Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan manusia dan pembangunan yang selalu didambakan, sering mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, yang disebut telah terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran sebagai hasil suatu perbuatan yang merugikan orang/pihak lain, secara hukum (perdata) harus dipertanggung jawabkan dengan sejumlah ganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Pembahasan mengenai masalah tanggung jawab ganti kerugian pencemaran lingkungan hidup ini meliputi baik segi sistemnya, segi pembuktiannya, segi tujuan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan, segi proses penentuan besarnya ganti kerugian dan besarnya yang mungkin diberikan kepada penderita pada masing-masing system tanggung jawab ganti kerugian tersebut.

---

"

"Penerapan Ganti Kerugian dan biaya pemulihan lingkungan merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pasal 20 UU kasus sengketa lingkungan, dan di atur didalam No. 4 tahun 1982. Selain itu gugatan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan dapat juga di ajukan dengan menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, tetapi kecil kemungkinannya untuk dapat berhasil, karena syarat-syarat dalam pasal 1365 KUHPerdata ini terasa berat bagi penggugat UU N0. 4 tahun 1982 menganut asas musyawarah, karena sebelum gugatan diajukan Ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh jalan musyawarah terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai kata sepakat, barulah di ajukan ke pengadilan. Sampai saat ini peraturan pelaksanaan dari pasal 20 UU No. 4 tahun 1982 ini belum ada peraturan pelaksanaan nya, sehingga penyelesaian. masalah ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan di luar pengadilan (seperti negosiasi dan mediasi) terasa lebih efektif dan perlu di kembangkan, selain itu hasilnya lebih memungkinkan untuk dapat memuaskan kedua belah pihak. Menyadari bahwa tidak mudah untuk menuntut industri-industri pencemar lingkungan agar mau memenuhi tanggung jawab mereka membayar ganti kerugian kepada masyarakat dan biaya pemulihan lingkungan kepada negara, maka perlu segera dibentuk peraturan pelaksana dari mekanisme penerapan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pencemaran lingkungan pada kesehatan penduduk, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan lansia baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Penelitian ini menggunakan data gabungan Susenas dan Podes. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner multilevel diketahui bahwa pencemaran air berpengaruh positif terhadap keluhan kesehatan balita dan lansia di perkotaan dan perdesaan. Sementara pencemaran tanah dan udara tidak signifikan berpengaruh pada keluhan kesehatan balita maupun lansia. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran air menjadi satu-satunya jenis pencemaran lingkungan yang terbukti berpengaruh terhadap kesehatan balita dan lansia. Kesehatan penduduk balita dan lansia juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi pada level individu dan faktor fasilitas kesehatan pada level kabupaten/kota.

---

This study aims to analyze the effect of environmental pollution on health complaints, especially among vulnerable groups such as under five children and elderly in urban and rural areas. This study used Susenas and Podes data. Based on the results of multilevel binary logistic regression analysis, water pollution has a positive effect on the health complaints of children under five and elderly in urban and rural areas. Soil and air pollution did not significantly affect the health complaints. Water pollution is the only type of environmental pollution that shows evidence effect in the health complaints of under five children and the elderly. The health complaints also influenced by socioeconomic characteristics in individual level and health facilities factor in district level."

"Setiap tahun perubahan iklim mengalami peningkatan laju yang semakin cepat. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kerusakan pada lingkungan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim yang semakin cepat dapat terjadi karena aktivitas manusia yang terus menghasilkan emisi gas karbon dioksida (CO2). Pendapatan Domestik Bruto (PDB), urbanisasi, Foreign Direct Investment (FDI) dan konsumsi energi merupakan beberapa aktivitas manusia yang ditengarai dapat menghasilkan emisi gas CO2. Dalam mencermati masalah ini, terdapat ajaran dalam agama Islam yaitu manusia dilarang untuk merusak lingkungan alam. Ajaran ini wajib dilaksanakan bagi para pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan emisi gas CO2 di negara-negara muslim perlu untuk mendapat perhatian lebih. Penelitian ini menggunakan metode ARDL untuk melihat pengaruh antara keempat aktivitas tersebut terhadap emisi gas CO2 di tiga negara muslim yaitu Indonesia, Malaysia dan Turki. Data yang digunakan yaitu data sekunder dari tahun 1960-2022. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa mayoritas aktivitas-aktivitas di tiga negara muslim masih menghasilkan emisi gas CO2. Alhasil masih perlu digalakkannya usaha-usaha untuk mengurangi emisi gas CO2 di ketiga negara muslim tersebut.

---

Every year climate change increases at an increasingly rapid rate. This causes a lot of damage to the environment and human life. Accelerating climate change can occur because human activities continue to produce carbon dioxide (CO2) emissions. Gross Domestic Income (GDP), urbanization, Foreign Direct Investment (FDI) and energy consumption are several human activities that are thought to produce CO2 gas emissions. In looking at this problem, there is a teaching in the Islamic religion that humans are prohibited from destroying the natural environment. This teaching must be implemented by followers of the Islamic religion. Therefore, activities that can produce CO2 gas emissions in Muslim countries need to receive more attention. This research uses the ARDL method to see the influence of these four activities on CO2 gas emissions in three Muslim countries, namely Indonesia, Malaysia and Turkey. The data used is secondary data from 1960-2022. The research results obtained show that the majority of activities in three Muslim countries still produce CO2 gas emissions. As a result, efforts are still needed to be encouraged to reduce CO2 gas emissions in the three Muslim countries."

"Pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak dapat berasal dari kegiatan migas. PT XYZ salah satu perusahaan migas bertugas mengoperasikan FSRU yang terletak dilepas pantai Labuhan Maringgai. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, FSRU melakukan bongkar muat BBM di tengah laut dengan metode STS. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis wilayah prioritas penangangan pencemaran tumpahan minyak berdasarkan dampak ekonomi dan sosial. Metode yang digunakan adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dengan pemodelan. Metode kualitatif dengan deskriptif dari hasil kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pemodelan pergerakan tumpahan minyak Musim Timur ke arah Barat, Barat Daya dan Barat Laut dan berdampak ke tambak udang dan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai. Penyebaran tumpahan minyak mencapai daratan pada jam ke-39 dengan panjang garis pantai terdampak sepanjang + 56 km. Mitigasi yang dilakukan jika terjadi tumpahan minyak adalah penanganan wilayah prioritas di Kecamatan Labuhan maringgai yaitu Kelurahan Sukorahayu, Margasari, Sriminosari, Muara Gading Mas dan Bandar Negeri.

---

Environmental pollution due to oil spills can come from oil and gas activities. PT XYZ, one of the oil and gas companies, is tasked with operating the FSRU which is located off the coast of Labuhan Maringgai. To meet operational needs, FSRU carries out loading and unloading of fuel in the middle of the sea using the STS method. The main objective of this study is to analyze priority areas for handling oil spill pollution based on economic and social impacts. The method used is a mixture of quantitative and qualitative. Quantitative method with modelling. Qualitative method with descriptive of quantitative results. The results of this study are modeling the movement of the East Season oil spill to the West, Southwest and Northwest and impacting ponds and mangroves in Labuhan Maringgai District. The spread of the oil spill reached land in the 39th hour with a length of affected coastline of + 56 km. Mitigation carried out in the event of an oil spill is the handling of priority areas in Labuhan Maringgai District, namely Sukorahayu, Margasari, Sriminosari, Muara Gading Mas and Bandar Negeri Villages."

"Proses pembuktian di dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses beracara di dalam suatu peradilan. Pada perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup fungsi alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah adalah sangat penting membantu majelis hakim untuk memahami masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai bagaimana pendapat hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh para pihak, baik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dari terdakwa atau penasihat hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat. Skripsi ini juga membahas mengenai acuan atau dasar hukum apa yang dapat dipakai dimasa yang akan datang untuk melakukan penelitian/pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa atau penasihat hukum terdapat pertentangan yang sangat jauh berbeda satu sama lain. Hal ini menjadi tugas majelis hakim dalam menilai kebenaran keterangan alat bukti keterangan ahli dan dapat dilihat bagaimana majelis hakim menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Mengenai acuan atau dasar hukum yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian/pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah dapat dipakai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan yang ada dibawahnya termasuk Keputusan Kepala Bapedal Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.

---

Substantiation process before court is a critical part in a proceeding. In environment pollution or devastation lawsuit, professional opinion as one of legal exhibits serves as an important part in supporting the court understanding of scientific technical issues. The subject matter in this thesis, therefore, concerns with the judge opinion in assessing the intensity of substantiation of professional opinion proposed by the parties, both the general prosecutor (JPU) and the defendant or legal counsel in the environment pollution crime alleged against PT. Newmont Minahasa Raya in Buyat Gulf. This thesis also discusses about future applicable reference or legal basis to carry out study/inquiry of environment pollution crime. The professional opinion exhibits presented by either General Prosecutor (JPU) and defendant or legal counsel contradict significantly against each other. It is the duty of the court to evaluate the professional opinion exhibits and it can be observed there from how the judges consider the intensity of the professional opinion substantiation. With respect to the reference or legal basis applicable in this study/inquiry of environment pollution crime, it can be used Law Number 23 of 1997 on Environment Management and existing regulations under it including Decision of the Chief Environment Impact Controlling Agency Number 113 of 2000 on General Guide and Technical Guide for Environment Laboratory."