Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian penerapan tata kelola pada proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) bank A, yang meliputi tata kelola pada proses pemisahan dan persiapan pemenuhan prinsip tata kelola syariah untuk dapat diterapkan setelah pemisahan. Analisis dokumen dan prosedur wawancara tatap muka semi-terstruktur digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan prinsip tatakelola yang digunakan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikeluarkan oleh KNKG dan wawancara dilakukan dengan Head of Corporate Secretary, Syariah Planning and Strategic Head, dan dokumen internal PT Bank A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses pemisahan UUS menjadi BUS pada bank konvensional di Indonesia, memperkaya pemahaman di bidang tata kelola perusahaan pada industri perbankan konvensional yang sedang mempersiapkan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait persiapan aspek tata kelola pada saat proses pemisahan (spin-off) UUS Bank A telah menyiapkan alasan serta penjelasan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dan penyelesaian status, hak dan kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai UUS. UUS Bank A perlu melakukan penyesuaian jika mengadopsi panduan atas pedoman pada 3 prinsip yaitu: Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris), Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan), Prinsip 6 (Penerapan Pengungkapan dan Transparansi). UUS Bank A masih mengusahakan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum BUS dan telah menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto tidak melebihi 5% pada akhir tahun 2022. Lima poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) Membuat assessment Direksi terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (b) Membuat assessment Komisaris terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (c) Menyampaikan pada laporan tahunan entitas terkait Reviu syariah, (d) Memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun, (e) UUS Bank A harus mendapatkan kepastian pemegang saham mayoritas terkait kesanggupan kewajiban penyediaan modal minimum dimasa yang akan datang.

---

This study aims to conduct a review of the implementation of governance in the spin-off process of Bank A's Sharia Business Unit (UUS), which includes governance in the spinoff process and preparation for compliance with sharia governance principles to be implemented after spin-off. Document analysis and semi-structured face-to-face interview procedures were used to achieve the research objectives. Guidance on governance principles that refer to the General Guidelines for Indonesian Sharia Entity Governance (PUG-ESI) issued by the KNKG and interviews conducted with the Head of Corporate Secretary, Sharia Planning and Strategic Head, and internal documents of PT Bank A. This research is expected to be an input for the process of separating UUS into BUS in conventional banks in Indonesia, achieve understanding in the field of corporate governance in the conventional banking industry which is currently preparing for spinoff of the Sharia Business Unit. This study concludes that regarding the aspects of governance preparation during the spin-off process of UUS Bank A has prepared reasons and explanations, benefits and risks that may arise, settlement of rights of shareholders who do not agree and status of settlement, rights and obligations of the Director of UUS, Sharia Supervisory Board and UUS Employees. UUS Bank A needs to make adjustments if it adopts guidelines on guidelines on 3 principles, namely: Principle 1 (Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners), Principle 5 (Risk Management, Internal Control and Compliance), Principle 6 (Implementation of Disclosure and Transparency). UUS Bank A is still trying to fulfill the minimum capital adequacy requirements of BUS and has maintained the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio does not exceed 5% by the end of 2022. The five recommendation points offered in this study are (a) Make an assessment of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (b) Making an assessment of the Commissioners regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (c) Submitting to the entity's annual report related to Sharia review, (d) admitting that the staff regarding the implementation of General Entity Governance Indonesian Sharia, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years, (e) UUS Bank A must obtain certainty from the majority shareholder regarding the ability to provide minimum capital in the future."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas bank syariah hasil konversi dan hasil spin off di Indonesia. Sebelumnya penelitian melakukan pengujian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Terdapat tujuh bank syariah yang digunakan sebagai sampel, terdiri dari empat bank syariah hasil konversi dan tiga bank syariah hasil spin off tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan uji beda. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan pangsa pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah, sedangkan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil uji beda, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pengumpulan dana pihak ketiga, pembiayaan dan ROA bank syariah hasil konversi dan hasil spin off. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dari pangsa pasar bank syariah hasil konversi dan hasil spin off.

---

The study was conducted with the aim to find out the comparison of the profitability between conversion and spin-off islamic banks in Indonesia. Previous research conducted tests related to what factors could affect the profitability of Islamic banks. There are seven sharia banks that are used as samples consisting of 4 sharia banks resulting from conversion and 3 sharia banks resulting from spin off. The data analysis technique used is panel data regression and different test. This research shows that third party funds and market share have significant effect on ROA while financing does not significantly influence ROA. In the results of different tests show that the conversion of third-party funds, financing and ROA of Islamic banks and the spin off results there is no difference while there is a difference in market share."

"ABSTRAKPenelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutamamengenai pegadaian syriah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi danproduk baru dalam lembaga keuangan islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebihlanjut meneliti gadai syariah. Secara prktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukanbagi para praktisi sayriah dan masyarakat luas dalam mengembangkan gadai syariah di masayang akan datang.Melihat hal tersebut dalam proses pembentukan suatu unit usaha baru dalamlembaga pegadaian yang menggunakan sistem syariah maka diperlukan suatuskemaatau kerangka berpikir untuk mendukung pemisahan tidak murni (spin off)antara PT Pegadaian dengan pendirian PT Pegadaian Syariah .Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untukmelakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pemisahan Perusahaan Tidak Murni(Spin Off): studi mengenai pendirian PT Pegadaian Syariah”.

---

ABSTRACTThis study should be considered as a donation academic research primarily on Islamicmortgages at the moment , can be categorized as an institution and new products in theIslamic financial institutions , as well as useful for other researchers who wish to furtherexamine sharia pledge . Practically this study are expected to be input for the practitioners ofIslamic Pawn and the public to develop Sharia Pawn, in the future .Seeing it in the process of forming a new business unit within pawnshops that usesharia system , we need a scheme or framework to support spin-off between PT Pegadaianand the establishment of PT Pegadaian Syariah associated with the emergence of GovernmentRegulation.Based on the description that has been stated above researchers interested inconducting research in the form of a thesis with the title "Spin Off" : Studies OfEstablishment PT Pegadaian Syariah."

"Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi.

---

The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau Spin Off. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau Spin Off, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahaan yang khusus mengatur perseroan terbatas.

---

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for limited company. Because spin off or separation for limited company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to eliminate this situation and condition."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis strategi apa yang dilakukan PT. BNI Syariah pada saat melakukan spin-off, dan juga untuk mengetahui perbedaan fungsi intermediasi PT. BNI Syariah pada saat sebelum dan sesudah melakukan spin-off. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan depth interview atau wawancara langsung dan mendalam dengan salah seorang manager Divisi Perencanaan dan Kinerja Strategis PT. BNI Syariah. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan periode tahun 2008-2012 yang diperoleh dari Divisi Keuangan dan Operasional PT. BNI Syariah. Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis adalah uji statistik dengan menggunakan metode paired sample test atau uji-t berpasangan atau paired t-test atau pengujian dua sampel tidak bebas (berpasangan). Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Dari hasil analisis uji hipotesis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan fungsi intermediasi PT. BNI Syariah pada saat sebelum dengan sesudah spin-off.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze what strategies do PT. BNI Syariah at the time of the spin-off, and also to know the difference intermediation PT. BNI Syariah both before and after the spin-off. The research method used is descriptive quantitative. This study uses primary data obtained by conducting depth interviews or in-depth interviews and one manager of Strategic and Performance Planning Division PT. BNI Syariah. While the secondary data used are monthly financial statements in the period 2008-2012 were obtained from the Division of Finance and Operations PT. BNI Syariah. The method used to analyze the hypothesis is the statistical test using the paired sample test or paired t-test or paired t-test or two-sample test is not free (unpaired). Different test t-test was used to determine whether two samples are not related to the average value of different. Different test t-test was conducted by comparing the difference between the two mean values ​​with standard error of the mean difference of the two samples. From the analysis of hypothesis testing known that there are significant differences intermediation PT. BNI Syariah at the time before the post-spin-off."