Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berjudul: Pertanggungjawaban Anggota Direksi BUMN (PT Persero) Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian di dalam Pengambilan Keputusan yang Dapat Berdampak Kerugian Bagi Perseroan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740k/PID/2006). Adapun rumusan masalah tesis ini adalah: (1) Sejauh mana pertanggungjawaban anggota Direksi BUMN (PT Persero) terhadap Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya dan (2) Kapan seorang anggota Direksi BUMN (PT.Persero) dinyatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya yang berdampak kerugian bagi Perseroan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder.Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perseroan terbukti dengan dilanggarnya anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan Perseroan. Penilaian terhadap anggota Direksi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan secara sederhana dengan mengacu pada pendekatan yuridis formil dan yuridis materiil. Penilaian secara yuridis formil dilakukan dengan batasan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, dan keputusan Organ Perseroan berupa keputusan Direksi dan RUPS.

---

The title of this thesis is: The Responsibility of The Board of Directors of a State Owned Company (Persero Company) in Compliance with Duty of Care Principle in Relation to The Decision Making Which Will Affecting to The Company (Supreme Court Case Studies 27. 40k/PID/2006)This thesis demonstrates: (1) How far the responsibility of the Board of Directors in regard to the implementation of the manajerial duty that has been conducted, and (2) When a member of the Board of Directors declared not comply with duty of care principle in related to the implementation of the manajerial duty that has been conducted which resulted in loss to the Company. To approach the case, the writter use normative juridical type through documents investigation to collect secondary data.

The conclusions of the research are: The Board of Directors did not apply the duty of care principle in managing the Company, which is proven in that the Company articles of association were not complied with assessment of Director?s duty of care principle can be done in simple terms by using the formal and material juridical approach. The formal juridical assessment act in accordance with the Company Law, the State Owned Company Law, the Board of Directors decree, the shareholders general assembly decree."

"Dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), disebutkan bahwa BUMN Persero tunduk pada UU Perseroan Terbatas, sehingga hal-hal yang terkait dengan BUMN ini dianggap sama dengan perseroan lainnya, termasuk tanggung jawab dari Direksinya. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia, ketika BUMN mengalami kerugian, sering dianggap merugikan negara juga. Padahal tujuan utama BUMN Persero adalah memperoleh keuntungan, dimana dalam menjalankan usaha untuk mengejar keuntungan sangat dimungkinkan untuk mengalami kerugian sebagai risiko dalam menjalankan usaha. Akibat dari kerugian BUMN yang dianggap merugikan negara adalah terhadap bentuk pertanggungjawaban dari Direksi BUMN. Oleh sebab itu, terdapat dua rumusan masalah yang ditemukan, yaitu kerugian negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum dari BUMN, hubungan dari kerugian BUMN Persero dengan Kerugian Negara serta bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN. Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif, dengan tipe deskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN tidak selalu menjadi kerugian negara. Seluruh keputusan yang diambil oleh direksi BUMN secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian BUMN, merupakan suatu kerugian negara. Sementara kerugian BUMN akibat risiko bisnis terjadi apabila tidak ada perbuatan melawan hukum oleh direksi. Direksi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa direksi tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada, serta dalam pengambilan keputusan, direksi tersebut melakukannya dengan itikad baik dan kehati-hatian.

---

In Law No. 19 of 2003 concerning Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") or State- Owned Enterprises, it is stated that State-Owned Enterprises (SOE) are subject to the Limited Liability Company Law, so that matters related to SOE are considered the same as other companies, including the responsibilities of the Board of Directors. However, what happens in Indonesia, when SOEs suffer losses, are often considered to be detrimental to the state as well. Whereas the main goal of SOE Persero is to make a profit, where in running a business to pursue profits it is very possible to experience losses as a risk in running a business. The consequences of SOE losses which are considered detrimental to the state are the form of accountability of the SOE Directors. Therefore, there are two formulations of the problems found, namely state losses in SOE and the form of accountability of SOE directors for losses that occur in the management of SOE. This study specializes in discussing the legal status of SOE, the relationship between SOE losses and State losses and the form of accountability of SOE directors. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive type. The conclusion from this research is that the losses that occur in the management of SOEs are not always state losses. All decisions taken by SOE directors are against the law and cause SOE losses, are a state loss. Meanwhile, SOE losses due to business risks occur if there is no unlawful act by the board of directors. The Board of Directors cannot be held responsible for the company's losses if they can prove that the directors have carried out their duties in accordance with existing procedures, and in making decisions, the directors do so in good faith and with prudence."

"Tesis ini membahas tentang fiduciary duty Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran fiduciary duty tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap businesss judgment yang mereka ambil masih dalam lingkup fiduciary duty-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan.

---

The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept.

The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company’s loss"

"Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana atas kerugian Negara yang dialami BUMN Persero bagi Direksi BUMN Persero lainnya dalam menjalankan perusahaan serta bagaimana Direksi BUMN Persero dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana bila dalam menjalankan perusahaan. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi pengertian keuangan Negara dan menyarankan agar Direksi BUMN Persero dapat memahami betul doktrin-doktrin yang terdapat pada UU PT Tahun 2007 agar terbebas dari jerat pidana dalam menjalankan perusahaan.

---

This Study analysis financial state loses which occured by State Owned Entrepreneurship (SOE) Director Decision’s. This study identified some problems which occured by misunderstanding about financial loss in SOE which finally as financial state loses. Disharmony causes doubt by SOE Director to running the business, because they worry if SOE loses it will make them entangled corruption act. Issues raised in this study about how impact criminal verdict upon financial state loses which occured in SOE to others SOE Director when they running the business and How to make SOE Director can aside from criminal responsibility when running the business. This study used normative research which focused on secunder data which is divided as primary legal matters, secunder legal matters and tertiary legal matters. Result of this study suggest Goverment to make harmonization of financial state loses and suggest to all SOE in order to detail understand about doctrines contained in Limited Company Law in order to be free from criminal meshes in running the company."

"Akumulasi Iuran Pensiun yaitu kumpulan iuran program pensiun milik Pegawai Negeri Sipil yang saat ini dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Dana Akumulasi Iuran Pensiun tersebut pada awalnya dikelola oleh Kementerian Keuangan sebelum akhirnya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk mengelola program jaminan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara. Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun ini juga diatur secara ketat oleh Menteri Keuangan baik itu penggunaannya, penempatannya, dan mekanisme divestasinya melalui peraturan Menteri Keuangan. Jumlah Akumulasi Iuran Pensiun mengalami penurunan akibat kepemilikan 18 stand/kios pada Jembatan Merah Plaza Surabaya yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa posisi Akumulasi Iuran Pensiun dalam keuangan publik, batasan-batasan penerapan Business Judgment Rule, dan pengenaan kerugian negara terhadap Direksi PT TASPEN (Persero) akibat adanya kerugian Akumulasi Iuran Pensiun tersebut. Masalah difokuskan kepada penerapan prinsip Business Judgment Rule atas kerugian Akumulasi Iuran Pensiun akibat kepemilikan stand/kios pada salah satu mall di Surabaya yaitu Jembatan Merah Plaza dan pengenaan kerugian keuangan negara terhadap kerugian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dimana menggunakan metode interpretatif untuk menganalisa kasus pengambilan keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) yang hasilnya kemudian dikembangkan menjadi analisis deskriptif. Berdasarkan teori Business Judgment Rules, Keuangan Negara, dan Kerugian Negara, maka disimpulkan bahwa kerugian Akumulasi Iuran Pensiun atas kepemilikan stand/kios Jembatan Merah Plaza bukan merupakan kerugian negara dan Direksi PT TASPEN (Persero) tidak dapat dipersalahkan atas kerugian tersebut karena telah memenuhi kriteria Business Judgment Rule. Penelitian ini menyarankan untuk segera dilakukan cut loss dengan melakukan penjualan terhadap stand/kios tersebut dengan terus mendorong Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar untuk melakukan cut loss.

---

Accumulated Pension Contributions is the contributions of pension program belongs to civil servants which collected and currently managed by PT TASPEN (Persero Accumulated Pension Contributions Fund was initially managed by the Ministry of Finance before finally being handed over to PT TASPEN (Persero) one of State-Owned Enterprise established to manage the social insurance program for civil servants. The management of Accumulated Pension Contributions is strictly regulated by the Minister of Finance regarding its use, placement, and divestment mechanism through Minister of Finance regulations. The accumulated amount of pension contributions has decreased due to the ownership of 18 stands/kiosks at the Jembatan Merah Plaza Surabaya carried out by PT TASPEN (Persero). This research aims to examine and analyze Accumulated Pension Contribution's position in public finances, the limitations of implementing the Business Judgment Rule, and the imposition of state financial losses on the Directors of PT TASPEN (Persero) due to Accumulated Pension Contribution's losses. The problem focuses on the application of the Business Judgment Rule principle to the losses of accumulated pension contributions due to ownership of Jembatan Merah Plaza stand/kiosk and the imposition of state financial losses on these losses. This research is doctrinal legal research which uses interpretive methods to analyze cases of decision making by the Directors of PT TASPEN (Persero) whose results are then developed into descriptive analysis. Based on the theory of Business Judgment Rules, State Finances, and State Losses, it is concluded that the loss in Accumulated Pension Contributions from the ownership of the Jembatan Merah Plaza stand/kiosk is not a state financial loss and the Directors of PT TASPEN (Persero) cannot be blamed for this loss because they have met the criteria of Business Judgment Rules. This research suggests cutting loss immediately by selling the stand/kiosk while continuing to encourage the Minister of Finance to issue implementing regulations for Law Number 4 of 2004 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector as a basis for cutting loss."

"Salah satu implikasi penerapan corporate governance yang lemah biasanya diukur dari rendahnya sensitivitas pengggantian manajemen terhadap kinerja perusahaan atau tetap dipertahankannya manajemen yang memiliki kinerja yang rendah (management entrenchment). Disamping itu, penerapan corporate governance sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan lingkungan perusahaan berada. Penelitian ini bertujuan menilai implementasi GCG di BUMN khususnya tentang pengaruh kinerja perusahaan dan governance terhadap penggantian (turnover) direksi secara normal atau tidak normal. Mekanisme corporate governance yang akan diamati dalam penelitian ini adalah mekanisme internal yang diwakili oleh tingkat independensi direksi yang diproksikan dengan proporsi direksi yang berasal dari luar perusahaan (outside directors) dan struktur kepemilikan saham perusahaan, dan mekanisme cksternal yang diwakili olch interest politik dan pembiayaan hutang (leverage) perusahaan.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa kinerja perusahaan adalah faktor yang berpengaruh dalam penggantian direksi BUMN dan tidak terbukti adanya management entrenchment. Terdapat bukti bahwa ukuran kinerja yang diuji yaitu return on sales digunakan oleh pemegang saham sebagai pertimbangan penggantian direksi dimana semakin tinggi kinerja ROS perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mengalami penggantian direksi secara normal. Hasil penelitian lain yang didapatkan adalah rendahnya pererapan GCG dalam proses penggantian direksi BUMN akibat beragamnya potensi konfik kepentingan di sekitar BUMN dimana terbukti bahwa outside directors dan faktor daya tarik politis justru mempengaruhi dilakukannya penggantian direksi secara tidak normal dan ketika kedua variabel ini diinteraksikan dengan variabel kinerja terlihat bahwa variabel kinerja bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi penggantian direksi secara normal. Penelitian ini belum dapat menemukan bukti bahwa variabel struktur kepemilikan saham dan leverage perusahaan memiliki pengaruh atas penggantian direksi secara normal atau tidak normal

---

One of the implications of implementing weak corporate governance is usually measured by the low sensitivity of management waiting to company performance or the maintained management that has low performance (management entrenchment). In addition, the implementation of corporate governance is strongly influenced by the characteristics and environment of the company. This study aims to assess the implementation of GCG in SOEs, especially regarding the effect of company performance and governance on normal or abnormal turnover of directors. The corporate governance mechanism that will be observed in this study is an internal mechanism represented by the level of independence of the board of directors which is proxied by the proportion of directors who come from outside the company (outside directors) and the structure of the company's share ownership, and the cksternal mechanism represented by the political olch interest and debt financing (leverage) of the company.

The results obtained in this study are that the company's performance is an influential factor in replacing the directors of SOEs and there is no evidence of management entrenchment. There is evidence that the performance measure tested, namely return on sales, is used by shareholders as a consideration for the replacement of directors where the higher the company's ROS performance, the more likely the company is to experience normal board of directors replacement. Another research result obtained was the low application of GCG in the process of replacing SOE directors due to the diverse potential conflict of interests around SOEs where it was proven that outside directors and political attraction factors actually influenced the abnormal replacement of directors and when these two variables were interrogated with performance variables, it was seen that the performance variables were not the only factors that affected the normal replacement of directors. This study has not been able to find evidence that the variables of the shareholding structure and leverage of the company have an influence over the normal or abnormal replacement of directors."

"ABSTRAKDireksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakandan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.Berdasarkan doktrin business judgment rule, direksi dianggap tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan sebagai akibat keputusan yang diambil Direksi.Penulisan ini akan membahas terlebih dahulu mengenai kedudukan dan tanggungjawab direksi baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Danmemberi pemahaman lebih dalam tentang business judgment rule,baik itumenurut pengertian dan jenis pemngambilan keputusan berdasarkan businessjudgment rule. Penulisan ini juga akan menganalisis penerapan business udgmentrule kedalam kasus. Terdapat dua kasus yang akan dianalis, dimana waktukejadian /tempus nya berbeda. PT Merpati Nusantara Arilane terjadi pada tahun2013 sedangkan PT Mandiri (Persero) terjadi pada tahun 2003. Sehingga akanterdapat perbedaan peraturan dalam penerpan business judgment rule ini.

---

ABSTRACTDirectors in managing a company, while take actions and business decisions maycause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine,directors are assumed no to be responsible for any losses of the Company due tobusiness decisions of the directors.The first research paper will discusses about the position and responsibilities ofDirectors of both the Laws and Regulations applicable. And provide analysis adeeper understanding of Business Judgment Rule, both the meaning and the typeof decision making by business judgment rule. The research paper also analyzethe application of business judgment rule doctrine into the case. There are twocases to be analyzed, where the time of occurrence (or tempus) is different. Theyare PT Merpati Nusantara Airlane (Persero) in 2013 while PT Mandiri Persero in2003. So there will be difference in the regulation applied of business judgmentrule."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pertanggungjawaban direksi terhadap kebijakan bisnisnya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan keuangan negara sehingga dianggap sebagai tindak pidana korupsi, manakala perseroan tersebut merupakan BUMN. Akan tetapi, menurut doktrin Business Judgment Rule, direksi tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus pengadaan sewa menyewa pesawat yang melibatkan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines PT. MNA dan kasus penjualan aset perseroan oleh Direktur Utama PT. Industri Pangan Nusantara PT. INSAN. Adapun metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Doktrin Business Judgment Rule telah diakomodir dalam undang-undang, dengan melihat ketentuan Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan direksi karena kerugian yang terjadi akibat kebijakan bisnisnya, doktrin Business Judgment Rule dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan 2 dua hal yaitu noodtestand dan sifat melawan hukum materiil secara negatif. Doktrin Business Judgment Rule dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan sifat melawan hukum materiil secara negatif dalam kasus PT. MNA. Sedangkan dalam kasus PT. INSAN, kedudukan doktrin Business Judgment Rule dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan noodtestand.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the responsibility of the directors of its business decisions that cause losses for the company and state finance, Therefore, it is considered as a criminal act of corruption when the company is a State Owned Enterprise BUMN . However, according to Business Judgment Rule doctrine, directors cannot be appealed for their personal liability. It is observable in the case of procurement of aircrafts lease which involved former general manager of PT. Merpati Nusantara Airlines PT. MNA and in the case of company asset sale by President Director of PT. Food Industry Nusantara PT. INSAN. The research method used in this thesis is normative law research. Business Judgment Rule doctrine has been accommodated by law, subject to the provisions of Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007, Article 97 paragraph 5 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aforementioned cases, which is caused by losses of poor business decisions involving the directors, can be the excuse to abolish Business Judgment Rule doctrine by two 2 things noodtestand and negative unlawful nature of judicial law. Business Judgment Rule doctrine can serve as an excuse of criminal law abolition based on the negative unlawful nature of judicial law in PT. MNA case, whereas in PT. INSAN case, the position of Business Judgment Rule doctrine can be applied as an excuse of criminal law abolition based on noodtestand."