Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penulisan skripsi ini karena pesatnya perkembangan industri konstruksi, khususnya apartemen pada saat ini. Adapun tujuan penulisan adalah memberikan gambaran tentang perhitungan harga pokok jasa konstruksi apartemen serta penilaian hasil suatu proyek bagi kontraktor. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan kasus terhadap suatu proyek apartemen. Hasil penelitian menunjukkan akuntansi industri konstruksi sangat membutuhkan perencanaan serta pengendalian biaya pelaksanaan yang tepat. Nilai kontrak proyek ditentukan berdasarkan anggaran atau estimasi biaya pelaksanaan serta marjin keuntungan yang diinginkan. Dengan demikian agar marjin tersebut dapat dicapai maka estimasi harus tepat dan segi pengendalian biaya pelaksanaan harus baik. Selain biaya, faktor waktu harus diperhitungkan pula dalam industri konstruksi karena pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya biaya pelaksanaan suatu proyek. Proyek Apartemen Mangga Dua dikatakan mengalami kerugian dibandingkan rencana awalnya. Marjin keuntungan yang diperoleh jauh di bawah persentase yang telah ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan karena banyak estimasi biaya yang tidak tepat baik karena gambar yang kurang informatif, maupun karena satuan standar yang terlalu rendah. Terlambatnya waktu penyelesaian proyek selama 6 bulan semakin memperbesar biaya pelaksanaan proyek. Penulis menyarankan agar estimasi biaya pelaksanaan suatu proyek dapat dihitung dengan lebih tepat serta lebih memperhatikan jenis serta kuantitas dari pekerjaan konstruksi yang harus dilakukan. Pengendalian biaya serta mutu pekerjaan harus lebih ditingkatkan agar biaya aktual maupun waktu penyelesaian dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. "

"Di Indonesia sangat banyak UMKM yang tumbuh tiap tahunnya. Tercatat pertumbuhan sebesar 9,6% dari tahun 2017. UMKM dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertanian dan non-pertanian. Alienco Photo merupakan UMKM yang bergerak di bidang industri jasa dokumentasi. Penelitian ini dilangsungkan pada UMKM Alienco Photo dengan menggunakan metode business coaching.Pengumpulan data pada penilitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk memetakan kondisi dan permasalahan di UMKM. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Alienco Photo adalah kurangnya kesadaran akan pengelolaan risiko oleh karyawan serta pemilik UMKM dan penetuan harga jual produk. Maka solusi yang dilakukan adalah dengan memetakan risiko serta memitigasi risiko dan menetapkan harga penjualan produk. Hasilnya karyawan dan pemilik usaha sadar dengan risiko dan potensi risiko yang terjadipada aktivitas bisnis UMKM dan dapat memitigasi risiko. Disamping itu UMKM dapat melakukan strategi penetapan harga jual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu Alienco Photo dalam mengelola manajemen risiko dan dapat menetapkan harga jual produk.

---

In Indonesia, there are many Micro Small Medium Enterprise (MSMEs) has grew each year. It recorded a growth by 9.6% from 2017. MSMEs can be devided into two groups, the agriculture and non-agricultural groups. Alienco Foto is a MSMEs that is engaged in the documentation services industry. This research is conducted at MSME Alienco Photo using business coaching method. Data collection in this study was carried out using qualitative methods for mappingcondition and problem in MSMEs. The problems addressed in Alienco Photo is the lack of risk awareness that will be borne by employees and the owners and lack of the determination of cost of sales. So the solution are for mapping risks and mitigate risks and determined cost of sales. The results are the employees and owners aware of the risks and potential risk that occur in MSMEs and they can mitigate all the risk. Besides that, MSMEs can carry out the strategy of determining of the selling price. The purpose of this research is to assist Alienco Photo in managing risk management and being able to determine product selling prices."

"Penelitian ini bermula dari adanya masalah sulitnya mengendal ikan biaya pengerjaan proyek pada perusahaan jasa konstruksi karena biaya pengerjaan proyek ini dipengaruhi oleh banyaknya jenis dan fase proses pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan alam, kondisi geometris dimana proyek tersebut dilaksanakan. Hal ini banyak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di lapangan yang sangat merugikan perusahaan. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa suatu alat kendali yaitu biaya standar dalam mengendalikan biaya pengerjaan proyek. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus untuk mendapatkan data dan bukti-bukti yang diperlukan dalam mendapatkan suatu kesimpulan yang cukup akurat. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan dua cara yaitu Riset Lapangan dan Riset Kepustakaan. Dari penelitian ini penulis dapat rnenarik kesirnpulan bahwa perusahaan rnerasakan adanya banyak perbaikan dalarn pengendalian biaya pengerjaan proyek setelah adanya penetapan biaya standar. Ini terlihat dengan adanya efisiensi dalarn pernakaian bahan yang tadinya hanya dapat ditekan sebesar 10% di bawah analisa biaya BOW, setelah dilakukan analisa-analisa dan dibuat standar ternyata hasilnya pernakaian bahan langsung ini dapat ditekan sebesar 25% dibawah analisa biaya BOW dengan varian rnenguntungkan Sedang untuk pernakaian tenaga kerja langsung didapat estirnasi yang lebih baik dalarn pemakaiannya sehingga biaya tenaga kerja langsung dapat lebih terkendali. Sedang untuk biaya produksi tidak langsung dengan adanya standar tersebut, dalam kondisi yang sarna trendnya cenderung linier."

"ABSTRAKPengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan jual beli hak atas tanah agar dilangsungkan secara terang dan tunai. Hal tersebut menyulitkan proses negosiasi awal di mana akta jual beli belum dapat dibuat namun kepastian hukum bagi para pihak sudah dibutuhkan guna menjamin terlaksananya perbuatan hukum yang mereka lakukan secara baik. Meskipun demikian, tidaklah berarti kepastian hukum dalam jual beli hak atas tanah tidak dapat diciptakan sejak awal proses. “Asas Kebebasan Berkontrak” yang dianut oleh hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat berbagai macam perjanjian dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Karenanya lahirlah perjanjian pengikatan jual beli di dalam masyarakat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pun menjadi hal yang lazim diadakan dalam tiap proses awal jual beli hak atas tanah. Lazimnya perjanjian pengikatan jual beli dilakukan di hadapan notaris dengan dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Namun adakalanya perjanjian pengikatan jual beli tersebut hanya dibuat di bawah tangan dengan berbagai macam bentuk yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Dengan tidak dibuatnya secara otentik perjanjian pengikatan jual beli tersebut menimbulkan persoalan terkait keabsahan maupun pembuktian dalam implementasinya. Dalam penulisan ini dibahas mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dalam bentuk nota kesepakatan, yaitu dalam perkara sengketa perjanjian pengikatan jual beli antara H. Maming Daeng Tata selaku Pembeli dengan Darma Setiawan selaku Penjual dengan obyek tanah warisan di wilayah Jakarta Selatan. Nota kesepakatan yang dibuat para pihak tidak mengatur secara lengkap mengenai bagaimana jual beli akan dilaksanakan, sehingga di luar nota kesepakatan tersebut terdapat pula kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antara para pihak hingga pada akhirnya berakibat dinyatakan tidak sahnya perjanjian pengikatan jual beli tersebut oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji suatu kasus dalam suatu putusan, kemudian diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis mengenai pembahasan dari suatu permasalahan yang terjadi.

---

ABSTRACTThe regulation of the Principal Agrarian Laws requires that the purchase of land rights should be done in bright and cash. That requirements has brought difficulties for the beginning of the negotiation process in which the deed of sale yet has not been able to be made, meanwhile in the other side, legal certainty for the parties has been required in order to guarantee the implementation of legal acts which they do. Nevertheless, this does not mean a legal certainty in the beginning of the process on a sale and purchase of land rights cannot be created. The principle of “Freedom of Contract” in the contract law adopted by the Civil Law has granted freedom to the people to create a wide variety of agreements with certain limitations. Those has made the sale and purchase binding agreements born in the society. Sale and purchase binding agreement of land rights has became a common thing that held in many of the initial process of buying and selling land rights. Sale and purchase binding agreement usually conducted in the presence of a public notary to be made into an authentic deed. But sometimes a sale and purchase binding agreement could be made ​​with an underhand deed by the parties. A non authentic deed ​​of sale and purchase binding agreement might raises legal problems regarding the validity of the agreement in its implementation. This study discusses the validity of the sale and purchase binding agreement of land right which is made ​​in the form of a memorandum of understanding which held in the dispute of sale and purchase binding agreement between H. Maming Daeng Tata as a buyer and Darma Setiawan as a seller with an inherited land in South Jakarta as the object. Memorandum of understanding made ​​by the parties in this case were not regulate comprehensively on how the purchase proccess will be conducted, so that beside the memorandum of understanding, there were also unwritten agreements made between the parties. This has raise dispute between the parties and finally brought the sale and purchase binding agreement declared as an invalid agreement by the court. This research was using normative juridical approach method, which examine a case on one decision, then implemented it with the regulation applied, then laid out in the form of a descriptive analytical writing, of a discussion on which the problems happen."

"Perusahaan sering mengabaikan masalah spoiled dan defective product, karena jumlahnya tidak material dibandingkan total produksi. Padahal dengan prosedur penetapan harga pokok yang benar dan sistem pengendalian biaya yang baik produk-produk mutu kedua tersebut dapat dihindari sehingga perusahaan dapat beroperasi pada tingkat yang paling efisien. Penulis mencoba menelaah prosedur penetapan harga pokok (costing), sistem pengendalian biaya (cost control), serta penetapan harga jual (pricing) spoiled dan defective product PT "X". Untuk itu penulis melakukan studi lapangan dan melalui interview dan pengumpulan data dari Cost Accountant serta Human Relation perusahaan, memformulasikan dan mengevaluasi pemecahan masaiah yang ada pada sistem tersebut, lalu menelaah kebaikan dan kelemahan sistem yang ada berdasarkan teori akuntansi biaya dan management serta mencoba membuat format baru costing, cost control dan pricing untuk product mutu kedua perusahaan. Dari hash studi, analisa variance budgeted cost baru sebatas pada material dan labor variance dan agar lebih informatif perusahaan perlu memperluas analisa pada masing-masing variance mana yang disebabkan kenaikan harga (price variance) dan mana yang disebabkan oleh ineffisiensi (efficiency variance). Pengalokasian hanya normal spoilage cost, bukan seluruh unfavorable variance (yang mencakup abnormal spoilage cost), ke product costs (finished goods) lebih tepat sebab unsur costbasenya tidak kebesaran dengan abnormal spoilage cost yang disebabkan ineffisiensi. Penerapan contribution margin dalam pricing PT "X" lebih tepat, sebab perusahaan memproduksi beraneka ragam / jenis sepatu dengan mutu yang berbeda (kualitas "A" dan "B") dibandingkan pemakaian standard full-costing yang hanya menambahkan mark-up atas absorption cost plus marketing dan administrative expenses. Hal ini disebabkan dalam contribution margin approach perilaku biaya dapat diamati sehingga lebih mudah dikendalikan."

"Penelitian ini bertujuan (1) pengoptimalan biaya produksi untuk menghadapi persaingan harga dengan tetap mengimpor bibit kentang. (2) mengetahui harga per unit bibit kentang yang harus ditetapkan oleh perusahaan.Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Rafina Sejahtera Prima di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis pola produksi, rasio kontribusi margin dan analisis titik impas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bibit efektif yang harus disemai selama 22 minggu adalah sebanyak 44.972 bibit.Untuk mengelola kebun kentang, diperlukan tenaga kerja lapangan dimana diperlukan 1 (satu) orang kepala kebun yang memiliki keahlian dibidang budidaya tanaman, sebagai pimpinan proyek. Untuk itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada para karyawannya. Rasio kontribusi margin yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 18,7 %, yang didasarkan pada analisa terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi dalam satu tahun.Hasil analisa titik impas diperoleh sebesar Rp. 66.628.500 dengan menetapkan harga jual bibit lokal sebesar Rp_ 7.400/Kg. Dan untuk itu perusahaan juga harus menetapkan metode harga rintangan agar pesaing tidak mudah memasuki pasar dan monopoli harga.Berdasarkan hasil analisa perlu adanya suatu kerjasama dengan lembaga terkait mengenai pembibitan penanaman kentang dan pengembangan bibit kentang impor serta menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam hal permodalan bibit tersebut."

"Penelitian ini bertujuan menguji Cost Stickiness biaya penjualan, administrasi, dan umum pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Cost Stickiness pada biaya penjualan, administrasi, dan umum. Hasil penelitian juga menununjukkan bahwa Cost Stickiness dapat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan volatilitas penjualan. Pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, Cost Stickiness biaya penjualan, administrasi, dan umum menguat. Sedangkan, pada saat volatilitas penjualan tinggi, Cost Stickiness biaya penjualan, administrasi, dan umum melemah.

---

Penelitian ini bertujuan menguji Cost Stickiness biaya penjualan, administrasi, dan umum pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Cost Stickiness pada biaya penjualan, administrasi, dan umum. Hasil penelitian juga menununjukkan bahwa Cost Stickiness dapat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan volatilitas penjualan. Pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, Cost Stickiness biaya penjualan, administrasi, dan umum menguat. Sedangkan, pada saat volatilitas penjualan tinggi, Cost Stickiness biaya penjualan, administrasi, dan umum melemah."

"Perubahan ambang batas (threshold) hunian yang tergolong mewah berupa apartemen menjadi awal permasalahan penelitian ini. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PMK 206/PMK.010/2015 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum memenuhi aspek penegakan, namun memenuhi aspek penerapan. Upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK tersebut dengan tidak menjual apartemen mencapai threshold dan tidak mencantumkan harga jual saat transaksi yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengawasan pemungutan PPnBM apartemen mewah dan kajian untuk penegakan upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK 206/PMK.010/2015.

---

Changing the threshold of luxury apartments become a problem of this research. Research using qualitative data analysis with descriptive research. The results obtained from this study are PMK 206/PMK.010/2015 about the amendment PMK 106/PMK.010/2015 not meet enforcement aspects yet fulfilling aspects of the application. Tax avoidance can be made on the application of the PMK to sell the apartment with did not reach the threshold and did not state the selling price when the transaction actually happened. The conclusion of this study is necessary cooperation with third parties for the supervision of polling sales tax on luxury apartments and assessment for tax evasion enforcement can be made on the application of PMK 206/ PMK.010/2015."