Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi manajemen hutang luar negeri yang memadai bagi Indoesia. Metode penelitian adalah library research dengan data-data sekunder dan bahan-bahan yang sudah diolah kembali. Untuk itu dilakukan analisa deskriptif melalui pendekatan External Debt Management versi IMF (1985) dan analisa kwantitatif melalui pendekatan country-risk Evaluation dari P.J Nagy (1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya beban hutang luar negeri Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perkembangan faktor-faktor eksternal dan internal yang kurang menguntungkan, akan tetapi dipengaruhi pula oleh faktor manajemen hutang yang kurang optimal. Banyak dari permasalahan yang timbul, pada dasarnya dapat diantisipasi dengan berbagai penangkal dan obat yang tersedia, jika hal tersebut disadari oleh pihak Bank Indonesia sejak Kesimpulan menunjukkan bahwa pengelolaan hutang luar yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih memiliki dini. negeri banyak kelemahan. Dan untuk itu diperlukan adanya suatu pengembangan sistem manajemen hutang luar negeri yang lebih memadai yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan volume pekerjaan yang semakin meningkat."

"Krisis hutang luar negeri negara-negara yang sedang berkembang muncul sebagai akibat dari adanya boom minyak pada dasawarsa 1970, yang menyebabkan pendapatan negara-negara pengekspor minyak meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut mendorong mereka untuk membangun negaranya masing-masing, dengan menarik pinjaman dari luar negeri, termasuk pinjaman dari sektor swasta. Dilain pihak dengan adanya kenaikan harga minyak tersebut menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang pengimpor minyak semakin meningkat. Sehingga mereka ikut mencari dana dari luar negeri. Memasuki dasawarsa 1980, harga-harga komoditi primer yang merupakan ekspor andalan negara-negara berkembang mengalami penurunan, sehingga pendapatan mereka berkurang. Di lain pihak negara-negara maju melakukan pengetatan anggaran untuk dapat menurunkan laju inflasi dan mengurangi pelarian modal ke luar negeri. Sehingga tingkat bunga riil dunia meningkat. Kenaikan tingkat bunga riil inilah yang menyebabkan timbulnya krisis hutang luar negeri, sebab beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang sebagai penerima pinjaman meningkat. Krisis tersebut diawali dengan tindakan Meksiko yang menyatakan bahwa negara tersebut tidak mampu lagi untuk melunasi pinjamannya pada tahun 1982. Sejak saat itu muncul berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional untuk mengatasi krisis hutang luar negeri tersebut. Diantaranya melalui Baker Plan dan Brody Plan yang menghapuskan sebagian hutang luar negeri Meksiko. Dalam perkembangannya muncul bentuk-bentuk pengurangan hutang luar negeri yang lain, seperti pengurangan tingkat bunga pinjaman, perpanjangan waktu pembayaran, pengaitan pembayaran bunga hutang dengan ekspor, maupun pengurangan hutang melalui pasar sekunder. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat pengaruh pengurangan beban hutang luar negeri (dalam hal ini beban bunganya) terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu : 1. menguji validitas teori yang dipakai melalui regresi dua tahap. 2. melakukan simulasi untuk melihat dampak dari adanya pengurangan beban hutang terhadap konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional, baik berupa simulasi historis antara tahun 1969 sampai 1993 maupun berupa peramalan antara tahun 1994 sampai 2003. Hasil penelitian tahap pertama berhasil menunjukkan validitas teori yang dipakai. Hasil penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa adanya pengurangan beban bunga hutang dapat meningkatkan kinerja konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Di samping itu, hasil penelitian tahap kedua juga berhasil melihat dan meramalkan struktur hutang Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan struktur hutang yang sama dengan kondisinya lima tahun terakhir, maka Indonesia akan mengalami krisis hutang luar negeri pada tahun 1998. Karena krisis hutang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, maka dibutuhkan kesungguhan upaya pemerintah dengan sisa waktu yang ada untuk dapat menggalang sumber dana dari dalam negeri berupa pajak dan tabungan nasional, sekaligus meningkatkan pendapatannya dari luar negeri yang berupa ekspor. Penulis menyarankan perluasan model yang digunakan dengan memasukkan variabel-variabel non-kuantitatif yang relevan dalam menerangkan pengaruh pengurangan beban hutang terhadap kinerja perekonomian Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan hasil dan hutang luar negeri terhadap deforestasi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu selama 1974-2006 dan dianalisis dengan ekonometrika. Model terdiri dari tiga persamaan struktural yang merupakan model rekursif selanjutnya diestimasi dengan metode Seemingly Unrelated Equations (SUR).

---

The aim of this research is to know the influence of forest products trase and external debt to deforestation in Indonesia. The data used ini our analysis is time series during 1974-2006 periods and analyzed by econometrics. Model consisted of three structural equations representing as recursive model then estimated with the Seemingly Unrelated Equations (SUR) method."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Keberhasilan perekonomian Indonesia dalam nengatasi resesi ekonomi dunia pada tahun 1980-an adalah usaha inenggalakkan ekspor non migas, sehingga Indonesia cukup lnempunyai devisa untuk uiembayar hutang luar negerinya. Tidak seperti halnya pada sebagian besar negara-negara Amerika Latin, resesi dunia benar-benar nemuku1 mereka sehingga banyak diantara negara-negara tersebut tak sanggup membayar hutang luar negerinya dan ineininta untuk melakukan penj adwalan kenibali hutang-hutangnya. Pinjaman luar negeri peinerintah Indonesia sudah mencapai 50 niilyar dollar AS pada tahun 1990 dengan Debt Service Ratio (D.S.R) diperkirakan 34%. Angka D.S.R. mi sudah inulai menurun, sejak mencapai puncaknya pada tahun 1988 yaitu 39,8% dan pada tahun 1990 diperkirakan 34%. Tingginya D.S.R. yang melanipaui batas aman nya yaitu diatas 20%, inenyebabkan permerintah Indonesia harus berhatihati dalam mengelola hutang luar negerinya. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi mengenai analisa hutang luar negeri Indonesia dan cara melindungi nilai kurs hutang hutang tersebut karena sifat eksposurenya terhadap .gejolak perubahan nilai tukar inata uang internasional, untuk keinudian ineinberikan saran-saran guna mengantisipasi xnasalah-inasalah yang akan dihadapinya. Hutang luar negeri Indonesia yang umumnya terdiri dan mata uang Yen, Dollar AS, DM dan Pound. Dan dengan kondisi eksposure seperti mi inenyebabkan pengelolaan hutang bukan sekedar nienibayar cicilan dan bunganya saja, tetapi juga harus dikelola dengan memperhatikan pergerakan dari gejolak nilai tukar dari inasing-masing inata uang. Dengan melakukan swap kita dapat niengainankan terhadap pertanibahan hutang luar negeri yang disebabkan karena terjadinya apresiasi pada niata uang yang akan dibayar.Swap dapat dilakukan pada tingkat bunga tetap atau inengainbang, dan dengan inata uang saina atau berbeda, diniana nilainya dalain sisi pandang pihak-pihak yang bersangkutan sania pada ketika persetujuan dilakukan. Tetapi khususnya untuk swap hutang luar negeri kita pakai cross currency fixed to fixed swap atau cross currency fixed to floating swap. Dan untuk tulisan mi lebih ditekankan pada cross currency fixed to fixed swap sebab tingkat kepastian penibayarannya lebih balk dibanding cross currency fixed to floating swap dan lebih ditekankan pada perubahan nilai tukar niata uang. Pemakaian swap yang niurni relatif masih baru, swap pertama dilakukan tahun 1976. Pemakaian swap inulai populer ketika pada tahun 1981, ketika IBM dan Bank Dunia saling nielakukan swap pada hutang niereka inasing-inasing dan transaksi ini diselenggarakan oleh Salomon Brothers. Swap terbukti inerupakan jawaban yang ideal dalain mengatasi masalah hutang pada perusahaan-perusahaan swasta, tetapi beluni banyak cligunakan, oleh negara-negara yang meinpunyai hutang luar negeri.Pada saat ini hanya sedikit saja negara yang inemandang teknik swap sebagai suatu inetode yang effisien untuk pendanaan defisit negara. Negara-negara tersebut antara lain: Denmark, Irlandia clan Austria. Kondisi dan ketentuan umuin dalani pelaksanaan swap juga diuraikan dalani tulisan mi yaitu inengenai pihak-pihak yang terlibat dalain produk swap, mata uang yang umunt dipakai dalam swap, yaitu jatuh tempo, tingkat bunga inaupun amortisasi swap.Dari hasil studi disarankan bahwa untuk niemperlancar usaha dalant inelakukan transaksi swap, negara pelninjam harus ineinpunyai creditworthiness yang baik, cadangan devisa yang cukup dan adanya tenaga ahli keuangan khususnya dalam bidang swap mi. Kelemahan negara-negara berkembang pada ketiga hal mi menyebabkan terhainbatnya dalam melakukan swap hutang luar negerinya. Kemudian pada pemerintah khususnya Departemen Keuangan disarankan untuk membentuk suatu badan yang mengelola hutang luar negeri yang profesional, dengan melakukan antisipasi dan pemantauan yang terus menerus pada pergerakan dari gejolak nilai tukar. Tujuan pemantauan dan antisipasi, bukan untuk spekulasi, diharapkan dapat melakukan transaksi swap dengan tepat dan dapat niengamankan hutang luar negeri dari gejolak nilai tukar yang inerugikan, sehingga pertambahan hutang yang disebabkan apresiasi mata uang yang cukup besar dapat dihindarkan."