Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A. Alasan dan Tujuan Penulisan SkripsiDeforestrasi hutan tropis di Indonesia mencapai 600.000 - 1,2 juta hektar pertahun yang di dalamnya termasuk eksploitasi hutan produksi untuk tujuan perdagangan kayu gelondongan. Harga kayu alam Indonesia yang terlalu murah menyebabkan tingginya permintaan yang berakibat penebangan kayu alam yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif lingkungan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial.Oleh karena itu tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan alternatif kebijakan harga yang sustainahle (yang memasukkan faktor eksternalitas) sehingga dapat mengurangi laju pemanenan sekaligus meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor kehutanan.B. Metode PenelitianDimulai dari perhitungan harga tanpa memasukkan faktor eksternalitas, yaitu penjumlahan rente ekonomi, keuntungan normal dan biaya logging perusahaan. Kemudian perhitungan harga tersebut akan ditambahkan dengan memasukkan faktor eksternalitas yang timbul akibat pemanenan serta akan dibandingkan besarnya penerimaan pemerintah sebelum dan sesudah memasukkan faktor eksternalitas.Dilanjutkan dengan trend harga dan keseimbangan permintaan dan penawaran kayu gelondongan dari tahun 1968-1991 dan diakhiri dengan memberikan alternatif kebijakan sustainable pricing.C. Hasil PenelitianDalam perhitungan harga sebelum memasukkan faktor eksternalitas dapat terlihat adanya perbedaan yang cukup besar antara rente yang selama ini terkumpul berdasarkan peraturan yang berlaku dengan potensi rente yang seharusnya terkumpul apabila digunakan harga FOB, hal ini merupakan kehilangan penerimaan bagi pemerintah yang besarnya rata-rata mencapai Rp 1 - 5 trilyun.Setelah kita masukkan faktor eksternalitas yang merupakan real loss value dari luas area hutan yang ditebang ke dalam perhitungan harga yang berlaku, didapatkan perbedaan yang cukup mencolok antara harga yang berlaku, harga FOB dan sustainable price. Terlihat bahwa harga yang berlaku sekarang memang sangat rendah sekali yang mendorong terjadinya overharvesting.Dari perhitungan sustainable price tersebut dapat dibandingkan penerimaan rente ekonomi yang terkumpul saat ini dengan potensi penerimaan pemerintah seharusnya setelah memasukkan faktor eksternalitas. Terlihat bahwa pemerintah telah kehilangan penerimaan sebesar Rp 8 trilyun pertahun sejak tahun 1987.Dari perhitungan trend harga kayu alam dari tahun 1968 sampai 1991, terlihat bahwa kenaikan harga FOB dan harga domestik telah meningkatkan baik permintaan maupun penawaran kayu gelondongan Indonesia, dengan tentu saja tidak mengindahkan faktor kurun waktu yang di dalamnya termasuk faktor pendapatan, jumlah penduduk, selera, barang substitusi dan lainnya.D. Kesimpulan dan SaranRendahnya harga kayu alam telah mendorong teijadinya eksploitasi berlebihan dari hutan alam sebagai reaksi dari kelebihan permintaan luar negeri akan kayu alam Indonesia. Rendahnya harga dikarenakan belum memperhitungkan faktor eksternalitas (nilai non-log yang terkandung dalam kayu yang ditebang yang hilang bersamaan dengan ditebangnya kayu gelondongan ) yang akan menimbulkan dampak secara ekonomis, ekologis dan sosial.Oleh karena itu kenaikan harga dari kayu alam Indonesia merupakan syarat mutlak bagi penurunan permintaan terhadap kayu alam melalui kebijakan sustainable price. Dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang berlaku sekarang diharapkan akan menambah penerimaan pemerintah untuk menjalankan program rehabilitasi sekaligus insentif untuk menjalankan Hutan Tanaman Industri.Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk menilai terlebih dahulu nilai non-log yang hilang dari kayu yang akan ditebang berdasarkan jumlah potensi kayu alam yang dapat ditebang di area HPH tersebut sebagai komponen eksternalitas. Kemudian nilai tersebut dijadikan sebagai tambahan pungutan disamping rente ekonomi kepada pemegang HPH melalui berbagai alternatif kebijakan sustainable pricing yaitu : penggunaan sistem tender terbuka dalam pengalokasian HPH, menyederhanakan sekaligus pungutan secara progresif dan dihitung dari potensi yang terkandung di hutan alam tersebut, pengenaan pajak ekspor yang optimal, menaikkan dana reboisasi dengan pengawasan yang ketat, penertiban Tata Usaha Kayu, administrasi yang didukung manusia berkualitas, mengikut-sertakan pemduduk lokal dalam kegiatan eksploitasi hutan dan sekaligus dapat menikmati hasil-hasilnya dan terakhir adalah eco-labelling."

"Salah satu instrumen desentralisasi fiskal adalah Transfer Pusat ke Daerah yang didalamnya terdapat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan. Penelitian bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kebijakan Dana Bagi Hasil Kehutanan di Indonesia, serta melihat bagaimana implementasinya di Indonesia dan Negara lain. Pendekatan dan metode yang digunakan adalah kualitatif.Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi kebijakan DBH SDA Kehutanan yaitu adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, dan untuk mengatasi kesenjangan fiskal secara vertikal. Implementasi DBH SDA Kehutanan di Indonesia dilaksanakan ke dalam beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

---

One of fiscal decentralization instrument is a local transfer which consist of Forest Revenue Sharing. This research aimed to described factors in policy of Forest Revenue Sharing in Indonesia, also to see how implementation of Forest Revenue Sharing in Indonesia. This research used qualitative approaches and method.The result of the research found that the factors are Non-Tax Revenue State, decentralization in Indonesia, and to solve the vertical fiscal imbalances. The implementation of forest revenue sharing in Indonesia decided into several steps, these are planning, allocating, accountability, and controlling."

"Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"

"Salah satu bagi hasil sumber daya alam yang sangat menarik adalah sumber daya alam minyak bumi. Dalam dua tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dibagikan sekitar Rp. 11 triliun lebih. Minyak bumi memberikan kontribusi sekitar 50 persen dari seluruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yakni lebih dari Rp. 5 trilliun. Berdasarkan data tahun 2001 dari 31 propinsi yang ada di Indonesia, daerah yang dilimpahi sumber daya alam minyak bumi hanya 14 propinsi, dimana daerah Riau memberikan bagian hasil sumber daya alam yang besar sekali, yaitu sekitar 286 juta barrel minyak bumi.Besarnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Riau tersebut tentunya akan menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi tersebut. Riau diperhitungkan tidak menghadapi kendala fiskal dalam hal keuangan daerahnya sehingga diharapkan merupakan salah satu propinsi yang sanggup membiayai otonomi daerah yang telah digulirkan ini.Tujuan penelitian ini adalah membuat model keuangan daerah Riau yang menekankan pada pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi bagi pertumbuhan daerah, menganalisis peranan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau, dan memperkirakan implikasi kebijakan publik dengan melakukan simulasi kebijakan berdasarkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi daerah Riau yang dikombinasi dengan pemberian subsidi Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menghubungkan blok keuangan daerah, dimana Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai peubah kebijakan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita), sebagai peubah target, yang berada pada blok makro ekonomi daerah yang diterangkan dalam 15 persamaan simultan (8 persamaan struktural dan 7 persamaan identitas). Beberapa simulasi kebijakan dicoba dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian ini. Disparitas pendapatan diukur dengan indeks Williamson (Vw) dan analisis Koefisien Variasi.Selama periode analisis sepanjang tahun 1993-1999 pada 7 Kabupaten/Kota se-Riau menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi, yang diwakili dengan bagi hasil bukan pajak sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) regional Riau. Sementara peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang diwakili oleh Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berfungsi sebagai penyeimbang penerimaan daerah, yakni selain ikut meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita, juga menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional Riau. Masih terdapat trade off antara pertumbuhan dan pemerataan (growth and equity).Di masa mendatang, dengan menambah data tahun pengamatan dan peubah-peubah penjelas yang lebih mampu menjelaskan kriteria-kriteria pendugaan model sehingga peubah endogen yang ada dapat diterangkan dengan lebih valid. Penggunaan data PDRB berdasarkan penggunaan secara relatif lebih nyata dan memenuhi keinginan karena berdasarkan pendapatan permintaan atau konsumsi, bukan produksi."

"ABSTRAKIndonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACTIndonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"Konsep desentralisasi di Indonesia tidak hanya sekedar menyerahkan kewenangan dan kekuasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diikuti dengan penyerahan aspek finansial, yang disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu jenis dana perimbangan yang di transfer dari pusat kepada daerah adalah dana bagi hasil (DBH). DBH secara konsep merupakan transfer untuk daerah dengan persentase tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya adanya DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang berfokus pada urusan sektor kehutanan dalam level pemerintah daerah. Adapun konsep DR di Indonesia pada awalnya berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang menyebutkan bahwa DR hanya dapat digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menggunakan DR tersebut yang peruntukkannya terlalu spesifik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya DR yang mengendap dalam kas daerah dan tidak terserap dengan baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah pusat menginisiasikan adanya perubahan alokasi melalui perluasan penggunaan DBH DR, yang dimana DR tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan dengan ketentuan sesuai pada tujuan utama dana perimbangan tersebut yakni, kegiatan reboisasi dan RHL. Pengaruh dari pengalihan urusan kehutanan kepada pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten/kota juga mempengaruhi pengalihan kewenangan fiskal untuk DBH DR menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi munculnya kebijakan perluasan penggunaan DBH DR, mengingat bahwa DR di pemerintah kabupaten/kota belum dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan perluasan penggunaan DBH DR dapat menjadi pemicu pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan atau penyerapan DBH DR dalam rangka melaksanakan kegiatan RHL.

---

---

Decentralization concept in Indonesia is not just giving authority from central to local government. It needs to be followed with financial authority or fiscal decentralization. There are many types of fiscal decentralization, one of them is revenue sharing. By definition, revenue sharing is a budget with specific presentation that local government can be use to execute government activities. There is one of revenue sharing types called forest revenue sharing or DBH DR in local government. DR in Indonesia is reffering to reforestation and forest and land rehabilitation activity based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 about Dana Reboisasi. That regulation is forming an issue about DR absorption in local government is not proper. Responding to that issue, central government is giving an effort for expansion of usage by changing the allocation for DBH DR, so local government can use the budget for many program that still refers to reforestation and forest and land rehabilitation activity. Forest authority transfer from district to province, is also giving an impact for DBH DR as it state on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Pemerintahan Daerah. Therefore, the expansion of usage is triggering the local government for using or elevated the DR absorption to support reforestation and forest and land rehabilitation activity.

"