Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya pelestarian lingkungan, khususnya hutan tropis, telah menimbulkan usaha-usaha dari berbagai kelompok di dunia untuk melestarikan Permasalahan yang/hutan tropis. timbul bagi negara-negara berkembang (khususnya Indonesia) adalah adanya dimensi kemiskinan dan pendapatan didalam masalah pelestarian hutan tropis. Dari segi perdagangan internasional salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh negara maju adalah memberikan disinsentif dan insentif bagi produksi sektor-sektor tertentu yang dapat mengurangi eksploitasi hutan tropis. Hipotesa yang diajukan adalah pertama: peningkatan tariff impor hasil hutan oleh negara maju (dalam kasus ini: Jepang) akan menurunkan penghasilan rumah tangga disektor hutan dan menurunkan produksi hasil hutan. Kedua: Peningkatan tariff impor hasil hutan yang diikuti oleh penurunan tariff impor hasil hutan olahan akan mengurangi penurunan pendapatan rumah tangga disektor hutan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga disektor hasil hutan olahan. Dengan menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium, maka dilakukan serangkaian simulasi tentang dampak perubahan tariff di Jepang untuk sektor hutan dan hasil hutan olahan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan tariff impor hasil hutan menurunkan produksi hasil hutan dan menurunkan pendapatan rumah tangga buruh tani. Peningkatan tariff impor hutan yang diikuti oleh penurunan tariff impor hasil hutan olahan membantu mengurangi penurunan pendapatan rumah tangga buruh tani dan menaikkan pendapatan rumah tangga perkotaan."

"Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor, penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan. Penulis mengkaji dampak kebijakan-kebijakan ini terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan komputasi keseimbangan umum.Penulis menemukan bahwa kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor pertanian dan di sektor industri pertanian meningkatkan kinerja perekonomian. Sementara itu kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor industri non pertanian menurunkan PDB riil. Kebijakan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan meningkatkan kinerja perekonomian dengan besaran yang lebih besar. Insiden kemiskinan di perkotaan menurun namun di perdesaan dan di tingkat nasional meningkat akibat kebijakan penurunan tarif di sektor pertanian. Kebijakan penurunan tarif di sektor industri pertanian menunjukkan penurunan insiden kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional namun netral di perdesaan. Sementara itu penurunan tarif di sektor industri non pertanian menunjukkan penurunan kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional. Kebijakanan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan biaya transaksi perdagangan menurunkan insiden kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional dengan keuntungan lebih besar pada rumah tangga di perdesaan.Ketimpangan distribusi pendapatan di perdesaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, penurunan tarif di sektor industri pertanian dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan. Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan di perkotaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat penurunan tarif di sektor industri pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan.

---

This study aims to evaluate the policy to reduce import tariffs, reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and reduced trade transaction costs. Author examines the impact of these policies on the performance of the economy, poverty, and inequality of income distribution using computational general equilibrium approach.

The authors found that the policy of reduction in import tariffs in the agricultural sector and in the agricultural industry sector improve economic performance. While the policy to reduction in import tariffs on non-agricultural sector lowers real GDP. Policy to reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs increase the performance of the economy. The incidence of poverty in urban and rural decline but at a national level rise due to tariffs reduction policies in the agricultural sector. Tariffs reduction policies in the agricultural sector showed a decrease in the incidence of poverty in urban areas and at the national level but is neutral in the rural areas. While the policy to reduction in import tariffs on non agricultural sector showed a decline in urban poverty, in rural areas and at the national level. Policy to eduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs reduce the incidence of poverty in urban areas, in rural areas and at the national level with a greater advantage in rural households.

Inequality of income distribution in rural areas increased due to tariffs reduction in agriculture sector, tariffs reduction in agriculture industrial sector and decreased due to tariffs reduction policies in the non agricultural sector, reduction in trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs. While the inequality of income distribution in urban areas increased due to tariffs reduction in the agriculture sector, the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs and decrease due to reduction in import tariffs of non agricultural sector, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to tariffs reduction in the agricultural sector, reduction in trade transaction costs."

"Tarif impor gula di Indonesia merupakan sebuah topik luas yang menarik untuk dibahas tidak hanya karena gula merupakan kebutuhan pokok namun sebagai konsumsi langsung masyarakat namun juga kebutuhan bagi industri. Tarif impor gula menjadi sesuatu yang krusial ketika gula mulai ditataniagakan oleh pemerintah. Awal mula tata niaga tersebut adalah persetujuan dengan IMF setelah krisis untuk pencabutan berbagai macam subsidi sebagai upaya untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah. Dengan perubahan tata niaga yang sepertinya tiba-tiba tersebut, perdagangan gula memasuki era perdagangan bebas secara. Tahapan ini dimulai dengan memutuskan bahwa tarif impor gula berubah dari yang tidaka ada tarif menjadi ada tarif namun diikuti dengan pencabutan hak monopoli impor Bulog. Pada masa Bulog mempunyai hak monopoli impor, tarif gula adalah nol sehingga impor hanya boleh dilakukan oleh Bulog. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa keberadaan Bulog seolah menggantikan peran tarif dalam impor gula. Setelah pencabutan hak monopoli impor Bulog, tarif diberlakukan, stabilisasi harga yang menjadi tujuan awal impor mulai bermasalah. Tarif gula yang seyogyanya ditujukan untuk melindungi industri gula dalam negeri dianggap tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Impor gula tetap masuk deras hingga dianggap mengancam keberlangsungan industri gula nasional. Skripsi ini membahas bagaimana dampak tarif terhadap keseimbangan pasar gula Indonesia. Dampak tarif tersebut dilihat pada pengaruh tarif terhadap luas areal perkebunan tebu, produksi gula lokal, permintaan impor gula, penawaran gula nasional, permintaan gula nasional, dan harga gula nasional. Tarif dianggap dapat menjalankan fungsinya sebagi proteksi jika dapat menurunkan impor dan mendorong kenaikan produksi gula lokal. Model yang digunakan dalam skripsi ini adalah model persamaan simultan (simultaneous equatiion model) untuk kasus keseimbangan pasar. Karena pada persamaan perilaku terjadi identifikasi berlebih (over identified) sehingga metode estimasi yang cocok dan tepat untuk digunakan adalah metode estimasi Two Stage Least Squares (2SLS) dengan penggunaan Instrumental Variabel (NJ Dari hash estimasi model, pembahasan dilanjutkan dengan melakukan simulasi tarif pada berbagai persamaan dengan menggunakan peningkatan nilai tarif yang hasilnya dibandingkan dengan nilai aktualnya."

"ABSTRAKPada Maret 2018, Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor baja dan aluminium dengan alasan bahwa itu akan membantu industri baja dan aluminium domestik untuk meningkatkan produksi domestik dan melindungi keterampilan yang diperlukan sehingga produsen domestik dapat memenuhi permintaan nasional dan dapat meminimalkan ketergantungan pada produsen asing. Namun, kekhawatiran penting mengenai perubahan kebijakan ini adalah dampak ekonomi, distribusi, dan kesejahteraan, terutama pada ekonomi US. Maka dari itu esai ini mencoba untuk mengkaji secara teoritis dan empiris dampak yang mungkin terjadi dari tarif tersebut pada kesejahteraan ekonomi US dalam konteks konsumen, perusahaan domestik, pemerintah, dan perusahaan berorientasi ekspor dalam negeri.

---

ABSTRACTOn March 2018, President Donald Trump imposed tariff on foreign imports of steel and aluminium with the reasons that it will help domestic steel and aluminium industries to raise domestic productions and protect necessary skills so domestic producers can meet the national demand and hence reliance on foreign producers can be minimized. However, the important concerns regarding this policy change are its economic, distributional, and welfare impacts, particularly on US economy. This essay therefore attempts to theoretically and empirically examine the probable impacts of such tariffs on the welfare of US economy in context of consumers, protected firms, government, and domestic export oriented firms. "

"ABSTRACTThis thesis analyzes the regulation of Local Content Requirement LCR underWTO agreements and the conformity of LCR provisions for 4G LTEcommunication devices in Indonesia with WTO agreements. Based on thenormative juridical research method employed by this thesis, it is found that thereis no specific agreement governing the use of LCR, but there are severalprovisions concerning the legality of LCR embedded in five WTO agreementsnamely the GATT, GATS, TRIMS, ASCM, and GPA. All five agreementsprincipally prohibit the use of LCR because it affords imported products treatmentless favorable than that accorded to local products. After analyzing relevant WTOagreements and rulings, it can be seen that Indonesia rsquo s LCR provisions in 4G LTEsector which are embodied in the form of Local Component Value TingkatKomponen Dalam Negeri may not be in conformity with Article III 4 of theGATT and Article 2.1 of the TRIMS. In light of those, this thesis recommendsthat there needs to be a specific agreement in the WTO concerning the use of LCRto enable ease of reference and brings more awareness to WTO membersregarding LCR as well as for the government of Indonesia to bring the LCRprovisions in 4G LTE sector into conformity with WTO laws to avoid potentialclaims from other WTO members.

---

ABSTRACTSkripsi ini menganalisa peraturan ketentuan Local Content Requirement LCR berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO dan kesesuaian antara ketentuan LCRuntuk perangkat komunikasi 4G LTE di Indonesia dengan perjanjian-perjanjianWTO. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan olehskripsi ini, tidak ada perjanjian WTO yang khusus mengatur tentang penggunaanLCR, namun ada beberapa ketentuan mengenai legalitas LCR yang terdapat didalam lima kesepakatan WTO yaitu GATT, GATS, TRIMS, ASCM, dan GPA.Kelima perjanjian tersebut melarang penggunaan LCR karena LCR memberikanperlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor apabila dibandingkandengan produk lokal. Setelah menganalisa perjanjian dan peraturan WTO yangrelevan, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTEyang diwujudkan dalam bentuk Tingkat Komponen Dalam Negeri kurang sesuaidengan Pasal III:4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS. Karena itu, skripsi inimerekomendasikan bahwa diperlukan adanya perjanjian khusus di WTOmengenai penggunaan LCR untuk kemudahan referensi dan menghimbaukesadaran kepada anggota WTO tentang penggunaan LCR, dan juga agarpemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan LCR di sektor 4G LTE denganperjanjian-perjanjian WTO untuk menghindari kemungkinan tuntutan darianggota WTO lainnya."

"Tesis ini membahas tentang ekonomi politik perdagangan komoditas. Secara khusus untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kerangka kerjasama ITRO. ITRO dibentuk oleh negara-negara produsen utama karet alam yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berdasarkan perspektif kartel dan kebijakan ekonomi luar negeri. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa ITRO dibentuk karena ketiadaan kerjasama yang mampu mengakomodir kepentingan negara produsen dalam perdagangan internasional dan merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang menguntungkan bagi negara-negara penghasil karet alam.

---

This research discuss about the political economy of commodity trading. Specifically to examine the factors that encourage the formation of the International Tripartite Rubber Organization (ITRO). ITRO formed by the major natural rubber producing countries, namely Indonesia, Malaysia, and Thailand. This research used qualitative methods. This research is based on the perspective of the cartel and foreign economic policy. The results of this research found that ITRO formed in the absence of co-operation which is able to accommodate the interests of producer countries in international trade and an effort to maintain price stability favorable for natural rubber producing countries."

"Kebijakan kerjasama perdagangan Indonesia merupakan langkah diversifikai produk ekspor sebagai usaha dalam meningkatkan pertumbuhan nilai perdagangan di sektor non migas akibat terjadinya perubahan harga minyak dunia dekade 80-an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerjasama perdagangan serta pengaruh dari pendapatan negara (Gross domestic product (GDP)), nilai tukar dan harga minyak dunia terhadap pertumbuhan ekspor - impor Indonesia. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2006 dengan menggunakan data ekspor I impor total sorta sektor non migas, serta menggunakan dummy variabel kebijakan kerjasama perdagangan (bilateral, regional dan multilateral). Hasil regresi dapat diketahui hasil pengujian dengan menggunakan metode panel data dinamik lebih dapat merepresentasikan dibandingkan dengan metode statik. Adapun hasil regresinya menghasilkan regresi yang signifikan dimana kerjasama perdagangan Bilateral Iebih efesien dibandingkan kerjasama yang lainnya, perubahan pendapatan negara berkontribusi positif perubahan harga minyak dunia akan berpengaruh negatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor indonesia, dan pengaruh perubahan nilai tukar akan berkontribusi positif pada perubahan ekspor serta negatifpada perubahan impor.

---

Indonesian Trade Policy is an effort to diversify export product in mitigating trade value in non-oil sector due to the change of world oil price in nineteen eighties. 'I`his research is aimed to analyze the effectiveness of International Trade Cooperation and the impact of Gross Domestic Product (GDP), exchange rate and oil price to Indonesian Export Import perfonnance. The data used in this research are total export -import (oil and non-oil) and non-oil sector over the period between 1990 and 2006 and dummy variable of trade policy (bilateral, regional and multilateral).

The result shows that dynamic panel data describes the model better than the statics panel data. The analysis results in significant regress where bilateral trade cooperation is more cflicient compared with others, gross domestic product contributes positively and oil price contributes negatively to Indonesia Export Import and exchange rate contributes positively to export but negatively to import. "