Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja PT Bank Jabar Syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank. Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank tampaknya memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Perbankan syariah telah menjadi alternatif sebagai tempat bertransaksi bagi masyarakat yang sesuai dengan syariah rslam. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji t (paired sample test) pada tingkat signifikansi 95 %. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja PT. Bank Jabar Syariah antara sebelum dan sesudah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja PT. Bank Jabar Syariah sesudah fatwa MUI lebih baik daripada sebelum adanya fatwa MU.

---

This research aims to evaluate the performance or PT. Bank Jabar Sharia before and after Fatwa MUI 16 Desember 2003 in regard to illicit of bank interest. The Fatwa MUI 16 Desember 2003 was released by commission fatwa of MUI which stated that bank interest is illicit and accordingly it was predicted to influence the sharia banking performance. Sharia banks have become the alternative of intermediary institutions according to Islamic thought. Using PT. Bank Jabar Sharia, its performance is evaluated by t test with level of significant 95%. It appears that there was difference performance PT. Bank Jabar Sharia between before and after the fatwa MUI was released. The results of the research indicated that after the fatwa MUI 16 December 2003 in regard to illicit of bank interest, the performance of PT.Bank Jabar Sharia was better than that before."

"Kehadiran perbankan dengan sistem syariah dengan keragaman produknya di Indonesia hingga saat ini cukup mendapat sambutan baik dari masyarakat maupun dari kalangan perbankan. Salah satu produk perbankan syariah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) pada BRI Syariah. Secara umum konsep produk ini hampir sama dengan produk sewa bell. Pokok permasalahannya adalah apakah dalam perjanjian pembiayaan IMBT prinsip perikatan Islam telah terpenuhi dan bagaimana kepemilikan atas barang yang dibiayai. Pada prakteknya, barang pada pembiayaan IMBT langsung diatasnamakan kepada nasabah, bukan diatasnamakan kepada bank selaku pihak yang menyewakan barang. Dalam penulisan tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan IMBT masih berpedoman pada hukum positif Indonesia karena belum ada peraturan perbankan syariah namun demikian prinsip-prinsip perikatan Islam sudah terpenuhi dan peraturan hukum positif tidak bertentangan dengan perikatan prinsip-prinsip Islam. Mengingat pembiayaan IMBT identik dengan sewa bell, seharusnya secara yuridis dokumen bukti kepemilikan diatasnamakan kepada pihak yang menyewakan. Namun pada prakteknya di BRI Syariah bukti kepemilikan tidak diatasnamakan kepada SRI terlebih dahulu melainkan langsung diatasnamakan kepada nasabah dengan pertimbangan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Hal ini tidak dapat dibenarkan dari segi syariah karena akad IMBT ini diformulasikan sebagai akad pembiayaan jual beli yang memberikan konsekuensi double pajak sebagaimana diuraikan dalam tesis ini.

---

The presence of banking with Syariah System with it's variety product in Indonesia, at this time get a good response from society or banking community. One of syariah banking will be discussed in this research is financing product Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik ( IMBT ) at syariah BRI. In a common manner this product concept is nearly the same with sale and lease product. The basic problem is weather in the agreement IMBT financing the Islamic principles of commitment have been fulfilled and now property for material that has been expensed. In fact, the financing of material in IMBT put in the name of customer directly, not put in the name of bank as a side that lease out material. The objective of this research using analytical descriptive. The resources of the data is used primary and secondary data.

The result of the research point out that implementation production agreement financing IMBT still guide by Indonesian positive law, because it doesn't have syariah banking law, nevertheless principles of Islamic association has been fulfilled and positive law doesn't be in contradiction with Islamic principle association. Considering IMBT financing is the same as sale and lease product, IMBT should as juridical evidence document ownership not in the name of lease out side. But the matter of fact in syariah BRI the evidence ownership not in the name of BRI first but rather in the name of customer directly with weighing economize cost, time and energy. In the case isn't corrected from syariah side because the agreement of the IMBT has been fulfilled as the agreement of financing sale and lease that give consequences double tax have been explained in this research."

"Tesis dengan judul "Kajian Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum syariah dan Bank Umum Konvensional" ini mencoba melihat perbandingan kinerja keuangan kedua jenis bank yang masing-masing diwakili oleh kelompok bank syariah dan beberapa kelompok bank konvensional. Hasil kajian digunakan sebagai dasar untuk terutama memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan bank sentral tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bank syariah. Meskipun landasan hukum yang tersedia masih samar-samar, namun pada tahun 1992 telah berdiri sebuah bank syariah (Bank Muamalat Indonesia) yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan sebagian masyarakat Islam. Tuntutan sebagian masyarakat Islam tersebut dilandasai oleh suatu keyakinan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba dan oleh karenanya transaksi dengan bank konvensional sedapat mungkin dihindari. Bank syariah yang prinsip operasionalnya antara lain tidak menerapkan sistem bunga dan menghindari usaha spekulasi valuta asing, pada masa krisis perbankan yang teriadi sejak tahun 1997 terbukti mampu bertahan dari gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga bank konvensional yang tinggi. Hal-hal tersebut, yaitu terdapatnya kebutuhan sebagian rnasyarakat atas pelayanan jasa perbankan syariah dan pengalaman krisis perbankan telah memberikan inspirasi kepada pemerintah dan bank sentral untuk menerapkan dual banking system di Indonesia, yaitu penerapan dua sistem perbankan yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyiapan landasan hukum yang lebih tegas bagi pengembangan bank syariah, yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7/1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Produk hukum pertama berkaitan dengan pemberian ijin kepada suatu bank umum untuk mefakukan pembiayaan dengan prinsip syariah, sedangkan produk hukum kedua, memberikan arnanat kepada Bank Sentral untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang untuk mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia.Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10/1998 (UU No.10/1998) tersebut bank syariah, balk dilihat dari sisi kelembagaannya maupun perkembangan volume usahanya, berkembang sangat pesat. Namun demikian, pangsa aset bank syariah dalam total aset perbankan nas!onal masih sangat kecil, yaitu pada pertengahan 2004 baru mencapai sekitar 1%, sehingga perlu usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mendukung perkembangan bank syariah lebih lanjut. Berdasarkan survey yang dilakukan atas kerjasama Bank Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi di beberapa daerah yang mayoritas beragama Islam menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui keberadaan bank syariah akan tetapi tidak mengetahui secara jelas produk-produknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang beragama Islam tidak mengetahui secara pasti perbedaan antara produk bank syariah dengan bank konvensional. Dalam kaitan ini sosialisasi bank syariah memegang peranan penting agar masyarakat Islam yang rnerupakan pasar utama bank syariah mengetahui secara lengkap mengenai keberadaan bank syariah dan produk-produknya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perbankan mereka. Strategi dan cakupan sosialisai juga menentukan berhasil tidaknya pengembangan bank syariah di waktu-waktu mendatang. Strategi sosialisasi yang selama dilakukan berdasarkan pendekatan keagamaan (Islam) perlu diperiuas dengan mengemukakan value bank syariah secara ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih banyak menarik simpati calon-calon stake-holder untuk berpartner dengan bank syariah. "

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar faktor Perilaku Konsumen, Persaingan dan Teknologi mempengaruhi fee based income di Bank Syariah Mandiri dengan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan model crosstabs. Sampel yang diperoleh sebesar 100 responden dengan populasi yang tidak diketahui.Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Measure of Sampling Adequancy pada kedua factor sebesar 0,712, sedangkan nilai Barlett's Test of Sphericity mempunyai nilai 183.905 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Hal ini berarti semua faktor-faktor tersebut adalah valid mempengaruhi Fee based income di Bank Syariah Mandiri.Dalam uji validitas kesemua factor yang diuji telah valid dikarenakan nilai R hitting > R tabel 0,444. Uji reliabilitas diperoleh nilai 0,898, diatas 0,6 berarti semua variabel adalah reliable.Berdasarkan hasil tabulasi silang yang menggunakan uji chi square, antara jenis kelamin dan faktor sesuai syariah, return yang tinggi, biaya dan akses memiliki hubungan yang signifikan: antara status dengan produk yang variatif sebesar 0,013 lebih dari 0,05 berarti Ho ditolak, antara dua variabel yang diuji ada hubungan.Hasil dari analisa regrasi berganda didapat hasil R2 sebesar 0.573 yang berarti semua faktor independen yang di ambil peneliti mempengaruhi fee based income di Bank Syariah Mandiri sebesar 57.3%. Dengan hasil bahwa Perilaku konsumen mempengaruhi secara positif terhadap fee based income di Bank Syariah Mandiri, Faktor persaingan berpengaruh negatif terhadap fee based income di Bank Syariah Mandiri sedangkan Faktor Teknologi tidak mempengaruhi fee based income di Bank Syariah Mandiri secara signifikan, dilihat dari persamaan berikut ini :Fee based income = 4.208 + 0.201 Perilaku Konsumen - 0.214 Persaingan + 0.01822 Teknologi

---

ABSTRACT

The goal of this research is to evaluate Consumer Behavior, Competition and Technology can influence Fee Based Income in Mandiri Syariah Bank Researcher uses double regression and crosstabs method, and researcher used 100 samples with unknown population.

KM4 (Kaiser-Meyser-Olkin) test Measure of Sampling Adequacy is 0.712 and value of Barlet's Test of Sphericity is 183.905 with 0.000 significant value. It means that all factors are valid to influence Fee Based Income in Mandiri Syariah Bank

At validity test, all tested factors are valid, because of the value of R counting > R table = 0.444. Reability test is 0.898 and more than 0.6 means all variable are reliable. Based on crossed tabulation value using chi square test between gender and Syariah method system factor. High return, cost and access have significant related between status and various product at 0.013, with is more than 0.05 means Ho regretted and there is a relation between two tested variables.

R2 at this research is 0.573 it means all independent factors influenced fee based income at 57.3%.The achievement are in Mandiri Syariah Bank Consumer Behavior influences positively to Fee Based Income, Competition Factor influences negatively to Fee Based Income and Technology factor has no influence to Fee Based Income significantly, based on this equation bellows :

Fee based income = 4.208 + 0.201 of consumer behavior - 0.214 of competition + (27.100) (11.043) (-11.055) 0.01822 of technology (0.689)"

"Risiko likuiditas muncul di perbankan syariah karena terjadinya perbedaan jangka waktu dana pihak ketiga di sisi liabilitas dengan pembiayaan bank kepada nasabah disisi aset. Jika dana pihak ketiga lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan maka terjadi kelebihan likuiditas. Sedangkan jika sebaliknya maka terjadi kekurangan likuiditas. Bank Syariah dapat menggunakan instrumen yang disediakan oleh Bank Indonesia, pasar uang syariah dan dan pasar modal syariah jika terjadi kelebihan atau kekurangan likuiditas seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Bank Indonesia Syariah, Pasar Uang Antar Bank Syariah dan instrumen lainnya. Risiko penarikan dana di sisi liabilitas dapat menyebabkan risiko likuiditas bank sehingga perlu dianalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penarikan dana oleh nasabah. Risiko penarikan dana ada yang dapat diprediksi dan ada juga yang tidak dapat diprediksi. Metode yang digunakan pada tesis ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan metode probabilitas linier. Model tersebut menemukan bahwa penarikan dana nasabah dipengaruhi oleh tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia yang sama dengan tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pembiayaan yang diberikan bank syariah, tingkat inflasi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Akhirnya tesis ini merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk mengatur likuiditas di perbankan syariah.

---

Liquidity risk in Islamic Banks happens because of the different of tenor between current assets and saving account on the asset side and financing on the liability side. Excess liquidity happens if deposit fund exceeds the financing and shortage liquidity happens if financing needs more funds than deposit fund. Islamic Bank can use the instrument of the Central Bank, Islamic money market and Islamic capital market.Withdrawal risk can impact to liquidity risk so it is important to analyse factors that influence the behavior of depositor withdrawal. Econometric model (linier probability model) with an ordinary least square is implemented to constructindependen variable and dependen variable.Finally the thesis recommendations some policy to manage liquidity in the islamic banking industry."

"Umar Chapra menyatakan, sistem ekonomi Kapitalis dan sosialis yang melatar belakangi munculnya perbankan konvensional telah gagal, maka munculnya perbankan dengan prinsip syariah merupakan jalan tengah dan solusi dari kebuntuan ekonomi. Di Indonesia konsep bank syariah diperkenalkan dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) tahun 1991., diprakarsai Majelis Ulama Indonesia dan didukung para pengusaha dan cendekiawan muslim. Tercatat, bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah berjumlah 13 Bank Umum, hampir 90 BPRS Berta LKM Syariah berupa BMT yang jumlah zibuan dengan pertumbuhan hampir 23 persen pertahun. Artinya perbankan syariah punya tantangan tersendiri sehingga perlu di kelola secara baik dan profesional.Salah satu hal terpenting adalah meminimalis resiko bank kecil dalam penyaluran pembiayaan Bank harus mampu membuat perjanjian (akad) secara benar dan sesuai syariah. Benar yaitu telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan secara substansial telah sesuai menurut hukum Islam. Dari beberapa perjanjian yang telah diteliti, bisa dikatakan syarat formal dan substansial telah terpenuhi, Namun ada satu hal yang belum tercover yaitu Klausula Force Majeure/keadaan mamaksa. Perlunya kausula karena disanalah ciri khas perbankan syariah yaitu ada pembagian keuntungan dan resiko secara proposional dan bank ikut menanggung resiko juga.Walau dalam praktek saat ini bisa dikatakan sebenarnya sama sekali tidak ada bank syariah yang berbagi resiko dan kerugian karena semua perjanjian telah diproteksi untuk melindungi bank. Selain itu mekanisme pembagian hasil adalah Revenue Sharing. Hal disebabkan karena moral hazard pelaku usaha di Indonesia masih tinggi sekali sehingga mekanisme bagi hasil ideal Profit sharing berdasarkan pendapatan bersih tidak dilakukan karena punya resiko besar. Agar pertumbuhan perbankan syariah lebih balk, maka perlu pars pengelola danalnasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk menjaga akuntabilitas dengan menjalankan usaha sesuai Good Corporate Governance Principle."