Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum Adat Minangkabau dan Agama Islam tidaklahsaling bertentangan, malahan kedatangan Agama Islammerupakan Rahmat Allah bagi Masyarakat Minangkabau itusendiri, karena merupakan agama yang menyempurnakan AdatMinangkabau. Dalam kenyataannya antara kedua hukum tersebuttidak menunjukkan adanya pertentangan di dalam diri OrangMinangkabau, justru mereka dapat hidup aman dan sentosadengan menunaikan agamanya yaitu Islam dan dia berjalanmenurut adat yang dianutnya yaitu Adat Minangkabau.Sedangkan Agama Islam, menjadikan semua anak baik laki-lakimaupun perempuan menjadi ahli waris dari orang tuanya,dengan perbandingan 2:1. Kemudian anak-anak tersebutmenjadikan ayah dan ibunya sebagai ahli warisnya, hal inidiatur dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 11. Sedangkan padaMasyarakat Minangkabau, anak-anak hanya mewarisi dariibunya dan tidak dari bapaknya. Di samping itu ibu dapatmenjadi ahli waris dari anaknya. Jadi, apabila seorangPerempuan Minang meninggal dunia maka yang menjadi ahliwarisnya adalah anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kalau yang meninggal adalah laki-lakiMinang maka yang menjadi ahli warisnya adalah kemenakandari saudaranya yang perempuan. Dengan menggunakan MetodeDeskriptif Analitik yaitu menggambarkan data secaraobjektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh makaproses pewarisan pada Masyarakat Minangkabau apabiladikaitkan dengan ketentuan Hukum Islam telah sesuai denganyang diharapkan yaitu tercermin dari keinginan untukmewariskan Harta Pencarian kepada ahli waris menurut IlmuFaraidh, yang secara formal muncul dalam Kerapatan UrangAmpek Jinih yang menetapkan dua prinsip pokok dalammenyelesaikan harta peninggalan, yaitu: 1)Harta PusakaTinggi yang telah didapat turun temurun dari nenek moyangmenurut garis ibu, diturunkan sepanjang adat. 2)HartaPencarian yang menurut adat bernama Harta Pusaka Rendahditurunkan melalui peraturan syarak (agama)."

"Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui konsepsi poligami menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik itu secara yuridis maupun kenyataan sekarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, menganalisa data sekunder, disamping itu juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber. Tipologi penelitian bersifat Eksplanatoris karena penulis ingin menjelaskan dan sekaligus menguji apakah permasalahan yang dikemukakan sebelumnya sudah sesuai peraturan yang berlaku. Data yang terkumpul, dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada asasnya menganut asas monogami tetapi poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang ini. Seorang laki-laki yang beristeri untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan ini baru dapat diajukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu sebagai berikut : adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kemampuan untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Permohonan ini akan dikabulkan oleh pengadilan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Umumnya perkawinan poligami dilakukan tidak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi sah menurut agama dengan melakukan perkawinan dibawah tangan. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan ini negara menganggap perkawinan tidak pernah ada. Anak-anak dari perkawinan ini tidak mempunyai hak mewaris dari bapaknya."

"Skripsi ini membahas naskah Adat Istiadat Minangkabau yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Jakarta. Berdasarkan suntingan teks yang dilakukan melalui metode edisi kritis, ditemukan beberapa kekhasan yang dimiliki oleh naskah Adat Istiadat Minangkabau berkode NB 99 ini, yaitu di antaranya dari segi diksi, kelengkapan teks, dan gaya penyampaian. Lewat analisis dalam bentuk tinjauan deskriptif, didapatkan gambaran bahwa Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang merupakan dua pemimpin awal yang menerapkan sistem pemerintahan adat di Minangkabau. Pemerintahan adat di Minangkabau telah disusun dan diatur oleh penghulu dengan bantuan manti, malim, dan dubalang dengan berpedoman kepada hukum adat, hukum syarak, dan hukum alam. Analisis terhadap halek dan sembah-menyembah, sejatinya menggambarkan cara hidup, cara berpikir, sistem sosial, dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Di dalam halek dan sembah-menyembah itu terkandung beragam nilai luhur yang menuntut setiap individu Minangkabau kapan pun, di mana pun, dan dalam kondisi bagaimana pun harus menjunjung tinggi adatnya.

---

This thesis discusses Minangkabau culture which manuscripts stored in the National Library of the Republic of Indonesia (PNRI), Jakarta. Based on the text edits which done through the method of critical editions, found some particularities which is owned by Minangkabau culture manuscripts NB 99 code, there are like terms of diction, completeness of the text, and style of delivery. Through descriptive analysis in the form of a review, it was found that picturing of Datuk Ketumenggungan and Datuk Perpatih nan Sabatang are two early leaders who practice governance system in Minangkabau culture.

The governance of minangkabau culture has composed and arranged by Penghulu with help Manti, Malim, and dubalang with reference to customary law, syarak law and natural law. Analysis of halek and worship, actually describes way of life, way of thinking, social systems, and local wisdom Minangkabau society.In the halek and worship that contained a variety of noble values ​​which require every Minangkabau individual whenever, whereever, and however conditions must uphold customary."

"Konflik penyerahan tanah ulayat merupakan konflik yang banyak terjadi di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Konflik ini terjadi ketika ninik mamak melakukan penyerahan tanah ulayat secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah dengan mediasi dan musyawarah. Konflik penyerahan tanah ulayat dan penyelesaiannya akan dianalisis dengan perspektif peacemaking criminology. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder terhadap kasus-kasus yang ada di Nagari, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori violence as unresponsiveness dari Pepinsky, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab ninik mamak dalam penyerahan tanah ulayat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah integrasi dari masyarakat diperlukan untuk menolak keberadaan perusahaan di tanah ulayat mereka. Integrasi ini didapatkan ketika masyarakat menyelesaikan konflik internal dengan pemimpin adat. Kemudian masyarakat bergerak bersama untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan.

---

Conflict of handover communal land is a conflict that often occurs in Minangkabau, West Sumatera Province. This conflict occurred when ninik mamak handed over communal land unilaterally or without deliberation with indigenous peoples first. Settlement of conflicts carried out by indigenous peoples is through mediation and deliberation. Conflict of handover communal land and its solution will be analyzed by peacemaking criminology perspective. The method used in this paper is a literature review and secondary data study of cases in Nagari, West Sumatera Province. By using Pepinsky's theory of violence as unresponsiveness, this paper will explain how the role and responsibility of ninik mamak in the handover case of communal land. The conclusion of this paper is that integration from the community is needed to reject the existence of companies in their communal land. This integration is obtained when the community resolves internal conflicts with traditional leaders. Then the community work together to resolve conflicts with the company."

"Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Salah satu bentuk Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah melemah dan mengalami kemerosotan.

---

Minangkabau tribe who settled in West Sumatra recognizes the Matrilineal kinship systems, which draw from the female lineage and prioritize women's rights than men’s, including rights in terms of management Pusako. Issues regarding communal land involved some disputes which frequently arise among people in Minangkabau. One of mechanism of these disputes settlement are done through Kerapatan Adat Nagari which stipulated under Law No. 13 of 1983 regarding Nagari As Indigenous Peoples Unity In the Province of West Sumatra. Aforementioned issue is interesting to be studied further under the question of how is the role of Kerapatan Adat Nagari in resolving communal land problems or disputes in Minangkabau especially in Nagari Sulit Air. The method used in this research is socio-juridical approach which based on primary data and secondarydata. Hence, the research result is that nowadays the role of Kerapatan Adat Nagari Sulit Air is weakening and declining."