Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan. makin berkembangnya suatu perusahaan, baik karena ekspansi melalui diversifikasi vertikal maupun horisontal, maka makin dirasa perlu oleh top management untuk memiliki suatu sistem kontrol yang efektif untuk mengendalikan dan mengkoordinasi seluruh aktivitas perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan secara keseluruhan akan tercapai. Sehubungan dengan itu, juga diperlukan suatu sistem penilaian kinerja yang sedemikian rupa sehingga memotivasi para pelaksana manajemen agar mencapai goal congruence. Penulisan skripsi ini membahas bagaimana sistem responsibility accounting dipakai untuk memenuhi kebutuhan manajemen tersebut. Metode penulisan dilakukan terutama dengan memakai studi kepustakaan. Selain itu sebagai pembanding antara dunia teori dengan praktek, dilakukan pula tanya jawab terhadap beberapa perusahaan di Indonesia. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata penerapan teori secara murni adalah sulit. Dengan kata lain penerapan responsibility accounting tidaklah dapat dilakukan secara mutlak, melainkan sangat tergantung kepada jenis maupun bentuk usaha perusahaan. karakteristik perusahaan. filosofi manajemen, dan berbagai faktor lain."

"Untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan selaras dengan tujuan umumnya, maka setiap perusahaan membutuhkan suatu sistem pengendalian manajemen. Untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, digunakan perangkat pengukuran kinerja atas unit-unit usaha yang menjalankan kegiatan tersebut. Dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen daan penilaian kinerja unit usaha, perusahaan acapkali menemukan kesulitan-kesulitan. Kesulitankesulitan tersebut disebabkan karena sistem pengendalian manajemen ini berhubungan langsung dengan perilaku berbagai individu yang berbeda-beda. Dalam perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kesulitan tersebut ditambah dengan adanya komitmen perusahaan terhadap pemerintah yang tertuang dalam tujuan pokok perusahaan, baik dalam jangka panjang maupundalam jangka pendek. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atas sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja yang dijalankan perusahaan. Studi kasus dilakukan pada PT Telkom, Persero, dengan menggunakan data Pedoman Penilaian oleh suatu suatu BUMN yang berbentuk Kinerja Unit PT Telkom yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 826/ KMK00/ 1992. Dari informasi tersebut dapat dilihat apakah sistem penilaian kinerja unit usaha yang berlaku dapat dijadikan sebagai alat pengendalian atas pencapaian tujuan umum perusahaan."

"ABSTRAKDalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaanpembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satualternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namunkenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harusmengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku.Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalahbagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedurdan mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalambentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari perundang-undanganyang berlaku, dan apakah persyaratan-persyaratan, tatacara, prosedur, dan mekanisme pendirian PT. Lampung TimurCemerlang telah sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini menganalisa proses pendirian PT.Lampung Timur Cemerlang, sekaligus meneliti dan mengkajiapakah terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran dalampendiriannya. Dengan penelitian yang menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan diperolehkesimpulan bahwa pendirian PT. Lampung Timur Cemerlangtelah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UndangundangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,selain itu dalam pendiriannya sudah melalui kesepakatanpolitis di level pemerintahan daerah, yaitu pemisahanmodalnya ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan PeraturanDaerah (Perda), yang diikuti dengan keluarnya KeputusanKepala Daerah sebagai pelaksanaan pemberlakuan PeraturanDaerah. Walaupun pada tataran teknis ditemukan juga‘pelanggaran-pelanggaran’ lain yang tidak berkaitan denganprosedur pendiriannya, seperti adanya anggota Direksi yangmerangkap jabatan, adanya anggota Direksi yang memilikihubungan keluarga dengan Kepala Daerah, adanya Direksi danKomisaris yang masih bersatus Pegawai Negeri Sipil, danadanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki saham dalam PT.Lampung Timur Cemerlang."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bagaimana evaluasi implementasi Kebijakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dalam rangka memberi saran kepada BUMN, dan (2) menganalisis faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPKU. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori dari William N.Dunn serta Weimer dan Vining. Evaluasi implementasi kebijakan menurut William Dunn dibagi menjadi 6 (enam) variabel yaitu: (1) efektifitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Sedangkan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah: (1) logika kebijakan, (2) adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan, (3) adanya pelaku atau pelaksana yang mampu dan komit dalam pelaksanaan kebijakan.Hasil penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kementerian BUMN untuk membuat produk hukum yang bersifat mandatory dan mengikat BUMN untuk penilaian kebijakan KPKU lebih tinggi dari Surat Edaran Menteri BUMN yaitu Keputusan Menteri BUMN atau Peraturan Menteri BUMN. 2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari Kementerian BUMN untuk tetap melaksanakan kebijakan KPKU secara berkesinambungan. 3. Peningkatan intensitas sosialisasi ke BUMN untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentan penting dan manfaat KPKU.

---

ABSTRACTThis thesis has purposes to: (1) analyze evaluation of implementation of Criteria Performance for Excellence Assesment (KPKU) in order to give advise to Ministry of State Own Enterprise, and (2) to analizye the factors that influence the susccessful of this implementation. The methode is kualitatife research and using William N.Dunn and Weimer and Vining theories. Evaluation of policy implementation according to William N.Dunn is devide into 6 (six) variables are: (1) effectiveness, (2) efficiency, (3) adequacy, (4) equity, (5) responsiveness, and (6) accuracy. The factors that influence the successful of policy implementation of Weimer and Vining’s theory are : (1) the logic of policy, (2) cooperation and coordination, and (3) the actors who are able and commit in implementation of KPKU.The result of this research recommed are: 1. Ministry of State Own Enterprise should make a legal product to implement KPKU is higher that Circular of Minister, it is named Decree of Minister State Own Enterprise or Regulation of the minister. 2. Need the commitment and consistency of Ministry of State Own Enterprise to continue this policy. 3. To increase intensity of socialization to the stakeholder for learning the understanding and importance of KPKU."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN, contohnya PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI dan kewajibannya dalam menyediakan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, ruang lingkup Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, BUMN/BUMD, dan partai politik. Adapun status anak perusahaan BUMN dalam UU KIP adalah bukan merupakan Badan Publik. Hal ini karena terjadi transformasi status hukum keuangan negara, dimana dana dari negara yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN bertransformasi menjadi modal negara pada BUMN, dan selanjutnya menjadi kekayaan BUMN tersebut. Keuangan negara yang merupakan keuangan publik bertransformasi menjadi keuangan BUMN yang merupakan keuangan privat. Saat BUMN membentuk anak perusahaan, maka modal anak perusahaan BUMN adalah bersumber dari keuangan privat, bukan APBN. Modal anak perusahaan BUMN sama sekali tidak memiliki unsur APBN di dalamnya.

---

ABSTRACTLaw No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Undang undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP regulates that Public Entity shall provide Public Information as stipulated under UU KIP. However, the scope of Public Entity remains unclear and multi interpretive. One of the requirements as a Public Entity refers to the source of funding obtained through the State Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN the Regional Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, community donation, local and or international donation. The subsidiary of State Owned Enterprise Badan Usaha Milik Negara BUMN, for example PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah as the subsidiary of PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI and its obligation providing Public Information shall be examined further. This research is using a juridical normative approach. Based on the research, the scope of Public Entity is the executive, legislative, and judicative entity, other entity which functions and core duties related to the administration of the state which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, non governmental organization which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, community donation, local and or international donation, BUMN Regional Government Enterprise, and political party. Thus, the status of the subsidiary of BUMN under UU KIP is not Public Entity. This is because the transformation of the legal status of state finance, in which the funding from the state invested as capital participation in BUMN is transformed into state capital, and further become the assets of BUMN. The state finance, which is be a public finance, transformed into BUMN finance that considered as private finance. When a BUMN established a subsidiary, the funding is sourced from private not the APBN. The capital of the subsidiary of BUMN absolutely has no elements of APBN in it."