Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Euro convertible bond adalah obligasi yang diterbitkan dalam denominasi asing dan dijual di pasar modal negara asing yang tidak menggunakan mata uang tsb, yang memberikan opsi kepada investor untuk menukarkannya menjadi saham biasa. Sejak pasar modal Indonesia bangkit dari tidurnya pada tahun 1988-1989, instrumen obligasi konversi baru diterbitkan pada tahun 1991 oleh tujuh buah perusahaan di saat itu. Enam di antaranya menerbitkan apa yang disebut euro convertible bond. Euro convertible bond yang dijual dOi eurobond market merupakan salah satu pilihan sumber pembiayaan bagi perusahaan Indonesia. Perusahaan besar yang mempunyai banyak transaksi dalam mata uang asing dan memerlukan modal akan mempertimbangkan penggunaan instrumen ini. Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap alternatif baru ini, manajer keuangan perusahaan memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai euro convertible bond. Maka skripsi ini bertujuan memberikan dasar pengambilan keputusan bagi manajer keuangan untuk melakukan pembiayaan dengan euro convertible bond. Dengan pertimbangan bahwa instrumen pembiayaan jangka panjang (termasuk euro convertible bond) mempunyai persamaan mendasar dengan instrumen investasi jangka panjang, penulis melakukan analisis diskonto atas semua aliran kas untuk menemukan biaya euro convertible bond. Studi kasus dilakukan terhadap emisi yang dilakukan oleh PT.Inti Indorayon Utama, sebagai salah satu dari enam perusahaan yang disebutkan di atas dan yang memungkinkan akses data yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euro convertible bond menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan domestic convertible bond atau foreign convertible bond. Selain mempunyai karakteristik yang menarik bagi calon emiten maupun calon investor, pasar tempat diperdagangkannya instrumen ini unregulated dan untaxed sehingga memungkinkan emiten mendapatkan all-in financing cost yang relatif rendah. Dalam studi kasus PT. Inti Indorayon Utama; perhitungan biaya menunjukkan bahwa euro convertible bond mempunyai biaya yang rendah. Dengan demikian merupakan instrumen yang layak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pembiayaan jangka panjang perusahaan."

"Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia semenjak tahun 1997 berdampak langsung kepada kinerja industri semen. Turunnya nilai kurs rupiah dan melemahnya permintaan semen domestik memberi dampak negatif pada kondisi finansial PT X. Hingga pada akhir tahun 2000, komposisi hutang perusahaan dalam denominasi dollar Amerika sebesar 97,7% dari total hutang perusahaan. Hal ini membebani keuangan perusahaan mengingat sebagian besar pendapatan bisnis semennya berasal dari pasar domestik. Semenjak tahun 1997 hingga 1999 volume penjualan perusahaan cenderung mengalami penurunan dan kapasitas terpasang melebihi volume produksinya. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran arus kas guna pembayaran kewajiban ? kewajiban yang sudah jatuh tempo. Terhitung sejak Bulan Agustus 1998, perusahaan mengajukan permohonan penundaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada seluruh kreditur. Pada akhir tahun 2000 disepakati restrukturisasi hutang perusahaan dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman menjadi 8 tahun mulai Bulan April 2001. Selain itu terdapat investor asing yang bersedia mengambil alih sebagian hutang PT X dan menukarkannya dengan saham perusahaan. Berdasarkan hasil proyeksi laporan keuangan diperoleh kondisi keuangan yang membaik ditandai dengan mulai terpenuhinya beberapa persyaratan rasio keuangan dan menurunnya level indebtedness perusahaan. Current ratio (CR) pada tahun 2000 naik dari 0,23 di tahun sebelumnya menjadi 3,25. Net working capital ( NWC ) pada tahun-tahun tersebut mengalami negatif yang dìsebabkan tingginya beban cicilan hutang. Walaupun CR sempat diproyeksikan menurun dari 1,82 pada 2001 hingga menjadi 0,97 di 2007, pada 2008 diperkirakan meningkat menjadi 1,56. Kondisi CR dan NWC yang diproyeksikan tersebut pertu dicermati perusahaan agar Iebih memperhatikan manajemen likuiditasnya. Persyaratan rasio lain yang terpenuhi adalah total debt to equity ratio yang diproyeksikan menurun dari 9,41 pada tahun 2000 menjadi 0,56 di akhir periode proyeksi dan time interest earned yang diperkirakan meningkat dari -0,97 tahun 2000 menjadi 40,46 di tahun 2008 Adapun hasil dari analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan sebesar 5% pada asumsi harga dan volume penjualan tidak mempengarubi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya. Penurunan volume penjualan dan harga jual diproyeksikan menurunkan kas pada tahun 2004 hingga 2007. Namun defisit tersebut masih dapat tertutupi oleh saldo kas akhir tahun lalu. Guna mencapai keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi hutang., perusahaan disarankan untuk menjaga kelancaran arus kas masuknya dengan meningkatkan ekspornya. Walaupun dari hasil proyeksi menunjukkan adanya peningkatan volume penjualan domestik, perusahaan hendaknya tetap fokus untuk memperkuat penetrasi pasar ke negara-negara tujuan ekspornya selama ini yang meliputi kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah dan Afrika. Masuknya investor asing yang memiliki pengalaman di bidang yang sama dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki teknologi informasi perusahaan bagi koordinasi jaringan operasionalnya sehingga mampu meningkatkan efisiensi. Bagi para kreditur, diharapkan hasil dan analisis ini dapat dipergunakan sebagai informasi tambahan yang bermanfaat dalam penentuan negative covenant perusahaan dan sebagal bahan masukan dalarn Penyusunan business plan PT X."

"ABSTRAKPilihan antara menggunakan utang bank dan atau obligasi membutuhkan dasar referensi otentik sebelum keputusan strategis dilakukan. Untuk itu penelitian ini lebih lanjut menganalisis pengaruh pemilihan jenis utang terhadap nilai perusahaan, dengan acuan rasio Tobin rsquo;s Q, khususnya pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bentuk data panel 34 perusahaan diambil sebagai objek penelitian menggunakan informasi laporan keuangan teraudit selama periode lima tahun 2012 ndash; 2016 . Selanjutnya data diolah menggunakan metode uji regresi berganda model efek tetap dan menyimpulkan bahwa pilihan penggunaan utang bank yang lebih besar dibanding utang obligasi justru memberikan nilai perusahaan yang lebih baik dan signifikan.

---

ABSTRACT The choice between using bank debt and or bonds requires an authentic reference basis before a strategic decision is made. Therefore, this research further analyzes the influence of the debt type selection to firm value, using Tobin 39 s Q ratio as the proxy, especially on public company listed in Indonesia Stock Exchange. The form of panel data of 34 companies is taken as research object using audited financial statement information during the period of five years 2012 2016 . Further data is processed in the multiple regression test method using fixed effect model and concluded that the company with greater bank debt structure than bonds will have a better and significant company value."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"[ABSTRAKAktivitas pembiayaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah Dalam laporan magang ini akan dinilai kesesuaian syariah dari praktik pembiayaan perumahan dengan akad istishna rsquo pada Bank Syariah Y dengan membandingkannya dengan Fatwa DSN MUI no 06 DSN MUI IV 2000 tentang Istishna rsquo dan Fatwa DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 tentang Istishna rsquo Paralel Laporan Magang ini memperlihatkan bahwa secara garis besar praktik pembiayaan istishna rsquo pada Bank Syariah Y sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tetapi masih yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan fatwa DSN MUI Perlakuan akuntansi dilihat berdasarkan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Analisis dari praktik akuntansi kontrak istishna rsquo pada bank Syariah Y sudah sesuai dengan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Pada tahun 2014 ini Bank Syariah Y resmi menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatannya.

---

ABSTRACTFinancing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition.;Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition ;Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition , Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition ]"

"Krisis keuangan global yang melanda perekonomian dunia pada 2008-2009 menjadi ujian berharga bagi ilmu ekonomi. Berbagai model makroekonomi gagal memprediksi terjadinya krisis tersebut. Para ekonom pun berusaha menyempurnakan teori ekonomi agar dapat menjelaskan terjadinya krisis dan mencegah krisis serupa terulang.Di tengah upaya tersebut, buku ini hadir, mengetengahkan teori ekonomi dengan perspektif yang berbeda dalam melihat suatu perekonomian, termasuk dalam hubungannya dengan keuangan. Teori produksi, konsumsi, dan investasi ditinjau kembali, begitu pula dengan hubungan antara uang, output, dan harga. Dibahas pula tentang penggunaan debt financing dan equity financing, serta implikasinya terhadap keseimbangan perekonomian dan stabilitas ekonomi dan keuangan. Dengan teori yang lebih sesuai, diperoleh gambaran yang lebih tepat tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi dengan perekonomian kita."

"Penggunaan jasa debt collector oleh Bank dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar dan telah dilakukan sejak lama. Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa debt collector tetapi penggunaan jasa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP. Kasus meninggalnya salah seorang nasabah Citibank yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat ulah debt collector menunjukkan masih adanya tindakan premanisme oleh debt collector yang melakukan penagihan hutang. Menurut pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia, Citibank terbukti melakukan beberapa kesalahan yang menunjukkan bahwa Citibank tidak menegakkan peraturan yang disusun oleh Bank Indonesia terkait dengan penggunaan jasa debt collector sehingga Citibank dijatuhi sanksi oleh Bank Indonesia.

---

The use of debt collector services by Bank in the conduct of debt collection become a natural thing and has done long ago. Bank Indonesia does not actually prohibit the use of debt collectors but the use of this service should be in accordance with the terms regulated by Bank Indonesia as stipulated in the PBI No. 11/11/PBI/2009 which has been revised with PBI 14/2/PBI/2012 and also the terms that regulated in SEBI No. 11/10/DASP. The case of the death of one Citibank customers who have delinquent credit card debt shows the act of thuggery by debt collectors who did the debt collection on that case. According to the examination conducted by Bank Indonesia, Citibank is proved to made mistakes that indicate that Citibank did not enforce the rules drawn up by Bank Indonesia related to the use of the services of debt collectors, therefore Citibank was sanctioned by Bank Indonesia."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, tidak terkecuali sektor properti yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pinjaman modal kerja konstruksi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan pengembang menjadi kredit macet. Dalam rangka penyehatan perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana kredit macet dari bank-bank tersebut diserahkan kepada BPPN, selanjutnya BPPN menjualnya melalui pelelangan umum. PT. Caraka Citra Realindo (PT. CCR) adalah salah satu contoh perusahaan pengembang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja konstruksi kepada Bank Tabungan Negara dan piutangnya dialihkan kepada BPPN. BPPN selanjutnya menjual dan mengalihkan piutang PT. CCR melalui Program PPAK I.PT. CLR tidak dapat menjalankan kembali usahanya karena tanah atau lokasi proyek dimana akan dibangun unit-unit rumah masih dibebani Hak Tanggungan yang dipegang oleh pemegang hak tagih. Oleh karena itu PT. CCR dan pemegang hak tagih membuat perjanjian restrukturisasi hutang, dimana PT. CCR akan mengangsur pengembalian hutang kepada pemegang hak tagih dari hasil penjualan unit-unit rumah dan pemegang hak tagih akan melepaskan Hak Tanggungan yang membebankan tanah atau lokasi proyek secara bertahap melalui lembaga roya partial, hal tersebut dilakukan untuk menjamin lebih lanjut pengembalian hutang PT. CCR. Dari kajian hukum terhadap peralihan piutang, metode penyelesaian hutang dan pelepasan hak tanggungan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun dalam kajian hukum terhadap PT. CCR, direksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset perseroan dan Debt Restructuring Agreement sendiri cacat hukum karena pihak-pihak yang menandatangani tidak memiliki kewenangan penuh."