Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sarana Telekomunikasi menduduki peran strategis karena menyangkut aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia, baik aspek sosial, politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Bagi Indonesia yang sedang membangun, sungguh terasa betapa kebutuhan akan sarana telekomunikasi demikian tinggi, terutama untuk menunjang pertumbuhan sektor ekonomi yang sangat pesat. Dalam kenyataannya sarana telekomunikasi yang tersedia masih sangat minim. Hal demikian adalah disebabkan minimnya dana yang tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah membuat terobosan dengan memberi peluang kepada swasta untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan sarana telekomunikasi di tanah air, yang tertuang dalam bagian Menimbang UU No. 3/1989 tentang Telekomunikasi. Hal tersebut merupakan momentum dalam sejarah pertelekomunikasian di Indonesia karena memberikan dampak yang sangat besar dalam menunjang percepatan pembangunan sarana telekomunikasi. Dampak positip tersebut tentu saja tidak lepas dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang membuntutinya. Permasalahan yang timbul dapat menyangkut tentang hubungan hukum antara PERUMTEL dengan pihak swasta sebagai mitra kerjasamanya, besarnya peranan swasta dalam bidang yang selama ini dianggap· sebagai bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sampai dengan adanya issu-issu swastanisasi. Permasalahan lain yang ada dalam tulisan ini adalah berubahnya status PERUMTEL menjadi PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA sementara perjanjiannya dengan pihak BAKRIE sedang berlangsung. Hal-hal pokok demikianlah yang penulis bahas dalam skripsi ini."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia, penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia oleh BAPEPAM, dalam hal ini sebagai otoritas pasar modal yang berperan dalam penegakan hukum di pasar modal, masih rendah serta banyak kelemahan dan kekurangan di berbagai aspek. Penegakan hukum oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif lebih dominan daripada pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata. Kemudian, adanya kasus pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di pasar modal. Kasus ini disebabkan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

---

This thesis discusses the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets, law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.. The research method used is a normative legal research method. Results of this research showed that the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM), in this case as a capital markets authority role in law enforcement in the capital markets, is still low and many weaknesses and shortcomings in various aspects. Law enforcement by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM) show that the imposition of administrative sanctions is more dominant than the imposition of criminal sanctions and civil sanctions. Then, the case of violations relating to the misstatement of financial statements in the capital market. This case due to the misstatement of financial statements conducted by PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Therefore, the need for law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh employee value proposition (EVP) terhadap employee engagement pada kantor pusat PT. Bakrie & Brothers Tbk. Skala pengukuran yang digunakan untuk variabel employee value proposition diadopsi dari Corporate Executive Board dari Corporate Leadership Council (2009) yang terdiri dari 28 item pernyataan. Sedangkan untuk variabel employee engagement menggunakan skala pengukuran yang diadopsi dari Hewitt (2017) dengam menggunakan 3S (Say, Stay Strive) yang terdiri dari 9 item pernyataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap non manajerial PT. Bakrie & Brothers Tbk yang minimal telah memiliki masa kerja selama satu tahun dengan jumlah sampel sebanyak 228 orang responden. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada employee value proposition terhadap employee engagement pada kantor pusat PT. Bakrie & Brothers Tbk. Di dalam penelitian ini dimensi reward, work dan opportunity memiliki hasil nilai yang terbesar dari EVP di dalam mempengaruhi employee engagement di kantor pusat PT. Bakrie & Brothers Tbk.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of the employee value proposition (EVP) towards employee engagement in holding company of Bakrie & Brothers Tbk. The measurement scale that is used for employee value proposition variable is adopted from Corporate Executive Board, Corporate Leadership Council (2009) consist of 28 statement items and employee engagement measurement scale is adopted from Hewitt (2017) using 3S (Say, Stay and Strive) Hewitt Engagement Model consist of 9 statement items. This research uses the quantitative method and the data was collected by using questionnaire, distributed to permanent non-managerial employees of holding company Bakrie & Brothers Tbk. The results shows that there is a significant positive impact between employee value proposition toward employee engagement. In this research three dimensions of employee value proposition reward, work and opportunity has the highest score in giving an impact in influencing employee engagement in holding company of Bakrie & Brothers Tbk."

"Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikat dirinya dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang dapat membebaskan para pihak (terutama debitur) dari kewajibannya, atau untuk memberikan ganti rugi. Unsur ini disebut juga dengan Keadaan Memaksa atau Force Majeure. Keadaan memaksa diatur dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem komputer telah menjadi salah satu hal yang esensial dalam berbagai bidang, terutama di bidang finansial. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan bagaimana jika kerusakan komputer terjadi dan kemudian didalilkan sebagai keadaan memaksa. Yang harus ditekankan dalam kerusakan komputer sebagai keadaan memaksa ini adalah bagaimana usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan komputer ini.

---

An agreement creates liability and responsibility for those who bound themselves in the specific agreement. But there are some elements or situation that could freed the parties from the liability. This element also known as force majeure or unforseeable circumstances. In the Indonesian Civil Code, force majeure was stated in Article 1244 and Article 1245. As the modern world grows, every aspect in life has grown in need of computer system, not to mention a financial institute. Therefore, it should come into consideration when will computer breakdown could be specified as the cause of force majeure. The main focus on this subject is to review how an institute has done every precaution needed before they could claim the computer breakdown as a force majeure."

"Kesulitan membayar kewajiban akibat utang dalam mata uang asing yang terdepresiasi dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengurangi beban cicilan pokok dan bunga sehingga meningkatkan kinerja keuangan di kemudian hari.PT Bakrie & Brothers Tbk melakukan restrukturisasi atas utangnya sebesar US$ 1 miliar dalam rangka mengurangi beban cicilan pokok dan bunga. Pola yang dilakukan adalah dengan penjadualan kembali, pengalihan utang dengan aset, pengalihan utang menjadi penyertaan saham dan pemotongan utang pokok dan utang bunga. Dengan pola tersebut, kinerja keuangan perusahaan diharapkan menjadi semakin baik.Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk tidak memperbaiki kinerja keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham dan kreditur). Hal ini dapat terjadi karena restrukturisasi utang hanya memperbaiki struktur modal (capital structure) tanpa mempengaruhi kinerja operasional.Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya peran pemerintah yang menyeimbangkan posisi tawar menawar antara debitur dan kreditur, adanya rangsangan berupa insentif pajak dan adanya lembaga Pengadilan Niaga yang yang menjamin proses berjalan secara terbuka dan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan pengalihan utang dengan aset seperti yang dialami oleh PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengalihkan PT Arutmin Indonesia kepada pihak asing. Kondisi lain yang bisa menghambat proses restrukturisasi adalah kondisi ekuitas perusahaan yang sudah negatif atau mengalami defisiensi modal."

"Dalam tugas akhir ini akan dibahas tentang pengendalian inventor bahan baku pipa baja di Talang Tirta. Bahan baku pipa yang dimaksud adalah HRC (Hot Roll Coil), yang merupakan bahan baku terbanyak pemakaiannya di Talang Tirta. Untuk menentukan jumlah inventor yang optimal dengan ongkos total yang minimal, diperlukan suatu sistem pengendalian yang sesuai dengan sistem yang dipakai oleh Talang Tirta. Model pengendalian yang dimaksud adalah model pemesanan dan model pengolahan tanpa "shortages"."