Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan adalah sebuah alat mendasar dalam manajemen proyek yang digunakan untuk mencapai ruang lingkup, biaya, dan waktu yang direncanakan. Salah satu penyebab kegagalan proyek disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam perencanaan, perencanaan yang kurang baik, dan manajemen yang tidak efisien. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa indikator atau risiko apa saja dalam proses perencanaan manajemen proyek yang berpengaruh terhadap kinerja waktu yang selanjutnya dilakukan analisa level risiko dengan menggunakan metode AHP berbasis PMBOK 2013 sehingga didapatkan risk rating untuk indikator dan faktor risiko tersebut untuk kemudian dirumuskan respon preventif dari masing-masing risiko tersebut. Dari respon preventif yang telah dirumuskan akan dilakukan pengembangan sistem perencanaan manajemen proyek berupa perbaikan SOP dari kegiatan yang sudah dan pembuatan SOP baru bagi kegiatan yang belum ada. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan strategi baru dalam meningkatkan kualitas perencanaan yang berdampak terhadap kinerja waktu proyek di Kementerian X.

---

Planning is a fundamental tool used in project management to achieve the scope, cost, and time planned. One of the causes of project failure is caused by differences in the planning, improper planning, and inefficient management. This study was conducted to analyze the indicators or risk anything in the planning process of project management that affect the performance of time later to analyze the level of risk by using AHP based on PMBOK 2013 to obtain the risk rating for the indicators and risk factors are then formulated in response to a preventive of each masing risks. From preventive response has been formulated will develop project management planning system in the form of improvement SOP of existing practices and make the new SOP for activities that did not exist. Hopefully this research can be used as a new strategy to improve the quality of planning that impact on the performance of a project in the Ministry of X."

"Pendidikan memegang peranan penting dalam prosespembangunan suatu bangsa. Pendidikan dalam perguruantinggi diberikan kepada mahasiswa melalui sistembelajar—mengajar. Dalam jangka waktu tertentu sistembelajar-mengajar yang diselenggarakan perlu dievaluasiuntuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalamlingkungan internal maupun eksternal. Evaluasi akanmeningkatkan efektifitas dan efisiensinya. Faktorterpenting dalam sistem belajar-mengajar yang akanmempengaruhi efektifitas dan efisiensi adalah pengajarandosen. Pembahasan dan penulisan karya akhir inidifokuskan pada evaluasi terhadap pengajaran dosen. Tujuan dan kegunaan penelitian ini mengevaluasipengajaran dosen, mencari upaya perbaikan, sertamelakukan manajemen audit terhadap salah satu programfakultas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian yaitu studi kasus, studi pustaka dan penerapanteknik manajemen audit dalam mengumpulkan fakta. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana (FEUKDW) berkedudukan di Yogyakarta menjadi obyek penelitianini. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa kualitaspengajaran dosen FE UKDW cukup bagus. Tujuan pendidikancukup jelas, sehingga tidak sulit untuk mencapainya.Jumlah dosen yang dimiliki sudah mencukupi, hanyakhususnya untuk bidang Akuntansi masih perlu ditambahsebagai persiapan pembukaan Jurusan Akuntansi yang segeraakan dilakukan. Persyaratan dalam penerimaan dosen,evaluasi rutin, program pendidikan dan pelatihanmengajar, serta program studi lanjut yang diselenggarakansenantiasa akan meningkatkan kualitas dosen. Saran terpenting yang perlu diberikan kepada FE UKDWadalah meningkatkan penghargaan kepada dosen yangberprestasi, serta berupaya meningkatkan status fakultas.Penghargaan yang tinggi terhadap dosen akan memudahkanfakultas dalam mencari dan memiliki dosen yangberkualitas tinggi. Peningkatkan status fakultas akanmeningkatkan keunggulan FE UKDW dibandingkan dengan FEperguruan tinggi lain. Hal ini akan memudahkan dalammencari dan memiliki kualitas mahasiswa yang bagus pula.Kualitas dosen dan mahasiswa yang bagus akan mempermudahpeningkatan efektifitas dan efisiensi sistem belajar—mengajar FE UKDW."

"Adanya upaya pemerintah menyediakan jasa layanan kesehatan kepada masyarakat meningkat seiringnya dengan aktifnya para pelaku bisnis di industri rumah sakit. Hal ini mempengaruhi naiknya jumlah rumah sakit di Indonesia. Namun, proyek pembangunan rumah sakit merupakan proyek yang kompleks dikarenakan ketidakpastian yang melekat yang merupakan sifat atau nature proyek tersebut.Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen proyek rumah sakit yang kompleks harus diakomodir dan mempunyai acuan/peraturan yang dituangkan pada dokumen pengadaan dan kontrak. Keterkaitan dari klausul dokumen pengadaan dan penyelesaian dari kompleksitas proyek rumah sakit akan dibahas di penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi celah antara peraturan pengadaan berdasarkan Peraturan di Indonesia Internasional serta analisa isi dokumen pengadaan jasa konstruksi yang akan mempengaruhi penyelesaian dari kompleksitas proyek kontruksi bangunan rumah sakit dan mengkaji pengaruh dokumen pengadaan jasa konstruksi terhadap penyelesaian dari kompleksitas proyek kontruksi bangunan rumah sakit.Objek penelitian adalah studi kasus dari proyek Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia yang menggunakan pinjaman JICA. Strategi penelitian yang digunakan adalah mengolah data primer dan sekunder yang menggunakan metode survei dan analisa arsip.Hasil dari penelitian ini merupakan susunan peraturan atau klausa-klausa yang mangakomodir penyelesaian dari kompleksitas bangunan rumah dan bentuk lesson learned dari pelaksanaan pengadaan dan konstruksi proyek Rumah Sakit Universitas Indonesia.

---

The government 39 s efforts to provide healthcare services to the community in line with the increased of business activity for the hospital industry. It's effected the increasing number of hospitals in Indonesia. However, hospital building projects are a complex projects due to the inherent uncertainty which is the nature of the project itself.

Therefore, the implementation of complex hospital project management should be accommodated and have reference regulations set forth in the procurement documents and contracts. The linkage between the procurement document's clauses and the completion of the complexity of the hospital project will be discussed in this study.

The purpose of this study is to identify the gap between procurement regulations under Indonesian International Regulations and the analysis of the contents of construction service procurement documents and examine link between construction procurement documents and the completion of the hospial construction project complexity.

The object of the study is a case study of the Universitas Indonesia Education Hospital project using JICA loans. The research strategy used is to process primary and secondary data using survey method and archive analysis.

The results of this study are the composition of the rules or clauses that accommodate the completion of the complexity of house building and the form of lesson learned from the implementation of procurement and construction project Hospital Universitas Indonesia."

"Dalam proyek pembangunan konstruksi, perencanaan komunikasi proyek merupakan bagian yang tak dapat dilepaskan dari perencanaan proyek secara keseluruhan. Dengan adanya perencanaan komunikasi yang baik, maka keperluan data atau informasi yang dibutuhkan bagi stakeholder dapat dikumpulkan dan didistribusikan dengan baik. Hal ini menjadi penting karena dengan terhambatnya informasi kepada stakeholder dapat mengakibatkan penundaan pengambilan keputusan yang akhirnya akan menghambat terselesaikannya proyek tepat waktu dan atau terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Keterlambatan penyelesaian proyek akan sangat merugikan terutama akan menambah dari segi biaya terhadap keseluruhan biaya yang telah diperhitungkan. Dengan menggunakan pengolahan data matematis AHP, statistik (SPSS), simulasi Monte Carlo, serta optimasi Lingo dan Optquest untuk memperoleh suatu pola hubungan antara faktor-faktor perencanaan komunikasi proyek sebagai variabel tetap dengan kinerja waktu proyek sebagai variabel bebas. Hasil pengolahan AHP adalah hubungan flow koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang kurang baik antar pihak terkait (owner, konsultan, kontraktor), kurang sesuainya laporan-laporan (harian, mingguan, bulanan) terhadap realisasi karena format, bentuk dan isi kurang dapat dipahami, ketidakpastian waktu dan bentuk komunikasi internal (rapat-rapat mingguan, site records, memo-memo, dll). Hasil pengolahan analisa cluster dibagi menjadi tiga kualitas. Pertama, kualitas komunikasi rendah adalah penetapan jadwal proyek yang ketat oleh pemilik, hubungan flow koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang kurang baik antar pihak terkait (owner, konsultan, kontraktor), dan pemahaman terhadap kontrak kerja proyek yang tidak sama/ ketidaksepahaman aturan pembuatan gambar kerja). Kedua, kualitas komunikasi sedang adalah pemahaman terhadap kontrak kerja proyek yang tidak sama/ ketidaksepahaman aturan pembuatan gambar kerja) dan tidak jelasnya pembagian tugas dalam pembuatan program pelaksanaan). Ketiga, kualitas komunikasi tinggi, penyampaian bentuk strategi tim proyek yang kurang jelas), tidak jelasnya pembagian tugas dalam pembuatan program pelaksanaan, dalam menunjuk manajer proyek tidak melalui seleksi yang benar, dan kurang jelasnya spesifikasi teknis yang tertulis dan kurang lengkapnya requirement yang diminta dalam kontrak. Faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor dalam perencanaan komunikasi proyek yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya proyek.

---

In construction project development, project communication planning is a part that can't be separated from the whole project planning. With the existence of good communication planning, so the necessity of data or the necessary information to stakeholder can be collected and distributed well. This matter become important because when information is obstructed to stakeholder, it can cause the delayed of decision taking that finally can obstruct the completion of the project on time or wrong decision taking. The late project completion will cause the project to suffer loss, especially the increase of project financial aspect. With using mathematic data processing AHP, statistic (SPSS), Monte Carlo simulation. Lingo and Optquest optimization to gain a pattern or relation between project communication planning factors as dependent variables and time and cost performances as independent variables. Result of AHP data processing are bad flow coordination in planning and executing project among stakeholders, the reports are not appropriate to the realization (daily, weekly, and monthly) because the format can't be understood well, uncertainty time and form of internal communication (weekly meeting, site records, memo-memo). Results of Cluster Analysis data processing are divided into three quality. First, Low Quality Communication are determining of project schedule by owner that very strict, bad flow coordination in planning and executing project among stakeholders, deference understanding of working contract. Second, Medium Quality Communication are deference understanding of working contract and not clear in distribution task when making programs. Third, High Quality Communication are not clear of form strategic team project, when select the project manager not use the right selecting process, not clear in distribution task when making programs, not clear of written technical specification. These factors are factors that affect and dominate in communication planning phase to project time and cost performance."

"ABSTRAKPemeliharaan dan perawatan bangunan merupakan pekerjaan penting karena sebuah bangunan memiliki periode waktu untuk dapat memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.Pada setiap tahunnya bangunan akan mengalami penurunan kualitas. Beberapa kasus pemeliharaan dan perawatan mengalami kesulitan karena tidak adanya pedoman penerapan standar, salah satunya adalah kesulitan dalam sistem persediaan material. Oleh karena itu, mengembangkan pedoman pelaksanaan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan adalah pekerjaan penting dalam manajemen proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pedoman pelaksanaan berdasarkan work breakdown structure WBS pada komponen arsitektur bangunan hijau untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung pemerintah, serta penentuan spesifikasi material. Metodologi penelitian meliputi beberapa tahap: studi literatur, informasi dari penelitian dan proyek sebelumnya, dan teknik delphi melalui validasi pakar yang berpengalaman dalam bidang arsitektur bangunan hijau untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan, serta penentuan spesifikasi di gedung pemerintah. Hasil dari penelitian ini berupa pedoman pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan basis WBS untuk komponen arsitektur bangunan hijau yang dapat meningkatkan kualitas bangunan dan efektivitas dan efisiensi pemeliharaan bangunan.

---

ABSTRACT Maintenance and operation of the building are important work since a building has period to be able to continue to meet the function and reliability of the building, in accordance with the requirements determined, which each year experienced quality decrease. Many cases of maintenance and operation have difficulties due to the absence of standardized implementation guidelines, one of which is the difficulty in material stock systems. Therefore, develop implementation guidelines for maintenance and operation work are important jobs in project management. The purpose of this study is to develop implementation guidelines based on work breakdown structure WBS on green building architectural components for maintenance and reparation of government buildings, as well as the determination of material specifications. The research methodology covers several stages literature studies, information from previous projects, and delphi techniques through expert validation in green building architectural components for maintenance and operation work, also specification determination in government building. The results of this study was created implementation guidelines on a WBS basis for maintenance and reparation work for green building architectural components that can improve the quality of building construction and the effectiveness and efficiency of building maintenance. "

"ABSTRAKKota merupakan suatu kesatuan lingkungan alam, lingkungan sosial budaya dan lingkungan buatan sebagai lingkungan kehidupan manusia. Salah satu cirinya adalah keberadaan ekosistem alami yang biasanya relatif sangat kecil. padahal kualitasnya mempengaruhi kualitas ekosistem kota secara keseluruhan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu bentuk keberadaan ekosistem alami pada suatu lingkungan buatan menjadi amat penting mengingat fungsinya secara ekologis, sosial dan estetis. Ruang Tebuka Hijau dapat mengatur temperatur kota, mengatur kandungan oksigen. mengurangi karbondioksida, menjadi perangkap bahan pencemar baik debu maupun gas, meningkatkan peresapan air, memberi bentuk visual yang menarik dan sehat untuk rekreasi, menjadi habitat bagi semua makhluk hidup dan meningkatkan keanekaragaman kehidupan di lingkungan kota.DKI Jakarta memiliki dinamika pembangunan yang diwarnai dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat. Jumlah penduduk DKI Jakarta yang pada tahun 1961 baru berjumlah 2,9 juta jiwa, pada tahun 1995 telah berjumlah 9 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2005 akan berjumlah 12 juta jiwa. Perkembangan penduduk dan berbagai aktivitasnya yang demikian pesat pada luas tanah terbatas (650 km2) pada akhirnya terekspresikan pada masalah penggunaan tanah dan secara Iuas pada sumberdaya alam dan lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai aktivitasnya tersebut menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan tanah antara berbagai kegiatan. Persaingan penggunaan tanah yang terjadi selama ini telah menyebabkan ruang yang seharusnya dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau dibangun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kegiatan lain. karena Ruang Terbuka Hijau dipandang tidak menguntungkan secara ekonomis.Perbandingan yang seimbang antara manusia dan lahan (man-land ratio), khususnya perbandingan antara luas bangunan dan luas tanah (building area ratio) danfatau perbandingan antara luas lantai dan luas tanah (floor area ratio) akan dapat membantu keberadaan RTH.Untuk kepentingan penelitian ini, maka dibedakan dua jenis Ruang Terbuka Hijau. Pertama adalah Ruang Terbuka Hijau Umum (Publik), yaitu Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki oleh umum, seperti taman kota yang dibangun oleh Pemerintah. Ruang Terbuka Hijau Umum ini merupakan daerah yang di dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) mempunyai peruntukan penyempurnaan hijau. Kedua adalah Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan (Pribadi), yaitu daerah dalam persil bangunan pada kepemilikan pribadi yang dialokasikan untuk tanaman hijau,Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai komposisi daerah yang tidak terbangun dalam suatu persil bangunan, khususnya yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau dalam persil bangunan tersebut. Juga untuk mengetahui apakah pengaturan Intensitas Bangunan khususnya Koefisien Dasar Bangunan mampu mengendalikan pemanfaatan tanah di dalam suatu persil dalam kaitannya dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam pengambilan kebijakan perencanaan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan di daerah studi sepanjang koridor JI. Thamrin - JI. Sudirman, batas utara dimulai dari Air Mancur sampai batas selatan Jembatan Semanggi dan di JI. Rasuna Said, batas utara dimulai dari Jembatan Latuharhary sampai batas selatan Simpang-4 J1. Gatot Subroto.Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 macam. Pertama adalah yang berkaitan dengan pengukuran secara langsung di lapangan dengan mempergunakan alat ukur tanah, yaitu untuk mendapatkan luas kawasan non-bangunan dan luas kawasan non-perkerasan dalam kawasan non-bangunan, yang selanjutnya disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan. Data tiap persil tersebut, selanjutnya digitasi dan dianalisis melalui sistem Arc-Info untuk mendapatkan informasi mengenai berapa luas sesungguhnya daerah Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan dibandingkan dengan luas daerah non-perkerasan. Kedua, adalah melalui wawancara langsung dengan responder penelitian di lapangan dalam hal ini adalah perencanalarsitek bangunan pada persil-persil di sepanjang kawasan studi. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara adalah : wawasan lingkungan hidup perencanalarsitek, persepsi perencanalarsitek terhadap perhitungan ekonomis lahan serta persepsi perencana/arsitek terhadap peraturan yang berkaitan dengan intensitas bangunan.Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian, maka dapat diarnbil beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Ruang Terbuka Hijau dalam suatu kota mempunyai multi fungsi, yaitu : fungsi ekologi, estetis dan sosial budaya yang dapat dijabarkan sebagai daerah resapan, sebagai peredam cemaran udara sebagai pengendali iklim mikro dan sebagai unsur keindahan dan kenyamanan hidup kota.Diharapkan Iuas Ruang Terbuka Hijau untuk DKI Jakarta dengan luas wilayah 65.000 Ha. adalah 30% dari luas kota, yaitu ± 19.500 ha. Luas Ruang Terbuka Hijau Umum pada tahun 1996 adalah seluas 12.900 ha, atau kurang lebih 20% dari luas kota. Dengan kemampuan pendanaan Pemerintah yang terbatas, maka penyediaan Ruang Terbuka Hijau kota tidak dapat digantungkan dari kemampuan pendanaan Pemerintah semata, namun perlu diupayakan peluang-peluang penciptaan Ruang Terbuka Hijau yang dapat memanfaatkan kemampuan dan peranserta masyarakat dan pihak swasta, antara lain Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunanPenelitian sepanjang koridor Thamrin-Sudirman dan Rasuna Said membuktikan bahwa komposisi Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan dalam daerah non-bangunan tidak mencapai 50% dari Ruang Terbuka yang tercipta. Peraturan Intensitas Bangunan, khususnya Koefisien Dasar Bangunan yang berlaku saat ini, hanyalah mengatur mengenai komposisi daerah yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun, sehingga yang di atuar hanyalah komposisi ruang terbuka dan bukannya ruang terbuka hijau.Faktor-faktor utama yang menentukan keberadaan Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan, adalah : Wawasan Lingkungan Hidup pemilik persil dan perencana, perhitungan ekonomis lahan serta adanya peraturan spesifik yang mengatur komposisi Ruang Terbuka Hijau dalam persil bangunan.Tanpa adanya pengaturan komposisi Ruang Terbuka Hijau secara eksplisit, maka pemilik persil dan atau perencana/arsitek tidak akan memberi "porsi" yang memadai bagi penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam persil bangunan. Untuk itu harus dicapai kesepakatan antara Pemda DKI Jakarta, pihak swasta, para pakar serta masyarakat untuk menentukan komposisi yang wajar, sehingga semua pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan. Selanjutnya kesepakatan tersebut dapat dipergunakan untuk menyempurnakan peraturanperaturan yang ada.Perlunya diadakan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan peluang-peluang baru untuk meningkatkan keberadaan RTH di kawasan perkotaan.

---

ABSTRACT

Evaluation Of The Ratio Of Green Open Space At Building Lots (Case Study of Thamrin - Sudirman and Rasuna Said Corridor Jakarta)A city constitutes of a unity of natural environment, socio - cultural environment and man - made environment where people live. One of its characteristics is the existence of a relatively small natural ecosystem, despite the fact that its quality affects its overall quality of the urban ecosystem. The existence of green open space as a natural ecosystem becomes highly important in terms of its ecological, social and aesthetical aspects. Green open space reduces carbonmonoxide, captures pollutants such as dust and gas, improves water absorption, provides an attractive and healthy visual shape for recreation purposes, becomes a habitat for all creatures and adds to living variety within an urban environment.

The Special Capital Territory of Jakarta (DKI Jakarta) owns a development dynamism characterized by speedy population increase. The number of population in DKI Jakarta in 1961 was 2.9 million only, but in 1995 it increased to 9 million and in 2005 it is estimated to reach 12 million. Such fast population increase along with its activities on a limited space (650 km2) will eventually put a pressure on the land use and deplete the natural resources and seriously burden its environment seriously. The rising number of population and activities has led to the increasing competition of land use for many different activities. The land use competition that has been prevailing so far has caused the space designated for Open Green Space to be used to meet the needs of development for other infrastructure, as Natural Environment is considered being economically un-beneficial.

There is a need to balance the ratio between man and land especially the building-area ratio and/or the floor-area ratio as a way to increase the green open space in urban area.

For the purpose of this survey, an open space is categorized into two types namely Public Green Open Space which is green open space owned by the public like city gardens constructed by the Government. Such green open space are pieces of land in which within the Zoning General Plan areas have the function as greenery. Second is green open space on private building lots, namely areas within building lots owned by an private allocated for greenery.

This survey is aimed at finding facts about composition of areas unbuilt within building lots, and more particular, those related to green open space within those building lots. It is also to know if the building intensity regulation is able to control its land utilization within a lot in its relation to the allocation of green open space. It is expected that this survey is able to provide some thoughts for the DKI Government in making decisions pertaining to environmentally-oriented urban zoning.

For such purpose, a library research and field survey have been conducted in the study area along JI. Thamrin - JI. Sudirman corridor (Its north border began from Air Mancur up to the south border of Semanggi Clover Leave Bridge) and Jl. Rasuna Said, (its north border began from the Latuharhary bridge up to the south border of Jl. Gatot Subroto intersection).

The primary data required in this survey comprise two types. First, those related to direct surveying in the field using surveying equipment to obtain the extent of the un-built area, and the un-compacted area within an un-built area which shall be further referred to as green open space on the building lots. The data of each lot was further digitized and analyzed using Arc - Info as to obtain information about the actual extent of such green open space on the building lots compared to the un-compacted area. Second, the data was also obtained through direct interviews with the survey respondents in the field, in this case planners/building architects of the lots along the study area. The primary data were obtained from the perception of the planners/ architects towards regulation linked to the building intensity.

Based on the results of the discussion on the survey issues, it could be concluded as follows:

Green Open Space within a city has a multi functions, namely: as water catchment area, as air pollutant absorption, as microclimate controller and as aesthetical element of the environment.

The ideal extent of Green Open Space for DKI Jakarta with total size of 65,000 ha is 30% of the city size namely around 19,500 ha. The green open space size in 1996 was 12,000 ha or equivalent to 20% of the city size. Under the government's restricted budget allocation, the allocated green open space cannot depend on the government fund availability solely, but there should be alternative ways for the creation of green open space through participation of the community and private sector, among others green open space existing on building lots.

The survey along the Thamrin-Sudirman corridor and Rasuna Said corridor has proved that the green open space composition at building lots within un-built areas does not even reach 50% of the open space. Regulations concerning Building Intensity, only regulates the composition between what may be built and may not be built. Thus, the regulations concern only with' the open space composition and not the green open space.

Main factors that determine Green Open Space on building lots are: Environmental Awareness of the lot owners and planners, land economic calculation and specific regulations regulating composition of Natural Environment on building lots.

In the absence of such explicit regulations concerning composition of Green Open Space, the lot owners/planners/architects will not give away their adequate share of the cake to be allocated for green open space on their building lots. Accordingly, an agreement must be reached as to determine the appropriate composition so that all related parties will not be harmed. Such agreement further can be used as to review the existing regulations.

The need for a further study to explore new ideas and new possibilities to increase the green open space in urban area.

Total of References : 43 (1970 - 1986)"

"ABSTRAKSkripsi bertujuan untuk dapat menerapkan secara sistematis, ilmiah, dan tepat guna semua ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan untuk menyelesaikan masalah nyata yang sesuai dengan profesinya sebagai Sarjana Teknik Sipil"