Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin meningkatnya populasi pesawat terbang baik di Indonesia maupun di luar negeri, menyebabkan semakin besar resiko yang ditanggung oleh perusahaanperusahaan penerbangan di seluruh dunia. Melihat besarnya nilai objek yang dipertanggungkan dalam penutupannya, pihak asuransi yang akan menutup resiko tersebut liarus sangat hati-hati dalam memutuskan untuk menerima atau menolak pertanggungan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti aspek underwriting untuk pesawat B 747-200 milik Garuda Indonesia untuk menilai apakah pesawat tersebut layak untuk diasuransikan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan pada PT Bimantara Graha Insurance Broker dan PT Garuda Indonesia dan penelitian kepustakaan . Selain aspek underwriting yang biasanya selama ini diperhatikan dalam penutupan asuransi pesawat udara ini, penulis merasa perlu untuk meneliti dua aspek tambahan yang sangat penting, yaitu kondisi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebagai pusat operasional Garuda Indonesia dan Kondisi Keuangan Garuda Indonesia. Bandara Soekarno Hatta sebagai pusat operasional Garuda Indonesia, menghadapi ancaman atas penurunan landasan pacu sebagai akibat dari rencana reklamasi pantai utara Teluk Jakarta. Penurunan landasan secara tiba-tiba dapat menyebakan kecelakaan fatal pesawat yang melakukan pendaratan. Karenanya resiko ini dapat dikecualikan dalam penutupan pertanggungan berhubung dengan tingginya resiko yang dihadapi. Tetapi hams dipastikan terlebih dahulu apakah pengelola Bandara Soekarno Hatta sudah merigasuransikan resiko tesebut dalam "Airport Liability Insurance", bila sudah diasuransikan, resiko tersebut dapat ditanggung. Khusus untuk meneliti kondisi keuangan dari Garuda Indonesia perlu untuk digunakan Formula Z Score. Dari perhitungan Z Score didapati kesimpulan bahwa kondisi keuangan Garuda Indonesia memang cukup memprihatinkan bahkan secara normal kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan diprediksikan cukup besar. Namun karena Garuda adalah masuk dalam perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara, maka meningkatnya moral hazard dari Garuda Indonesia bisa ditekan. Dari penelitian didapati kesimpulan bahwa pesawat B 747-200 Garuda tersebut layak untuk diasuransikan, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam penentuan nilai pertanggungan (Total Sum Insured) sebaiknya berdasarkan insured value, bukan agreed value, agar prinsip indemnity dapat berlaku secara penuh. Industri asuransi disarankan untuk menggunakan Z Score sebagai salah satu alat yang cukup mudah digunakan, untuk menilai kelayakan calon tertanggung. Hal ini penting untuk dilakukan agar resiko-resiko yang tinggi akibat naiknya moral hazard dapat diolah dengan lebih baik."

"ABSTRAKTesis ini menguji secara empiris pertumbuhan premi neto, risiko underwriting, dan profitabilitas terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 perusahaan asuransi umum yang menjadi anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Penelitian ini diuji menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan data panel software Eviews 8.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan premi neto PPN , risiko underwriting Risk , dan profitabilitas ROA secara parsial mempengaruhi tingkat solvabilitas RBC secara signifikan. Pengujian secara simultan pada ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis empirically test Net Premium Growth, Underwriting Risk, and Profitability towards Solvency Level at General Insurance Companies in Indonesia. This study was conducted on 30 general insurance companies which member of Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. This study tested using multiple linear regression using the Eviews 8.0 data panel software. Data analyze or regression test result indicate that premium growth PPN , Underwriting Risk Risk , and profitability ROA partially affect solvency level RBC significantly. Simultaneous testing on these three variables showed significant influence on solvency level of insurance companies in Indonesia. "

"Pasar asuransi kebakaran di Indonesia masih mengalami kekurangan kapasitas untuk mengaksep risiko-risiko yang ada di Indonesia. Oleh karena itu industri asuransi berusaha mencari berbagai alternatif untuk memperbesar kapasitas akseptasinya, salah satunya dengan menggunakan EML underwriting. Untuk memahami aplikasi teknik EML underwriting ini, penulis mengadakan penelitian tentang penerapan teknik ini pada PT. Asuransi X. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan mengadakan wawancara langsung dengan manajemen PT. X disamping mengadakan penelitian kepustakaan dan laporan kegiatan PT. X. Penelitian tersebut memang membuktikan bahwa dengan menggunakan teknik ini perusahaan dapat meningkatkan kapasitas akseptasinya. Hanya saja, mengingat banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk dpat menerapkan EML underwriting ini, maka peningkatan kapasitas akseptasi yang terjadi terbatas pada risiko-risiko terbaik saja. Akibatnya kenaikan pendapatan premi sebagai konsekuensi peningkatan akseptasi risiko yang dilakukan, tidaklah terlalu signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa EML underwriting memang dapat dijadikan salah satu alternatif untuk memperbesar kapasitas akseptasi industri asuransi sehingga pada gilirannya akan dapat mengurangi defisit neraca pembayaran industri asuransi Indonesia yang terjadi selama ini. Namun perlu diperhatikan bahwa mengingat cukup kompleksnya teknik underwriting ini, EML underwriting harus benar-benar dipahami dengan baik sebelum diterapkan, baik oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, maupun tertanggung sebagai penyedia data."

"Meningkatnya akseptasi penutupan risiko atas pertanggungan kendaraan ber motor akhir-akhir ini yang disebabkan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor oleh masyarakat, ternyata juga diikuti dengan peningkatan dalam nilai klaim dan rasio kerugian (loss ratio). Tingginya nilai dan rasio kerugian dari bisnis ini menyebabkan berkurangnya hasil usaha perusahaan asuransi kerugian. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir nilai dan rasio kerugian tersebut adalah melalui penerapan kebijaksanaan akseptasi risiko (underwriting) yang tepat, sehingga efektifitas dari kebijaksanaan tersebut dapat tercermin disini. Perolehan data dan informasi serta landasan teoritis penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan sebagai studi lapangan dilaksanakan pada perusahaan asuransi kerugian swasta nasional PT."X" sebagai suatu studi kasus. Dari hasil penelitian pada PT."X" diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan kebijaksanaan underwriting perusahaan sudah cukup mampu meminimalisir nilai dan rasio kerugian. Meski demikian efektifitas kebijaksanaan underwriting tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor-faktor luar yang tidak mampu dikendalikan perusahaan. Oleh karenanya agar diperoleh hasil yang seoptimal mungkin PT."X" sebaiknya perlu mengkaji kembali beberapa pertimbangan baik teknis maupun non teknis yang digunakan perusah?an dalam melakukan akseptasi risiko pertanggungan kendaraan bermotor agar kepentingan perusabaan dan masyarakat tertanggung dapat terpenuhi."

"[ABSTRAKPenting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan kecukupan modalnya untuk menanggung risiko yang ada. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah risiko munculnya kewajiban klaim dimasa yang akan datang.Peraturan yang saat ini berlaku untuk mengukur kecukupan modal perusahaan adalah Modal Minimum Berbasis Risiko yang diatur oleh OJK. Dalam ketentuan ini, diatur risiko investasi, risiko mata uang, risiko underwriting, dan beberapa risiko lainnya. Risiko underwriting diukur dalam Risiko Liabilitas Asuransi dengan mempertimbangkan premi dan klaim.Dalam ketentuan Solvency II, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko underwriting juga diukur oleh perusahaan asuransi untuk memastikan kecukupan modal dengan mengukur tingkat kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu. Faktor-faktor di dalam risiko underwriting yang perlu diperhitungkan adalah risiko premi, risiko cadangan, dan risiko katastropik. Formula standar sesuai solvency II dapat dijadikan patokan untuk mengukur risiko underwriting dan melihat kecukupan modal perusahaan.

---

ABSTRACTIt is vital for insurance companies to ensure the adequacy of its capital to cover potential risks. One of the risks that need to be considered by the company is the risk of claims liability in the future.Regulation currently in force for measuring capital adequacy of the company is the Risk-Based Capital Adequacy regulated by the Financial Services Authority (OJK). In this provision, it takes into consideration regulated investment risk, currency risk, underwriting risk, and other risks.While stated in Solvency II provisions, market risk, credit risk and underwriting risk is also need to be measured by the insurance company to ensure capital adequacy. This is done by calculating the maximum level of loss at certain level of confidence. Factors in the underwriting risk which need to be taken into account is premium risk, reserve risk and catastrophic risk. Appropriate standard formula solvency II can be used as a benchmark to measure its underwriting risk and ensure capital adequacy., It is vital for insurance companies to ensure the adequacy of its capital to cover potential risks. One of the risks that need to be considered by the company is the risk of claims liability in the future.Regulation currently in force for measuring capital adequacy of the company is the Risk-Based Capital Adequacy regulated by the Financial Services Authority (OJK). In this provision, it takes into consideration regulated investment risk, currency risk, underwriting risk, and other risks.While stated in Solvency II provisions, market risk, credit risk and underwriting risk is also need to be measured by the insurance company to ensure capital adequacy. This is done by calculating the maximum level of loss at certain level of confidence. Factors in the underwriting risk which need to be taken into account is premium risk, reserve risk and catastrophic risk. Appropriate standard formula solvency II can be used as a benchmark to measure its underwriting risk and ensure capital adequacy.]"

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."

"Tesis ini membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mengatur mengenai permodalan perusahaan asuransi. Tujuan pemerintah mengeluarkan PP ini adalah untuk memperkuat sektor asuransi. Pennodalan dinilai pemerintah adalah faktor yang mendorong pertumbuhan industri asurnnsi Indonesia dalam menghadapi kondisi persaingan dalam globalisasi. Ada banyak faktor yang mernpengaruhi pertumbnban industri asuransi Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, industri asuransi Indonesia juga dipengaruhi oleh Premi Bruto, jumlah Perusahaan Asuransi, Laba/Rugi Perusahaan Asuransi dan Permodalan Perusahaan, Perusahaan asuransi nasional masih kurang bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang masuk ke pasar asuransi di Indonesia. Selain kalah bersaing dalam hal permodalan, masalah­ masalah yang muncul dalam pasar asuransi di Indonesia semakin menghambat pertumbuhan industri asuransi seperti perang tarif yang terjadi, jumlah perusahaan asuransi yang terlalu banyak dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap perusahaan asuransi nasional yang bermodal kecil. Hasilnya, dalam waktu singkat, industri asuransi asing mampu menguasai pasar asuransi di Indonesia dengan mencatat pertumbuhan penetrasi asuransi yang sudah melampaui industri asuransi nasional. Meskipun kebijakan permodalan sudah terpenuhi, namun modal bukan satu-satuuya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi dan menjamin kuatnya perusahaan asuransi mengbadapi persaingan dengan asuransi asing di Indonesia.

---

This research outlines the government policy (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73/ 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) that regulates the minimum equity that insurance company must fulfill. The purpose of this regulation is to strengthen the insurance industries sector. Government point out that equity was a factor that pushes insurance industries growth to face the global competition circumstances, Many factors influenced the Indonesian insurance industries growth. As well as economic growth, Indonesian insurance industries growth was influence by insurance gross premium, number of insurance company, company's lost/profit and company?s equity. There is small effort of insurance private national company to compete the foreign insurance company under the joint venture company that penetrates insurance market in Indonesia. Besides the lack of contend in equity problems that arise in Indonesian insurance market has give credit to avert the growth of insurance industries, in example, tariff competitionbig amount of insurance company and lack of government support for insurance company that have small amount of equity. The result, joint venture company has been able to control the Indonesian insurance market with a good record of insurance penetration that overcome the level of private national company has achieve. Even though the level of minimum equity was fulfills, equity was not the only factor that influenced the insurance growth and guaranteed that private national insurance company was strong enough to face the joint venture company in Indonesian insurance market industries."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"Sebelum terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia, sebenarnya industri asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi premi asuransi yang terus meningkat.Sejak krisis moneter pertengahan Juli 1997 hingga saat ini (Juli 1999), kondisi perekonomian nasional masih belum pulih, ditambah lagi dengan akibat kerusuhan 13-14 Mei 1998, perusahaan asuransi di perkirakan harus membayar ganti kerugian kurang lebih Rp. 8 trilyun , yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, bailk lokal maupun asing (Bisnis Indonesia 7 Juni 1998). Kerugian itu terdiri atas kerugian fisik, gedung dan gangguan usaha. Bila perusahaan lokal harus menanggung 10% saja dari jumlah kerugian tersebut, maka akan menanggung Rp. 800 milyar. Padahal menurut data Ditjen Lembaga Keuangan, jumlah perusahaan asuransi kerugian di Indonesia mencapai 103 perusahaan, dimana hanya 51 yang memiliki modal 10 milyar rupiah, sedangkan 52 perusahaan lainnya berkisar antara 3 milyar rupiah sampai dengan 9 milyar rupiah. Ini berarti banyak perusahaan akan gulung tikar akibat menanggung kerugian.Selain ancaman kerugian yang dialami perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa banyak dirundung masalah. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan banyak pemegang polis dalam dollar yang membatalkan perjanjiannya dengan melakukan penarikan tunai. Pembatalan kontrak sepihak ini tentu sangat memberatkan perusahaan. Dalam hat ini ada dua tipe pemegang polis yang membatalkan perjanjiannya, yaitu mereka yang melakukan profit taking dan pemegang polls yang tidak mampu membayar premi akibat melonjaknya nilai tukar dollar.Perubahan besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, terutama ditandai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi telah menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Arus investasi, industri, tehnologi informasi dan individual consumers menjadi global (Ohmae, 1995). Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dicegah dan pengaruhnya ternyata telah melanda perekonomian Indonesia."