Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Sumba Tengah terletak di Pulau Sumba di bagian barat daya Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas 1.869,18 km2 dan jumlah penduduk tahun 2009 sebesar 59.430 jiwa. Sumba Tengah sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 bulan (Desember - Maret) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan kering. Rasio elektrifikasi NTT tergolong rendah, yaitu 53,63 persen sedangkan rata-rata tingkat nasional sebesar 76,56 persen. Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi Sungai Loko Labariri sebagai sumber air irigasi sawah dan pembangkit tenaga listrik. Sungai Loko Labariri merupakan sungai besar yang berada di Sumba Tengah, dengan luas DAS 28.063 Ha dan panjang sungai utama 43,3 km, serta total hujan yang tercurah pertahun di seluruh DAS sebesar 755,4 juta m3. Penggunaan lahan terbesar berupa padang rumput/tanaman rendah mencapai 41,85 persen, semak belukar 18,73 persen, dan sawah tadah hujan 16,06 persen. Luas hutan hanya 10,17 persen dan pemukiman masih jarang di bawah 1 persen. Hasil analisa sampel air kandungan Fe berkisar 0,380 - 0,630 mg/l, yang tergolong kecil, jauh dari batas toleransi untuk tanaman 17 mg/l, dan tingkat keasaman air (pH) juga pada kondisi netral sehingga aman/tidak beracun semua tanaman. Hasil penghitungan SAR menunjukkan nilai berkisar antara 0,1382 - 0,2115, yang tergolong sangat rendah. Kajian ini menyimpulkan bahwa Sungai Loko Labariri memenuhi syarat sebagai sumber air irigasi sawah dan berdasarkan debit air mampu untuk mengairi sawah sekitar 343 Ha di Kecamatan Katikutana yg merupakan DAS bagian tengah, sedangkan wilayah hilir di daerah Waygali dapat dikembangkan untuk tenaga listrik sekitar 1,25 Mega Watt."

"Saat ini, ada dua instrumen untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari proyek pembangkit listrik di Indonesia, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aspek lingkungan dan sosial dari Amdal dan ESIA untuk mengembangkan pedoman dan strategi pengintegrasian dua studi ini. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen, wawancara semi terstruktur dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan utama ESIA dan Amdal terletak pada fase penapisan, pelingkupan, analisis dampak, dan tindak lanjut. ESIA mencakup aspek fisik-kimia, biologi, (lingkungan) dan sosio-ekonomi (sosial) yang lebih luas dibandingkan Amdal. Mengintegrasikan dua kajian lingkungan ini dapat mengurangi jejak karbon dari studi lingkungan, memperkuat perlindungan lingkungan, efisiensi biaya hingga 12%, meningkatkan kapasitas penyusun dan pelaksana Amdal dan ESIA, peningkatan keberterimaan oleh pengambil keputusan, yaitu pemerintah dan lembaga finansial. 

---

Currently, there are two instruments for assessing the environmental and social impacts of power development projects in Indonesia, which are Analisis Mengenai Dampak Lingkungan or Amdal and  Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). This research aims to compare the environmental and social aspects of Amdal and ESIA to further develop guidance and strategy for the integration of these practices. This research employed document analysis, semi-structured interviews, and field observation. This research found that the main differences between Amdal and ESIA are in the screening, scoping, impact analysis, and follow-up phases. The ESIA covers a wider range of physicochemical, biological, and socio-economic (social) aspects than Amdal does. Integrating the two practices could reduce the carbon footprint, strengthen environmental protection, save costs up to 12%, increase the stakeholder capacity, and improve the acceptance of decision-makers (the government and financial institutions)."

"Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas berakibat pada besarnya potensi sumberdaya laut yang ada. Sumberdaya ini perlu diupayakan agar penggunaannya memperhatikan daya dukung dan kelestarian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.Kebutuhan energi listrik di Indonesia terutama di Pulau Jawa yang berfluktuasi dan cenderung meningkat, diperkirakan dalam periode 1986 - 2010 diperlukan tambahan pembangkit listrik sebesar 26.500 MW. Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, Pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar yang memiliki kapasitas 2400 MW. PLTGU Muara Tawar yang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 39,6512 Ha yang termasuk Desa Segara Jaya dan Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.Berdasarkan studi Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah dilakukan, jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pada tahap konstruksi meliputi mobilisasi personil, peralatan dan material, pematangan lahan, pemancangan tiang pondasi dan pembangunan kanal pendingin dan demiaga sementara.Mengingat aktivitas konstruksi PLTGU ini diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan di wilayah pesisir tempat proyek dibangun, maka dilakukan pemantauan pada komponen - komponen lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan dampak. Penelitian lapangan yang dilaksanakan pada tahap konstruksi (Mei 1995 - Mei 1996) meliputi pengamatan dalam bidang Sosial Ekonomi, Kualitas Air Laut, dan Kualitas Udara. Pengamatan ini dilakukan terhadap aspek - aspek dan di lokasi yang diperkirakan mendapatkan dampak langsung dari aktivitas proyek. Hipotesis dari Tesis ini adalah : Konstruksi Proyek PLTGU Muara Tawar akan menimbulkan dampak pada lingkungan pesisir.Dari penelitian diketahui sebanyak 29,25 % dari total pekerja non skilled diserap dari tenaga local/penduduk disekitar tapak proyek. Penyerapan tenaga kerja lokal ini menyebabkan perubahan lapangan pekerjaan beberapa penduduk yang sebelumnya nelayan menjadi buruh proyek PLTGU. Hasil analisis Statistik menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang bekerja sebagai buruh PLTGU ternyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan bekerja sebagai nelayan.Sebagian besar responden ( 91 %) menyatakan tidak keberatan terhadap keberadaan proyek, karena dipandang memberikan kesempatan kerja dan juga memajukan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat. Responden yang keberatan, berpendapat proyek ini membuat laut menjadi lebih dangkal dan berkurangnya hasil tangkapan udang dari pinggir pantai.Berdasarkan pengukuran kedalaman yang telah dilakukan, menunjukkan adanya pendangkalan perairan. Pendangkalan ini disebabkan proses sedimentasi yang tinggi yang telah terjadi sebelum adanya proyek PLTGU. Proses sedimentasi terlihat dari kandungan bahan padatan tersuspensi (TSS) yang telah melampaui baku mutu menurut Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 0211/1988. Kandungan TSS terbesar terjadi saat kegiatan pengerukan pantai dan pemancangan tiang pondasi. Hasil analisis statistik menunjukkan ada pengaruh dari pembangunan proyek PLTGU Muara Tawar pada tingginya kandungan TSS di perairan .Hasil pemantauan kualitas air laut, dijumpai adanya beberapa parameter logam berat yang kandungannya meningkat sejak adanya proyek PLTGU bila dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya proyek. Parameter logam berat yang meningkat ini adalah Cd, Ni, dan Pb. Kandungan logam berat ini meningkat sebanding dengan meningkatnya curah hujan dan menurun seiring dengan menurunnya curah hujan. Logam berat ini bukan berasal dari proyek PLTGU tetapi menunjukkan limbah perkotaan yang terbawa aliran sungai masuk ke perairan pantai. Keadaan ini diduga juga dipengaruhi oleh berkurangnya hutan bakau yang tumbuh di pantai. Diketahui bahwa salah satu fungsi dari hutan bakau adalah sebagai penyerap lumpur karena adanya sistim akar yang padat sehingga partikel yang sangat halus mengendap di sekeliling akar bakau membentuk kumpulan lapisan sedimen yang sekali mengendap biasanya tidak dialirkan keluar lagi. Logam berat yang terbawa aliran sungai akan tersaring oleh lumpur hutan bakau sehingga tidak masuk ke perairan pantai, namun jika hutan bakau ini musnah, maka aliran sungai yang mengandung logam berat akan langsung masuk ke perairan pantai. Berdasarkan studi yang dilakukan saat AMDAL dijumpai hutan bakau sebanyak 1500 pohon/ha , namun saat penelitian pada tahap konstruksi ini hutan bakau yang ada tinggal 1135 pohon/ha.Kandungan debu dan tingkat kebisingan terbesar terjadi di lokasi tapak proyek, kemudian semakin menurun pada daerah sekitar tapak dan nilainya kecil di daerah pemukiman yang jauh dari tapak proyek. Disini terlihat bahwa besarnya curah hujan juga ikut berperan terhadap kandungan debu. Pada saat curah hujan tinggi, kandungan debu rendah. Sedangkan saat curah hujan rendah, kandungan debu tinggi bahkan melampaui baku mutu yang ditetapkan menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 660.31/SK1694-BKPMD182.Persepsi penduduk menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di dekat tapak proyek merasa terganggu oleh debu dan kebisingan, sedangkan yang tinggalnya_ jauh dari tapak proyek tidak merasa terganggu. Hasil analisis Statistik menunjukkan adanya pengaruh antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan persepsi terhadap gangguan debu, selain itu analisis Statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh antara lokasi tempat tinggal penduduk dengan persepsi terhadap gangguan kebisingan.Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konstruksi prayek PLTGU Muara Tawar menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir.

---

Impact of the Contstruction of the Power Plant on the Coastal Environment (A Case Study in the Gas-Generated Power Plant at Muara Tawar-Bekasi, West Java)The vast area of Indonesian waters offers a wide variety of natural resources. It is very critical to conserve the use of these resources. The ecosystem along the coastal area is also sensitive due to its natural changes that shape the coastline. There is a steady concern of new development that will endanger the coastal ecosystem. Increasing awareness of the communities of any new development can prevent coastal destruction.

In Java the need of electricity is on the rise. It is estimated that from 1986 to 2010 as much as 26.500 MW is needed. Indonesia is building a gas-generated power plant (Perusahaan Listrik Tenaga Gas Uap or PLTGU) in Muara Tawar with a capacity of 2.400 MW. This plant is constructed on a 396,512 ha land in East Java.

Based on the environmental impact assessment (Analysis Mengenai Dampak Lingkungan or AMDAL) the development of this power plant will affect on the coastal ecosystem and environment. This study was conducted to investigate the impacts of PLTGU on water and air quality, and social economy of the coastal community.

The levels of some heavy metals such as Cd, N, and Pb, have increased since the development of the power plant. It was suspected that the heavy metals originated from the city sewage rather than from the PLTGU. Naturally the mangroves filter these heavy metals. However, the density of mangrove has declined from 1,500 trees/ha to 1,135 trees/ha after the PLTGU project was developed. It was noted that the levels of these heavy metals increased with the increasing amount of rainfall.

Project PLTGU also has affected the noise intensity and dust density around the area. It was found that the dust density and amount of rainfall are inversely related. When there was a high amount of rainfall, the dust density was low, and vice versa. Local communities around the project were greatly affected by the amount of dust and noise intensity. Statistics showed the impact of the dust density problem and of the noise intensity on the residential sites.

It was found that 29.25% of the local non-skilled workers who were fishermen have now become power plant workers. Power plant workers tend to have higher income than the fishermen. Individuals (91%) who are in favor of the power plant project consider that the plant will result in a higher employment rate. However, others feel that the plant will cause sedimentation and reduction in the ocean harvest. Sedimentation due to total suspended solids (TSS) has occurred even before the plant started and its rate will continue to increase as the plant developed.

In conclusion, the development of PLTGU Muara Tawar will impact on its coastal environment."

"Untuk keamanan konstruksi bangunan, investigasi perilaku tanah terhadap beban menara dimana pondasi berada perlu dilakukan. Geologi regional menunjukkan bahwa menara berada pada Formasi Jampang Anggota Cikarang (Tmjc) dimana pada lokasi tersebut dikenali dua jenis tipe tanah sebagai alas pondasi yang memiliki parameter tanah yang berbeda. Lanau dan lanau lempungan akan diinvestigasi untuk menggambarkan perilaku tanah terhadap total beban menara yang bekerja. Model numerik dengan software Plaxis digunakan untuk menganalisis perilaku tanah di bawah menara khususnya pada kondisi jenuh dan tidak jenuh air. Analisis dibagi dalam empat langkah yang diasumsikan sebagai implementasi dari langkah-langkah pembangunan. Karena langkah pertama merupakan pemasangan pondasi, maka beban pertama yang diaplikasikan adalah beban vertikal. Fase-fase selanjutnya adalah mendistribusikan beban mati yang berupa beban merata dan beban titik dari menara. Berdasarkan hasil akhir Plaxis, dapat diketahui distribusi dan perpindahan dari seluruh kondisi memiliki pola yang sama. Namun nilai terbesar dari perpindahan dapat jelas ditemukan pada kondisi jenuh dengan nilai sebesar 50,23x10-3 meter sementara pada kondisi tidak jenuh hanya sebesar 44,44x10-3 meter. Selanjutnya, model menunjukkan sebaran titik plastik pada kondisi jenuh lebih besar dari kondisi tidak jenuh air."

"The Role of an Engineer in Accelerating the Progress of a Hydroelectric Power Construction Project (PLTA) in Indonesia (Case Study of Nippon Koei Co., Ltd.'S Hydroelectric Power Projects)Indonesia is well endowed with hydropower potential, which is renewable and indigenous energy, with natural support of ample rainfall. The construction of hydropower (PLTA) will conserve the exportable resources such as oil, natural gas and coal, and thus contribute to Indonesia's foreign exchange earnings. The fact that the hydroelectric power is a kind of complex and diversified project involving many parties within the limited space and management, then the presence of a qualified consulting engineer is required to ensure that the Project be completed to quality, to time and to cost.Selecting a consultant is one of the most important decisions an owner or client makes. The success of the Project often depends on obtaining the most able, experienced, and reputable consulting firm. The procurement of a consulting engineer is merely based on the following 3 (three) principal categories: (a) Experience in similar projects (20 % weight) ; (b) Approach and methodology (30 % weight) ; (c) Qualification and competence of the personnel proposed (50 % weight). These categories justify the qualification of a consulting firm selected. This thesis investigates the relationship between the qualification of a consulting engineer supervising the construction of a hydroelectric power and its progress.Nippon Koei Co., Ltd., being the first private independent consulting firm in Japan established in 1946, was selected as the consulting firm with samples of projects including Tanggari-II, Besai, Renun and Musi Hydroelectric Power. Nippon Koei Co., Ltd. has been involved over a long period of time in the development of a number of hydroelectric power projects in Indonesia providing extensive accumulated experience and knowledge therefrom.The required data (secondary data) was obtained from the Monthly Progress Report. The progress of the Project was easily noted from the "S-Curve" and the quality of the Consultant was reflected in the Manning Schedule. Other variables such as productivity level of each expert, the role of Owner and Contractor, and procurement method were assumed to be constant. SPSS 7.5 for Windows was used to run the data for regression analysis.The result yielded a significant relationship in the form of a positive correlation between quality of the Consultant and progress of the Project. It is, therefore, justifiable to conclude that the more qualified consulting firm will positively accelerate the completion of the hydroelectric power projects in Indonesia."

"Kerjasama kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta bukan merupakan fenomena baru di dunia internasional. Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat merupakan proses pematangan pada sasaran bersama yaitu solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Akibat krisis ekonomi maka banyak perjanjian jual beli listrik antara pihak swasta dan PT PLN terpaksa dihentikan oleh pemerintah karena kontrak pembelian listrik tersebut menggunakan standard US $ yang akan membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi pemerintah. Penerapan kaidah menajemen resiko untuk mengantisipasi pengamanan bagi semua pihak yang terkait akan kemungkinan resiko yang terjadi adalah sangat tepat dan merupakan proses yang harus ditempuh untuk mengarah pada efisiensi dan efektivitas pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.Sebagai kasus penelitian akan ditinjau proyek Build Operate Transfer Pembangkit Tenaga Listrik X dengan skala kecil 10 MW, dan didekati permasalahannya dan dicoba dihitung kembali sampai sejauh mana dapat diterapkan efisiensi dan optimasi sehingga proyek yang terhenti yang pada dasarnya merugikan semua pihak dapat bergulir kembali dan pada tahap awal mengurangi kerugian investasi dan pada tahap berikutnya mendapatkan keuntungan yang wajar bagi semua pihak terkait yaitu bagi investor, bagi pemerintah, bagi PT PLN dan juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat membantu semua pihak yang terkait untuk berpikir positif ke depan dan secara kebersamaan menyelesaikan dan menuntaskan segala permasalahan secara obyektif dan ilmiah dengan semangat demi keuntungan bersama dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan (win-win solution).Penelitian untuk membuat analisa perbandingan pembangkit skala 3 MW, 10 MW dan 18 MW menunjukkan skala 18 MW adalah yang ter-efisien dan diikuti dengan skala 10 MW dan baru 3 MW. Dari aspek keuangan yang terbaik adalah membangun pembangkit 18 MW dengan pembiayaan bunga 16 % pertahun, harga jual US $ 45 mil/s/Kwh dimana akan mendapatkan IRR sekitar 21-23 %.

---

Cooperation between government and private sector is not a new phenomenon in the business world. Agreement made is a maturity process to reach a mutual goal i. e. profitable solution for the related parties. Due to economical crisis, there are many Power Purchase Agreements (PPA) between Private Company and PT. PLN (state owned company) which are breached by the Government of the Republic of Indonesia(GOI) since the contracts of PPA use foreign currency (i.e. : US $) which will cause a significant disadvantage for the GOI.

Application of Risk Management to anticipate any risk for the related parties is very suitable and a must to be carried out to reach an efficiency and effectiveness in infrastructure projects in Indonesia.

As a case study, it will be reviewed a Build Operate Transfer Project, "X", Small Scale Geothermal Electric Power Plant (10 MW). It is how to approach the problem and re-calculate and how far the efficiency and optimizing can be reached so that the idle project which is causing disadvantages for the whole parties can run properly, wherein at the first step, it will reduce the investment lost, and at the next step it will get profit for the related parties namely: the investor, the GOI, PT. PLN, and the public. By this Study, it is expected to assist the whole related parties to think forward positively and to settle the problem collectively, objectively and scientifically to reach mutual benefit, and without any lost at any party (or in win-win solution way).

Research study to compare geothermal power generator between 3 MW, 10 MW and 18 MW of scale was found that the 18 MW is the most efficient and followed by the 10 MW and 3MW as the last.

The best financial aspect for continuing the Project is by supporting 18 MW geothermal power generators with finance of 16 % interest per year, and sale price of US $ 45 mil/s/Kwh, which will get IRR between 21-23 %."

"Nikel merupakan barang tambang penting terutama bagi industri pembuatan logam sehingga pembangunan pabrik pengolahannya sangat dibutuhkan. Tantangan yang dihadapi oleh proyek ini adalah kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Tesis ini menjabarkan kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan tenaga terampil pada proyek X serta mencakup wilayah potensi dan proses pemenuhan kebutuhannya melalui analissi kesenjangan dan strategi optimasi. Berdasarkan untuk proyek X diharapkan untuk proporsi tenaga kerja lokal mencukupi untuk kebutuhan proyek X namun untuk proporsi tenaga kerja regional tidak mencukupi dan harus didatangkan dari wilayah nasional. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil prada proyek ini dibutuhkan proses perekrutan, pelatihan serta penilaian kinerja yang dilakukans ecara terstruktur dan baik secara berkala mulai dari sebelum proyek dimulai, saat proyek berlangsung dan akhir proyek hingga proyek yang akan datang.

---

Nickel is one of the key mineral in the world, especially for the industrial manufacture of metal so that its processing plant is needed. But the challenges faced by the project one of them is demand and supply of skilled labor for the project. This thesis describes the gap needs and availability of skilled labor on the project and covers an area of potential X and the process of fulfilling their needs through the gap analysis and optimization strategies. For these project, based on the expected proportion for local labor to meet the needs of the project X but for the proportion of the regional labor force is inadequate and must be imported from the national territory. To meet the needs of skilled manpower in this project required the hiring process, training and performance assessment in a structured from the beginning of the project,construction and the end of the project to future projects."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."