Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusantindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Suratdakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana,karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan,yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acarapemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangansaksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengantindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami.Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwadipisah (splitzing). Timbul pertanyaan apakah keterangansaksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakandalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapanhukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhirberbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhirperkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaantidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telahmemasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Haltersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputusdalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasukipemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai,tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima,maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini.Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencarikebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat buktilain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip MinimumPembuktian Pasal 183 KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengaturtentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidakdapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadidasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal inimenimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dariperkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukumyang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara,untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegakhukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku."

"Indonesian criminal procedural law with special reference to indictment, special plea, and judge decisions."

"Kasus Buloggate II bukanlah kasus yang istimewa, namun dalam kenyataannya mampu menyedot perhatian publik secara luas, sehinga publik pers/media massa cetak maupun elektronika turut meliputnya secara meluas pula. Hal ini disebabkan karena kasus ini melibatkan salah seorang terdakwa sebagai publik figur, yaitu Ir. Akbar Tandjung selaku Terdakwa I. Permasalahan kasus Buloggate II ini sebenarnya bermasalah hanya pada pelaksanaannya. Pihak yang paling bersalah dalam kasus ini sesungguhnya adalah Wimfred Simatupang, Dadang Sukandar dan orang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap penyaluran sembako ini, yaitu Mensesneg Akbar Tandjung. Hal ini disebabkan pada mereka tersebut orang yang dipercaya namun tidak menjalankan tugasnya. Masalahnya juga, ini sangat sulit sebab Mensesneg Akbar Tandjung sebelum proses pembagian sembako ini selesai beliau sudah diganti dengan Muladi. Namun Muladi pun tidak tahu karena beliau mengatakan tidak pernah menerima laporan. Problem ini sebenarnya Akbar Tandjung tidak bersalah, bersalah dalam kapasitas dia tidak melakukan pengawasan secara administratif dia bersalah tetapi secara pidana dia tidak bersalah, tidak bisa dikatakan atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak menikmati keuntungan dan tidak mempunyai niat menguntungkan diri sendiri. Skripsi ini mencoba melakukan pembahasan mengenai kasus Akbar Tandjung ini dengan memberikan paparan mengenai bebasnya Akbar Tandjung dari segi hukum pidana dan mencoba untuk melakukan penelaahan terhadap sejumlah persoalan hukum yang muncul dalam kaitannya dengan hukum acara pidana di Indonesia. Untuk menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk Evaluatif-Preskriptif-Analitis."