Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ATM sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan ternyata tidak selamanya aman. Kasus pembobolan ATM yang terjadi di Bali dan kota-kota lain membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan ATM ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan beberapa Peraturan Bank Indonesia serta menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para korban pembobolan ATM.

---

ATM facility, which is provided by bank to comfort the customers in doing financial transaction, is not always save. ATM fraud in Bali and other cities proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consument and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of ATM fraud based on Act Number 8 year 1999 About Protection Law and some Indonesian Banking Rule. In addition, the research explains the responsibility and procedure to compensate financial loss given by bank for the victims of ATM fraud."

"Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentukbentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan Undang-Undnag No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta menjelaskan siapakah pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah bank korban pembobolan rekening.

---

Bank have the main function as a money storage for society. Money fraud to customer bank account proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consumer and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of money fraud to customer bank account by bank employee based on Act Number 8 year 1999 About Customer Protection Law and Act Number 10 year 1998 About Banking. In addition, the research explains which party have a responsibility to compensate financial loss to the victims of money fraud to customer bank account by bank employee."

"PMH yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit mengakibatkan batalnya lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020. Pembatalan lelang tersebut memberikan dampak hukum tertentu bagi para pihak dalam hal ini pemilik objek lelang yang sebenarnya, pembeli lelang, dan kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait (1) perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pembatalan lelang; dan (2) perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam rangkaian peristiwa penguasaan hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah sebagi berikut: (1) pemalsuan identitas debitur dikategorikan sebagai PMH dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan lelang; dan (2) bentuk perlindungan hukum bagi pemilik obyek lelang adalah berupa hak untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk membatalkan lelang; sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang (yang beritikad baik) adalah hak untuk mendapatkan kembali uang pembayaran atas obyek lelang yang dimenangkannya; untuk kreditur, berhak mengajukan tuntutan ke pangadilan atas pemalsuan identitas debitur dan membayarkan sejumlah ganti rugi. Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak terkait lelang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pertanahan guna memeriksa riwayat kepemilikan tanah. Selain itu, hakim dalam menangani kasus serupa seyogyanya berpedoman pada SEMA No. 7/2012 guna melindungi pemenang lelang selaku pembeli beritikad baik.

---

The unlawful act committed by the debtor in the credit agreement resulted in the cancellation of the mortgage execution auction as happened in the case in the Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020. The cancellation of the auction has certain legal impacts on the parties, in this case the actual owner of the auction object, the auction buyer and creditors. Therefore, this research was conducted to raise issues related to (1) unlawful acts which are the basis for canceling auctions; and (2) protection for parties who are harmed in a series of land rights control events. This legal research is a doctrinal research with an explanatory research type. The results of the research are as follows: (1) forgery of the debtor's identity is categorized as unlawfull act and can be used as a cause for canceling the auction; and (2) the form of legal protection for the owner of the auction object is in the form of the right to submit a claim to the Court to cancel the auction; while the form of legal protection for auction buyers who have good intentions is the right to get back the settlement for the auction object won; for the creditor, has the right to file a lawsuit against the court for fabricate the identity of the debtor and paying a sum of compensation. Therefore, suggested to the parties that involved in the auction to apply the precautionary principle and cooperate with the Directorate General of Population and Civil Registration and the Land Office to background check of land ownership. In addition, judges in handling similar cases should be guided by SEMA No. 7/2012 to protect auction winners as buyers with good faith."

"Indonesia merupakan negara yang sangat amat beragam dan kaya akan sumber daya hatinya. Bahkan, Indonesia merupakan negara megabiodiversity terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Akan tetapi, hingga saat ini peneliti Indonesia masih belum bisa menjadi pionir dalam bidang bioteknologi. Teknologi di Indonesia yang sangat tertinggal menjadi salah satu penyebab utama Industri bioteknologi sulit untuk bisa berkembang. Selama ini, Indonesia masih bergantung dengan negara luar dalam memanfaatkan sumber daya genetik yang menggunakan bioteknologi modern. Akibatnya Indonesia selama ini hanya menjadi negara penyedia sumber daya genetik untuk dimanfaatkan dan diolah bioprospektor asing. Permasalahan lain yang menyebabkan sulit berkembangnya bioprospeksi ialah masih terjadi praktek biopiracy di Indonesia. Peran dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini dan mendorong proses bioprospeksi untuk perkembangan industri bioteknologi di Indonesia sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukan kerangka hukum yang ideal untuk bisa memajukan bioprospeksi oleh bioprospektor Indonesia dalam membangun industri bioteknologi yang mandiri.

---

Indonesia is a country that is very diverse and rich in its heart resources. In fact, Indonesia is the second-largest mega biodiversity country in the world after Brazil. However, Indonesian researchers have not yet been able to become pioneers in the field of biotechnology. Technology in Indonesia, which is very behind, is one of the main reasons why the biotechnology industry is difficult to develop. So far, Indonesia still depends on foreign countries in utilizing genetic resources using modern biotechnology. As a result, Indonesia has been the only country providing genetic resources to be utilized and processed by foreign bioprospectors. Another problem that makes it difficult is the practice of biopiracy in Indonesia. The role of the government in overcoming these problems and encouraging the bioprospection process for the development of the biotechnology industry in Indonesia is very important. Therefore, an ideal legal framework is needed to promote bioprospection by Indonesian bioprospectors in building an independent biotechnology industry.

"

"Aktivitas kegiatan usaha pemberian kredit secara tidak langsung memiliki dampak dan resiko terhadap lingkungan. Resiko tersebut muncul dari dampak kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak tersebut maka bank harus menerapkan green banking dalam melakukan pemberian kredit.Skripsi ini akan membahas sejauh mana pengaturan green banking dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia dan melihat sejauh mana bank dapat memberikan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Kesimpulan dari penulisan ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perbankan telah mengatur penerapan green banking dan bank masih belum bisa menerapkan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan.

---

Lending activities have an impact and risk to the environment indirectly. The risk arises from the impact of business activities which financed by the bank that has the potential to damage the environment. To prevent these impacts, the banks should impelementing the green banking principle in credit provision activites.

This thesis will examine the adjustment of green banking principle in indonesian banking law and analyze whether banks could enforce penalty on debitors or not. This research is a normative juridical and using secondary data.

The conclusion of this paper explains that the regulation on banking law regulates the application of green banking and banks still not be able to apply penalty on debitors which cause environmental destruction."

"

Aturan pidana perpajakan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum memberi penegasan terkait pengenaan sanksi pidana perpajakan. Hal ini menimbulkan diskresi yang besar kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi yang bertugas mengawasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penerapan aturan penegakan hukum perpajakan khususnya dalam tindak pidana perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan Wajib Pajak yang diilustrasikan sebagai PT ABC yang ditindaklanjuti sebagai perbuatan pidana dan menganalisis kesesuaian praktik penanganan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Perbuatan PT ABC didasarkan pada perbuatan yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Namun, dalam perkembangannya, terdapat putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengakibatkan perubahan kepemilikan PT ABC. Selanjutnya dilakukan analisis atas penanganan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus serta unsur-unsur pidana dalam UU KUHP. Hasil penelitian ini adalah perbuatan PT ABC merupakan pelanggaran pidana perpajakan meskipun terdapat perubahan direksi. Selain itu, penanganan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus telah sesuai dengan aturan UU KUP. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur pidana, maka perbuatan PT ABC telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana UU KUHP.

 

---

The criminal tax regulation in General Provisions and Tax Procedures (KUP) has not provided any confirmation regarding the imposition of tax criminal sanctions. It caused discretion for Directorate General of Taxes (DJP) as tax regulator in Indonesia. This research is focused on the implementation of tax law enforcement regulations especially in tax crime and was conducted using qualitative descriptive approach. This study aims to determine the actions suspected as criminal act by taxpayers illustrated as PT ABC and analyze the suitability of procedural actions conducted by Jakarta Special Regional Tax Office. The act of PT ABC is classified as tax crime as stated on the Article 39 (1) of the KUP Law. Through the process, there is result of Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) that change the ownership of PT ABC. The next analysis is the implementation of tax law by Jakarta Special Regional Tax Office which is related to criminal elements in the KUHP Law. The results of this study are PT ABC is strongly indicated to have committed a tax crime although there is a change of ownership. Beside that, the actions taken by the Jakarta Special Regional Tax Office are in accordance with the KUP Law. In relation to criminal elements, the actions of PT ABC have fulfilled criminal elements in KUHP Law.

 

"