Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dan upaya untuk lebih meningkatkan efektivitasnya1. Sebagaimana diketahui kedudufcan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tata perekonomian Indonesia merupakan salah satu dari tiga pelaku ekonorai yang diharapkan secara aktif berke-cimpung dan bekerjasama berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Pada akhir-akhir ini kedudukan BUMN tersebut mengalami kegun-cangan karena adanya tuduhan dari sebagian masyarakat bahwa pengelolaan BUMN dewasa ini tidak efisien dan lebih banyak merugi.Pro dan kontra terhadap tuduhan sebagian masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang ramai di berbagai mass media, karena sebagian menginginkan agar BUMN yang tidak efisien/merugi itu dijual saja kepada swasta atau dibubarkan. Seraentara itu pihak yang membela eksistensi BUMN mengatakan bahwa tidak semua BUMN itu telah beroperasi secara tidak efisien, terbukti dari masih banyaknya BUMN yang raenghasilkan ke-untungan dan memberikan sumbangan yang besar kepada negara.2. Menanggapi hal tersebut Pemerintah nampaknya segera mengambil beberapa langkah pengaraanan, antara lain mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 1988 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan de-ngan tujuan menyehatkan kondisi BUMN. Penyehatan tersebut di-dahului oleh usaha untuk menilai tingkat kesehatan dan produktivitas setiap BUMN (Keputusan Menteri Keuangan Nomor:3. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan BUMN (Perjan, Perum dan Persero), telah dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN yang bertugas membantu manajeraen/Direktur Utaraa untuk menilai pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.Diharapkan bahwa dengan adanya SPI yang kedudukannya secara langsung di bawah Direktur Utaraa tersebut dapat mengurangi ke-tidakefisienan pengelolaan manajeraen, dengan cara melakukan pemeriksaan internal, menemukan temuan dan menyusun rekomen-dasi kepada Direktur Utama.Untuk itu, seperti dikatakan oleh Menteri Muda Keuangan baru-baru ini SPI BUMN hendaknya dapat bekerja secara efektif, yaitu dengan menunjukkan sikap yang profesional, merapunyai in-tegritas yang tinggi, mempunyai sifat yang obyektif, dan pengetahuan serta keterampilan yang cukup.Apafaila persyaratan itu dipenuhi maka diharapkan SPI dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan pengelolaan BUMN.4. Dilandasi rasa ingin tahu bagaimana sesungguhnya peranan yang telah dimainkan oleh SPI BUMN selama ini dan bagaimana upaya untuk dapat lebih mengefektifkan peranan SPI BUMN, maka dalam karya akhir ini kami mencoba melakukan penelitian, dengan menggunakan metode kepustakaan dan maupun metode lapangan {dengan jalan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan beberapa SPI BUMN).5. Dalam metode kepustakaan, kami amati terlebih dahulu hubungan masalah peranan SPI BUMN tersebut dengan beberapa konsepsi/ teori dasar tentang :1 ) . Ilmu manajemen pada umumnya dan pengendalian manajemen, pada khususnya,"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.

---

This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."

"ABSTRAKTulisan ini membahas keberadaan media internal di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut sebagai salah satu kebutuhan penting bagi organisasi yang memiliki wilayah kerja yang luas dengan prajurit yang tersebar di seluruh Indonesia. Audit terhadap media internal ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi yang telah berhasil dicapai maupun kelemahan yang ada pada media internal tersebut. Audit ini menggunakan komponen teknik analisis data dari Ole Holsti (2000) dan langkah-langkah melakukan audit komunikasi dari Joyce F Jones (1999)yang dapat dipraktikkan pada media internal.

---

ABSTRACT

This paper discusses the existence of the internal media in the Indonesian National Navy (TNI AL) as one of the important requirements for organizations that have a wide working area with soldiers scattered throughout Indonesia. Internal audits of the media is intended to determine the pattern of communication that has been achieved as well as weaknesses in the internal media. This audit uses data analysis techniques component of Ole Holsti (2000) and the steps to do the communication audit of Joyce F Jones (1999), which can be practiced in internal media."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."

"Pemeriksaan intern adalah kegiatan penilaian yang bebas terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, sebagai pemberian jasa pada pimpinan. Kegiatan pemeriksaan intern merupakan salah satu unsur pengendalian manajemen yang menjalankan fungsinya dengan menilai unsur-unsur pengendalian lainnya. Didalam Badan Usaha Milik Negara kegiatan pemeriksaan intern dilakukan oleh bad an yang bernama SPI. Efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern di dalam BUMN "X" dapat diukur melalui kedudukan organisasi, dukungan manajemen, wewenang dan tanggung jawab, kondisi personal pemeriksa, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan tadi. Penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku auditing dan penelitian langsung, khususnya yang menyangkut teoriteori standar-standar, pendapat-pendapat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil penelitan yang didapat Untuk mendapatkan tingkat pengendalian yang baik, kegiatan pemeriksaan intern perlu didukung dengan personil yang memiliki kemampuan teknis yang memadai dan sikap mental yang baik. Keberhasilan pemeriksaan intern juga ditentukan oleh dukungan manajemen dan pengelolaan kegiatan yang tepat. Dukungan pimpinan tercermin dari penetapan kedudukan BPI yang tepat dalam organisasi adanya wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta dilaksanakannya tindak lanjut yang jelas dan segera atas saran dan rekomendasi BPI. Selain itu, keberhasilan pemeriksaan intern mensyaratkan juga adanya pengelolaan yang tepat terhadap tahap-tahap dalam kegiatan pemeriksaan intern, yang meliputi tahap perencanaan- pelaksanaan. serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan intern masih dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan pelaksanaan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang selama ini dilaksanakan lebih mengarah pada pemeriksaaan keuangan dan ketaatan, dapat ditingkatkan dengan mengarahkan pada pemeriksaan operasional."

"Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke semua bidang kehidupan manusia. Baik untuk keperluan pendidikan, komputer rumah tangga hingga keperluan pengolahan data-data perusahaan. Perangkat lunak akuntansi pun semakin mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah, dan program general ledger yang sederhana hingga program akuntansi yang terintegrasi. Perkembangan pemakaian program akuntansi untuk memcatat transaksi perusahaan menimbuikan pertanyaan bagaimana melakukan audit terhadap program komputer sehingga auditor memiliki keyakinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang valid, lengkap dan tidak ada misstatement. Bagaimana antisipasi auditorterhadap perkembangan teknologi informasi dalam kaitannya dengan teknik audit yang dilakukannya. Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari dan mengamati bagaimana computer audit dilakuan, penggunaan komputer oleh auditor dalam melakukan audit dan memberikan gambaran apa yang seharusnya dilakukan kantor akuntan publik dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Metoda penulisan skripsi ini adalah metode telaah pustaka dan melakukan observasi lapangan. Dan observasi lapangan diketahui selama ini auditor dalam melakukan audit lebih cenderung melakukan audit pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh komputer dan dicocokkan dengan bukti-bukti pendukung (auditing around the computer). Auditing through the computer relatif jarang dilakukan oleh auditor (kalaupun ada hal itu dilakukan oleh kantor akuntan besar), sehingga auditor kurang mengetahui bagaimana internal control yang diterapkan dalam program aplikasi yang digunakan klien. Dengan melakukan auditing through the computer auditor dapat mengetahui bagaimana sebuah program komputer bekerja dan bagaimana penerapan internal control dalam program tersebut. Sehingga selama tidak ada perubahan perangkat keras dan perangkat lunak yang berarti, auditor dapat menggunakan hasil auditing through the computer pada tahun lalu, sehingga akan meningkatkan efisiensi kerja auditor. Dan observasi lapangan yang penulis lakukan, kendala utama dalam melakukan auditing through the computer, yaitu tersedia tenaga kerja yang memiliki pengetahuan komputer disamping kemampuan audit. Kendala ini harus segera diantisipasi oleh KAP-KAP untuk menyiapkan staf auditor yang mampu melaksanakan penugasan computer audit. Terlebih untuk klien perbankan, dimana Bank Indonesia mengharuskan bank-bank yang menggunakan komputer dalam pemrosesan data, sistem informasinya harus diaudit oleh akuntan independen. IAI sebagai organisasi akuntan hendaknya menyusun pernyataan yang mengatur bagaimana computer audit dilakukan, halhal apa raja yang harus dipenuhi dan bagaimana format pelaporan audit komputer tersebut, sehingga auditor memiliki pedoman dalam melakukan computer audit."

"ABSTRAKSatuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan komponen penting dalam menunjang dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, sehingga dapat mewujudkan University Governance. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Universitas Jambi sebaiknya menerapkan penilaian dan pengendalian terhadap risiko dalam pencapaian tujuan, khususnya di bidang non akademik sesuai dengan fungsi dan peran SPI dalam Tata Kelola Universitas Jambi. Selain itu, untuk dapat mengoptimalkan dan mengefektifkan peran SPI dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, maka SPI perlu menginformasikan dan mengkomunikasikan pelaporan hasil kerja SPI ke semua pimpinan, personil SPI memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, serta peningkatan dukungan yang kuat dari pimpinan Universitas Jambi.

---

ABSTRACTInternal Audit Unit (SPI) is an important component to support and strengthen the implementation of Internal Control System to realize the University Governance. This research is qualitative descriptive interpretive. The results suggests that the University of Jambi should apply the assessment and control of risks in the achievement of goals, especially in non-academic areas according to the SPI's role and function in the governance of Jambi University. In addition, to effectiveness the roles of SPI are give the report of Internal Control results to all management, SPI’s personnil have adequate competence and understanding, and increase in strong support from the top management."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan intern salah satu Kegiatan PNPM Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pembagian tugas pengawasan di dalam KKP terhadap kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari kegiatan PUGAR terletak pada kecukupan Tenaga Pendamping (TP) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petambak garam, ketegasan pemerintah dalam menegakkan tata niaga garam dan larangan impor garam konsumsi, peningkatan kualitas SDM petambak garam dan TP, serta penyediaan infrastruktur produksi yang memadai.

---

This thesis is focused to analyse the internal control of PNPM Mandiri activity that organized by Ministry of Marine Affairs and Fisheries and analyse how they segregate their duties to control the activity among the ministry itself. Method that being used areinterviewing and literature study. The analysis is concluded that the key to achieve success from PUGAR activity are the adequacy of Tenaga Pendamping (TP) as a party that interacts with salt farmers directly, government strictness in salt price regulation and upholding a ban on import of salt consumption, improvement of salt farmer's skill and also TP?s skill, and sufficient infrastructure of salt production."

"Tesis ini membahas perubahan paradigma auditor internal, dan bagaimana perubahan paradigma tersebut berperan dalam proses manajemen risiko pada salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Auditor internal merupakan unsur penting dalam entitas. Auditor internal memiliki peran untuk memberikan nilai tambah bagi entitas, dengan melakukan peran selain melakukan fungsi audit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Maupun dengan menyebarkan kuesioner kepada individu-individu yang menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal telah mengalami perluasan peran dalam entitas, dan telah meninggalkan peran penjaga. Tetapi disisi lain auditor internal masih belum berperan secara penuh dalam manajemen risiko, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh auditor internal.

---

The focus of this study is the paradigm change of internal auditor, and how the changing play a role in the risk management process on one state-owned company in Indonesia. Internal auditor is an element that essential in a entity. Internal auditor role is to give an adding value, by doing function other than audit role. The research was conducted using a descriptive approach through observation and interviews with some parties. Questionnaire also were given to individual that becomes subject in this research. The results indicate that the obeserved internal auditor has expand it role in the entity, and leaving the role of a watchdog. But on the other hand the internal auditor is still not fully participate in the risk management, there are some roles that can be done but not done by the internal auditor."