the Borrower. There is an e Commerce Business Entities relationship in the form of Intermediary Business Entities and Consumer in IT Based Lending Service, so that it is regulated by Indonesia rsquo s Law of Electronic Information and Transactions, Regulation of The Government concering Electronic System and Transaction Operation, Law of Trade, and Law of Consumer Protection. The analysis result of Protection Fund in Company X and the existing regulations, gives the conclusion that the Article 43 of Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service still attributes a minimum protection for the User of the services facilitated by Company X, especially for the Lender. On the other hand, Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service does not regulate whether the status of the agreements that are contradictive with the provisions of Law are void by law or not."