Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Bank Syariah terhadap kerugian Shahibul Maal dalam akad Mudharabah Muqayyadah, pelaksanaan prinsip kehati - hatian dan keabsahan terhadap akad mudharabah muqayyadah. Kerugian yang dialami pihak Shahibul Maal dikarenakan terdapat unsur penipuan, kelalaian dan tidak melaksanakan prinsip kehati - hatian secara utuh. Dalam kasus ini tidak hanya melibatkan dua pihak antara Dana Pensiun X dan Bank Syariah tetapi juga PT. Z selaku nasabah dari Bank Syariah Y yang membutuhkan pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha pembuatan karung. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yang menelaah data sekunder. Pada dasarnya setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip kehati - hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penerapan prinsip ini agar semua pihak mendapat perlindungan terhadap kepentingannya masing - masing. Sah atau tidaknya suatu perikatan yang dibuat harus memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Lebih lanjut lagi pasal 1328 mengatakan bahwa apabila suatu perikatan mengandung unsur penipuan, maka perikatan tersebut dapat dibatalkan.

---

This thesis trying to analyze the responsibility of Sharia Bank toward financial loss of shahibul maal in the Mudharabah Muqayyadah contract, the implementation of prudential principle and the validity of mudharabah muqayyadah contract. The financial loss suffered by shahibul maal has a fraud element, negligent and did not implement the prudential principle completely. In this case, not only two parties between Dana Pensiun X and Bank Sharia Y, but also PT. Z as customer of Bank Sharia Y who needs funding in the matter of business development of making sack. Research method that implemented on this thesis is juridical normative which analyze the secondary data. Basically, every bank, whether conventional bank or sharia bank has compulsory to implement prudential principle in the extension of credit or funding based on the sharia principle, in order to every parties has a protection toward their interest, prudential principle has to be implemented. Validity of agreement must be arranged based on the qualification in the article 1320 Indonesian Civil Code. Moreover, in the article 1328 Indonesian Civil Code stated that if there is a fraud in a certain agreement, thus that agreement must be canceled."

"[Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah berdasarkan Prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Prinsip 5C dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank, terutama bagi pembiayaan Mudharabah, dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah menjadi pengelola, yang memiliki banyak risiko. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerapan Prinsip 5C dalam pembiayaan Mudharabah antara Bank Syariah X dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X dengan penerapan Prinsip 5C. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif melalui Undang-Undang, wawancara, dan analisis akad. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank Syariah X telah menerapakan Prinsip 5C yang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X.

---

In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will manage it, therefore there are a lot of risks on it. This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank Syariah X., In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the

prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility

to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law

Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are

conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah

financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will

manage it, therefore there are a lot of risks on it.

This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s

Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia

Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of

the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the

Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher

found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are

in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank

Syariah X.]"

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dimana produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu diantaranya adalah jasa pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Setiap fasilitas pembiayaan pada bank syariah harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian begitu juga dalam pembiayaan ijarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X. tesis ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, dimana penerapannya dapat dilihat dalam proses pembiayaan ijarah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

---

This thesis is motivated by the Islamic Bank as one form of financial institutions operating in Indonesia based on Islamic principles. Where the products offered by Islamic banks salatu include Ijarah financing services. Ijarah is defined as the right to use goods or services by paying certain benefits. Each facility financing in Islamic banks should always be guided by the principle of prudence as well as in Ijarah financing. The principal issues to be discussed is the application of the precautionary principle on the conduct of financing at Bank Syariah X and legal consequences in case of violation of the principle in the implementation of prudential banking at Bank Syariah Ijarah financing X. This thesis uses the research method using a normative juridical approach. The conclusion of this thesis is that the application of the precautionary principle has been applied properly and correctly, in which its application can be seen in the process of Ijarah financing, as well as violations committed by unscrupulous employees of the financing in Islamic banks can be categorized as a crime in the banking world, whereas violations committed by the client to legal action."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Bank Syariah dalam pegoperasiannya mempunyai mempunyai produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan bentuk penyaluran dana di bank syariah kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam bentuk jual beli dalam Islam dengan menambahkan keuntungan dari harga asal.Pembiayaan yang di dalam bank konvensional bisa disamakan artinya dengan kredit tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan amanat pasal 2 UU tentang perbankan syariah. Risiko yang bisa terjadi dalam pembiayaan murabahah ini adalah nasabah debitur dapat dengan sengaja lalai dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah dilakukan, selain itu pelanggaran atas prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sendiri dapat juga dikatakan sebagai risiko yang dapat merugikan bank syariah.Permasalahan yang ingin dijawab dalam tesis ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian ini diterapkan di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah dan bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip ini. Sehingga baik nasabah yang telah mempercayakan dananya di bank syariah maupun bank syariah itu sendiri dapat terhindar dari risiko-risiko tersebut.Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis mencoba untuk menganalisa dan menyimpulkan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di bank syariah serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran atas prinsip ini, sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 2 dan pasal 35 ayat 1. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, serta pelanggaran atas prinsip ini maka dapat dikenakan dua sanksi yaitu administratif dan sanksi yuridis.

---

ABSTRACTThis thesis background that Islamic banks as one of the financial institutions operating in Indonesia has a strategic value in building the country's economy. Islamic Banking in operation have a variety of products offered to its customers, one of which is the Murabaha Financing. Murabahah is a form of fund distribution in Syariah Bank towards the parties that lacks of fund in the form of buy and sell in Islam by adding profit from the original price.The funding in conventional bank means could be comparable to credit and have to apply the principles of cautions as stated in article 2 Law regarding syariah banking. The risk that could happen in this murabahah funding is that debitor customer could neglect purposely to return the funding that has been done. Beside that the breach of caution principle by the bank could be said as a risk that could cause loss for the syariah bank.The problem that wants to be answered In this thesis is how caution principle could be applied in the execution of murabahah funding and what is the legal implication for the breach of this principle. Therefore the customer that has trusted their fund in this kind of bank and the syariah bank itself could be prevented from those risks.The research is made dith a descriptive qualitative approach, writer tries to analize and conclude the form and the application of the caution principle in murabahah funding at syariah bank and the legal implication if there is a breach of this principle, in accordance with Law No. 21/2008 regarding Syariah Banking especially article 2 and article 35 (1). The conclusion of this thesis is that the application of caution principle has been applied correctly, and the violation againts this principle could result in two kind of sanctions which are administrative and juridicially."

"Skripsi ini merupakan tinjauan yuridis yang membahas tentang pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Bank Syariah BA (BSBA). Metode penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara mendalam kepada pengelola BSBA. Penelitian ini bersifat diskriptif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data/fakta yang ditemukan di lapangan beserta peraturan perundang-undangan dan dilihat dari tujuannya merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BSBA telah melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang diperoleh dari pengelolaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Pada prinsipnya BSBA selalu mengedepankan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan apabila nasabah menunjukkan sikap kooperatif/beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan usahanya masih prospektif. Sebaliknya apabila nasabah sudah tidak kooperatif dan usahanya tidak prospektif, maka tindakan penyelesaian dilakukan namun dengan syarat bahwa akad pembiayaan dan jaminan sudah sempurna legalitasnya dan nilai jaminan tersebut mencukupi menurut ketentuan BSBA. Tindakan penyelesaian yang umum terjadi adalah melalui lelang jaminan dan berkecendrungan untuk menghindari melalui proses pengadilan dan non pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase. Hal yang menarik adalah apabila pendekatan musyawarah dan upaya-upaya penyelesaian lainnya tidak berhasil, ternyata BSBA berkecendrungan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pembiayaan mudharabah bermasalah melalui Pengadilan Negeri.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hakim dan arbiter terutama berkaitan dengan bidang ekonomi syariah.

---

This skripsi is a legal review which discussing about management and finalizing of disputed mudharabah financing. This research is a case study in BSBA. This research uses a descriptive research methodology since it explains and analyzes the data/fact founded or other legal documents. Methodology of data collection used in this research are legal literature study and in-depth interview to management of BSBA.

The research concludes that BSBA actually conducts properly management of disputed mudharabah financing. It will be used by management as consideration in deciding on whether the financing is restructured or finalized. Principally, BSBA take the persuasive approach in handling this problem. Restructuring model will be conducted if the clients show cooperative behavior and have good prospect business. On the other hand, BSBA will take finalize. BSBA generally uses collateral auction in finalizing of disputed mudharabah financing and tends to avoid in using litigation and non litigation process, such as; mediation and arbitration. BSBA tends to use state court compared to religious court for disputed mudharabah financing.

The result also suggest that it is needed capacity building for judges and arbiter especially concept of syariah economy."