Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penyusunan skripsi ini penelitian yang dilakukan bersifat normatif empiris. Dengan demikian materi utama yang disampaikan adalah penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah pengaturan bangunan, ditambah dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai bidang dalam pembahasan skripsi ini. Semua ini dilakukan untuk mencari sejauh mana perbedaan dan persamaan pengaturan bangunan yang ditetapkan oleh Stadsvorming Ordonnantie 1948/Stadsvorming Verordening 1949 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985. Pada kenyataannya secara yuridis kedua peraturan itu tetap berlaku. Pihak Departemen Dalam Negeri memakai SVO/SVV sedangkan Departemen Pekerjaan Umum mempergunakan SKB. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan dalam kenyataan praktek. Sedangkan perbedaan dan persamaan yang diatur mengenai penyebutan secara tegas tentang peraturan bangunan, prosedur penetapan, dan materinya serta kaitannya dengan rencana kota. Kemudian sistem tata pemerintahan, sistem tata hukum, dan intervensi pemerintah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya dalam pengaturan bangunan."

"Tesis ini membahas tentang kekuatan mengikat secara umum dan implikasi hukum penerapan Surat Keputusan Bersama TigaMenteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikaji dari ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian ilmu perundang-undangan, SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan, terbukti bertentangan dengan UUD 1945, memuat materi muatan undang-undang, dan tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundangundangan. Implikasi hukum dari penerapan SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, telah mengakibatkan fenomena pembentukan peraturan-peraturan kebijakan di daerah terkait aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang substansinya tidak menyelesaikan masalah sebaliknya menimbulkan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan memicu kekerasan terhadap warga JemaahAhmadiyah Indonesia (JAI).

---

This thesis discusses binding power in general and legal implication of Joint Decree of Three Ministers No 3 year 2008 regarding Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) studied from Legal Theory. Based on the study result of legal theory, the Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah does not have any binding legal power in general since it is not deemed as laws and regulations. It is, in fact, in contrast with the Constitution 1945, containing legal substance, not recognized in the hierarchy of laws and regulations. The legal implication of the application of such Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah has resulted in the creation policy regulations in the region conflicted with Jemaah Ahmadiyah Indonesia activities, substantially failing to resolve the problems, but in contrary, bringing the rise of discrimination, human rights violations, and triggering violence against Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah memerlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas bentuk jaminan pemerintah, dan Pemerintah juga harus mengatur peraturan yang jelas mengenai tindakan negara, agar jelas pertanggungjawaban dari Pemerintah.

---

The focus of this study is to know the nature of undertaking in Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996 in foreign arbitral award between Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, it is a guarantee or not? This study also see the responsibility of Government of Indonesia in making Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996, and how the enforcement of the foreign arbitral award as it the same as in Law Regulation No. 30 Tahun 1999. This research using normative law method. The researches suggest that Government of Indonesia should make a regulation that will make sure what is the government guarantee, Government of Republic Indonesia also need to be clear about state immunity, that will make clear about State Responsibility."

"ABSTRAKTesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari PeraturanBersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 DanMenteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurutDirektur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAMdalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkandalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk jenis danhierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Dan 8Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Bersama MenteriHukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor 16 Tahun 2015 diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga eksistensinya harus diakui sebagaiperaturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Berita Negara sehinggamempunyai kekuatan hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakuisebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataudibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam penelitian ini menyarankanPendelegasian Peraturan perundang-undangan sebaiknya konsisten, jikapembentuk undang-undang tidak mengakui keberadaan peraturan bersama, makasebaiknya pembentuk undang-undang tidak mendelegasikan pengaturan lebihlanjut kepada peraturan bersama dan jika ingin menyatakan peraturan bersama tidakmasuk dalam Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya tidakditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undanganKementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.03.01-603, tetapi ditetapkan dalamUndang-Undang dengan tegas sehingga tidak lagi multitafsir.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the existence and force of binding of the JointRegulation of Law and Human Rights Minister No. 14 of 2015 and the Minister ofCommunication and Information Technology Number 16 Year 2015 by the DirectorGeneral of Legislation Ministry of Justice and Human Rights in a letter NumberPPE.PP.03.01-603 this Regulation shall not be promulgated in the State Gazette orthe Official Gazette for not including the types and hierarchy of legislation asprovided for in Article 7 and 8 of the Act No. 12 of 2011 this study is a qualitativeresearch design analytical prescriptive.The result showed that the Joint Regulation of the Minister of Law andHuman Rights No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and InformationTechnology Number 16 Year 2015 was ordered by Law No. 28 of 2014 onCopyrights so that its existence must be recognized as legislation and promulgatedin the State Gazette so as to have binding legal force because according to Article8 of Law No. 12 Year 2011 Regulation stipulated by the Ministry recognized aslegislation and have binding legal force throughout ordered by legislation that ishigher or established by the authority. In this study suggest Delegation oflegislation should be consistent, if the legislators do not recognize the existence ofjoint regulation, then you should legislators do not delegate further adjustment tothe joint regulation and if you want to declare the Joint regulation are not includedin type and hierarchy rules legislation should not set out in the Letter of the DirectorGeneral of legislation Ministry of Law and human rights No. PPE.PP.03.01-603,but defined in the Act expressly so it is no longer open to multiple interpretations"