Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 189566 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
cover
Universitas Indonesia, 2002
S24271
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil
(INKOPSYAH BMT) adalah koperasi sekunder yang beranggotakan
BMT-BMT Primer. INKOPSYAH BMT didirikan pada satuan wilayah
seluruh Indonesia yang layak usaha, merupakan penguatan
jaringan sekunder BMT didasarkan pada prinsip pemanfaatan
peluang dan kelayakan usaha atau jaringan kerjasama antar
BMT. Peran dan fungsi INKOPSYAH BMT pada anggota hanya
sejauh memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) saja. Undangundang
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan
bahwa peran dan fungsi koperasi terhadap anggota adalah
memajukan kesejahteraan anggota. Hal itu dikarenakan
didalam undang-undang tersebut anggota adalah sebagai
pemilik dan pengguna jasa koperasi sehingga anggota
mempunyai posisi yang sentral dalam badan usaha koperasi.
Dilatar belakangi oleh kondisi tersebut, maka skripsi ini
mengetengahkan permasalahan fungsi dan peran INKOPSYAH BMT
terhadap anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penulisan skripsi ini
metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan penelitian
lapangan dengan cara wawancara langsung. Tipe penelitian
dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang dimaksudkan
untuk memberi gambaran tentang peran dan fungsi INKOPSYAH
BMT terhadap anggota dalam praktek dengan perbandingan
ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian. Dari penelitian disimpulkan
bahwa INKOPSYAH BMT dalam kegiatan usahanya tidak
mengedepankan hak-hak anggota sebagai pemilik dan pengguna
jasa koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hal ini
dipengaruhi oleh adanya modal penyertaan dan modal pinjaman
dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sehingga
pengelolaan INKOPSYAH BMT tidak lagi mandiri sebagaimana
prinsip koperasi mandiri."
[Universitas Indonesia, ], 2004
S23777
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alta Mahandara
"Skripsi ini membahas tentang kegiatan pembinaan koperasi oleh Pemerintah, melalui peluncuran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program Perkassa merupakan program penguatan permodalan bagi koperasi perempuan berupa pinjaman jangka panjang, yang memiliki hakikat sebagai usaha pemberdayaan perempuan. Penulis dalam skripsi ini ingin melakukan penelitian apakah program Perkassa telah memenuhi hakikatnya tersebut atau belum.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Perkassa di KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga telah mampu mengangkat perempuan dari kemiskinan. Namun karena terbatasnya alokasi dana, program ini belum mampu menjangkau seluruh perempuan pengusaha yang membutuhkan bantuan tambahan modal.

This thesis discussed about the management of cooperative by the Government, through the launching of the Perkassa Program. The Perkassa Program was a capital strengthening program for Female Cooperative, that took form as a long – term loan, which had essence as an effort of woman empowerment. The Writer in this thesis wanted to carry out the research whether the Perkassa Program had fulfilled it’s essence or not.
The Writer used a normative research method, and the result of this research found that the implementation of the Perkasaa Program in KPSW Nur Hikmah and Mitra Warga Coopertive could restore women from poverty. However, because of the shortage of fund that allocated for the program, this program still could not cover the entire businesswoman who needed help of capital aid.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25120
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sarippudin
"Tujuan penelitian ini untuk meganlisis efetifitas program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro )P3KUM) pada dua koperasi wanita yaitu Koperasi Al-Hidayah dan Koperasi Wanita Citra Usaha di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung tahun 2006. Ukuran efektifitas dikaji pada perkembangan kinerja kopeasi wanira dan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya P3KUM bagi usaha mikro Dalam emndapatkan data kinerja koperasi wanita didasatkan pada laporan pengurus koperasi pada forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah disahkan Badan Pengawas Kopeasi dan dibahasa nggota koperasi maisng-masing.
Hasil penelitian menunjukan dengan mengikuti program P3KUM, kedua koperasi wanita menunjukan peningkatan kinerja dilihat dari aspek ekanggotaan, karyawan kopeasi, simpanan sukarela dan aset koperasi. Sebagian besar usaha mikro menyatakan mendapat manfaat dari program P3KUM ini. Dengan menggunakan analisi multinomial logit, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi usaha mikro mendapat manfaat adalah pelatihan, lama usaha dan jenis usaha."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T27723
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum berarti kegiatan yang mempunyai cakupan luas dan kompleks berhubungan dengan berbagai aspek termasuk ekonomi. kesejahteraan umum yang berkaitan dengan ekonomi diatur lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 1945."
300 JIH 1:1 2010
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Cooperatives as a form of business entities need capital to run its business. This paper discussed about the issues and the legal aspect of capital, which was related in the act of cooperation No. 25/1992. The results of this study showed that the unclear about rules on reserve funds and the ineffectiveness of rules on bond. In addition there were problem related to the usage of the term "saving", the distribution of reserve funds, the existence of grants and the lack of private sector role in order to promote the cooperatives effort. So, I recommended that the act of cooperatives should regulate clearly about the reserve fund. Also the abolishing rules regarding grants because it was in conflict with the principle of self reliance in cooperative. Beside that, the involvement of private sector was highly needed to optimize the cooperatives through loans and equity capital."
NGRHKM 1:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>