Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh rangkap jabatan dan hubungan politik terhadap kualitas laba dengan proksi manajemen laba berbasis akrual di Indonesia. Dengan menggunakan data panel yang terdiri atas 88 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014 and diregresikan menggunakan metode estimator kuadrat terkecil (PLS). Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara rangkap jabatan terhadap manajemen laba. Namun demikian, hubungan politik tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat manajemen laba. Hasil ini konsisten apabila menggunakan akrual diskresioner dengan model Kasznik (1999) dan Dechow et al. (1995).

---

This research is investigating the influence of multiple directorships and political connections on the quality of earnings, with the proxy of accrual-based earnings management in Indonesia. Using panel data comprising of 88 listed manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2014 and is run with Pooled Least Square linear regression estimation method.

The results show positive relationship between multiple directorships and earnings management. However, political connection is found to not significantly influence the levels of earnings management. These results are consistent when the measurement of discretionary accruals is using Kasznik (1999) and Dechow, Sloan, and Sweeney (1995) model."

"RINGKASAN EKSEKUTIF Dari karya tulis ini, yang meliputi telaah kepustakaan dan analisakasus menunjukan bahwa ;A. Telaah kepustakaan .(1) Setiap keputusan hanya akan berhasil baik jika pengambllannyadilakukan dengan metodologi yang sesuai dengan jenis keputusanyang bersangkutan .(2) Pengambllan keputusan yang baik paling tidak harus melaluitahapan proses intelejenj design dan perailihan .(3) Akuisisi adalah merupakan salah satu strategy diversifikasiyang dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan tertentu.(4) Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dankegagalan suatu keputusan akuisisi yang perlu dlpertimbangkanpada saat hendak mengambil keputusan akuisisi.(5) Dalam pengambllan keputusan akuisisi diperlukan tahappenilaian yang bisa dilakukan melalui pendekatan strategi ^penentuan kriteria penerimaan tertentu ,pengorganisasian dantahapan proses pengambllan keputusan yang baik.(6) Untuk memperoleh syarat jual bell yang paling menguntungkan,setiap transaksi akuisisi harus dilakukan melalui negosiasi .(7) Berdasarkan pendekatan strategy ,setiap keputusan diversifikasimelalui akuisisi selain memerlukan penilaian terhadap sumberdaya yang dimiliki di tingkat corporate^ juga penilaianterhadap kekuatan perusahaan dan daya tarik Industri yang bersangkutan .(8) Kekuatan suatu perusahaan bisa dinilai melalui pendekatanfurigsi dan value chain .(9) Daya tarik industri dipengaruhi oleh faktor lingkungan makroyang selalu berubah, sehingga untuk mengetahui daya tarik suatuindustri harus dilakukan evaluasi terhadap lingkungannya .(10) Lingkungan makro mempengaruhi daya- tarik industri melaluikarakteriristik industrinya ,sedangkan karakteristik industribisa ditinjau dari berbagai dimensi antara lain derajat dansifat persaingannya, halangan masuknya perusahaan baru,kekuatan persaingan dari barang substltusi, kekuatan pembelidan pemasok .(11) Pengembangan intern sebagai alternatif memasuki bisnis baruharus dievaluasi untuk dibandingkan dengan memasuki bisnis barumelalui akuisisi dan langkah utama dalam evaluasi tersebutadalah menilai hambatan hambatan masuknya .B. Analisa kasus .(12) Keputusan group SC untuk memasuki bisnis baru dibidang produkperlengkapan dan bahan bangunan yang terbuat dari baja bukanmerupakan keputusan yang terencana di tingkat corporate dantimbul karena ad a tawaran dari group L, sehingga prioritaskeputusannya adalah memasuki bisnis baru melalui akui si si «(13) Keputusan group SC untuk memasuki bisnis baru dibidang produkyang terbuat dari baja diambil tanpa melalui analysa kekuatanbisnis dan daya tarik industri ( SWOT ) yang terperinci lebihdulu .(14) Hasil analisa tentang sumber daya yang dimiliki oleh group SCmenunjukan bahwa terdapat beberapa sumber daya yang berdasarkanpengalaman dan kesamaan dalam penanganan bisa dialokasikanuntuk memasuki bisnis group L.(15) Hasil analisa tentang daya tarik group L dilihat dar1 posisibisnis' maupun daya tarik indutrinya adalah baik jSehinggakeputusan untuk melakukan akuisisi terhadap group L dapatdibenarkan .(16) Dal am pengorganisasian pengambilan keputusan untuk melakukanakuisisi nampak bahwa group SC masih menekankan pada analisalaporan keuangan saja, padahal aspek keuangan hanyalahmerupakan sal ah satu aspak saja yang memerlukan penilaian ,(17) Adanya keterbatasan pengetahuan group SC tentang group Lmengakibatkan pengambilan keputusan untuk tidak menerima syaratjual beli dengan hanya mengandalkan pada analisa yang belummatang berdasarkan data yang sangat terbatas .(18) Walaupun dalam menganalisa harga penawaran group SC kelihatanbelum memperhitungkan berapa sebenarnya harga group L yanglayak berdasarkan cost of capitalnya, namun dari hasilperhitungan net present value atas taksiran cash profitberdasarkan asumsi asumsi tertentu dimasa yang akan datangternyata keputusan untuk tidak menerima harga yang ditawarkanoleh group L adalah dibenarkan.(19) Tidak ada keteguhan dalam pengambilan keputusan memasuki bisnis%baru dibidang produk perlengkapan dan bahan bangunan yangterbuat dari baja , sehingga setelah diambil keputusanpembatalan memasuki bisnis baru melalui akuisisi stidakdilakukan usaha untuk menganalisa memasuki bisnis barumelalui pengembangan intern.(20) Berdasarkan analisa tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulanakhir bahwa pengambilan keputusan pembatalan pembelian group Ladalah dapat dibenarkan, walaupun belum dllakukan melaluimetode pengambilan keputusan yang terorganisir dengan baik.Dari "^karya. tulis ini, diperoleh saran saran yang ditujukan kepadagroup SC maupun siapa saja yang akan melakukan pengembangan bisnisnyamelalui akuisisi sebagai berikut j(1) Setiap usaha pengembangan bisnis baru memerlukan perencanaanyang matang yang dituangkan dalam strategi bisnis di tingkatcorporate ;(2) Setiap pengembangan bisnis baru harus didahului dengan analisasumber daya yang dimiliki dan kemudian antara kekuatan bisnisdan peluang atau daya tarik industrinya ;(3) Setiap keputusan untuk memasuki bisnis baru melalui akuisisiharus didasarkan analisa yang meyakinkan untuk memutuskan bahwaalternatif tersebut lebih baik daripada memasuki bisnis barumelalui pengembangan intern ;(4) Dalam memi1ih perusahaan yang akan diakuisisi agar digunakanprinsip supplementer dan komplementer yaitu prinsip yangmempertimbangkan kesesuaian antara kekuatan sumber daya yangdimiliki dengan daya tarik perusahaan yang akan dibeli ;(5) Penilaian perusahaan yang akan dibeli harus meliputi kekuatanbisnis perusahaan yang bersangkutan dan daya tarik industrinya.(6) Setiap akan dilakukan negosiasi tentang syarat jual beliperusahaan, agar kriteria atau patokan harga berdasarkan costof capitalnya dan penerimaan syarat syarat jual beli yang lainharus dipersiapkan dengan matang dalam bentuk berbagaialternatip ;(7) Dalam mengorganisir pengambilan keputusan untuk membeli atautidak membeli suatu perusahaan diperlukan data dan penilaianyang cukup terhadap berbagal aspek yang perlu dinilai ;(8) Jika memasuki bisnis baru sudah menjadi keputusan maka setelahnegosiasi untuk memasuki bisnis baru melalui akuisisi tidakberhasll perlu dipertimbangkan, pengembangan intern sebagaialternatif lain ; dan(9) Dalam mempertimbangkan pengembangan intern setelah negosiasiuntuk memasuki bisnis baru melalui akuisisi tidak berhasilperlu dikaji kemungkinan hambatan hambatan masuknya."

"Fraksi di parlemen dimaksudkan untuk mengefektifkan kinerja para anggota dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Nyatanya, fraksi sering menekan kemandirian anggota untuk tujuan politik partai. Bagaimana Fraksi Partai GOLKAR (FPG) RI mempengaruhi kemandirian para anggotanya dalam proses pengambilan keputusan Perubahan II APBN 2005, yang berdampak pada dinaikannya harga BBM melalui Penpres 55 Tahun 2005 ? Inilah pertanyaan permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan tesis ini. Studi ini menarik karena pertama, peranan fraksi di parlemen sangat srategis sebagaimana diatur dalam UU Susduk, dan kedua, kajian tentang fraksi dalam studi perwakilan politik di Indonesia masih langka, terutama coal peranan fraksi dalam kaitannya dengan kemandirian anggota.Pembahasan difokuskan pada persoalan peranan fraksi dan kemandiriaan anggota dengan memakai teori Faksi, teori Peran, Teori Kekuasaan Gene Sharp, dan Teori Perwakilan Politik sebagai pilau analisis. Teori Faksi menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen, berikut dampak dan tujuan adanya fraksi, serta apa perbedaan faksi dengan fraksi. Teori Peran mengupas masalah peran DPR sebagai wakil rakyat; Teori Kekuasaan sedikit banyak mengambarkan logika dasar kekuasaan politik sebagai acuan untuk menakar perilaku para anggota dan kineija fraksi. Selanjutnya, teori Perwakilan Politik secara eksplisit menegaskan dalil-dalil pokok perwakilan politik dalam sistem demokrasi.Sebagai studi kualitatif penulisan tesis menggunakan data primer berupa iiasil wawancara mendalam terhadap unsur pimpinan, Korbid Umum, Panitia Anggaran, Pimpinan Kornisi FPG dan Korbid Eku DPP Partai GOLKAR dan data sekunder dari berbagai literatur. Perdebatan utama dalam tesis ini adalah apakah keputusan FPG untuk mendukung kebijakan Pengurangan Subsidi dihasilkan melalui mekanisme yang demokratis ataukah melalui tekanan politik yang memperlemah kemandirian anggota? Temuan penelitian membuktikan bahwa keputusan itu tidak dihasilkan melalui tekanan tetapi melalui forum dialog dan rembuk demokratis dengan menghargai kebebasan masing-masing anggota dalam berpikir dan bertindak. Para anggota mengambil sikap berdasarkan pertimbangan yang kritis setelah melakukan kajian atas data obyektif dan mendapat penjelasan fraksi yang memakai.Implikasi teoretis dari tesis ini antara lain fraksi ternyata berbeda dengan faksi, meskipun tujuan dan ciri-ciri faksi yang mapan dapat menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen Indonesia. Selain itu, teori Peran dalam konteks ini berlaku karena keputusan FPG mencerminkan harapan masyarakat terhadap peran wakil, mengingat keputusan tersebut be rnanfaat bagi perbaikan ekonomi jangka panjang, sekaligus mencerminkan kebebasan anggota dalam menafsir perannya sebagai wakil. Sebaliknya, teori Mandat cendrung tidak berlaku karena keputusan FPG tidak mencerminkan mandat "rakyat". Keputusan tersebut justru mencerminkan berlakunya teori Kebebasan karena para anggota FPG mengambil keputusan secara bebas dan kritis tanpa dipengaruhi oleh desakan atau tekanan pihak luar. Akhirnya, teori Kekuasaan Sharp bisa benar bahwa kekuasaan tidak secara intrinsik ada di tangan the rollers yang terbukti ketika ada aksi protes dan demonstrasi terhadap pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi. Namun, apa yang dibayangkan Sharp tidak terjadi karena upaya delegitimasi yang serius dalam kenyataan tidak terjadi. Pemerintahan tetap berlangsung tanpa perlawanan serius dari the loci of power.

---

The existence of fraction inside the parliament is basically aimed at keeping the performance of legislative members effective in executing their political role as people's representatives. But in fact, the fraction tends to press the autonomy of members for the sake of party's interest. How does the GOLKAR Party's fraction influence members in making the decision about the Second Amendment of APBN 2005 that lately affects on the rise of petrol and gas market-price through Penpres No 55/2005. This thesis is written to answer such question. The study stays interesting for two reasons, firstly, fraction plays a strategic role in parliament and secondly, the study of fraction in the context of political representation study, is still less, especially the study about fraction role and the autonomy of members.

The analysis is focused on the term of role of fraction on one side, and the member's autonomy on other side by using the Faction Theory, Role Theory, Gene Sharp's Power Theory, and the Political Representation Theory as the analytical razors. Faction Theory explains about the character of fraction in Indonesia; Role Theory guides the explanation to the substantial role of legislative as the representative of the constituents; Power Theory to a certain degree remands the basic logic of political power as an indicator to measure the political role of the member and of the fraction. Furthermore, Political Representation Theory explicitly states the main principles of political representation in the democratic system.

As a qualitative study, writing this thesis uses primary data from in depth-interview with leaders and sectional coordinators of Golkar Party's Fraction and member of Central Functionaries of Golkar Party and the secondary data from collected-references. The basic debate is that weather the Golkar Party's Fraction position to agree the government's Subsidy-Decreasing Policy is produced through the democratic mechanism or is produced by political pressure that weakening member's autonomy? Some interesting findings from this study are like the decision is not produced by many kinds of pressures but through the dialogue and democratic consensus by and with keep members free to think and to act. Members critically determine their position guided by the provided-objective and rational data.

Thus the theoretical implications such as fraction are different with faction, although the aims and characters of faction suit to explaining fraction in Indonesian parliament. Beside that, Role Theory comes true since FPG's decision reflects what people expects from the legislative role, in regard that such decision is effective for the long term- economic reform, as well as reflects member's autonomy in interpreting his/her role as a representative. Oppositely, Mandate Theory tends to not work for such decision does not reflect what people want. That actually signs the truth of Freedom Theory as the FPG make a decision freely and critically without pressure and demands from outsides. Lastly, Sharp's Power Theory is true that the power does not intrinsically come from the ruder that is proved by the demonstration and mass strike following after the release of such policy. But what Sharp thinks does not take place because the process of seriously de-legitimization is still far in the sky. The governance is till going on without resistances from the loci of power."