Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana praktik tindakan preventif yang dilakukan olehsuatu negara serta bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut, sesuai denganprinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dalam hal terjadinya pencemaranlaut lintas batas akibat eksploitasi minyak dan gas bumi (MIGAS) lepas pantai.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakanmetode studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai narasumber.Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional(konvensi, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian-perjanjianinternasional lainnya), perbandingan, dan studi kasus. Penelitian inimenyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasionalterkait hal ini sudah cukup komprehensif tertera dalam perjanjian-perjanjianinternasional, namun permasalahan muncul karena tidak semua negaramengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut dan tidak semuanegara yang mengikatkan diri ke perjanjian internasional tersebut menerapkan halyang sama dalam negara mereka masing-masing. Maka perlu dibuat perjanjianinternasional yang spesifik dan mudah diaplikasikan mengenai pencemaran lautlintas batas akibat eksploitasi MIGAS lepas pantai.

---

ABSTRACTThis thesis provides explanation on how a state implements preventive measures

and its state responsibility, pursuant to principles of international environmental

law, in terms of cross border marine pollution caused by off-shore oil and gas

exploitation. This thesis is a normative legal study with bibliographical method

and interviews. This thesis also employs conventions, a comparative approach,

and a case study in its analysis. This thesis concludes that impelementation of

international environmental law principles regarding this topic has been quite

comprehensively attached in several conventions. However, problems arise in

regards of limited participation and different approaches of implementations in

each state. Therefore, there is a need to form a more specific and generally

applicable convention on this topic."

"Salah satu hal yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produksi minyak mentah di Indonesia ialah minimnya ketersediaan alat eksplorasi minyak yang dapat mengakomodasi beberapa titik kawasan berpotensi. Semi-submersible platform menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan kemampuannya yang dapat berpindah-pindah tempat dibandingkan dengan fixed platform. Dalam perancangannya, diperlukan suatu pengujian stabilitas pada rancangan desain untuk mengetahui kelayakan platform agar dapat bekerja secara optimal.

---

One of the things that became an obstacle in increasing the production of crude oil in Indonesia is the lack of availability of oil exploration tool that can potentially accommodate some point region. Semi-submersible platform is a solution to overcome these problems with its ability to move where compared to fixed platforms. In the design process, it is needed to do a stability test to determine the feasibility of the platform in order to work optimally."

"Kelayakan operasi instalasi anjungan migas lepas pantai antara 25-30 tahun. Beberapa anjungan migas di Laut Jawa dibangun tahun 70-an, sehingga kondisinya sudah tua dan akan di dekomisioning, yaitu pembongkaran keseluruhan atau sebagian struktur instalasi anjungan. Masalah dekomisioning di Laut Jawa adalah Indonesia belum memiliki pengalaman dekomisioning dan banyaknya regulasi terkait kegiatan dekomisioning. Permasalahan dekomisioning dapat diselesaikan melalui regulasi yang komprehensif. Tujuan riset ini menganalisis ketentuan internasional dan regulasi dekomisioning di indonesia, dan mengkaji alternatif metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pendekatan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan wawancara mendalam dengan 3 institusi pemerintah pusat dan 1 kontraktor migas. Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulation Impact Analysis) digunakan untuk membantu menentukan alternatif kebijakan dan regulasi dekomisioning terbaik dari sudut pandang manfaat dan biaya. Hasil riset ini menunjukkan diperlukan pembuatan regulasi dekomisioning secara holistik, multisektor, multidisiplin dan interdisiplin. Hasil lainnya yaitu metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pandangan institusi pemerintah pusat adalah program rig-to-reef karena lebih memenuhi prinsip keberlanjutan. Kesimpulannya adalah belum adanya aturan hukum di Indonesia yang mengakomodir metode dekomisioning dengan program rig-to-reef, mengakibatkan program rig-to-reef pada dekomisioning di Laut Jawa belum bisa langsung diterpakan karena harus dilakukan pembahasan panjang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

---

Feasibility of installation operations for offshore oil and gas platforms between 25-30 years. Some oil and gas platforms in the Java Sea were built in the 70s, so that the condition is old and will be decommissioned, namely the dismantling of the whole or part of the structure of the bridge installation. The problem of decommissioning in the Java Sea is that Indonesia does not have experience in decommissioning and the number of regulations related to decommissioning activities. Decommissioning issues can be resolved through comprehensive regulation.

The purpose of this research is to analyze international provisions and decommissioning regulations in Indonesia, and to examine alternative methods of decommissioning in the Java Sea based on environmental, social and economic aspects. This research uses a qualitative approach, conducts in-depth interviews with 3 central government institutions and 1 oil and gas contractor. The Regulatory Impact Analysis method is used to help determine the best alternative decommissioning policies and regulations from the point of view of benefits and costs.

The results of this research indicate that decommissioning regulation is needed in a holistic, multisector, multidisciplinary and interdisciplinary manner. Another result, namely the decommissioning method in the Java Sea based on the views of central government institutions, is a rig-to-reef program because it meets the principle of sustainability.

The conclusion is that there is no legal rule in Indonesia that accommodates the decommissioning method with rig-to-reef programs, resulting in a rig-to-reef program on decommissioning in the Java Sea that cannot be directly implemented because long discussions must be conducted involving all related stakeholders."

"Skripsi ini membahas mengenai sejauh apa negara pantai dapat menerapakan yurisdiksinya terhadap anjungan minyak lepas pantai yang terpancang di landas kontinennya. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yurisdiksi negara pantai terhadap anjungan minyak lepas pantai secara komprehensif baik dalam the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea, dan hukum nasional negara pantai. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam kasus Arctic Sunrise (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), negara pantai dalam menerapkan yurisdiksi pada anjungan minyak lepas pantai di landas kontinennya, tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena sudah berbatasan dengan rezim hukum laut lain yaitu rezim hukum laut lepas.

---

The focus of this study is about the extent to which a coastal state may exercise its jurisdiction to offshore oil platforms which fixed on its continental shelf. This normative juridical with analytical descriptive, is aim for the further understanding of the concept of jurisdiction of coastal states to offshore oil platforms comprehensively which regulated in the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea and the national law of the coastal State. Based on the analysis that has been done in the case of the Arctic Sunrise (the Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), a coastal state in the exercise of its jurisdiction to offshore oil platforms on the continental shelf, can not be fully enforced because it is bordered by the other legal regime of the sea, which is high sea."