Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal tersebut, pihak bank telah mensyaratkan adanya jaminan yang mempunyai bentuk yang baik yang biasanya berbentuk agunan, ini dilakukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap yang bernama KRETAP (Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap). Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi bank BRI telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya dengan berpedoman pada prinsip 2P dari prinsip 5P yaitu character dan capacity dan salah satunya dengan diasuransikannya kredit tersebut dalam hal nasabah tersebut meninggal. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan."

"Kegiatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) yang dilakukan perbankan tidak terlepas dari risiko, terutama sekali risiko kredit. Untuk menekan kemungkinan kerugian dari kegiatan pemberian KPR pada nasabahnya, maka salah satu cara yang dapat dipakai Bank adalah dengan menerapkan konsep manajemen risiko. Manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dengan pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko kemudian mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi tersebut. Bari identifikasi risiko dalam penyaluran KPR pada Bank 'X', diketahui bahwa yang Capat menimbulkan risiko kredit adalah risiko pada waktu proses seleksi permohonan KPR antara lain tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan bagi pemohon KPR dan risiko-risiko selama masa pelunasan KPR yang telah diberikan yaitu risiko yang terjadi pada diri nasabah dan risiko yang terjadi pada rumah sebagai objek/agunan KPR. Kemudian dari hasil pengukuran risiko diperoleh bahwa risiko yang paling potensial menyebabkan terganggunya atau bahkan macetnya KPR yang telah disalurkan jika tidak dikendalikan adalah risiko kematian nasabah dan risiko kebakaran dari rumah yang menjadi objek/agunan KPR. Untuk itu Bank 'X' harus melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara mengkombinasikan metode-metode pengendalian risiko yaitu melakukan pencegahan risiko dengan merancang suatu prosedur permohonan KPR lengkap dengan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi pemohon KPR. Kemudian sebagai kewajiban tambahan pemohon KPR diminta untuk menutup asuransi jiwa kredit bagi diri nasabah dan asuransi kebakaran bagi agunan KPR. Pada kasus-kasus tertentu jika masih terjadi kemacetan pembayaran KPR maka sebagai langkah terakhir Bank mempunyai hak untuk melikuidasi agunan kredit untuk mengambil haknya sebesar kredit yang belum dilunasi nasabahnya."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjiankredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasiyang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turutdibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baikdan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antaraBPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbuktitelah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upayapenanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan BankIndonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of contract law on creditagreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach ofcontract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts onhandling the non-performing loans were based on good and right procedures andways. The method used in this research was qualitative with descriptiveinterpretive. The results of this research revealed that credit agreement betweenBPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven indoing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performingloans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and CreditPolicy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."

"ABSTRAK

Laporan ini membahas proses validasi atau pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dilakukan oleh PT LT. Pemrosesan SKBDN yang dimulai dari penerimaan SKBDN hingga pencairan SKBDN dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 dan Standar serta Instruksi Kerja PT LT. Dalam penerimaan SKBDN, ada tahap yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu tahap Penerimaan SKBDN. PT LT seharusnya hanya menerima SKBDN dari Bank Negosiasi, namun pada praktiknya PT LT juga menerima SKBDN dari konsumen. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas SP&GC, terdapat perbedaan alur kerja serta tindakan-tindakan yang tidak diinstruksikan dalam Instruksi Kerja perusahaan. Perbedaan tersebut terdapat pada proses penandatanganan SKBDN oleh Kepala Dinas SP&GC dan pendistribusian Tanda Terima Jaminan Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi Dinas SP&GC, maupun PT LT secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis report discusses the process of validating or examining Domestic Letter of Credit (SKBDN) conducted by PT LT. SKBDN processing starting from SKBDN receipts until SKBDN disbursement is conducted based on Bank Indonesia Regulation Number 5/6/PBI/2003 and PT LT Standards and Work Instruction. In receiving SKBDN, there is a stage that is not in accordance with Bank Indonesia Regulations, that is the stage of SKBDN Receipt. PT LT should only receive SKBDN from the Negotiation Bank, but in practice PT LT also receives SKBDN from consumers. During the inspection process carried out by the SP&GC Service, there are differences in workflows and actions that are not instructed in the company's Work Instructions. The difference is found in the process of signing the SKBDN by the Head of the SP&GC Service and the distribution of Guarantee Receipts. This has the potential to cause problems for the SP&GC Service, as well as PT LT as a whole.

"

"ABSTRAKBerdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ melaksanakan outsourcing terhadap pengadaan komponen untuk menurunkan biaya komponen, sehingga harga jual kendaraan secara keseluruhan dapat diturunkan tanpa menurunkan kualitas produk. Pemilihan sumber pasokan dipengaruhi oleh faktor tarif impor, baik kebijakan pemerintah clalam menentukan pajak impor, maupun dari penerapan tarifikasi regional seperti AFTA. Untuk mencapai outsourcing yang berhasil, maka PT. XYZ harus melakukan koordinasi yang kuat antara PT. XYZ clengan pemasoknya. PT. XYZ juga harus mengkaji aspek finansial untuk mengetahui apakah outsourcing yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi bisnis perusahan. Terakhir, PT. XYZ harus memiliki tenaga kerja yang mengerti aspek teknis komponen dan proses yang akan dioutsource dan manajemen proyek.Perkreditan merupakan sumber utama penghasilan Bank. Perkreditan ini sempat terhenti selama krisis ekonomi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan suku bunga kredit melambung tinggi.Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan moneter, yang ditandai dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan cenderung stabil serta penurunan suku bunga perbankan, bank kembali memberikan pembiayaan, berupa fasilitas kredit, kepada para perusahaan.Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada suatu perusahaan, seorang Analisis Kredit wajib melakukan suatu mekanisme kerja dalam pengelolaan dan pemberian fasilitas kredit. Salah satu tahapannya adalah melakukan analisis terhadap permohonan calon debitur. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah dan/atau macet.PT. XYZ mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerjauntuk membiayai kegiatan produksi berupa kotak karton gelombang (KKG). Untuk menilai apakah permohonan tersebut feasible bagi Bank, pcrlu dianalisis beberapa aspek, yaitu apek yuridis, aspek pemasaran, aspek manaJemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek sosial ekonomi serta aspek resiko dan titik kritis.Secara yuridis, PT. XYZ telah memenuhi persyaratan awal pengajuan fasilitas krerlit kepada Bank karena telah memiliki legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha, surat permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris perusahaan, serta barang jaminan yang diserahkan memiliki bukti kepemilikan yang sah.Ditinjau dari aspek pemasaran, produk yang dihasilkan PT. XYZ dipergunakan untukpengemasan hasil industri, terutama untuk memudahkan dalam transportasi dan mengurangi resiko kerusakan selama pengangkutan. Kondisi persaingan dengan usaha sejenis sangat ketat, namun dengan penekanan pada kualitas, harga dan pengiriman produk tepat waktu, persaingan tersebut relatif dapat diatasi. Dengan market share sebesar 1,00% dari kapasitas produksi nasional, potensi pasar dalam negeri masih ada.Key person PT. XYZ, Sdr. Mulyadi, telah memiliki pengalaman yang cukup lama, selama ± 14 tahun, dalam mengelola usahanya, dan memiliki latar belakang pendidikanSarjana Ekonomi, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya, serta memiliki itikad yang baik, karena menyerahkan asset pribadinya sebagai j aininan tambahan pada Bank A.Kemudian, berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan produksi, lokasi pabrik barusangat mendukung perkembangan usahanya, karena terletak di tempat yang strategis dan telah dilengkapi dengan prasarana yang cukup memadai.Keberadaan pabrik baru di kawasan tersebut akan membuka lapangan pekerjaan,sehingga dapat meningkatkan taraf hid up masayarakat sekitarnya.Selanjutnya, kinerja keuangan PT. XYZ dalam dua setengah tahun terakhir menunjukkan kondisi usaha yang cukup baik dimana PT. XYZ dapat membukukankeuntungan. Pengoperasian pabrik baru sebesar 40% dari kapasitas terpasang dapatmeningkatkan omzet penjualan sebesar 35,09% dibandingkan tahun sebelumnya.Namun, PT. XYZ diwajibkan untuk menambah jaminan tambahan, karena sesuatperhitungan, rasio jaminan yang telah diserahkan terhadap fasilitas kredit yang akan diberjkan, belum memenuhi ketentuan Bank (jaminan utama KI berupa mesin-mesin dan peralatan, serta jaminan utama KMK berupa persediaan dan piutang dagang, diikat secara Fiducia masing-masig minimal sebesar 100% dan 150% dari limit kredit, sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar 100% dari limit kredit).Yang perlu diantisipasi dalam usaha ini adalah adanya peraturan pemerintah berupapenurunan tarif bea masuk kardus dan peti dari kertas, yang mengakibatkan potensipeningkatan impor lebih lanjut.Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut dan perhitungan atas kebutuhan fasilitas kreditnya, proyek PT. XYZ feasible bagi Bank, dan kepada PT. XYZ diberikan fasilitas kredit investasi sesuai dengan permohonannya, sedangkan fasilitas modal keija lebih kecil dibandingkan dengan permohonannya, sesuai dengan porsi pembiayaan Bank.Untuk menghindari teijadinya kredit bermasalah pada PT. XYZ di kemudian hari, Bank harus selalu memonitor kineija perusahaan secara kontinyu dengan mewajibkanperusahaan menyampaikan laporan perkembangan penjualan dan produksi, laporan persediaan dan piutang, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan audited setiap tahun serta melakukan peninjauan ke Jokasi usaha secara berkala."

"Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Dalam praktek perjanjian kredit menggunakan perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya. Penelitian ini membahas bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit investasi perbankan, dan apakah perjanjian kredit investasi perbankan memenuhi syarat-syarat perjanjian, serta peran notaris dalam membuat perjanjian kredit investasi. Dari hasil penelitian didapat data bahwa perjanjian kredit sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya serta notaris berperan dalam pembuatan perjanjian kredit investasi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu bank memilih membuat perjanjian kredit secara notariil dibandingkan dengan di bawah tangan. Dalam membuat perjanjian kredit yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, pihak bank dapat lebih memperhatikan kepentingan debitur dan melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar debitur tidak dirugikan dan notaris dalam membuat akta perjanjian kredit investasi sebaiknya menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian kredit investasi dibuat sehingga debitur mengerti betul apa saja hak dan kewajiban serta akibat hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.

---

Investment credit is a medium-term credit or long-term given by the bank to the debtor to make an investment or capital investment. Lending is given in the form of credit agreement between the bank and the debtor. In the practice, given credit agreement clausules have been prepared previously. The research discuss about how to implement free contract in credit investment and whether the investment banking credit agreement meets the terms of the agreement, and the role of notaries in making an investment loan agreement.

Research results from the data that the credit agreement in accordance with the principle of freedom of contract and meet the legimate agreement in general terms as well as the notary plays a role in making the investment because of the credit agreement as a notary public official authorized to make an authentic deed. Deed made by a notary has the power compared to under hand.

In creating the loan agreement whose contents have been determined by either party, the bank pay more attention to the needs of debtors and negotiate with the debtor that the debtor is not harmed and the notary in making an investment loan agreement should explain the content and intent of the credit agreement so that the debtor made the investment understand exactly what are the rights and obligations as well as its legal effect. This research is a normative juridical research. The data used are the primary data and secondary data that are processed in aq qualitative way."

"Skripsi ini membahas analisis dampak implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. PSAK ini adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkpan instrumen keuangan, salah satunya adalah kredit yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. penelitian ini mengambil sepuluh sampel industri perbankan yang listed di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyisihan kerugian kredit yang dicadangkan setelah implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) lebih kecil daripada sebelum implementasi PSAK tersebut. Dampaknya adalah menurunkan beban operasional dan selanjutnya meningkatkan laba industri perbankan.

---

This thesis discusses the impact of PSAK 50 dan 55 (revised 2006) of impairment loan in banking industry. This PSAK is accounting standard that managed recognition and measurement, and presentation and dislosure of financial instrument, for example are loan classified as loan and receivables. this research is quantitative research, with descriptive design, took ten samples of banking industry listed on BEI in 2010 and 2011.

This research showed that allowance impairment of loans after implementation PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) smaller than before implementation of that PSAK. The impact is decreasing operating expeses, and increasing earnings of banking industry."