Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan legalstanding sebagai salah satu bentuk litigasi kepentinganpublik untuk perkara pelanggaran HAM di peradilan umum.Dengan menggunakan case method, skripsi ini menggunakanpenelitian preskriptif yang bertujuan mencari jalankeluar terhadap permasalahan dengan memberikanrekomendasi yaitu pengaturan legal standing untukperkara HAM. Penggunaan legal standing untuk perkarapelanggaran HAM, berpotensi menimbulkan ketidakpastianhukum karena tidak adanya pengaturan khusus dalamperaturan perundang-undangan. Padahal, penggunaan legalstanding ini diharapkan dapat menjadi salah satu upayadalam rangka pemenuhan access to justice. Contohnyagugatan Lumpur Lapindo yang diajukan Yayasan LBHIndonesia. Gugatan tersebut menjadi preseden baik untukpengembangan legal standing untuk perkara pelanggaranHAM. Penegakan HAM menjadi salah satu tanggung jawabnegara dalam rangka penyelenggaraan HAM. Legal standingini dapat menjadi salah satu alternatif penegakan HAMdengan mengadopsi konsep perwalian di penegakan hukumlingkungan hidup."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai wacana rekonsiliasi dalam media dengan memakai kerangka pemikiran kriminologi konstitutif. Penelitian ini melihat pertarungan kekuasaan dalam diskursus anti komunis memegang peran penting untuk menekan upaya rekonsiliasi. Pengkajian terhadap teori kriminologi konstitutif menunjukkan bahwa penormalan terhadap sentimen anti komunisme telah memposisikan korban peristiwa 1965-1966 sebagai pihak yang bersalah. Adanya unsur politik pengetahuan, yang tercermin dalam sejarah nasional dan pemberitaan media, turut mempengaruhi bagaimana opresi terhadap korban bekerja. Pembingkaian wacana rekonsiliasi dari lima media massa yang menjadi subjek penelitian ini menegaskan penggunaan kekuasaan dan pengendalian pengetahuan untuk mempolitisasi sejarah peristiwa 1965-1966. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilengkapi dengan metode kuantitatif sebagai pendukung argumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemapanan sentimen anti komunis menjadi semacam pengekang bagi proses rekonsiliasi. Pembungkaman usaha-usaha untuk mendobrak kemapanan ini, termasuk upaya rekonsiliasi, merupakan wujud represi terhadap kelompok korban.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the reconciliation discourse in the media by using constitutive criminology framework. This study saw a power struggle in the anti-communist discourse plays an important role to suppress the reconciliation efforts. Studies on the constitutive theory of criminology shows that the normalization of the anti-communist sentiment has positioned the victims of 1965-1966 as the guilty party. The existence of political elements of knowledge, which is reflected in the national history and the news media, also influence how the oppression of the victims worked. Framing the discourse of reconcilition of the five mass media that is the subject of this study confirms the use of power and control knowledge to politicize historical events of 1965-1966. This study used qualitative methods include quantitative methods as a supporting argument. The results showed that the establishment of anti-communist sentiment turn into a kind of straitjacket for the reconciliation process. Silencing attempts to break this establishment, including the work of reconciliation, is a form of repression against the victim."