Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penulisan karya akhir ini penulis juga membahas perlakuan Pajak Penghasilan atas manfaat dan pembayaran dari perusahaan asuransi jiwa. Mengacu pada sasaran sistem perpajakan maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan prinsip keadilan dan netralitas (jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak). Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus dilapangan melakukan penelitian di Asuransi Bumi Asih Jaya. Analisis yang didapat bahwa ketentuan perpajakan atas manfaat asuransi jiwa yang tersebut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tanggal 23 Juli 1997 bertentangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah yang mengenakan Pajak Penghasilan Final terhadap penerima manfaat asuransi jiwa, dan pajak penghasilan atas pembayaran bagian laba dari perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis adalah kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal."

"With the changes of the lax collection system from an official assessment system to a self assessment system in 1996, the inspection of the tax obligation of the tax payer become important in order to test the compliance and enforcement of tax regulations. In an effort to support the system and make good taxation procedures in the Great Jakarta, the implimentation of the self assessment system will entrust tax payers to count, calculate, pay and report the amount of tax due according to the taxation regulations.The statistical variables of this research consists of dependen and independen variables. The random variable is the frequency of tax inspection and the non-free variable is the compliance of the hotel as a tax payer with 4 (four) compliance dimensions being the self assessment system, book keeping, inspection and mass deposit.The research took place in South Jakarta Suku Dinas Pendapatan. The method used in this reascarch was the survey of 34 samples of hotel tax payer listed in South Jakarta Suku Dinas Pendapatan_ The tools used in this research to compiles the data was a questionaire given to hotel tax payers with 16 questions. The method of data analysis used to analise the relationship between the random and order variables is of the corellation of the simple regression linear formula, corellation coeffecience and hipotesis test (t-test) at a significant rate a = 5%.The results of this research shows that correlations using simple linear regression analysis, corellation co-efficience and t-tests, describe that inspection has given a positive influence to the compliance of hotel tax payers in implementing tax regulation of self assesment system, book keeping, inspection and mass deposit.Based on this research and to improve the compliance of hotel tax payers in implementing the tax regulations, it is recommend to South Jakarta Suku Dinas Pendapatan to improve the frequency of inspection especially to tax payers who have not been inspected before and increase the number of inspectors and improve the quality of the tax inspector in order to maximize their capabilities."

"The relation between taxation system and tax dispute constitutes an unpreventable phenomenon, there is an opinion saying that with more taxation disputes (objections) indicates the weakness of taxation system mainly Tax Laws and without support by good Tax Administration.

The submission of tax objection constitutes a reflection of dissatisfaction from Tax Payer against the stipulation of tax that must be carried out by Tax Payers as their obligation. That based on the existing data there are still sufficiently high figure of submission of tax objection, so that the writer has assumption that there are still many Tax Payers that have negative perception against the implementation of tax imposition.

In this investigation, the measurement of perception of Tax Payers against the implementation of tax imposition is taken from Four Maxims Theory from Adam Smith i.e., equality, certainty, convenience of payment and economy of collection. While perception of Tax Payer itself will cause a kind of behavior, where the variable of behavior is measured based on the level of submission of objection.

The result of investigation shows that four principles of Four Maxims Theory provide influence to Tax Payers for submitting tax objection. Or in other word, the application of the whole Four Maxims Theory continually will provide influence to the level of submission of objection.

Based on the above fact, the writer can make conclusion that if Government really applies this Four Maxims Theory in the implementation of tax imposition, it will provide positive influence to the perception of Tax Payers which means will cause smooth process of tax imposition in Indonesia so that ultimately will provide influence against State's income that is used to implement development program in our Country."

"ABSTRAKPerkembangan industri yang demikian pesat dewasa ini disamping memberikan dampak pasitif, juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yakni berupa limbah, cair, padat maupun gas, sebagai hasil sampingan dari proses produksi bila tidak dikelola dengan baik, akan dapat merugikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, telah memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan, tanpa memperhatikan daya dukung yang ada. Keadaan ini telah secara kualitatif maupun kuantitatif.Wawancara juga dilakukan kepada Instansi lain dan Bank yang terlibat dalam Program LOAN AGREEMENT FOR POLLUTION ABATEMENT EQUIPMENT PROGRAM DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA PINJAMAN DARI THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION untuk memperoleh data dan informasi berkaitan dengan jumlah pemohon, jumlah persetujuan permohonan pinjaman lunak yang diberikan dan jumlah yang diajukan. Kemudian membandingkan fenomena dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan penerapan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Program Pembangunan Nasional Berkelanjutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION dengan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang ditandatangani pada November 1992 tentang penggunaan dana pinjaman dari OECF, didorong oleh keadaan lingkungan didunia yang sedemikian rupa telah mencemarkan lingkungan yang disebabkan karena perkembangan kegiatan industry.Hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa pemanfaatan pinjaman oleh PT Teguh Wibawa Bhakti dapat mening katkan kinenja perusahaan melalui Peningkatan Kapasitas Produksi yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.Pinjaman yang diberikan telah dimanfaatkan perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan yakni mencegah pencemaran atau mengurangi volume limbah dengan diperolehnya hasil penelitian bahwa :1. Pemantauan terhadap lingkungan perusahaan yang tidak memiliki Instalasi UPL menghasilkan parameter POD, COD, TSS CM yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair.2. Perusahaan Yang Sudah Memiliki Instalasi Unit Pengolah Limbah dapat memanfaatkan kembali Air Bekas Lim-bah Cair yang secara ekonomis merupakan keuntungan eksternalitas akibat biaya yang tidak dikeluarkan.3. Diperolehnya tambahan Manfaat Dari Kinerja Perusahaan dan dari Kinerja Unit Pengolah Limbah melalui perubah an Biaya Eksternalitas menjadi pendapatan hasil penjualan produk sampingan oleh Perusahaan yang telah memiliki Instalasi Pengolah Limbah.4. Manfaat Penguasaan Teknologi bagi perusahaan Akan melengkapi keuntungan atas pemilikan UPL bagi disamping timbulnya rasa pasti dan peluang dalam meningkatkan produksi karena perusahaan tidak lagi menemui permasalahan yang berkaitan dengan limbah/pencemaran.5. Menanggung hutang bagi Investasi untuk Tempat Penampungan dan UPL masih lebih untung dibandingkan dengan kerugian yang dialami perusahaan.Diharapkan apa yang telah dilakukan oleh PT Teguh Wibawa dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya, dalam rangka metujudkan lingkungan yang bersih dan lestari."

"Skripsi ini membahas peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Petugas UPK LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru menonjol pada facilitative role and skill serta representational role and skill. Di lain sisi, Petugas UPK LKM Kelurahan Depok Jaya hanya menonjol pada facilitative role and skill. Secara umum, petugas UPK pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya lemah saat menjalankan monitoring dan pembinaan, sehingga berpengaruh pada kemacetan pinjaman.

---

This thesis discusses the role of Financial Management Unit (FMU) employer as a right-hand man of term loan activity in the Independent Urban Area of IUASE. This research is qualitative in accordance with descriptive reserch. The research indicates that the employer of FMU Depok Jaya Village has only got a quality of fascinative role and skill. In general, employer of FMU in both Rangkapan Jaya Baru and Depok Jaya villages has the least quality of monitoring and as well as supporting. Therefore, that imprudence has an influence over stagnation of loan proceeds."