Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKpemerintah sekarang ini, maka peranari Perusahaan UmumListrik Negara (Perum Listrik Negara) sangat penting oleh karenapembangunan kelistrikan ditujukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat pedesaan maupun kota serta mendorong da.nmerangsang kegiatan ekonomi.Perusahaan Listrik Negara didirikan denganPemerintah No : 19 tahun 1965 bersambung dengan PP No :1969 dan PP No : 30 tahun 1970 yang kemudian ditegaskanmenjadi Perusahaan Umum Listrik Negara.Peraturan11 tahunstatusnyaBertitik tolak dari Peraturan Mentri PUTL No : 024/PRT/1978 tentang syarat-syarat Penyambungan Listrik terlihatkedudukan . hukum pelanggan sangat lemah sekali karena tidakmemperlihatkan hak-haknya kalau seandainya pihak pelanggantersebut dirugikan, umpamanya pembebanan rekening yang terlalubesar, terlalu sering listrik mati atau votasenya turun naik,sehingga listrik yang seharusnya sebagai penunjang pembangunanmalah sebaliknya membuat kegelisahan dalam masyarakat, akibatnyaterjadi penuntutan-penuntutan hak kepada pihak Perum ListrikNegara. Terjadinya penuntutan hak-hak yang sering menimbulkankegelisahan dalam masyarakat, memaksa kita untuk mengkaji apahakekat dari bentuk persetujuan antara pelanggan listrik denganpihak Perum Listrik Negara. Jika kita menelitinya maka menurutSistimatika Burgerlijk Wet Boek (BW) bentuk dari persetujuanadalah persetujuan campuran antara persetujuan sewa-menyewa danjual beli serta pemberian jasa dimana persetujuan jual beli lebihmenonjol. Essentialia ·dari persetujuan jual beli adalah harga danpemaka ian kwh meter.Jadi masalahnya adalah bagaimana usaha-usaha peningkatanpelayanan listrik oleh pihak Perum Listrik Negara dapat mencapaisuatu tara£ dimana sebagian besar masyarakat Indonesia khususnyaJakarta dapat menjadi pelanggan listrik yang patuh akanketentuan-ketentuan dari pihak Perum Listrik Negara disatu pihakdan dilain pihak Perum Listrik Negara dapat melayani paralangganannya dengan sebaik mungkin.

---

"

"ABSTRAKSatu-satunya Perusahaan milik Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan mengelola semua kegiatan pengusahaan tenaga listrik di Indonesia, adalah Perum Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972.Dalam hubungan ini campur tangan Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan atas penggunaan tenaga listrik dimaksudkan. agar tenaga listrik serta kekayaan alam lainnya sebagai sumber pembangkitan yang merupakan kekayaan nasional yang vital dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin bagi kesejahteraan rakyat.Perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Pelanggan, adalah perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam perjanjian tersebut terdapat dua kategori, yaitu konsumen umum dan konsumen khusus.Di dalam penulisan Skripsi ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penentuan persyaratan perjanjian jual beli tenaga listrik dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan Umum Listrik Negara, lazimnya dinamakan Standard Contract,yang lebih menampakkan ciri aspek hukum publik, sehirigga oleh karenanya tidak lagi terdapat kebebasan berkontrak secara murni.Dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, membawa konsekwensi pula bagi Perusahaan Umum Listrik Negara untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, hal mana sesuai dengan fungsinya sebagai pelayanan umum (public service)."

"Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance."

"Ada kecenderungan selama ini PLN tidak mengadakan perjanjian secara absah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, dalam pemasangan listrik terlebih dahulu bagi konsumen rumah tangga yang didasarkan atas alasan efisiensi waktu, sehingga yang ada hanya merupakan perjanjian baku. Dari segi efisiensi dan praktis, perjajian demikian membantu mempermudah pelayanan kepada konsumen, tetapi konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dari segi hukum, berarti PLN menjalankan praktik usaha yang tidak menerapkan keseimbangan posisi dan hak kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu, perlu ada suatu perjanjian yang dibuat absah antara PLN dan konsumen dalam proses pemasangan listrik yang akan memperoleh manfaat hukum bagi konsumen berupa adanya perlindungan hukum dan kedudukan yang sepadan dengan selaku usaha yang sangat besar pengaruhnya bagi terciptanya struktur perjanjian yang mengandung keadilan (fair contract). Dalam kondisi demikian berarti PLN harus membentuk suatu perjanjian, jika bersifat perjanjian baku harus yang bersifat terbuka dan mendorong adanya kesepakatan dalam hukum. Hal ini disebut sebagai perjanjian yang mempunyai teori sama nilai. (equaivalent theory) di mana perjanjian tersebut akan mengikat jika para pihak dalam perjanjian tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent)."

"Salah satu usaha untuk mengetahui penghematan energi dengan melakukan Audit Energi. Rumah Sakit telah dilakukan Audit Energi tahun 1991, dengan tujuan mengidentifikasi kebocoran energi, potensi penghematan energi dan langkah yang diambil/direkomendasikan. Dengan diimplementasikannya hasil audit tahun 1991, maka untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya rekomendasi yang telah diberikan, pemakaian energi di Rumah Sakit lebih efisien, perlu dilakukan evaluasi pemakaian energi. Evaluasi pemakaian energi ini dititik beratkan pada peralatan pengguna energi yang telah dilakukan renovasi atau sudah mengimplementasikan hasil audit tahun 1991. Hasil dari evaluasi adalah dengan adanya penambahan peralatan Electroflow pada sistem kelistrikan, ternyata dapat meningkatkan besarnya faktor daya pada TR-1 dari 0,83 menjadi 0,9019, sehingga pihak rumah sakit tidak dibebani biaya pinalti yang disebabkan rendahnya faktor daya. Penggantian mesin pendingin dari sistem absorbsi menjadi sistem kompresi pada Sistem Tata Udara mengakibatkan konsumsi pemakaian listrik rata-rata naik sebesar 135.360 kWH per bulan, sedangkan disisi lain terjadi penurunan pemakaian solar sebesar 150.810 liter per bulan. Secara keseluruhan energi yang dapat dihemat rata-rata per bulan adalah sebesar 19,62 % atau Rp. 22.476.200,- (harga solar dan listrik tahun 1991 dihitung harga tahun 1991). Investasi yang dibutuhkan untuk pembelian mesin pendingin sistem kompresi sebanyak 3 unit adalah sebesar Rp. 1.170 Juta (harga tahun 1995) dan masa pakai 20 tahun. Sedangkan mesin pendingin yang lama (sistem absorbsi) sebanyak 2 unit, harga pembeliannya adalah Rp. 760 Juta (harga tahun 1977) dan masa pakai 15 tahun. Berdasarkan perhitungan biaya dengan pendekatan biaya tahunan, penerapan mesin pendingin jenis kompresi (yang baru), pihak rumah sakit dapat menghemat biaya sebesar Rp. 336.881.000,- per tahun."