Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu terkait misstatement pelaporan keuangan perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat para pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan adanya restatement laporan keuangan. Salah satu tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan untuk para pemangku kepentingan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar. Dewan Komisaris harus memiliki board capital berupa pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang relevan untuk menjalankan tugasnya agar tidak terjadi misstatement dalam laporan keuangan. Penilitian ini dilakukan untuk mengkaji board capital Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama periode tahun 2012 hingga 2020. Pemilihan obyek penelitian berdasarkan adanya kasus restatement laporan keuangannya akibat adanya misstatement. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan data Laporan Tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website dan sumber data publik lainnya. Penelitian juga melakukan analisis dengan membandingkan dengan board capital yang dimiliki Board of Directors Singapore Airlines dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kompetensi pendidikan akuntansi dan keuangan anggota Dewan Komisaris merupakan faktor yang sangat penting dalam pencegahan misstatement dan restatement laporan keuangan.

---

ssues related to the Company's financial reporting misstatement are currently a hot topic of discussion among stakeholders, which is indicated by the restatement of financial statements. One of the objectives of Good Corporate Governance is to ensure that the financial statements presented to stakeholders are error-free and in accordance with standards. The Board of Commissioners must have board capital in the form of relevant education, experience and training to carry out their duties so that there are no misstatements in the financial statements. This research was conducted to examine the board capital of the Board of Commissioners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. during the period from 2012 to 2020. The selection of the research object was based on the existence of a financial statement restatement case due to a misstatement. The research method uses qualitative methods in the form of case studies using companies’ Annual Report data that can be accessed from websites and other public data sources. The study also conducted an analysis by comparing the board capital of the Board of Directors of Singapore Airlines and the Board of Commissioners of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study indicated that the educational competence background of accounting and finance members of the Board of Commissioners is a very important factor in preventing misstatement and restatement of financial statements.

"

"Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional melalui penyediaan akses sumber dana bagi pihak yang membutuhkan sekaligus memberikan peluang alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Seiring dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa pinjam peminjam uang berbasis teknologi informasi, hal tersebut telah memberikan peluang meningkatnya risiko terjadinya berbagai kejahatan bidang keuangan, termasuk risiko digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah merupakan bagian dari program anti pencucian uang pada sektor jasa keuangan. Sebagai subjek yang dikategorikan sebagai industri keuangan non bank, dasar pengaturan prinsip mengenal nasabah bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pedoman program anti pencucian uang memuat beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan identifikasi dan verifikasi nasabah termasuk penerapan prinsip customer due diligence CDD yang sejalan dengan rekomendasi FATF melalui pendekatan berbasis risiko. Dari aspek regulasi, prinsip mengenal nasabah telah membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan lingkup substansi pengaturannya. Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

Peer to peer lending plays an important role and contribute to the national development and economy through the provision of access to financial resources for the parties in need as well as provide alternative investment opportunities for people who have the funds. Along with the increasing complexity of peer to peer lending products and services, it has provided an increased risk of occurrence of various crimes in the financial sector, including risks of being used as means and or targets of money laundering crime. Know your customer principles is part of anti money laundering program in the financial services sector. As a subject categorized as a non bank financial industry, know your customer principles in peer to peer lending refers to the provisions stipulated by the Financial Services Authority regulated in the POJK No. 12 POJK.01 2017 on Implementation of Anti Money Laundering and Counterterrorism Prevention Program in the Financial Services Sector. The anti money laundering guidelines contain some policies and procedures related to customer identification and verification including the application of customer due diligence CDD principles that are consistent with FATF recommendations through a risk based approach. From the aspect of regulation, know your customer principles have brought legal consequences related to the scope of the substance of the arrangement. In the discussion of this thesis, the author uses the normative research methods."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas manajemen terhadap kebijakan keuangan dan investasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Kebijakan keuangan diukur dengan nilai leverage ratio dan dividend payout ratio, sedangkan kebijakan investasai diukur dengan tingkat investasi perusahaan. Variabel independent penelitian ini adalah ukuran tim manajemen, gelar MBA pada presiden direktur, jabatan langsung presiden direktur, struktur organisasi perusahaan, dan jumlah direktur yang juga menjabat di perusahaan lain. Sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, usia perusahaan, lembaga penunjang perusahaan, nilai Tobin?s Q, nilai ROA, dan total stock return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan keuangan dan investasi perusahaan.

---

This reaserch analyze the impact of quality management toward finance and investment policy in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2010-2014. Financial policy measured by leverage ratio and dividend payout ratio. Investment policy measured by level of investment. Independent variables of this reaserch are the size of the management team, MBA degree at the president director, office of the president director directly, organizational structure, and the number of directors who also served in other companies. Control variables are the size of the company, aged company, corporate support institutions, the value of Tobin's Q, ROA, and the total stock return. The results showed the quality of the management have a positive significant impact with company's financial and investment policies."

"ABSTRAKPemenuhan kebutuhan energi domestik masih sangat diperlukan. Pulau Jawamerupakan konsumen energi yang memiliki kebutuhan tinggi dengan menyerap50% dari total konsumsi energi di Indonesia. Sebagai negara berkembang,pemenuhan kebutuhan energi harus ditunjang dengan infrastruktur yangmemadai. Sampai dengan tahun 2035, bahan bakar utama dalam bauran energimasih didominasi oleh bahan bakar fosil yang diperkirakan akan terusmengalami peningkatan. Gas bumi merupakan alternatif bahan bakar yang tepatuntuk pemenuhan kebutuhan energi karena ketersediaannya yang cukup besardan gas bumi merupakan bahan bakar yang bersih sehingga lebih ramahlingkungan. LNG merupakan bahan bakar gas yang dapat mensubtitusipenggunaan solar dan minyak. Dalam penelitian ini, penulis berusahamenganalisa kelayakan investasi distribusi LNG dengan metode value-at-riskdengan hasil keluaran berupa pemetaan risiko sehingga dapat dilakukan strategipencegahan untuk memitigasi dan meminimalisir dampak risiko tersebut.

---

ABSTRACTSupplying the needs of domestic energy is still very necessary. Java Island isthe largest consumer having the high needs of energy reaching 50% of theenergy supplied in Indonesia. As a developing country, the needs of fulfillingthe energy demands needs to be supported by adequate infrastructure. Until theyear 2035, the main fuel in the energy mix is dominated by fossil fuels, that isexpected to continue to increase. Natural gas is an alternative fuel that is rightfor energy needs because of the ability is quite large and natural gas is a cleanfuel that is more environmentally friendly. LNG is a gas fuel which cansubstitute the use of diesel and oil. In this study, the author attempted to analyzethe feasibility of LNG distribution investment by the method of value-at-riskwith output in the form of mapping risk prevention strategies that can be doneto mitigate and minimize the impact of such risks."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah sistem finansial program sampah untuk energi dengan partisipasi pendanaan masyarakat di Indonesia. Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah Kota Depok. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) merupakan salah satu solusi penanganan sampah dan energi di Indonesia. Tetapi nyatanya, para investor bahkan pemerintah sendiri pun belum banyak yang mau melakukan investasi dalam perbaikan manajemen sampah ini. Maka perlu diketahui apakah masyarakat dapat dijadikan sumber pendanaan dalam membangun PLTSa di Indonesia. Dalam penelitian ini akan digunakan dua metode yaitu metode Willingness to Pay (WTP) dari Contingent Valuation Method (CVM) untuk mendapatkan besarnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan metode yang kedua adalah analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui kelayakan investasi. Diketahui bahwa di Kota Depok sebanyak 86% bersedia menyumbangkan sebagian dana untuk pembangunan PLTSa, sedangkan 88% bersedia bila ditawarkan diskon listrik. Analisis kelayakan PLTSa dengan pendanaan masyarakat terbukti layak untuk dilakukan investasi karena menghasilkan nilai Net present Value (NPV) yang positif dan persen Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari rata-rata tingkat suku bunga bank di Indonesia yaitu 13,91% pada skenario tanpa penawaran diskon listrik dan 13,77% pada skenario dengan penawaran diskon listrik. Dari hasil analisis, ternyata dibutuhkan minimal jumlah partisipan sebesar 7% dan 51% dari masing-masing skenario untuk proyek PLTSa dapat terlaksana.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain a financial system waste to energy program with the participation of society funding in Indonesia. The research case study placed in Depok City. Waste to energy development is a solution to waste management and energy needs in Indonesia. But in fact, the investors and even governments have not willing to invest in this project. It is necessary to know whether the public can be a source of funding in building waste to energy project in Indonesia. In this study will use two methods, there are Willingness to Pay (WTP) from Contingent Valuation Method (CVM) and financial analysis. It is known that in Depok City as much as 86% are willing to pay of the funds for the construction of waste to energy project, while 88% are willing to pay if there are an offer, such as electricity payment discount. Feasibility analysis form this project proved feasible investment because it generates a positive Net present Value (NPV) and the percentage of Internal Rate of Return (IRR) is greater than the average bank interest rate in Indonesia, that is 13.87% in no electricity discounts offer scenario and 13.73% if there is an electricity discounts offer. From the analysis, the minimum number of participants for each scenario are 7% and 51% from total houses in Depok City to make the project can be implemented."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh kesejahteraan finansial terhadap kebahagiaan, dan pengaruh kebahagiaan terhadap pengambilan keputusan finansial pada masyarakat Indonesia. Sumber kesejahteraan finansial, provinsi, dan gender dimasukkan sebagai variabel moderasi untuk hubungan antara kesejahteraan finansial dan kebahagiaan. Penelitian ini mengkaji data primer dari sampel 152 responden di seluruh negeri dengan menggunakan PLS-SEM dan data sekunder dari World Happiness Report, PDB/kapita, jumlah tabungan di bank umum dan tabungan pensiun untuk Indonesia menggunakan regresi. Berdasarkan analisis terhadap data primer dan sekunder, ditemukan bahwa kesejahteraan finansial memiliki korelasi positif dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan memiliki korelasi positif dengan keputusan keuangan. Selain itu, berdasarkan analisis dari data primer, tidak ditemukan pengaruh dari semua variabel moderasi yaitu sumber kesejahteraan keuangan, provinsi, dan gender.

---

This research aims to reveal the effect of financial well-being on happiness, and the effect of happiness on financial decision-making among Indonesians. Source of financial well-being, province, and gender are included as moderating variables to the relationship between financial well-being and happiness. The analysis examined primary data from a sample of 152 respondents across the country with PLS-SEM and secondary data from World Happiness Report, GDP/capita, amount of saving in general bank and retirement saving for Indonesia with regression. Based on analysis on the primary and secondary data, it is found that financial well-being has positive correlation with happiness, and happiness has positive correlation with financial decisions. In addition, based on analysis from the primary data, there is no effect from all moderating variables, namely source of financial well-being, province, and gender."