Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Responsibility Accounting adaiah salah satu sistem untuk inenilai kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Sistein peniiaian kinerja yang jelas dan baik akan memotivasi para manajer pusat pertanggungjawaban ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Secara khusus tulisan ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana penerapan sistemresponsibility accounting di kantor perwakiian bank asing x di Jakarta (KPJ) dalam rangka mendukung tugas-tugas kantor pusatnya (KPB).Metode penulisan yang dipakai daiain tulisan ini adalah kombinasi antara studi kepustakaan dengan studi lapangan ke perusahaan. Pembahasan dilakukan secara kualitatif.Hasil studi lapangan diperoleh inforniasi bahwa kantor pusat bank asing x mengidentifikasikan seluruh kantor perwakilannya di seluruh dunia sebagai discretionary cost center. Piinpinan KPJ menghadapi permasalahan seperti: kesulitan mencari hubungan langsung antara anggaran denganoutput KPJ, penilaian KPJ semata-mata memakai anggaran sebagai tolok ukur dan adanya beberapa unsur biaya yanguncontrollable bagi pimpinan KPJ tetapi KPB memaasukkannyasebagai dasar penilaian kinerja pimpinan KPJ.Pada cost center penilaian kinerja nianajer lebihdititikberatkan atas besarnya juinlah biaya yang dikeluarkannya. Khusus untuk discretionary cost center,seperti halnya KPJ, memang sulit dicari hubungan langsungantara output pusat biaya tersebut dengan anggarannya.Sehingga penilaian kinerja KPJ tidaklah semata-matamenggunakan anggaran sebagai tolok ukur. Anggaran hendaknyadijadikan sebagai batasan (constraint)."

"Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas. Upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, SK Dir BI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan dan tidak menerapkan actual default. Bank X melanggar PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Perbankan.

---

This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank

guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business. Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk, operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks can be minimized by implementation of prudential principle. The problem are what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir BI on the Granting of Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability BI Formulation and Implementation of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking Law."

"Dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri perbankan, ditambah lagi dengan adanya Pakto 27 tahun 1988, mengakibatkan persaingan antar bank yang semakin tajam. Oleh karena itu agar sebuah bank dapat terus berkembang, diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian yang dapat mengarahkan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, antara lain dengan menggunakan budget. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan budget di sebuah bank dengan penerapan konsep responsibility accounting dan bagaimana cara mengevaluasi kinerja serta mengatasi masalah penentuan harga jasa yang akan ditransfer diantara pusat pertanggungjawaban. Metode penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pertama, dengan melakukan telaah kepustakaan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik skripsi ini. Kedua, dengan melakukan wawancara, diskusi dan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas bank X. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bank X dapat dilihat bahwa proses penyusunan budget pada bank X sudah cukup baik. Namun pada prakteknya, para pelaksana masih kurang concern terhadap pelaksanaan budget. Hal ini disebabkan kurang adanya komunikasi dari atasan kepada bawahan. Selain itu, pihak manajemen juga telah melakukan pembagian unit-unit kerja ke dalam 2 kelompok, yaitu bagian operasi dan non operasi. Juga telah ditetapkan pengukuran atas prestasi tersebut dan penetapan harga transfer atas dana antar kantor serta alokasi biaya tidak langsung yang berasal dari cost center kepada masing-masing unit yang terkait. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep responsibility accounting dapat membantu meningkatkan efektivitas fungsi budget. Selain itu juga untuk memudahkan pihak manajemen dalam menilai kinerja masing-masing unit pertanggungjawaban. Agar lebih meningkatkan motivasi dalam penyusunan budget, diperlukan adanya partisipasi secara aktif dari seluruh karyawan. Juga sebaiknya dilakukan penentuan komposisi besarnya nilai keberhasilan dari evaluasi kinerja. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dilakukan penghargaan atau penalty sebagai tindak lanjut atas pencapaian target dan dilakukan klasifikasi unit-unit kerja berdasarkan jenis dan aktivitas usahanya masing-masing."

"Meningkatnya jumlah sistem pengendalian di dalam perusahaan atau organisasi menciptakan kebutuhan terhadap fungsi internal audit karena fungsi ini mampu memberikan jaminan (assurance) bahwa sistem pengendalian yang kompleks tersebut dapat berjalan dengan tepat. Di samping itu kontribusi audit untuk memperkuat tata kelola yang baik ( good corporate governance ) akan semakin besar dan diharapkan dapat diterapkan dengan baik sehingga perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya.Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dari internal auditor/SPI "BPR Harta Tanamas" dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan dan untuk dapat mengetahui hal-hal yang sudah dilakukan "BPR Harta Tanamas" dalam rangka penerapan GCG. Penulis melakukan penelaahan terhadap dokumen dan hasil analisis terhadap jawaban kuesioner dan hasil wawancara dengan responden.Hasil penelitian menunjukan bahwa, fungsi pemeriksaan oleh SPI telah dipandang efektif oleh para karyawan yang menjadi responden stns kuesioner yang disebar. Dalam melaksanakan kegiatannya, SPI BPR Harta Tanamas bersifat independen, telah memiliki job description, mendapat dukungan yang kuat dari manajemen puncak dan kualitas staf SPI telah memadai guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Dalam menjalankan usahanya BPR Harta Tanamas menerapkan prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian karena bisa menghambat efektivitas unit kerja SPI dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Staf SPI yang ada saat ini hanya satu orang. Belum ada : Kode Etik dan Norma Pemeriksaan yang menjadi dasar bagi SPI dalam melaksanakan tugasnya, Visi dan Misi bagi SPI dalam mencapai tujuannya, dokumen resmi pernyataan tanggung jawab internal audit, Manual Pemeriksaan Intern. Dan selama ini SPI belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan claim bidang perpajakan. Di samping itu, Komunikasi SPI masih pasif terutama kerja sama SPI dengan eksternal auditor dalam hal ini auditor Bank Indonesia.Meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian karena bisa menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan SPI tetapi secara keseluruhan pelaksanaan Satuan pengawasan Intern (SPI) BPR Harta Tanamas dalam rangka penerapan GCG adalah efektif."