Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri televisi mengalami perkembangan sejak dikeluarkannya ijin pendirian stasiun televisi oleh swasta pada tahun 1988, dengan dipelopori oleh PT Rajawali Citra Indonesia (RCTI), yang selanjutnya diikuti stasiun-stasiun lainnya, seperti Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Surya Citra Televisi (SCTV), Andalas Televisi (ANTV) dan Indosiar. Perkembangan televisi ini dimungkinkan karena kelonggaran-kelonggaran perijinan yang diberikan pemerintah, kecepatan antisipasi pihak swasta dan perkembangan teknologi pertelevisian itu sendiri.Situasi dan kondisi eksternal yang cepat berubah menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi manajemen RCTI untuk mampu bersaing di Industri televisi nasional. Kejelian manajemen RCTI dalam melakukan positioning pasar dan perencanaan keputusan yang tepat akan sangat menentukan dalam mengantisipasi peluang yang ada. Tujuannya adalah untuk peningkatan kepuasan pelanggan dan citra terbaik perusahaan di masa yang akan datang.Hasil analisis SWOT dari posisi bersaing RCTI di industri televisi telah menunjukkan strategi agresif dapat dilakukan. Hasil analisis menunjukkan keunggulan relatif RCTI dalam hal kualitas siaran, inovasi program, inovasi teknologi, dan citra. Kelemahan relatif RCTI terletak pada faktor pelayanan dan ketersediaan faktor iklan.Keberhasilan RCTI di masa yang akan datang sangat tergantung dari upaya penyempurnaan kinerja dan sikap profesionalisme manajemen yang tinggi dalam meningkatkan mutu siaran dan pelayanan pelanggan."

"AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait status dan tantanganperalihan penyiaran digital di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwaIndonesia menghadapi beberapa tantangan di sisi regulasi, yaitu UU Penyiaran saat iniyang belum mengatur penyiaran digital secara spesifik dan permasalahan hukumterkait regulasi penyiaran digital yang berdampak tenggat waktu peralihan dari analogke penyiaran televisi digital tahun 2018 tidak dapat dipenuhi."

"Berkernbangnya dunia usaha jasa penyiaran stasiun televisi swasta yang dapat memberikan penghasilan kepada pengelola stasiun swasta, industri rumah industri, artis juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memberikan pengetahuan, hiburan, informasi, dll. Sedangkan bagi pemerintah, siaran televisi stasiun swasta berdampak besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini seiring dengan tuntutan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional, maka sektor pajak sebagai ujung tombak sumber penerimaan APBN memerlukan langkah-langkah pengamanan. Salah satu langkah pengamanan penerimaan dengan intensifikasi adalah melakukan pengawasan pembayaran pajak terhadap transaksi pengadaan acara/film asing yang dilakukan stasiun televisi swasta. Pengadaan acara/film merupakan unsur biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk kelangsungan jalannya operasi televisi. Atas penayangan acara/film asing didalamnya terutang :· Hak tayang/siar film yang merupakan obyek royalti PPh Pasal 26 sebesar 20% (tarif sesuai Tax Treaty)· Pemanfaatan/konsumsi hak tayang oleh stasiun televisi swasta di Indonesia yang merupakan obyek PPN atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri sebesar 10%.Untuk mengetahui pengawasan pembayaran pajak terhadap transaksi pengadaan acara/film asing, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian, yang terdiri dari :1. Apakah pengawasan atas transaksi pengadaan acara/film asing yang didalamnya menyangkut obyek PPh Pasal 26 dan PPN atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sudah dilakukan secara maksimal dalam rangka pengamanan penerimaan negara2. Adakah faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya3. Apakah efektifitas dari pelaksanaan peraturan yang ada dapat secara optimal menunjang penerimaan negaraUntuk menjawab permasalahan optimalisasi pengawasan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak digunakan teknik Korelasi Product Moment dari data hasil jawaban kuesioner yang disebarkan kepada Pegawai bagian pajaklakuntansi di 10 (sepuluh) stasiun televisi swasta dan Pegawai di lingkungan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Kuesioner bagi Pegawai bagian pajak/akuntansi stasiun televisi swasta ditujukan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak, sedangkan kuesioner bagi Pegawai di lingkungan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar digunakan untuk mengetahui tingkat pengawasan yang dilakukan aparat pajak.Dari hasil perhitungan, terdapat hubungan positif sebesar 0,825 antara kepatuhan dan pengawasan. Berdasarkan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 0,825 masuk kategori sangat kuat. Hasil uji signifikansi korelasi product moment terhadap hipotesa menghasilkan terdapat hubungan antara optimalisasi pengawasan dengan penerimaan negara.Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan atas transaksi acara/film asing meliputi :· transaksi yang terjadi adalah baranglharta tidak berwujud yang dalam hal ini hak siar 1 tayang;· sulitnya melakukan equalisasi antara antara pelaporan PPN (SSP BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean) dengan PPh Pasal 26 (bukti pemotongan);· perlunya dukungan sistem administrasi perpajakan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal.Peraturan perpajakan yang ada saat ini, seperti KMK Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995, KMK Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 bisa mengakibatkan perbedaan Masa Pajak untuk pelaporan bukti potong PPh Pasal 26 dan SSP PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atas sebuah transaksi pengadaan acara/film asing. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi efektifitas pengawasan terhadap Wajib Pajak yang dapat berdampak terhadap kepatuhan untuk pengamanan penerimaan negara. Sebenarnya, peraturan perpajakan yang ada sudah cukup baik untuk menjaring penerimaan negara, sedangkan langkah-langkah yang diperlukan adalah mengoptimalkan pengawasan terhadap stasiun televisi yang dilakukan aparat pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.Hal-hal yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan diantaranya :· Diperlukan dukungan sistem perpajakan yang memadai.· Menggalakkan himbauan kepada KPP untuk melakukan equalisasi atas kewajiban obyek PPh Pasal 26 dengan kewajiban PPN.· Diperlukan penyempurnaan aturan untuk memudahkan pengawasan bagi aparat pajak serta kemudahan penyetoran dan pelaporan bagi Wajib Pajak."

"Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market.

---

Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA.

This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process"

"Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi dalam media penyiaran (broadcasting), media telekomunikasi dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran TV saat ini sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem penyiaran digital karena sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog yaitu kualitas gambar dan suara yang lebih baik, lebih tahan terhadap gangguan interferensi, tersedianya layanan-layanan baru yang bersifat interaktif pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efesien serta kemampuan SFN (Single Frequency Network).Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digitalakan dapat meninggkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk dinas (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.Penerapan sistem penyiaran TV digital juga berdampak secara finasial dengan adanya pengeluaran tambahan bagi penyelenggara TV yang ada untuk menyediakan perangkat digital, sedangkan bagi masyarakat diperlukan perangkat penerima TV digital baru atau Set-Top-Box yang dapat mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog. Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan strategi kebijakan pemerintah yang tepat agar penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia dapat berjalan dengan mulus.Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dan proses perizinannya dengan memperhatikan pengalaman? pengalaman dari beberapa negara-negara maju dan berkembang (benchmarking) dalam penerapan sistem penyiaran TV digital. Dengan menggunakan analisa kwalitatif dalam tesis ini, maka akan dihasilkan rumusan identifikasi strategi kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem penyiaran TV digital di Indonesia khususnya dalam penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital.

---

In the present digital technology era, there has been technology convergence in broadcasting, telecommunication and information technology media. Presently, the TV digital broadcasting technology development is migrating from analogue to the digital broadcasting system, because digital TV broadcasting system provides better benefits compared to analogue TV broadcasting i.e. better sound and picture quality, resistance to harmful interference, the availability of new interactive services, more efficient frequency spectrum utilization and the capability of Single Frequency Network (SFN).As for the government, as regulator, such digital TV broadcasting system implementation will be able to improve the efficiency of frequency spectrum utilization, in which one (1) analogue TV channel can distribute 4-8 digital TV programmes, therefore it can accommodate more TV broadcasters, as a result some of broadcasting spectrum can be used for other services for the benefit of the State income in the form of the Frequency Utilization Rights Fee.The implementation of digital broadcasting system will also affect financially as additional cost since existing TV broadcasters must provide digital equipment, whereas the public is required to purchase the new digital TV receiver equipment or Set-Top-Box which could convert digital signal to analogue during the transition period. In the implementation of migration from analogue TV broadcasting system to digital TV broadcasting system, it is necessary to have the right Government policy strategy in order to have smoothly migration implementation in Indonesia.This paper focuses on analysis towards business model of digital broadcasting implementation and its licensing process by considering developed and developing countries' experiences (benchmarking) within the implementation of digital TV broadcasting system. With the support of qualitative Analysis made in this thesis, therefore we will have the formulation of identification strategy on government policy in the implementation of digital TV broadcasting in Indonesia particularly in decision of a business model for digital broadcasting implementation."

"Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, dari sisi proses dan tahapan pemberian atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran di butuhkan beberapa hal yang diberikan oleh KPI. Hal-hal tersebut sebagai rujukan bagi Ditjen PPI untuk mengeluarkan keputusan mengenai perizinan tersebut, beberapa di antaranya yaitu masukan dari hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, dan surat rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.Skripsi ini menjelaskan bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Infromatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada setiap lembaga penyiaran televisi swasta. Dalam skripsi ini juga menjelaskan kendala-kendala apa saja yang ditemui baik oleh pihak penyelenggara ataupun pihak pemohon perizinan. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif dan paradigma pospositifis, dengan desain deskriptif. Pelayanan yang diberikan oleh setiap penyelenggara harusnya efektif dan efisien di lihat dari segala dimensi pelayanan publik.

---

The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough.

This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service.;The development of television broadcasting in indonesia is huges. There are many new tv stations exsist in local scope. One of the important to be submit in setting TV station is license which are involving both the Indonesian broadcasting commission (KPI) and Directorate General of Posts and Informatics (PPI) Minisyty of Communication and Informatics. As Authorized body in issuing such licenses. The main taste of KPI is to publish a letter of reference after evaluating the seasibility of the applicant in conducting TV broadcasting in Indonesia. Such letter of reference is based for Directorat Post and Informatics to issue licenses of permission for broadcasting (IPP) for TV broadcaster tough.

This Thesis describes the service level of the licensesing process provider of the Indonesian Broadcasting Commissions (KPI) and the Ministry of Communication and Informatics. In this Thesis, will be describest such constraits wich in countered by both applicant and authorized bodies. This research is qualitative research methods and paradigms pospositivist, with descriptive design. The service provided by each authorized body should be effective and efficient in view of all the dimensions of the public service."