Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui pembaruan hukum, dapat diharapkan terwujudnya sistem perkoperasian yang modern di Indonesia. Sistem perkoperasian modern yang terutama dilihat penulis sangat penting meliputi minimal dua unsur yaitu, mengenai eksistensi koperasi sebagai badan hukum yang benar-benar sempurna dan eksistensi koperasi sebagai organisasi usaha yang professional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan masalah utama perkoperasian dari aspek hukum."

"Tulisan ini membahas mengenai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Indonesia Power (Persero) dalam hukum kepailitan. Analisis didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adanya penerapan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Antara Konsorsium Kinarya Liman Margaseta sebagai Pemohon Pailit VS PT. Indonesia Power sebagai Termohon Pailit. Penerapan Pasal 2 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 oleh Majelis Hakim belum dapat dikatakan diterapkan secara sempurna. Hasil penelitian menyarakan diperlukannya pedoman akan kepailitan Anak Perushaan BUMN. Kemudian perlu adanya peraturan yang mengatur khusus tentang kepailitan Anak Perusahaan BUMN dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar terjadi kepastian hukum.

---

This Paper discusses the Subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) in this case PT. Indonesia Power (Persero) from the perspective of Bankrupcy Law. The analysis is based on the current laws and regulations in Indonesia such as Government Regulation No. 72 of 2016, Law No. 40 of 2007, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and other related regulations. The research method used in this paper is a normative judicial approach, while the data analysis method is a qualitative method. The conclusion of this research is that the application of Artice 2 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 in Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. is not properly applied. The application of article 2 paragraph (5) of Law No. 40 of 2007 by the Judges cannot be said to be implemented perfectly. The results from this paper suggest the need for Bankruptcy guidance for subsidiaries of State-Owned Enterprise. Also there is a need for a specific regulations regarding the Bankruptcy of subsidiaries of State-Owned Enterprise in Law No. 40 of 2007 to ensure legal certainty."

"Sejak dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, banyak perusahaan-perusahaan yang merasakan dampaknya yang berakibat kesulitan untuk melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam hal memenuhi kewajiban membayar kepada kreditur. Kewajiban membayar sejumlah uang dalam kepailitan disebut utang inilah yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga muncul upaya pihak kreditur untuk mempailitkan debiturnya.Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksudkan dengan "utang". Penjelasan Pasal 1 ayat 1 hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya. Ketiadaan pengertian ini membuka penafsiran yang berbeda tentang arti utang diantara kreditur, debitur, pengacara dan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian perpustakaan, dan dari beberapa putusan pailit menunjukan telah terjadinya penafsiran yang berbeda tentang pengertian utang antara hakim Pengadilan Niaga, hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Dapat disimpulkan bahwa semua ini akibat dari kelemahan Undang-undang Kepailitan itu sendiri yang tidak memberikan definisi tentang utang. Demi kepastian hukum maka pengertian utang harus didefinisikan karena kepastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus kepailitan sangat diperlukan bagi Indonesia yang tengah melakukan perbaikan ekonomi."