Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

---

ABSTRACTThis book examines the growing interest in following through on international commitments, in particular monitoring implementation and compliance. Written for practitioners and researchers alike, this important book provides the first systematic survey of monitoring within ASEAN."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh komponen monitoring effort, bonding effort dan perbandingan tingkat pengaruhnya terhadap agency problem perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Penelitian ini dilakukan dengan didasarkan pada agency theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan penelitian yang dilakukan oleh Depken et al., (2009). Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan 234 sampel perusahaan yang memenuhi karakteristik sampel dan diolah dengan metode cross section.Penelitian ini memberikan hasil bahwa komponen monitoring effort berupa leverage justru akan meningkatkan agency problem. Sedangkan komponen bonding effort berupa beban iklan pada penjualan dan kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap agency problem. Sedangkan perbandingan tingkat penjelas antar model monitoring effort dengan model bonding effort menghasilkan perbedaan yang tidak signifikan dimana model monitoring effort memiliki nilai adjusted R squared lebih besar.

---

ABSTRACTThis research was conducted to see the effect of monitoring component,bonding component and comparison of the level of influence on the agency problem of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008-2010. The research was based on agency theory that put forward by Jensen and Meckling (1976) and research conducted by Depken et al., (2009). Overall this study used a sample of 234 companies that meet characteristics of the sample and processed by the method of cross section.This study provides the results that monitoring effort in the form of leverage would likely increase the agency problem. While the effort of bonding component as advertising on sales and property management negatively affect the agency problem. Whereas comparison of the level of influence beetwen monitoring effort model and bonding effort model showed unsignificantly different while monitoring effort model has higher value of adjusted R squared."

"Penggunaan air tanah oleh sebagian besar masyarakat berpotensi terkontaminasi E.Coli sehingga diperlukan pemantauan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis hasil pengujian Escherichia Coli pada air minum dan faktor yang memengaruhinya; 2) menguraikan manfaat, tantangan, dan peluang dalam melakukan self-monitoring; dan 3) mengembangkan prosedur untuk memantau Escherichia Coli. Pemantauan mandiri dilakukan alat monitoring on-site yaitu Aquagenx CBT ET+TC Presence/Absence. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tingkat kontaminasi E.Coli pada sumber memiliki rata-rata bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan point-of-use. Berdasarkan analisis korelasi Pearson, hubungan perlakuan yang dilakukan pada sumber air terhadap berkurangnya jumlah E.Coli dalam air minum memiliki nilai p sebesar 0,35. Self-monitoring memiliki potensi yang cukup besar untuk diimplementasikan dengan akurasi data diantara 85 – 95%. Walaupun demikian, berdasarkan analisis korelasi Pearson, hubungan pemahaman kualitas air minum dengan kualitas air minum memiliki nilai p sebesar -0,383. Langkah yang dilakukan pada pengujian juga tergolong mudah walaupun terdapat langkah-langkah yang cukup menantang. Self-monitoring dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keresahan dari rumah tangga agar mereka dapat lebih efektif dalam melakukan pemantauan. Kontaminasi yang masih bisa ditemukan dalam rumah tangga membuat mereka harus tetap melakukan self-monitoring menggunakan instrumen yang sesuai dengan standar UNICEF.  

---

Groundwater has the potential to be contaminated with E.Coli so guidance is needed. This study aims to 1) analyze the results of Escherichia Coli in drinking water and the factors; 2) describe the benefits, challenges and opportunities in conducting self-monitoring; and 3) developing procedures to combat Escherichia Coli. On-site monitoring utilizes Aquagenx CBT ET + TC Presence/Absence as an independent tool. Results indicate E.Coli contamination at the point of use is higher than that at the source. Pearson's correlation analysis shows a p-value of 0.35 between actions at water sources and reduced E. coli in drinking water. Self-monitoring has considerable potential to be implemented because the accuracy ranges from 85 – 95%. In contrast, Pearson's correlation analysis indicates that there is a p-value of -0.383 between the understanding of drinking water quality and the quality of drinking water. Although some test steps pose challenges, most are straightforward. Self-monitoring can be developed further by taking into account the needs and concerns of households so that they can be more effective in carrying out monitoring. Despite contamination risks, households should continue self-monitoring and self-training using UNICEF-standard instruments."

"Layanan BNI e-Tax merupakan salah satu bentuk dukungan BNI sebagai bank persepsi tempat pembayaran pajak terhadap upaya pemerintah –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP)– untuk mewujudkan pengadministrasian pajak yang efektif dan efisien, khususnya dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan BNI e-Tax dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan dengan menggunakan konsep efektivitas dan biaya kepatuhan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa layanan BNI e-Tax efektif dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan

---

BNI e-Tax Service is one of BNI’s supports as appointed bank for being the point-of-payment toward government -in this case the Directorate General of Tax (DGT)- to establish an effective and efficient tax administration, especially in tax payment. This research focused to analyze the effectiveness of BNI e-Tax service in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs by using effectiveness and compliance costs concepts. This descriptive research used quantitative approach with survey and in-depth interview as data-collection techniques. As results, BNI e-Tax service has been effective in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang akhirnya sampel dipilih sebanyak 98 sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan google form sebagai media pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan dalam pengujian statistiknya menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara fungsional administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari penerapannya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari kemampuan adaptasinya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak.

---

This study aims to examine the effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted on taxpayers registered in East Jakarta Small and Medium Industry data by referring to the Slovin formula. Out of a population of 484 MSME actors as taxpayers who have a certain gross turnover, 98 samples were selected by purposive sampling using Google. form as a sampling medium. This study uses multiple linear regression techniques and in statistical testing uses SPSS. The results of this study indicate that functionally digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its application, digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its adaptability, digital tax administration can effectively affect mandatory compliance costs tax."

"Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan Compliance Risk Management (CRM) melalui SE-24/PJ/2019 atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980). Peneliti menggunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management dapat membantu DJP dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan terutama dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi DJP, yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di DJP dapat meningkatkan kinerja staf Account Representative (AR) yang ada di KPP dalam menentukan risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi CRM dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap audit coverage ratio. Namun, pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan masih terdapat kekurangan, seperti banyaknya data Wajib Pajak yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, dan kurangnya data scientist sehingga DJP masih perlu mengoptimalisasikan pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

---

Directorate General of Taxes (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) policy on September, 2019 through SE-24/PJ/2019 on primary risks that affect compliance with fulfilling taxpayers' tax obligations, namely the risk of registration, reporting, tax payment, and correct reporting. CRM is defined as an effort to identify, measure, map, risk management, control, and supervision of various risks of possible taxpayer non-compliance. This study aims to analyze the implementation of Compliance Risk Management in improving tax monitoring and audit functions in Indonesia. In order to approach this problem, a theoretical reference from Grindle (1980) is used. This research was conducted using a qualitative method and adopt a post-positivism paradigm. This study concludes that Compliance Risk Management can assist DGT in dealing with taxpayers more fairly and transparently, especially in improving the function of tax oversight and audit, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will create a new compliance paradigm for the DGT, namely continuous compliance that the implementation of Compliance Risk Management carried out at DGT can improve the performance of Account Representative (AR) staff at KPP in determining risk. Moreover, the implementation of CRM can also indirectly affect the audit coverage ratio. There are still areas for improvement in the performance of the CRM of tax monitoring and audit function, such as a large number of incomplete taxpayer data, inaccurate data, and a lack of data scientists. However, the DGT still needs to optimize the CRM oversight and inspection function implementation."