Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada proses pengembangan produk bancassurance dan merekomendasikan tindakan perbaikan atas masalah yang timbul dalam proses pengembangan produk bancassurance. Unit analisis yang digunakan adalah aspek pengembangan produk bancassurance dalam Divisi Wealth Management pada sebuah perbankan terkemuka di Indonesia (PT. X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Penelitian ini membahas mengenai sistem pengendalian internal pada proses pengembangan produk bancassurance yang dievaluasi dengan menggunakan kerangka kerja pengendalian internal COSO (2013) yang terdiri dari 5 (lima) komponen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, kegiatan pemantauan) dan 17 prinsip yang mewakili konsep dasar yang terkait dengan setiap komponen. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kelemahan beserta upaya perbaikan atas sistem pengendalian internal pada Divisi Wealth Management PT. X. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut kerangka kerja pengendalian internal COSO (2013), penerapan sistem pengendalian internal pada Divisi Wealth Management PT. X sudah terbilang baik dan efektif. Namun apabila ditinjau lebih lanjut dalam pelaksanaannya terutama dalam aspek pengembangan produk bancassurance, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian internal pada Divisi Wealth Management PT. X menjadi kurang efektif sehingga sebaiknya dilakukan perbaikan agar tujuan Divisi Wealth Management PT. X dapat tercapai secara optimal.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the internal control system in the bancassurance product development process and recommend corrective actions for problems that arise in the bancassurance product development process. The research subject used is the aspect of bancassurance product development in the Wealth Management Division of a leading banking in Indonesia (PT. X). This research uses a descriptive qualitative research method with a case study approach. The data used in this research are collected through observation and interview methods. This research discusses about internal control system in the bancassurance product development process that are evaluated using the COSO's internal control-integrated framework (2013) which consists of 5 (five) components (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring activities) and 17 principles that representing the fundamental concepts associated with each component. Then proceed with analyzing the weaknesses along with efforts to improve the internal control system at PT. X's Wealth Management Division. From this research, it can be concluded that according to COSO's internal control-integrated framework (2013), the implementation of the internal control system in PT. X's Wealth Management Division has been considered good and effective. However, if further reviewed in its implementation, especially in the aspect of bancassurance product development process, there are still several factors that influence the internal control system of PT. X's Wealth Management Division to be less effective so it needs improvements in orders to achieve the goal of PT. X's Wealth Management Division optimally."

"Strategic Cost Management merupakan suatu konsep pemikiran yang mendasari sistem akuntansi manajemen yang dapat membantu manajemen dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dengan menggunakan strategi yang sesuai. Terdapat tiga strategi dasar yang dapat diterapkan, yaitu low cost, diferensiasi dan fokus. Strategi yang diterapkan PT X adalah diferensiasi yaitu memberikan produk yang berkualitas dan pengiriman yang tepat livaktu. PT X memiliki 6 aktivitas utama, yaitu aktivitas pembelian, produksi, pemasaran, riset dan pengembangan, administrasi dan pengendalian mutu. Penerapan strategi diferensiasi pada aktivitas pembelian adaiah membina hubungan yang baik dengan pemasok yang ada serta menekankan pada manajemen mute yang balk untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas balk dan tepat pada waktunya. Penerapan strategi diferensiasi pada aktivitas produksi lebih ditekankan pada faktor efisiensi dan efektivitas produksi dan faktor kualitas produk. Penerapan strategi diferensiasi pada aktivitas pemasaran adalah melakukan kegiatan promosi produk dengan mengikuti berbagai pameran yang bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik dengan para konsumen serta untuk menunjukkan bahvva produk yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas yang tinggi. Penerapan strategi diferensiasi pada aktivitas rriset dan pengembangan ditekankan pda kegiatan yang akan memberikan manfaaat dalam penurunan biaya produksi dan peningkatan kualitas produk. Penerapan strategi diferensiasi pada aktivitas pengendalian mutu ditujukan untuk meningkatkan pengendalian mutu secara preventif pada berbagai tahap produksi. Penerapan strategi diferensiasi pada aktivitas administrasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas, pengalaman dan keahlian dalam pemrosesan informasi sehingga dapat memberikan informasi yang berharga secara tepat waktu dan tegat guna, meningkatkan mutu atau kualitas tenaga kerja, yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk yang dihasilkan. Kerjasama yang baik antar akitivitas utama juga penting dalam menunjang strategi perusahaan. Penerapan strategic cost management mendorong PT X untuk mengambil berbagai langkah-langkah strategis sehingga Perusahaan dapat unggul dalam persaingan dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan pengiriman barang yang tepat tivaktu, yang pada akhirnya akan menuju kepada tercapainya tujuan Perusahaan."

"Skripsi ini membahas analisa manajemen pajak penghasilan pada PT. IPS, khususnya pajak penghasilan badan pada tahun 2008 dalam upaya mencapai efisiensi beban pajak. Penelitian ini adalah studi kasus. Hasil Penelitian menyarankan agar PT. IPS melakukan koreksi atas penghasilan final dan non final, agar tidak menyebabkan beban pajak yang lebih besar, serta melakukan pembetulan atas SPT Masa PPh Pasal 23 untuk melaporkan objek yang seharusnya terutang PPh Pasal 23.

---

This research discuss about analysis of income tax management on PT. IPS particularly income tax in 2008 in achieving efficiency of tax expense. This research is a case study. Results of the study suggest that PT IPS to revise the Corporate Income Tax Return regarding corrections on the final and non-final income, to avoid the larger administrative sanction, as well as perform revision of the Article 23 Income Tax Return to disclose all transaction that subjected to Income Tax."

"Perusahaan pada umumnya memiliki satu tujuan yang dapat dicapai dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Dalam pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan adanya pengendalian yang baik agar penggunaannya tidak menyimpang dari kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan suatu badan pengawas intern yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan secara kesel uruh an. Pengawas intern yang dibahas dalam skripsi ini adalah Biro Pengawasan Intern pada PT "X" yang merupakan suatu BUMN yang berada di bawah Departemen Perdagangan. Untuk menilai efektivitas dalam pelaksanaan internal audit serta peranan pengawas di dalam perusahaan maka dilakukan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan BPI tersebut. Dalam pelaksanaan internal audit, hendaknya dilakukan 4 tahap yaitu : 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan 3. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan 4. Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut Penilaian lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menilai Quality Assurance dan pelaksanaan internal audit tersebut serta beberapa faktor intern dan faktor ekstern lainnya yang mempengaruhi keberhasilan serta efektivitas pelaksanaan internal audit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja BPI PT "X" berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Peranan BPI itu sendiri cukup penting dalam perusahaan tersebut mengingat kedudukan tinggi dan dukungan penuh yang diberikan pimpinan perusahaan dalam rangka memperbaiki dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di perusahaan."

"Mekanisme pengembalian kembali pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu migas mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan pengembalian kembaliPPN seperti SKF, SKPN dan konfirmasi faktur pajak dari DJP membuat prosedur pengembalian kembali PPN menjadi lebih lama dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur pengembalian kembali PPN Migas berdasar PMK 218 Tahun 2014 di PT X. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengembalian kembali PT X harus melalui lima tahap yaitu penyiapan surat permohonan kembali PPN, verifikasi dokumen oleh SKK Migas dan konfirmasi DJP, penelitian terhadap surat permintaan pengembalian kembali PPN oleh DJA, pengeluaran surat perintah pembayaran, dan pencairan dana dari rekening migas. Namun, dalam proses pengimplementasiannya PT X mengalami permasalahan seperti birokrasi yang terlalu panjang.

---

The mechanism of reimbursement of Value Added Tax on the upstream oil and gas experienced a significant change since the PMK No. 218 of 2014 was enforced. Additional requirements filing documents VAT reimbursement such as SKF, SKPN, and confirmation tax invoice from the DJP make VAT reimbursement procedures become longer. This study aimed to analyze the implementation of the VAT reimbursement procedure based on PMK 218 2014. This qualitative research used in-depth interview as data collection technique.

As the result, there are five stages that has to be passed in the procedure. The stages are preparation of VAT returns documents, documents verification by SKK Migas and confirmation by DJP, study of VAT reimbursement's letter of request by DJA, the issue of a payment order, and funds disbursement from oil and gas account. However, there are some problems in the implementation, long bureaucracy is one of them."