Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan karena industri perbankan berkembang dengan pesat, menggunakan dana masyarakat, dan menghadapi banyak resiko. Pengawasan ini dilakukan oleh Urusan Pengawasan Bank (UPB). Untuk menjamin hasil pengawasan dilakukan pemeriksaan intern terhadap UPB yang mencakup supervision dan internal review di UPB dan external review oleh Urusan Pengawasan Intern (UPI). Tinjauan terhadap pemeriksaan intern terhadap UPB dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Melalui penelitian diperoleh hasil bahwa supervision di UPB dilakukan secara berjenjang dan external review dilakukan melalui pemeriksaan intern oleh UPI. Supervision di UPB sudah cukup memadai sedangkan pemeriksaan intern oleh UPI terhadap UPB masih kurang memadai. Internal review di UPB tidak dilakukan. Agar hasil pengawasan bank oleh UPB dapat lebih terjamin sebaiknya frekuensi dan prioritas pemeriksaan oleh UPI ditingkatkan dan diadakan internal review di UPB."

"Salah satu tugas Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral adalah membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Untuk memperlancar penyelenggaraan kliring, Bank Indonesia melakukan otomasi penyelenggaraan kliring. Penyelenggaraan otomasi kliring dapat menampung bertambahnya jumlah warkat yang diperhitungkan, dan kesalahan perhitungan yang dalam penyelenggaraan kliring secara manual hampir selalu terjadi, dapat diminimalisir. Dengan otomasi ini pemilahan warkat kliring, pembuatan laporan-laporan hasil kliring dan penyediaan media rekaman data warkat kliring yang diterima, dilakukan oleh pihak penyelenggara, sehingga proses kliring menjadi semakin cepat dan memuaskan. Pengotomasian penyelenggaraan kliring mengharuskan, pihak penyelenggara untuk memperhatikan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tersebut. Dalam hal ini, kecermatan dan keandalan data, serta kepatuhan terhadap ketetapan yang telah digariskan menjadi suatu keharusan."

"Perubahan peran BRI Unit yang semula sebagai penyalur kredit BIMAS yang bersifat supply leading menjadi lembaga keuangan yang bersifat self financing menuntut BRI Unit untuk mampu secara mandiri melakukan mobilisasi dana dan menyalurkan pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi dan variabel yang paling dominan terhadap besarnya penghimpunan dana Simpedes di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Data penelitian ini adalah jumlah pekerja di BRI Unit, suku bunga Simpedes dan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran dan krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 (variabel dummy) sebagai variabel bebas, serta besamya penghimpunan dana Simpedes sebagai variabel terikat. Periode data adalah tahun 1989 sampai dengan tahun 2003 dan diperoleh dari sumber intern BRI, Badan Pusat Statistik, BI maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat; mengunakan regresi linier berganda dengan metode GLS untuk data kelompok Kanwil BRI dan OLS untuk data seluruh Indonesia dan menggunakan bantuan software Eviews. Untuk pengujian kelompok Kanwil BRI menggunakan metode pool data dengan data cross section yaitu data Kanwil BRI di Jawa dan Kanwil BRI di Luar Jawa, sedangkan data nasional menggunakan data time series. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi dengan tingkat kepercayaan 95 %. Pengujian dilakukan terhadap 3 model, yaitu model variabel-variabel yang mempengaruhi penghimpuan dana Simpedes di BRI untuk Kanwil BRI di pulau Jawa, Kanwil BRI di luar pulau Jawa dan model seluruh Indonesia (nasional).Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja di BRI Unit mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes dan bersifat elastis. Peningkatan suku bunga Simpedes tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes. Perbedaan suku bunga di BRI Unit dimana suku bunga Simaskot lebih tinggi dibandingkan suku bunga Simpedes mengakibatkan terjadinya proses substitusi dari Simpedes ke Simaskot. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, restoran berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana Simpedes dan bersifat inelastis. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 mempunyai pengaruh negatif terhadap penghimpunan dana Simpedes. Hasil uji-F statistik, menunjukkan bahwa ketiga model tersebut signifikan menjelaskan penghimpunan dana Simpedes. Ketiga model mempunyai koefisien determinasi 99.97 % untuk Kanwil BRI di Jawa, 99.97 % untuk Kanwil BRI di Luar Jawa dan 99.41 % untuk data nasional.Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen BRI dalam merumuskan kebijakan untuk BRI Unit khususnya kebijakan yang menyangkut instrumen Simpanan di BRI Unit."

"Masalah pengembalian kredit bank yang macet menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat oleh masyarakat kita. Masalah kredit yang macet tidak boleh diabaikan. Karena bank beroperasi atas asas kepercayaan, yaitu kepercayaan atas dana yang dititipkan, data-data keuangan milik masyarakat dan kepercayaan dari nasabah yang memperoleh kredit. Melihat pentingnya memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, maka perlu dituntut karakter yang tinggi dari para pengelola bank termasuk auditor internal bank atau juga disebut bank auditor. Pada dasarnya kegiatan bank meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu menerima simpanan dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran. Tetapi bidang perkreditan merupakan kegiatan perbankan yang mempunyai proporsi asset yang besar di bandingkan kegiatan lainnya. maka dari itu dalam melaksanakan kegaiatannya, bank auditor seharusnya memberikan perhatian yang besar pada bidang perkreditan, agar asset bank yang bersangkutan dapat dimanfaatkan semaksimalnya oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa mendapat halangan kredit macet. Resiko kegagalan kredit menyangkut karakteristik finansial maupun nonfinansial. Walaupun tidak dapat dihindari, perlu upaya untuk meminimalkan resiko ini. Untuk meminimalkan resiko tersebut peranan fungsi internal auditing dan internal control diharapkan dapat meminimisasi kredit macet. Dalam upaya meminimisasi resiko kredit macet, fungsi internal auditing harus memiliki kedudukan, kemampuan, dan karakter tertentu, sehingga fungsi ini dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Di samping itu internal control bank yang bersangkutan dalam bidang perkreditan tersebut juga harus mendukung pengendalian kredit. Internal control meliputi prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan instruksi yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem operasi telah berjalan ke arah pencapaian tujuan. Untuk meminimisasi kredit macet, fungsi internal auditing dan internal control suatu bank perlu dikaji apakah telah ada, jika telah ada apakah telah berjalan sebagaimana harusnya. Jika belum ada perlu dilakukan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga fungsi internal auditing dan internal control dapat berjalan secara efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat meminimisasi kredit macet. Karya akhir ini menekankan upaya meminimisasi kredit macet bank pemerintah, karena berdasarkan data yang diketahui bank pemerintah lebih rawan mengalami kredit macet daripada bank non-pemerintah."

"Dengan Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Intern atas Kebijaksanaann dan Administrasi Kredit yang baik dan tepat dapat mencegah setiap resiko-resikopenyimpangan yang merugikan.Berdasarkan metode pengamatan lapangan (Field observation) dan penelitian perpustakaan.Sistem dan Prosedur Pemeriksaan Intern atas Kebijakan dan Administrasi Kredit pada PT. Bank Bumi Daya (persero) sebenarnya telah ada dan cukup memadai. Namun sistem dan prosedur tersebut belumsepenuhnya Organisasi dapat dilaksanakan Satuan Pemeriksaankarena Sturktur Internnya (SPI)membatasi kebebasan auditor menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena berada di bawah Direktur V dan bukan berada di bawah Dewan Komisaris, sertatugas-tugas dari para auditor internmasih belum Manajemen yang ada.Sistem dan Prosedur Pemeriksaan intern atas Kebijakan dan Administrasi Kredit telah memadai namun Struktur Organisasi Satuan Pengawasan/pemeriksaaninternnya perlu diperbaiki untuk menjamin kebebasan pelaksanaan tugas auditor yaitu di bawah Dewan Komisaris dan dikoordinasikan dengan Direktur Utama. Sistem danprosedur tersebut harus tetap disempurnakan terus-menerusmengikuti perkembangan dunia perbankan serta teknologi.Tugas pemeriksaan Port Folio dan non Port Folio disatukan dalam satu unit yaitu Urusan Pengawasan Intern(UPI). Para auditor harus secara terus-menerus melakukanpendekatan pribadi maupun kedinasan kepada pihakmanajemen agar semakin dimengertinya tugas dan fungsipekerjaaan yang diembannya."

"Dalam perusahaan yang kecil, pimpinan dapat secara langsung mengawasi dan mengikuti seluruh kegiatan dan perkembangan perusahaan. Tetapi dengan berkembangnya suatu perusahaan maka pimpinan tidak lagi dapat mengawasi secara langsung jalannya perusahaan. Sehingga untuk mengatasi hal ini pimpinan memerlukan bantuan pemeriksa intern untuk membantu terpeliharanya pengawasan atas jaringan pengendalian manajemen. Dalam melakukan fungsi sebagai pemeriksa intern Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Marga (Persero) telah mendapat dukungan penuh dari Direksi, maupun dari obyek yang diperiksa. Peranan atau keberadaan dari pemeriksa intern tergantung pada peran sertanya sesuai dengan fungsinya dalam proses pengambilan keputusan. Kedudukan pemeriksaan intern yang tepat dalam organisasi perusahaan secara keseluruhan merupakan satu syarat yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan intern. Seperti halnya pada PT Jasa Marga (Persero) dimana SPI nya ditempatkan sebagai staf dan betanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, oleh karena itu SPI PT Jasa Marga (Persero) memiliki independensi dalam pemeriksaan sehingga para pemeriksa intern dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dan obyektif, hal ini membuat pemeriksaan dapat terlaksana secara efektif. Untuk mengatasi reaksi pertentangan dari pihak-pihak yang diperiksa (auditee), maka SPI perlu mengadakan pendekatan yang baik terhadap auditee dengan mengembangkan hubungan kerjasama untuk menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif dalam melaksanakan pemeriksaan untuk memperbaiki keadaan. Hubungan antara SPI pada PT Jasa Marga (Persero) dengan pemeriksa ektern cukup baik, hal ini dapat ditandai dengan kondisi dimana setiap ada pemeriksaan ekstern maka pemeriksa intern terlebih dahulu dihubungi dan dijadikan mitra kerja mereka, sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan pemeriksaan yang tumpang tindih dan berulang-ulang untuk obyek pemeriksaan yang sama."