Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTNl- Angkatan Laut sebagai bagian integral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan komponen utama pertahanan keamanan negara, dituntut untuk mampu menjamin terselenggaranya kepentingan Nasional di dan atau lewat laut, baik aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan. Untuk itu TNI- Angkatan Laut harus senantiasa memelihara, meningkatkan serta membina kemampuan kekuatan dilaut guna menegakkan kedaulatan dan hukum diperairan yurisdiksi Nasional.Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diperlukan adanyamaterial alat utama yang berupa KRI ( Kapal Perang RI ) yang siap dan andal dalam jumlah dan kondisi sesuai kebutuhan Operasi Laut. Untuk dapat mewujudkan adanya KRIyang siap dan bernilei guna tinggi haruslah diupayakan agar pemeliharaan dan perbaikan KRI dapat dilaksanalan secara terencana, teratur dan berlanjut.Idealnya semua tingkat pemeliharaan dan perbaikanKRI harus dapat dilaksanakah sendiri oleh pihak TNI-Angkatan Laut , tetapi mengingat masih terbatasnya sarana, prasarana serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki oleh pangkalan pangkalan TNI- Angkatan Laut,maka pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI tingkat menengah dan tingkat Depo hingga saat ini diborongkan keperusahaan perusahaan galangan kapal Nasional.Untuk mendapatkan prioritas didalain melaksana kan peraeliharaan dan perbaikan kapal kapalnya, TNI-Angkatan Laut mangadakan kerja sama dengan 8 (delapan) Perusahaan Galangan Kapal Nasional yang dianggap mampu. Dalam kerja sama ini pihak TNI-Angkatan Laut memberikan beberapa kemudahan terhadap pihak Perusahaan Galangan Kapal.kemudahan tersebut antara lain berupa : bahwa Perusahaan Galangan Kapal untuk mendapatkan order pekerjaan dari TNI-Angkatan Laut tidak perlu mengikuti proses lelang ( tender ).Seluruh kapal perang R.I. ( KRI ) yang ada dikelompok-kelompokan berdasarkan type / jenis serta adanya persamaan karakteristik tehnisnya. Tiap / masing-masing kelompok KRI tersebut pemeliharaan dan perbaikannya di proyeksikan untuk ditangani oleh satu perusahaan galang kapal tertentu yang telah ikut menandatangani piagam kerja sama tersebut diatas. Selain itu didalam kerjasama ditentukan pula bahua suku cadang KRI yang akan di perbaiki harus disediakan oleh pihak TNI- Angkatan Laut, pihak perusahaan galangan kapal hanya melaksanakan pekerjaannya saja.Setiap KRI yang akan melaksanakan pemeliharaan dan per baikan mengajukan daftar perbaikan ( repair list ) kepada, perusahaan galangan kapal. Pihak TNI-Angkatan Laut bersama pihak perusahaan galangan kapal memerli'ksa kerusakahKRI.Kesepakatan dari hasil pemeriksaan dituangkan keda dalam kontrak / surat perjanjian secara terinci.Dilingkungan TNI- Arigkatan Laut digunakan 2 (dua) bentuk standard / format Surat perjanjian pemborongan .1. SPK ( Surat Perintah Kerja ).bentuk / format surat perjanjian ini digunakan untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 1,000.000,- ( satu juta rupiah ) hingga bernilai Rp 20.000.000( dua puluh juta).Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI - bentuk / format surat perjanjian ini jarang digunakan.Karena nilai kontrak perbaikan sebuah KRI rata rata diatas Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah),2. Surat Perjanjian Jual Beli.Bentuk /format surat perjanjian ini dipergunakan dalam mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah).Kedua bentuk / format standard surat perjanjian tersebut isinya telah dibekukan: untuk keseragaman didalam pembuatan surat perjanjian bagi seluruh jajaran TNIAngkatan Laut dalam menyelenggarakan perjanjian dengan pihak pemborong.Didalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan KRI, sebelum surat perjanjian ditanda tangani, pihak pemborong diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % { lima persen ) dari nilai kontrak.Sering terjadi bahwa tanggal waktu penyalesaian pekerjaan sesuai yang teiah diperjanjiakn didalam surat perjanjian tak dapat ditepati. Hal ini dapat di sebabkan karena :1. Adanya pengembangan volume pekerjaan. Jika pengembangan pekerjaan ini disetujui kedua be lab pihak dibuatlah Amandemen.2. Kesulitan untuk mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan.3. Adanya kelalain dari pihak.pemborong/ perusahaan galangan kapal.Didalam pasal 5.1 surat perjanjian dicantumkanadanya sanksi terhadap kelalaian penyelesaian pekerjaan ini. Sanksi berupa denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan.Hasil penelitian penulis dengan cara membandingkan jumlah rupiah yang dapat dituntut dengan kerugian yang dialami TNI-Angkatan Laut, ternyata sanksi denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan adalah terlalu kecil, tidak sebanding dengan kerugiannya.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI berdampak luas. Karugian TNI-Angkatan Laut tidak hanya dalam bidang biaya saja tetapi juga meliputi kerugian dalam bidang material KRI, moral dan disiplin ABK ( anak buah kapal ) dan last but not least adalah kerugian dalam bidang militer Operasional."

"Dalam suatu manajemen proyek dilakukan suatu pengaturan sumber daya sehingga proyek tersebut dapat melakukan aktualisasi kegiatannya yaitu berproduksi, baik itu menghasilkan produk jasa maupun produk barang jadi_ Dalam pengaturan sumber daya yang dilakukan dalam proyek tersebut sehingga mampu beraktualisasi dilakukan konirol atas tiga aspek panting dalarn proyek tersebut yaitu cost (biaya), time (jadwal) dan quaiiiy (kualitas).POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) adalah suatu metode pengontrolan biaya, jadwal dan kualitas dengan melakukan kontrol pada kegiatan terkecil dari suatu proyek sehingga penggunaan sumber daya yang direncanakan dan penggunaan sumber daya yang sebenarnya tidak mengalarni penyimpangan yang terlaiu besar. Dalam melakukan konlrol biaya, jadwal dan kualitas dengan menggunakan metode POKONS, kegiatan terkecil dari suatu proyek diidentiikasi dengan menggunakan Rode-kode_ Dengan mengidentiiikasi setiap kegiatan terkecii dari suatu proyek diharapkan setiap Iapisan manajemen dapat memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman akan proyek yang sedang di]a1ankan sehingga penyimpangan antara, perencanaan sumber daya yang digunakan dalam proyek dan realisasinya, yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi atau bahkan dieiiminir.Berdasarkan analisa yang dilakukan untuk proyek pemeliharaan dan perbaikan KM- Surya Kartika terbukti bahwa metode POKONS mampu menekan penyimpangan jam orang, mesin dan alat hingga mencapai 8-3 %.

---

Managing a project meant controlling three major aspects of the project, they are cost, time and quality. POKONS (Phase Oriented Key Operation Numbering System) is a method to control cost, time and quality by controlling key operation in the project thus to prevent, the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use, vary too greatly.

The aim of this analysis is to analyze the effectiveness of POKONS method when applied at ship maintenance and repair project. The method to be used is by applying POKONS method in one of ship maintenance and repair project and in this case is the maintenance and repair project of KM. Surya Kartika. POKONS identitied the key operation using codes and by identifying this key operation hopefully all level of the management will have the same perception of the project and thus will minimize or eliminate the deviation between the planned resources to be use and the resources will be use. The result of the analysis showed that POKONS method is successfully reduce the deviation of man hour, machine hour and the cost of material to 8.3%. Because the deviation is below 10% this proved that POKONS method is effective if applied in ship maintenance and repair project at the shipyard where the KM. Surya Kartil"

"Perjanjian Pemborongan adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu, yaitu pihak pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang pemborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Pengaturan terhadap perjanjian pemborongan tersebut terdapat di dalam Bab 7. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1601 b, kemudian dilanjutkan pasal 1604 sampai dengan pasal 1616. Selain itu, perjanjian pemborongan juga diatur dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kep Pres No. 16 Tahun 1994), serta diatur juga di dalam Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia (A.V. Tahun 1941) tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. Di dalam pelaksanaannya pemborongan pekerjaan bangunan melibatkan berbagai pihak seperti pihak yang memborongkan, pihak pemborong, arsitek, pengawas dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan kemungkinan dapat timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam keadaan demikian maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat adanya perbuatan wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan. Adapun penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pemborongan dapat ditempuh melalui cara perdamaian, arbitrase, dan Pengadilan Negeri."

"Efek feeling pada kapal logam maupun kapal kayu dapat menyebabkan kerusakan pada struktur kapal tersebut. Untuk mengatasi efek dari fouling tersebut diperlukan cat yang dapat mengatasi efek fouling. Efek fouling terjadi pada bagian bawah garis air kapal yang diakibatkan oleh biota laut, sehingga efek fouling dapat terjadi dengan cepat apabila kapal tersebut jarang berlayar atau hanya bersandar saja. Dengan adanya permasalahan diatas, diadakan penelitian cat anti fouling yang digunakan Kapal Perang Republik Indonesia. Dengan mengadakan penelitian cat anti fouling diharapkan dapat mengurangi biaya perawatan kapal perang Republik Indonesia. Selain itu akan diteliti cat anti fouling yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak biota laut yang ada di sekitar kapal. Bahan yang digunakan dalam pengujian adalah 16 merk cat anti fouling yang digunakan untuk melindungi bagian bawah garis air kapal. Metode yang digunakan adalah pengujian di laboraturium dan di lapangan untuk mengetahui kualitas cat anti fouling. Berdasarkan hasil penelitian dari 16 merk cat anti fouling yang mempunyai nilai baik ada 6 merk."

"ABSTRAKPertamina merupakan suatu perusahaan milik pemerintah terdiri dari beberapa Direktorat yang bergerak dibidang pertambangan minyak dan gas, bumi serta pengangkutan minyak melalui laut, dalam melaksanakan kegiatan tersebut Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina ditugaskan untuk menjamin kelancaran supply bahan bakar minyak melalui laut. Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi Pertamina dalam melaksanakan tugasnya meemerlukan pengadaan' kapal dengan salah satu caranya melalui pembangunan kapal baru yang dibuat dengan mengadakan perjanjian pemborongan pembangunan kapal dengan pihak swasta.Penulisan, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui segi-segihukum dari perjanjian pemborongan pembangunan kapal serta penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaannya. Hal ini didasarkan atas adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak karena berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata hal tersebut tidak tepat dan dapat mengganggu ketenteraman para pihak terutama terlihat dalam masalah wanprestasi.Perjanjian pemborongan pembangunan kapal diartikan suatu persetujuan dimana pihak pemborong mongikatkan diri untuk malakukan pakerjaan pembangunan kapal bagi pihak Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Proses pembuatan perijanjian kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan Keputusan Presiden R.I No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai pengganti Keputusan Presiden R.I No. 14A Tahun 1980 dan ketentuan tehnis yang berlaku.Didalam prakteknya. masih banyak ditemukan lembaga hukum yang belum dijalankan sesuai dengan KUH Perdata khususnya Buku III, hal ini terlihat dalam masalah, ganti rugi yang tidak menerapkan azas keseimbangan, juga masalah pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan yang masih bersifat semu.Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sarankan agar diadakan penyempurnaan ketentuan, sistim dan bentuk perjanjian yang sudah ada serta diterapkannya azas keseimbangan antara para pihak dalam hal ganti rugi, pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan selain adanya kesadaran liukum yang tinggi dari pihak pejabat Diiektorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina maupun pihak pemborong swasta. Dengan demikian hakekat perjanjian timbal balik dapat terlihat dan berfungsi dengan sesempurna mungkin serta terdapatnya keamaan kedudukan para piihak dalam bidang Hukum Perdata khususnya dalam Hukum Perjanjian."